Presiden Joko Widodo meminta pencairan taksiran kesehatan pada masa pandemi Covid-19 dipercepat dan, jika perlu, menjagal prosedur di Kementerian kesehatan.

“Saya minta pembayaran buat pelayanan kesehatan yang berkaitan secara Covid-19 ini dipercepat pencairannya. Tanpa sampai ada keluhan, ” logat Presiden Jokowi sebagaimana dikutip pejabat berita Antara , Senin (29/06).

Dalam Rapat Terbatas Percepatan Pengerjaan Dampak Pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, presiden meminta jalan di Kementerian Kesehatan tidak bertele-tele sehingga pembayaran klaim rumah rendah serta insentif bagi para gaya medis dan petugas laboratorium dapat segera dicairkan.

“Kalau aturan di Permen terlalu berbelit-belit ya disederhanakan, ” ujar Pemimpin Jokowi merujuk Peraturan Menteri (Permen).

“Kita nanti apa lagi kalau anggarannya telah ada? ” tanyanya.

Setelah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo Maret silam, pemberian dorongan dan santunan bagi tenaga medis yang menangani corona telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan, sasaran pemberian motivasi adalah tenaga medis, baik aparatur sipil negara (ASN), non-ASN, maupun relawan yang menangani Covid-19 pada sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan.

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, mengatakan insentif tersebut telah disalurkan sejak 22 Mei silam.

Namun, sejumlah tenaga medis mengadukan belum mendapat insentif yang dijanjikan pemerintah – sebagian dari itu malah dirumahkan. Sejauh ini pemerintah beralasan keterlambatan pencairan insentif sebab proses verifikasi.

Perkiraan kesehatan baru ca ir satu, 53%

Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020, Presiden Jokowi mengingatkan kepada para menteri buat mempercepat belanja kementerian.

Video arahan Presiden Jokowi tersebut baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Tata usaha Presiden pada kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/06).

Nada suara Presiden Jokowi dalam video itu terdengar meninggi. Salah satu yang disinggung adalah soal belanja kesehatan.

“Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh, tempat kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun, baru keluar 1, 53% coba! ” cetus Jokowi.

Dalam video tersebut, Jokowi juga menyinggung pembagian bantuan sosial ataupun bansos yang belum mencapai 100%

“Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan, meskipun sudah lumayan tapi baru sedang, ini extra ordinary harusnya 100 persen, ” tegasnya.

‘Apa nggak punya perasaan? ‘

Presiden Jokowi mengamati bahwa kinerja para kabinet serta jajarannya layaknya dalam situasi normal.

“Lah kalau beta lihat bapak ibu dan saudara-saudara masih melihat ini sebagai sedang normal, berbahaya sekali. Kerja sedang biasa-biasa saja. Ini kerjanya benar harus ekstra luar biasa, extraordinary, ” kata Jokowi kepada Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas 18 Juni 2020 lalu, semacam yang ditayangkan kanal YouTube Setpres pada Minggu (28/06).

Dengan suara meninggi, Jokowi mengutarakan kejengkelannya atas kinerja tersebut.

“Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Iklim ini krisis! ” tegas Jokowi.

Presiden juga mengancam akan membubarkan lembaga dan perombakan kabinet jika diperlukan.

“Langkah apapun yang extraordinary akan beta lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle . Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah untuk Perppu yang lebih penting teristimewa. Kalau memang diperlukan. Karena sungguh suasana ini harus ada, situasi ini tidak, bapak ibu tak merasakan itu sudah, ” prawacana Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya.