Sumber tulisan, Getty Images

Kesimpulan pemerintah pusat menghapus bahan kematian akibat Covid-19 jadi indikator mengevaluasi pembatasan baik dianggap tidak sesuai peraturan pengendalian pandemi dan mampu berakibat fatal.

Real setidaknya dalam tujuh keadaan terakhir, jumlah kematian kelanjutan Covid-19 di Indonesia ialah yang tertinggi di dunia, mencapai 12. 054 maut atau selisih 5. 363 kematian dari Brasil yang ada di peringkat ke-2.

Lembaga pemantau independen makin menyebut selama ini terdapat selisih 19. 000 kematian antara data pemerintah daerah dan pusat.

Tetapi pemerintah menyebut penghapusan petunjuk kematian sebagai indikator evaluasi ini hanya bersifat tatkala, sampai proses perbaikan petunjuk selesai dilakukan.

Pangkal dari penghapusan data kematian ini adalah cermin pikir keliru para pejabat negara, kata epidemiolog sejak Universitas Airlangga, Windhu Purnomo.

Keputusan yang tidak sesuai kaidah akademis itu menurutnya bisa membuat pandemi di Indonesia tidak mendatangi selesai karena kebijakan pengendalian Covid-19 didasarkan pada data yang salah.

“Pola pikir pejabat kita keliru, kasus yang tampak tinggi dianggap aib, ” ujarnya via telepon, Rabu (11/08).

“Kalau dilaporkan dengan betul, kasus kematian memang agung di awal. Kalau masukan itu dibuat apa adanya, kita bisa membuat kebijaksanaan yang tepat.

“Kalau datanya tidak benar, kita menipu diri sendiri. Datanya terlihat kecil, kita dianggap sudah aman dari Covid-19. Kebijakan yang diambil keputusannya tidak tepat, ‘sudah kita longgarkan saja’.

“Masyarakat mampu lengah dan abai. ‘Oh sudah aman kok, kita tidak usah perketat prokes’. Larinya bisa ke kian. Pandemi tidak bisa lengkap kalau responsnya salah, ” ujar Windhu.

Sumber tulisan, Getty Images/Ulet Ifansasti

Negeri setidaknya dalam dua pasar ke depan tidak bakal mempertimbangkan data kematian pada mengevaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 dan level 3 di sejumlah daerah.

Hal ini dikatakan Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi. Bos Jodi, Luhut Panjaitan, adalah koordinator penanggulangan Covid-19.

Dalam keterangan tertulis kepada BBC Indonesia, Jodi menyebut pemerintah akan terlebih dulu memastikan keakuratan masukan kematian.

Artinya, kelanjutan PPKM usai 16 Agustus mendatang tidak akan didasarkan pada data kematian itu.

Jodi berkata, pihaknya menemukan data kematian harian dengan ternyata merupakan akumulasi kurang minggu. Akibatnya, kata dia, data kematian itu tak valid dan kebijakan pembatasan sosial terhadap suatu wilayah pun tidak tepat.

“Banyak angka kematian yang ditumpuk atau dicicil pelaporannya jadi dilaporkan terlambat. Jadi berlaku distorsi atau bias pada analisis sehingga sulit menghargai perkembangan situasi satu daerah, ” kata Jodi.

“Hal serupa terjadi dengan kasus aktif, banyak kasus sehat yang belum terlaporkan. “Sedang dilakukan clean up petunjuk, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti indikator maut ini akan dimasukkan teristimewa jika datanya sudah teliti, ” ujarnya.

Jodi mengucapkan indikator kebijakan PPKM dengan digunakan adalah tingkat okupansi tempat tidur di rumah sakit, jumlah kasus positif, jumlah tes, rasio pelacakan, serta kondisi sosial-ekonomi kelompok.

Sumber gambar, Getty Images/Ulet Ifansasti

Walau perbaikan keterangan Covid-19 vital dilakukan, Windhu Purnomo menilai jumlah kematian semestinya tetap menjadi masukan.

Dalam pengendalian pandemi, sekapur dia, seluruh data silih melengkapi untuk melihat efektivitas kebijakan.

“Mengendalikan pandemi itu harus melihat hulu, yaitu rasio kepositifan, nilai konfirmasi positif, indeks reproduksi penularan.

“Di hilir yang dilihat adalah okupansi ranjang, tingkat hospitasilasi, mortalitas (kematian) dan fatalitas. Kalau salah satu dicabut, bagaimana mengevaluasi keberhasilan kita.

“Kita akan seperti berada di lorong gelap tanpa lampu sorot. Seluruh indikator itu adalah lampu sorot kita, ” kata Windhu.

Sumber gambar, Getty Images/Ulet Ifansasti

Bagaimanapun, persoalan data Covid-19 yang tidak kunjung selesai sejak tahun lalu dianggap aneh oleh analis bahan Lapor Covid-19, Said Fariz Hibban.

Lembaga tempat Said bekerja adalah pemantau swasembada yang digagas pakar dibanding berbagai bidang.

Said menyuarakan hingga saat ini edisi data dari laboratorium dengan melakukan tes swab masih beragam, dari yang nyata dokumen pdf, fail tulisan jpeg, hingga dalam wujud lembar kerja excel.

Bahkan, kata dia, pengiriman bahan di beberapa daerah dilakukan lewat aplikasi pesan sedikit Whatsapp, bukan melalui bentuk pendataan yang terpusat.

“Sistemnya tidak terintegrasi. Data pada situs pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat bertentangan.

“Seharusnya bisa disinkronisasi di era teknologi pelik ini. Harusnya ini mampu diantisipasi pemerintah pusat untuk menciptakan sistem pelaporan dengan lebih cepat. Saya khawatir ini tidak diperbaiki sehingga selisih data terus melebar, ” ujar Said.

“Ini masalah sumber daya manusia dan hal non-teknis, yakni kemauan pemerintah memperbaiki tersebut. Kalau tidak ada rencana kuat, masalah ini tidak akan segera beres, ” ucapnya.

Dalam pemantauannya, Said juga menemukan sejumlah tenaga kesehatan yang ditugaskan mengerahkan dan mengirim data Covid-19 ke instansi pemerintah.

Menurutnya, tenaga kesehatan semestinya difokuskan untuk mengurus pasien. Tempat menyarankan agar pemerintah merekrut tenaga pendata khusus agar persoalan tidak lagi tumbuh.

Sumber gambar, Reuters

Menurut perhitungan Lapor Covid-19, maka 7 Agustus lalu terdapat 124. 790 orang meninggal dengan status positif Covid-19. Angka itu mereka hitung dari data resmi 510 pemerintah kabupaten dan kota.

Namun dalam periode yang sama, angka kematian yang dipublikasikan pemerintah pusat sebesar 105. 598 atau bertopang 19. 192.

Selisih angka kematian positif Covid-19 terbesar terjadi di Jawa Tengah (9. 662 kasus), Jawa Barat (6. 215), Kawasan Istimewa Yogyakarta (889), Papua (663), Kalimantan Barat (643), dan Sumatera Utara (616).

Seluruh angka tadi belum termasuk data orang meninggal dengan gejala Covid-19. Sejak tahun lalu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan di setiap negara untuk mencatat mair seperti ini sebagai mair akibat Covid-19.

Tetapi pemerintah Indonesia memilih tak melakukannya.