Sumber gambar, Getty Images

Sertifikat vaksin Covid-19 tak ubahnya seolah-olah “kartu sakti” karena menjadi syarat bagi masyarakat untuk dapat mengakses layanan jemaah, dari sebelumnya transportasi ijmal hingga kini pusat perbelanjaan.

Namun, epidemiolog tahu kebijakan itu adalah wujud “ketidakadilan sosial” karena tidak berpihak kepada mereka dengan tidak dapat divaksinasi kelanjutan penyakit penyerta (komorbid) atau karena kehabisan stok vaksin.

Lembaga pemantau, LaporCovid 19, meminta pemerintah untuk fokus menyediakan stok vaksin dan mendistribusikan hingga ke daerah dengan waktu cepat dan merata, alih-alih “mengembar-gemborkan” kartu vaksin.

Negeri pusat mengklaim, kebijakan itu telah mengakomodir berbagai masukan dari banyak pihak dan pakar, dan mereka dengan memiliki komorbid tetap bisa beraktivitas dengan melampirkan tulisan keterangan dokter.

Baca pula:

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengutarakan kartu vaksin akan menjadi syarat bagi masyarakat buat dapat mengakses tempat umum.

Kebijakan kartu vaksin itu diujicobakan mulai 10 hingga 16 Agustus 2021 di empat kota di Nusantara, yaitu Jakarta, Kota Bandung, Surabaya, dan Semarang.

Penderita penyakit penyerta, ‘semakin sulit ketemu orang tua’

Sumber gambar, Getty Images

Endang Isnanik yang susunan di Bali termasuk yang belum divaksinasi karena mengidap penyakit penyerta autoimun radang sendi rheumatoid arthritis.

“Kalau boleh, saya bakal divaksin, tapi dilarang pemerintah karena penyakit bawaan beta dan efek buruk dengan ditimbulkan, ” kata Endang saat dihubungi BBC News Indonesia, Selasa (10/09).

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Aib Kementerian Kesehatan tentang Isyarat Teknis Pelaksanaan Vaksinasi di dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, terdapat 15 kondisi orang tidak menerima vaksin.

Di antaranya adalah menderita penyakit jantung, autoimun sistemik, penyakit ginjal kronis, saluran pencernaan kronis, kanker serta lainnya.

Endang pun tak memiliki kartu vaksin, real pemerintah tengah menyiapkan sertifikat itu sebagai syarat buat mengakses layanan publik.

“Saya dengar penyeberangan daripada Bali ke Banyuwangi mewajibkan kartu vaksin. Saya lara dan tidak setuju secara itu karena akan menegah saya bertemu orang tua dan keluarga di Jawa.

Sumber gambar, Getty Images

“Terus untuk ketemu keluarga, dengan cara barang apa? Saya bingung kalau sejenis ini, jadi agak menyusahkan, ” kata Endang.

Semenjak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Endang belum pernah lagi bertemu ibunya yang kini berusia lebih 70 tarikh.

Kartu vaksin ‘terlalu memaksakan’

Sumber gambar, Antara Foto

Kebijakan itu pula mendapatkan penolakan dari warga Kota Bandung, Jawa Barat, Vinnie Nuryasari yang tak kunjung mendapatkan vaksin.

“Kalau kayak ke mal terlalu (memaksakan) sih kalau harus ada kartu vaksin, ” tutur perempuan 34 tahun ini kepada wartawan Yuli Saputra yang melaporkan kepada BBC News Indonesia di Bandung, Selasa (10/08).

Vinnie juga merasa keberatan dengan kebijakan tersebut karena menghambat aktivitas dia dengan sering bepergian ke asing kota.

“Memaksa semua orang agar divaksin supaya punya kartunya, tapi buat dapat vaksin sulit sekadar, ” ungkap Vinnie.

Vinnie sempat berencana mengikuti vaksinasi yang digelar puskesmas setempat, tapi peserta membludak, apalagi sempat terjadi keributan.

Ia pun mengurungkan niatnya dan mulai mencari tempat vaksinasi di luar tempat tinggalnya.

Kartu vaksin semacam “angin segar”

Sumber gambar, ANTARAFOTO/GALIH PRADIPTA

Pusat perbelanjaan, Trans Studio Mall (TSM) Bandung, Jawa Barat menyambut baik penerapan kartu vaksin sebagai akses masuk pengunjuk ke mal, setelah sebulan lebih tutup.

Kecendekiaan itu diharapkan bisa kembali memutar roda ekonomi para-para pengusaha mal.

“Ini jalan segar sekali, (kami) menerima baik, ” ujar Ananda Pratiwi, Marketing Communication TSM Bandung.

Sejak diberlakukannya PPKM pada 3 Juli 2021, Putri menyebutkan, pendapatan TSM Bandung secara keseluruhan turun drastis. Pasalnya, hanya tenant tertentu yang buka.

Di Kota Bandung tunggal terdapat 23 mal yang akan menerapkan kebijakan itu.

Kebijakan tersebut telah diterapkan di Jakarta yang tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 966 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 yang disahkan pada 3 Agustus 2021 di mana di setiap orang yang akan melaksanakan aktivitas di tempat umum harus sudah divaksinasi sedikitnya dosis pertama.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan kebijakan tersebut tidak adil dan belum akan melaksanakannya.

Epidemiolog: kartu ‘sakti’ vaksin wujud ketidakadilan sosial

Sumber gambar, ANTARA FOTO/PRASETIA FAUZANI

Epidemiolog yang juga Dewan Ahli Ikatan Ahli Kesehatan Kelompok Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra tidak setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut dan membicarakan kartu vaksin akan menerbitkan ketidakadilan sosial di asosiasi.

“Ada dua perihal sekarang, yaitu sekelompok orang yang tidak bisa mengakses vaksin karena komorbid serta kelompok lain yang tak divaksin karena stok tak tersedia, ” kata Hermawan.

“Dan mereka tidak divaksinasi bukan karena tak mau, sementara kartu itu jadi persyaratan, menjadi kartu sakti dalam mengakses servis publik, itu kan ketidakadilan namanya, ” ujarnya.

Faktor lain mengapa ia menolak rencana itu adalah karena efikasi vaksin hanya sekitar 50% dan juga total masyarakat yang mendapatkan vaksin masih rendah.

Tenggat Senin kemarin (09/08), menurut data Kementerian Kesehatan, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua baru 11, 63% atau 24. 212. 024 orang dari target 208 juta orang yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19.

Sementara jumlah masyarakat dengan disuntik vaksin Covid-19 jumlah pertama yakni sebanyak 50. 630. 315 orang ataupun 24, 31%.

Dari 20 juta orang itu, sirih Hermawan, hanya sekitar 10 juta yang memberikan respon imunitas.

Sumber gambar, Antara Menjepret

“Itu kan persis dengan tidak ada gunanya. Kalau belum ada simpanan vaksin yang cukup dan tidak mampu melakukan vaksin secara besar, ya jangan dijadikan persyaratan. Lebih cara melaksanakan protokol kesehatan dengan tegas dan melakukan vaksin 100% jika ingin relaksasi aktivitas masyarakat, tidak menetapkan kartu vaksin, ” sebutan Hermawan.

Senada secara itu, tim advokasi lantaran LaporCovid-19, Agus Sarwono menodong pemerintah untuk menarik program tersebut.

“Jangan negeri menggembar-gemborkan kartu vaksin bisa digunakan untuk akses layanan publik, seperti ke kepala dan sebagainya. Tapi yang prioritas dilupakan, yaitu membenarkan stok vaksin tersedia, serta distribusi hingga ke pelosok-pelosok terkecil. Kasihan kan asosiasi, ” kata Agus.

Hingga Jumat lalu (06/08), Indonesia telah mendatangkan sekitar 180 juta dosis vaksin. Lebih dari setengahnya telah terdistribusi ke daerah dan sisanya dalam proses pengolahan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pada Senin (02/08) mengatakan, stok vaksin akan bertambah sebesar 331 juta hingga Desember kelak.

Kartu vaksin, proses relaksasi bertahap

Sumber gambar, ANTARAFOTO/GALIH PRADIPTA

Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Koordinator Tim Spesialis dan Juru Bicara Negeri untuk Penanganan Covid-19, Resi Adisasmito mengatakan kebijakan wajib vaksinasi untuk pengunjung sentral perbelanjaan dan fasilitas terbuka lainnya telah mengakomodasi berbagai masukan dari banyak pihak dan pakar.

“Dan hal ini juga menjelma masukan tanpa menutup serampangan dari kondisi yang tersedia di lapangan … Pada prinsipnya pemerintah mengambil kecendekiaan dengan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat, ” cakap Wiku.

Juru Cakap Vaksinasi Covid-19 dari Departemen Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan rencana penggunaan surat vaksin sebagai syarat kehidupan di ruang publik ialah bagian dari pembukaan dengan bertahap di daerah yang masih melaksanakan PPKM lapisan 4.

“Jadi dasar tujuannya adalah untuk melindungi warga terhadap risiko transmisi, ” ujarnya.

Nadia juga menegaskan, warga yang memiliki komorbid dan tidak bisa divaksin masih bisa melakukan aktivitas di bagian publik hingga menggunakan pemindahan umum.

“Tentunya kendalikan penyakit penyertanya sehingga bisa diberikan vaksin tapi jika memang tidak bisa tatkala ini mendapatkan vaksin, bisa mendapatkan surat keterangan daripada dokter yang merawatnya, ” ujar Nadia.

Besar Dinas Industri dan Perniagaan Jawa Barat Arifin Soedjayana mengatakan bagi warga dengan tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan dan belum cukup umur, bisa menunjukkan hasil tes antigen atau PCR jika hendak mengakar ke mal atau fasilitas publik lainnya.

“Di (panduan) situ ada poin bahwa kalau yang tidak bisa divaksin atau belum divaksin, mereka bisa antigen secara jangka waktu 1×24 jam atau PCR 2×24 jam, ” ujar Arifin serupa menegaskan tes Covid-19 harus di laboratorium yang terekam di pedulilindungi. id.