Pemerintah Indonesia bakal memperluas cakupan kawanan masyarakat yang akan mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis, yang tatkala ini tercatat 32 juta karakter.

Tambahan cakupan itu meliputi warga yang dalam status ekonomi kurang mampu, menjadi tulang punggung keluarga, dan tinggal di daerah merah.

Akan tetapi, seorang ahli epidemiologi berpendapat pemerintah Indonesia sepantasnya memberikan vaksin secara gratis kepada seluruh penduduk di tengah status pandemi dan bencana nasional perlu tercapainya program vaksinasi.

Jika tidak, maka Covid-19 bisa menjadi keburukan endemik dan memakan lebih banyak korban meninggal.

Dicky Budiman, spesialis epidemiologi dari Griffith University, mengucapkan bahwa dalam kondisi pandemi serta penetapan status bencana nasional rencana vaksinasi Covid-19 harus ditangung sepenuhnya oleh pemerintah.

Selain karena vaksinasi termasuk dalam imunisasi khusus dengan dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Imunisasi, menurut Dicky, serupa untuk tercapainya herd immunity atau kekuatan masyarakat di suatu negara kepada suatu penyakit tertentu.

Jika hal itu tidak tercapai, maka Covid-19 bisa menjadi penyakit endemik sehingga pemulihan kesehatan masyarakat akan makan waktu lebih lama.

“Jadi jika vaksinasi tak mencapai herd immunity , penyakit ini bisa jadi endemik. Tapi sebelumnya, akan banyak korban seperti dengan terjadi pada penyakit Ebola pada Afrika, ” ujar Dicky Bijaksana kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (13/12).

Karena itu ia menilai pemberian vaksinasi Covid-19 gratis hanya kepada 32 juta orang tidak akan berhasil mengatasi pandemi virus corona.

Kalaupun tidak bisa menggratiskan seluruhnya, dia menyarankan pemerintah agar memperluas cakupan kelompok masyarakat yang akan menerima vaksinasi Covid-19 secara gratis.

Yaitu tidak hanya kepada tenaga kesehatan tubuh, petugas pelayanan publik, aparat kesejahteraan, dan masyarakat kurang mampu.

Tapi juga kepada golongan masyarakat yang kini secara ekonomi kondisinya sudah sangat terimpit karena dipecat akibat pandemi.

“Saat ini yang separuh miskin jauh lebih besar dan belum layak ditanggung. Kalau dibuat skema bayar, akan membebani mereka. ”

Cara lain, pemerintah bisa menyampaikan subsidi kepada penerima vaksin sendiri.

Bagaimana agar vaksinasi berhasil?

Dicky Bijaksana juga menjelaskan, keberhasilan mengatasi pandemi Covid-19 akan tercapai jika efektivitas vaksin dipastikan mencapai 90%, kemudian R atau angka reproduksi virus corona di bawah 1, dan cakupan penerima vaksin mencapai 90%.

Jika kombinasi ketiga syarat itu bisa dilakukan, maka herd immunity hendak berhasil.

Karena itu ia mengingatkan pemerintah Indonesia agar mempersiapkan program vaksinasi secara matang, sebab potensi kegagalan sangat besar.

“Contohnya Ebola, tarikh 2018 vaksin ditemukan dengan efektivitas 90%. Saat itu buru-buru dikerjakan vaksinasi tapi gagal karena angka reproduksinya tinggi mendekati 5. Lalu cakupannya rendah. Ini membuktikan adanya vaksin yang efektif sekalipun bukan jaminan. Gagal di tahun 2018 itu dan diulang lagi belakangan. ”

“Pemerintah kan maunya cepat sembuh, tapi bisa jadi lama. Pada situ pemerintah akan kehilangan uang lagi untuk menyediakan vaksin. ”

Seolah-olah apa rancangan vaksinasi Covid-19 di Indonesia?

Juru bicara program vaksinasi dengan juga Direktur Pencegahan dan Pengoperasian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah tak bisa menggratiskan vaksin Covid-19 karena persoalan anggaran.

Kata dia, anggaran kesehatan pemerintah tidak hanya diprioritaskan untuk vaksin tetapi pula pembiayaan pengobatan pasien Covid-19 dalam rumah sakit, penyediaan ventilator, lab..

Selain itu masih ada hajat anggaran untuk pembiayaan penyakit asing seperti TBC, HIV, dan Malaria.

“Itu semua membutuhkan biaya. Tersebut yang kita coba untuk dengan jalan apa semua pihak sama-sama untuk mampu mengatasi dan salah satunya vaksin sebagai upaya pencegahan sekunder selain 3M, ” imbuh Siti Nadia Tarmizi kepada BBC News Indonesia, Minggu (13/12).

Istilah 3M merujuk pada protokol kesehatan untuk menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga renggang.

Tersebut mengapa pemerintah, lanjutnya, sangat mencita-citakan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia buat bersedia membantu menanggung biaya vaksin kepada pekerjanya masing-masing.

Sejauh ini pemerintah menargetkan 107 penduduk sebagai penerima vaksin Covid-19 yang berkedudukan Emergency Use Authorization (EUA) pada 2021.

Nilai itu diperoleh berdasarkan penghitungan 60% dari 160 juta orang yang berada di rentang usia 18-59 tahun.

Dari jumlah itu, 32 juta orang akan ditanggung pemerintah alias gratis dan 75 juta orang lainnya lewat program sendiri atau membayar sendiri.

Siapa selalu kelompok masyarakat yang menerima vaksin gratis?

Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, kaum sasaran penerima vaksin gratis itu adalah tenaga kesehatan beserta aparat yang ada dalam fasilitas penyajian seperti petugas pembersih APD & pembuang limbah medis.

Kemudian, pekerja di pelayanan publik, anggota Polri-TNI, Satpol PP, kelompok masyarat rentan dan kurang mampu.

Pengertian kelompok rentan tersebut yakni mereka yang dalam status ekonomi kurang sanggup, tulang punggung keluarga, dan susunan di zona merah.

Karenanya, kata pendahuluan Siti Nadia, pemerintah akan memperluas jumlah penerima vaksin gratis Covid-19 dari yang ditargetkan 32 juta orang.

“Angka 32 juta itu sedang bisa berubah. ”

Data kelompok masyarakat rentan masih dihitung ulang karena tersebar di Kementerian Sosial, Institusi Pusat Statistik, dan pemerintah wilayah.

“Jadi kita tidak lihat apakah dia peserta BPJS atau tak. Kita lihat apakah dia asosiasi rentan atau tidak. Kalau sensitif akan menerima vaksin gratis ini. Tapi kalau kebetulan dia Penyambut Bantuan Iuran (PBI) BPJS akan masuk. ”

Wilayah mana yang pengutamaan mendapat vaksin?

Pemerintah, menurut Siti Nadia, menetapkan Pulau Jawa dan Bali sebagai prioritas penerima vaksin Covid-19 karena wilayah itu terdapat memutar banyak kasus virus corona.

“Jadi ada tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali yang tinggi urusan Covid-19nya. ”

Data peta sebaran kejadian per provinsi dari Satgas Covid-19 yang dihimpun dari 34 provinsi menunjukkan DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Riau, Kalimantan Timur, serta Bali mencatat kasus tinggi.

Mematok Minggu (13/12), kasus kumulatif membangun Corona di Indonesia sebanyak 617. 820 kasus. Total pasien segar ada 505. 836 kasus dan kasus meninggal mencapai 18. 819.

Berapa harga vaksin mandiri?

Kementerian Kesehatan, sambungnya, belum bisa menentukan harga vaksin Covid-19 yang berbayar selama belum bisa dipastikan vaksin buatan mana yang akan masuk ke Nusantara dalam skema mandiri tersebut.

Tersebut mengapa, ia meminta rumah rendah swasta agar tidak membuka pendaftaran vaksinasi Covid-19 terlebih dahulu.

“Karena kita tidak tahu harganya dan barangnya dan pemerintah belum sah memutuskan. ”

Sebelumnya Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia telah membuka pemesanan vaksin Covid-19. Di akun formal Instagramnya dikatakan, perkiraan vaksin hangat akan datang dalam 1-2 kamar ke depan. Di situ juga tercantum nomor WhatsApp bagi yang berminat mendaftar dengan harga kurang lebih Rp450. 000 per sekali suntikan.

Berapa banyak vaksin yang dibutuhkan Indonesia?

Untuk memenuhi vaksinasi Covid-19 kepada 107 juta penduduk, setidaknya negeri membutuhkan 214 juta dosis vaksin.

Ratusan juta vaksin itu kendati harus lolos persetujuan dan direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Sekitar ini sudah ada 1, 2 juta vaksin siap suntik yang tiba di Indonesia buatan Sinovac. Siti Nadia berkata, vaksin tersebut hanya bisa diberikan kepada 600. 000 orang.

“Untuk mencapai 32 juta bisa dibayangkan tidak? 10% dari populasi saja belum. ”

Kemudian di Januari 2021, Indonesia akan kehadiran 1, 8 juta dosis vaksin siap suntik dan tambahan 45 juta dosis vaksin berupa benih baku untuk pembuatan vaksin.

Seperti barang apa tanggapan warga?

Shena Elyzabeth, warga Enau, Jawa Barat, mengaku tidak mendiskusikan jika harus membayar vaksin Covid-19 asalkan aman untuk penderita alergi sepertinya.

Hanya saja, ia berharap harga yang dipatok untuk vaksin mandiri tidak lebih dari Rp200. 000.

“Kalau aman setuju saja (bayar). Tapi kalau bisa gratis bertambah baik tapi apa pemerintah mampu? Jadi kalau memang bayar pokok terjangkau, jangan mahal. ”

Perempuan 33 tahun yang bekerja di kongsi swasta ini mengaku tidak pendidikan detail tentang vaksin yang sudah tiba di Indonesia.

Ia tak tahu pasti bagaimana kualitas vaksin tersebut apakah memiliki efek bibir atau tidak. Karena itu ia sedikit ragu pada vaksin tiruan Sinovac tersebut.

“Takutnya kalau percuma, vaksinnya tidak bagus, malah oleh karena itu autoimun ke saya. ”

Berbeda dengan warga DKI Jakarta, Rai Belas kasih Indra sangat berharap vaksin Covid-19 diberikan secara gratis seperti negara2 lain.

Hal lain, perekonomian masyarakat era ini sedang payah apalagi yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

“Karena kondisinya pandemi, itu (vaksin) siap tanggung jawab pemerintah untuk sediakan. ”

“Karena tak semua beruntung punya duit untuk bayar. Kalau vaksin bayar, ya tak akan suka ikut. Programnya gagal kan? ”