Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Surabaya, Jawa Timur, “tidak menyebutkan” kepada publik mengenai informasi bahwa sebanyak tujuh pegawainya sempat terjangkit Covid-19.

Kepala RRI Surabaya mengatakan jalan itu ditempuh untuk menjaga privasi, namun pakar epidemiologi mengatakan kalau kurangnya transparansi dari tempat kegiatan pegawai yang terkena Covid-19 bisa menghambat pelacakan kontak orang-orang itu, sehingga dapat “memperpanjang” penularan.

Pada Selasa (07/07), Provinsi Jawa Timur mencatat 14. 578 kasus positif Covid-19. Dari jumlah itu, 6. 573 di antaranya berasal dari Kota Surabaya.

Menurut dokumen internal RRI Surabaya tertanggal 26 Juni 2020 yang dibaca BBC Indonesia, sebanyak tujuh pegawai RRI Surabaya terkena Covid-19.

Jumlah itu merupakan peningkatan dari yang pernah diumumkan Gugus Tracing Penanganan Covid-19 Jawa Timur pada awal Mei. Ketika itu disebutkan ada perut pegawai RRI Surabaya yang tentu Covid-19. Namun perkembangan jumlah pengidap virus corona dari klaster RRI Surabaya belum diumumkan lagi.

Kepala Lembaga Pancaran Publik RRI Surabaya, Sumarlina, menyebut data tersebut tidak diumumkan ke publik untuk menjaga privasi serta melindungi para pegawai tersebut.

Dia mengatakan hal itu dirasa penting lantaran pegawai RRI terkena Covid-19 pada awal-awal pandemi, Maret atau April, ketika ciri masyarakat terhadap pasien Covid-19 masih buruk.

“Kami tak menyebutkan [ke publik] karena secara psikologis itu kan berpengaruh kepada kondisi lingkungan sosial masing-masing penderita, ” kata Sumarlina era dihubungi BBC Indonesia pada Selasa (06/07).

“Apalagi di awal-awal [pandemi], semua orang ketakutan, panik, ini harus dihindari. Tidak boleh seperti itu. Tapi jika ada yang bertanya ke RRI, kami jawab. Tiap orang dengan ke sini saya jawab, sesuai [BBC] tanya, ‘RRI berapa yang terpapar Covid-19? ‘ Saya jawab, ‘sampai sekarang tujuh orang’. Tapi kalau di siaran kami tidak umumkan seperti itu. ”

Situasi senada dikatakan Direktur Utama RRI, Mohammad Rohanudin.

“Jadi bagi kami bukan soal keterbukaan publik, ini bukan perkara itu. Tapi bagaimana menjaga mereka, supaya mereka sehat dan tak mem- publish [data-data pegawai yang terkena Covid-19], sehingga menjaga pribadi-pribadi mereka, apalagi mereka dalam posisi sakit dan sebagainya, ” perkataan Mohamad.

Bagaimanapun, keputusan RRI Surabaya untuk tidak mengungkap informasi soal hasil swab test dipertanyakan pegawai lembaga penyiaran terbuka tersebut. Menurut pegawai yang namanya enggan disebut itu, ketidakterbukaan bahan membuat ia “berprasangka sendiri. ”

Tujuh pegawai RRI Surabaya sempat positif Covid-19

Menurut Sumarlina, Besar Lembaga Penyiaran Publik RRI Surabaya, ketujuh pegawai tersebut “bukan petugas lapangan, bukan penyiar, bukan reporter”. Mereka adalah pegawai teknik serta pegawai struktural, jelasnya.

Dia mengungkapkan saat itu lima pegawainya sudah pulih.

Adapun dua personel saat ini sedang menunggu hasil swab test terakhir, karena untuk dinyatakan sembuh pasien Covid-19 kudu menunjukkan tiga kali hasil minus berdasarkan tes PCR atau tes swab.

“Dari [tujuh pegawai] yang dinyatakan positif, yang dua sekarang telah dalam tes swab terakhir, hasil swab test terakhirnya belum turun. Dengan satu [mantan pasien Covid-19] adalah pegawai struktural, dan ini telah ikut rapat [virtual], ” kata Sumarlina, yang menunjukkan komputernya kepada BBC Indonesia untuk menunjukkan rapat virtual yang sedang diikutinya.

“Yang tujuh orang itu [tes Covid-19] secara mandiri semua karena itu merasa sakit, katanya dokter tersebut tipes dan sebagainya tapi tidak tahunya mereka positif [virus corona], ” ujar Sumarlina, seraya menambahkan bahwa mereka terkena virus corona di bulan “Maret atau April. ”

Buntut lantaran adanya pegawai yang positif tersentuh virus corona itu, RRI Surabaya menggelar “satu kali rapid test untuk sebagian karyawan, kemudian dua kala swab test massal” bagi seluruh personel atau staf yang bekerja di sana, yang berjumlah 136 karakter, kata Sumarlina.

Hasilnya, kata Sumarlina, “dari 136 semua hasilnya negatif, tinggal mulia orang yang belum terkonfirmasi. ”

Swab test massal tersebut dilakukan tanggal 26 Juni dan 6 Juli. Zaman itu RRI Surabaya berkoordinasi dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Rapid dan swab test massal tersebut adalah proses contact tracing yang dilakukan oleh Jawatan Kesehatan Surabaya begitu ditemukan tersedia pegawai RRI Surabaya yang membangun Covid-19, kata Sumarlina.

“Karena teman-teman itu tidak berkontak dengan siapa, tidak terang terpapar di mana, makanya dinamakan klaster RRI setelah ada dua orang pertama [yang positif Covid-19 itu], ” ujar Sumarlina.

RRI Surabaya kini memberlakukan kebijakan hidup dari rumah bagi semua pegawai dari tanggal 26 Juni sampai 12 Juli.

Menyoal keterbukaan informasi

Taat seorang pegawai RRI Surabaya, buatan tes rapid tidak pernah diungkap kepada seluruh pegawai lembaga pancaran publik tersebut.

“Tes rapid itu awal bulan Juni, satu bulanan yang lalu, itu kami tunggu hasilnya tidak ada. Jadi kami sudah datang ke kantor [untuk menjalankan tes], kami nanti hasilnya tidak ada, ” kata pendahuluan seorang sumber di RRI Surabaya, yang minta agar namanya tidak disebut, kepada wartawan Roni Fauzan di Surabaya yang melaporkan buat BBC Indonesia.

“Karena kami masih awam, [kami berpikir] kalau hasilnya membangun pasti dihubungi. Jadi kami berprasangka sendiri, antara teman-teman satu secara yang lainnya, [apakah orang] ini positif atau tidak, ” imbuhnya.

“Ini sedang belum tahu hasil swab test ke-2, ” katanya.

“Manajemen pun saya lihat, jawabannya juga kurang bisa memberikan reaksi buat kami, saya agak vokal karena ini sudah masih ranah pribadi. ”

Ia juga menyayangkan kenapa buatan swab test yang dilakukan di RRI Surabaya tidak diumumkan ke sesama karyawan, mengingat RRI Surabaya telah ditetapkan sebagai klaster penyebaran virus corona.

“Susah [bagi manajemen RRI] untuk sungguh-sungguh terbuka, tidak pernah ada rilis resmi dari manajemen, siapa dengan sakit, siapa yang sedang dikarantina, atau apakah mereka sakitnya karena [virus] corona, tidak ada dari manajemen untuk memberikan [hal itu] ke terbuka jadi kondisinya seolah-olah tidak berlaku apa-apa, di RRI itu, ” katanya.

“Ini kan lembaga negara, lembaga jemaah. Kalau ada sesuatu yang tidak beres kan berarti bisa melukai negara itu sendiri. ”

Miftah Faridl, ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surabaya, mengatakan bahwa ketidakterbukaan informasi melanda data penderita Covid-19, terutama dengan bekerja di media adalah ‘hal yang keliru. ‘

“Seharusnya, apalagi ini media, [mereka] mau terbuka dengan jalan apa kondisi yang ada dalam dewan tersebut. Karena sekali lagi, jika kita terus menutupi masalah Covid-19 ini, ini akan menjadi masalah pribadi, masalah individu. Sehingga mendirikan stigma, stereotype, dampak psikologis yang buruk bagi orang yang membawa virus ini, ” kata Miftah pada wartawan Roni Fauzan.

“Ini berbicara soal protokol kesehatan protokol keselamatan bersama. Harus terbuka. Saya pikir ini bukan sesuatu aib, ini demi keselamatan. ”

‘Bisa memperpanjang penularan’

Spesialis epidemiologi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Laura Navika Yamani, mengatakan bahwa secara umum kejujuran pasien Covid-19 soal riwayat aktivitasnya adalah kunci bagi kesuksesan contact tracing guna mengurangi penyebaran virus corona.

“Kalau [informasi] ditutup ‘kan berarti tidak bisa contact tracing , kalau dari sisi epidemiologis, hambatan tracing itu ketika kasus itu tidak diungkap atau tidak jujur menghantam keberadaan kasus positifnya. Ini mampu memperpanjang penularan, ” kata Laura.

“Ketika ditemukan banyak kasus di lingkungan kerja, otomatis kita tidak perlu tahu asalnya dari mana, tapi dengan perlu kita waspadai adalah adanya klaster dari tempat itu.

“Walaupun sumbernya bukan lantaran situ, tapi sudah terjadi penyaluran di daerah itu, artinya wadah kerja harus aware , siapapun yang kontak secara kasus positif ini harus terlihat, kemudian tracing , bukan hanya staf RRI [Surabaya] saja, tapi menjalar ke keluarganya, dan aktivitas barang apa saja yang dia lakukan di dalam kurun waktu 14 hari belakang, ” jelasnya.

Presiden Joko Widodo telah menodong jajarannya pada April lalu untuk membuka segala informasi yang berkaitan dengan penanganan virus corona,

“Jangan ada yang menganggap lagi kita menutupi. Tak ada sejak awal kita menutupi masalah-masalah yang ada, ” sebutan Jokowi saat rapat kabinet terpatok saat itu.

Hal itu diutarakan Jokowi sesudah ia mengatakan di awal pandemi Maret lalu bahwa beberapa petunjuk dan informasi terkait penyebaran virus corona tidak diungkap ke terbuka karena “kita juga berhitung menimpa kepanikan dan keresahan di masyarakat. ”