Tahapan pemilihan kepala daerah pada Indonesua akan kembali dimulai 24 Juni mendatang.

Para petugas dijadwalkan memeriksa petunjuk dukungan untuk bakal calon peserta pilkada dari jalur perseorangan.

Namun sepekan sebelum tahapan itu bergulir, alat pelindung muncul (APD) untuk panitia pemungutan bahana (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) di berbagai daerah belum tersedia.

Alasannya, prawacana KPU di tingkat lokal, perkiraan pembelian APD dari ABPN belum cair. Jika persoalan ini tidak segera tuntas, menurut pengamat, tahapan pilkada semestinya diundur demi kesejahteraan petugas dan pemilih.

Ade Ichwan, seorang PPK di Kota Cilegon, Banten, mengaku belum mendapat kejelasan tentang APD yang akan digunakannya saat menjalankan testimoni faktual, 24 Juni mendatang.

Kalaupun pihak KPU akhirnya tidak menyediakan APD, Ade berencana menggunakan kocek pribadi untuk membeli masker dan alat penjaga lainnya.

“Kalau harganya masih terjangkau, saya tidak terlalu keberatan, kan untuk pelindung diri sendiri juga, ” ujarnya, Selasa (16/06), kepada Yandi Delastama, wartawan di Banten yang melaporkan untuk BBC Indonesia.

“Kalau sudah diwajibkan menggunakan tersebut dan harus mengeluarkan biaya sendiri, harus gimana lagi? ”

“Mau ada anggaran atau tidak, itu sudah risiko menjadi PPS. Jadi harus menyediakan untuk keselamatan sendiri, ” tuturnya.

‘Saya keberatan kalau harus beli sendiri’

Tengah itu, Hani, seorang PPS di kota Cilegon, Banten, menyebut KPU wajib menyediakan APD untuknya. Dia menyebut petugas di lapangan sepertinya sangat rentan terpapar Covid-19.

“Ini kan kegiatan buat kepentingan bersama, saya tentu keberatan kalau harus beli sendiri, ” kata Hani.

“Saya bekerja untuk kelancaran pilkada. Kalau beli APD sendiri, beta dapat dana dari mana kalau bukan dari KPU? ” ucapnya.

KPU Banten ‘jamin’ alat pelindung akan tersedia

Tidak kunjung cairnya alokasi dana dari APBN disebut anggota KPU Banten, Eka Satialaksmana, menghambat pembelian APD.

Biar begitu, Eka menjamin alat pelindung itu akan tersedia bagi segenap petugas lapangan pekan depan.

Eka mengklaim, pihaknya enggan mempertaruhkan kesehatan PPS yang bakal bertemu banyak pemilih pendukung bahan perseorangan.

“Kami belum punya persediaan karena anggarannya baru ditetapkan antara KPU dan pemerintah pusat. Tapi untuk dua tahapan ke depan, APD harus dipastikan sudah ada, ” ujarnya per telepon.

“Nanti KPU yang akan menyiapkan. Kalau belum ada, buat saya lebih cantik tahapan itu jangan jalan zaman, ” kata Eka.

Bagian APBN untuk pembelian APD para-para petugas lapangan pilkada disepakati, 11 Juni lalu, antara pemerintah was-was, KPU, Bawaslu, Komisi II DPR, dan DKPP.

KPU bakal mendapat tambahan dana kira-kira Rp4, 7 triliun untuk meyakinkan seluruh tahapan pilkada, termasuk pengumpulan suara, berjalan dalam protokol kesehatan Covid-19.

Kementerian Keuangan menjanjikan pencairan tahap pertama sejumlah Rp1, 02 triliun, untuk pengadaan APD.

Barang apa tanggapan KPU Pusat?

Merujuk petunjuk teknis KPU, petugas lapangan seperti PPS serta PPK wajib mengenakan 10 jenis APD, antara lain masker, pelindung wajah, sarung tangan sekali pakai, baju hazmat, dan vitamin.

Kalaupun Kementerian Keuangan tak segera mencairkan anggaran itu, KPU di daerah sebenarnya bisa memakai pos anggaran lain untuk mengambil APD.

Opsi itu dikatakan anggota KPU pusat, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru, nomor 41/2020, sudah membantu kebutuhan protokol Covid. Jadi KPU provinsi dan kabupaten/kota bisa merevisi naskah perjanjian hibah daerah dengan mereka buat dengan pemda setempat, ” ujarnya.

“Opsi kedua, sejumlah regulasi petunjuk teknis sudah dikeluarkan Setjen KPU, misalnya norma penyediaan perlengkapan protokol kesehatan Covid. Diatur bagaimana mengadakan logistik itu.

“Selain tersebut bisa juga menggunakan anggaran rutin di masing-masing KPU dengan bersandar petunjuk KPU pusat. Jadi harapannya, begitu tahapan dimulai, mereka sudah menerapkan protokol kesehatan, ” cakap Raka.

Perludem: ‘Pilkada harus ditunda jika APD tidak juga tersedia’

Bagaimanapun, menurut peneliti pada Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, belum tersedianya APD jelang dimulainya tahapan pilkada ini menunjukkan ketidaksiapan KPU.

Padahal, kata Fadli, kelompok pemerhati pemilu dan sejumlah pakar kesehatan berulang kali mendorong KPU menetapkan masa persiapan pilkada yang lebih panjang pada pandemi Covid-19.

“Karena pilkada adalah perhatian publik, APD seharusnya disediakan KPU. Tidak bisa dipungkiri persiapannya tak matang, ” kata Fadli.

“Syarat pilkada bisa berlaku jika memenuhi protokol kesehatan tidak bisa terwujud karena disiapkan dengan singkat dan terburu-buru. ”

Menurut Fadli, pilkada harus ditunda jika KPU di sejenis daerah tak kunjung menyediakan APD bagi petugas lapangan saat tingkatan semestinya sudah berjalan.

“Kita tahu penyebaran virus corona yang begitu cepat. Ada penuh informasi umum tentang bahaya Covid-19 yang sudah diketahui publik, ” tuturnya.

“Posisi yang jelas harus ditunjukkan KPU karena mereka lembaga yang mandiri, memiliki kewenangan dan paling paham mengenai pelaksanakaan pilkada. ”

“Kita tidak mau lembaga penyelenggara pemilu terlalu dikontrol, seolah-olah tidak ada pilihan lain. Seolah pilkada tidak bisa ditunda, ” ujar Fadli.

Apa tanggapan Kemendagri?

Pelaksana tugas Penasihat Jenderal Politik dan Pemerintahan Ijmal di Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengklaim pilkada dapat terus berjalan walau tak ada prediksi teks pandemi Covid-19 akan berakhir.

Melalui pilkada, kata Bahtiar, masyarakat justru memiliki kesempatan menetapkan pemimpin daerah yang memiliki agenda jelas untuk menanggulangi dampak pandemi.

“Pilkada ini mampu jalan karena peraturan sudah siap. Protokol kesehatan juga sudah tersedia, walau konsekuensinya harus ada perlengkapan, ” ucapnya.

Ada 270 daerah yang akan menunaikan pilkada pada tahun 2020.

Pemungutan suara rencananya bakal digelar secara serentak di 9 Desember mendatang.

Akibat Covid-19, KPU merevisi sebanyak norma pilkada, antara lain kampanye yang hanya boleh diikuti maksimal 20 orang.

Sementara untuk memastikan pilkada tak menjadi arena penularan Covid-19, KPU menyebut diperlukan sekitar 13 juta masker kain untuk para aparat pelaksana pilkada.