Kelompok yang mudik keluar Jakarta dalam libur Lebaran terancam tak mampu kembali ke ibu kota jika tak memiliki Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) DKI Jakarta.

Pemprov DKI mengklaim patokan itu diterapkan untuk mencegah penyebaran virus corona di Jakarta.

Namun kebijakan itu dianggap membingungkan publik karena di dalam waktu yang sama, pemerintah was-was mulai memberlakukan ‘ new normal ‘ atau susunan baru terkait aktivitas masyarakat, kesimpulan yang dinilai bakal memicu penggandaan kasus Covid-19.

Pemisahan perjalanan dari dan menuju Jakarta selama pandemi dijalankan secara tak konsisten, menurut Irma Hidayana, dalang Lapor Covid-19, sebuah wadah perlombaan publik independen terkait penanganan kritis virus corona.

Berdasarkan aduan masyarakat yang dia terima, kata Irma, sebelum Lebaran banyak orang bisa melenggang keluar Jakarta walau tidak termasuk kelompok dengan dikecualikan dalam larangan mudik.

“Meski di televisi terlihat banyak patroli di jalanan, tersedia orang yang bolak-balik empat kali mengantar orang mudik dari Jakarta ke Jawa Tengah, ” perkataan Irma saat dihubungi, Selasa (26/05).

Irma berpendapat, selain penegakan aturan yang lemah, pemerintah induk dan daerah sejak awal tak memiliki satu kebijakan yang nyata untuk menghentikan penyebaran virus corona.

“Banyak kota asing mengalami penambahan kasus akibat gigi dari orang-orang yang melakukan perjalanan dari Jakarta. ”

“Kemudian pemerintah menyelesaikannya dengan menyusun antisipasi, karena sudah boleh muncul Jakarta, saat masuk dibuat preskripsi lagi. Saat orang sudah dalam Jakarta, nanti pemerintah buat patokan lagi. ”

“Ini sangat membingungkan dan yang lebih parah, ini membahayakan keselamatan bangsa, ” kata Irma.

Di 14 Mei lalu, atau 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri, Gubernur DKI Anies Baswedan menerbitkan peraturan untuk membatasi kesibukan keluar-masuk Jakarta.

Terdapat 11 kelompok yang dikecualikan dalam beleid itu, dari pimpinan lembaga tinggi negara, anggota TNI dan Polri, tenaga medis, tenggat orang-orang yang mengantongi SIKM.

Mereka yang berhak memiliki izin keluar-masuk ibu kota tersebut, selain aparatur sipil negara & pegawai BUMN, adalah pelaku daya di 11 sektor seperti 1 pangan, keuangan, serta perhotelan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengakui bahwa jelang perayaan Idul Fitri lalu penuh orang lolos dari pemeriksaan tulisan izin keluar Jakarta.

Syafrin berkata, pihaknya sekarang sudah bersiaga di setiap jalan menuju Jakarta untuk mencegah orang-orang minus SIKM masuk ke ibu tanah air.

“Pada saat berlaku penyekatan arus mudik, memang terlihat ada beberapa jalan tikus yang dimanfaatkan oleh pemudik, ” cakap Syafrin via telepon.

“Oleh sebab itu masa ini kami mengubah pola penyekatan jalan, dari 10 titik menjelma 11 titik. Itu mencakup seluruh jaringan jalan yang menuju wilayah Jabodetabek, ” tuturnya.

Salah satu titik pemeriksaan SIKM berada di kilometer 47 Tol Jakarta-Cikampek. Syafrin berkata, hanya orang-orang yang memiliki SIKM yang dizinkan meneruskan perjalanan ke Jakarta.

Adapun, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, menyebut mereka yang tak mengantongi SIKM bisa tetap masuk ke Jakarta. Syaratnya, orang itu kudu menjalani karantina selama 14 hari di pusat kesehatan yang dikendalikan Pemprov DKI.

Ancaman gelombang kedua

Semenjak 23 Mei lalu, menurut keterangan harian yang diterbitkan Pemprov DKI, jumlah kasus baru Covid-19 dalam Jakarta terus menurun.

Meski begitu, kata Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, kasus positif di Jakarta berpotensi kembali melonjak jika tidak ada upaya menekan penyaluran virus corona.

“Jakarta sudah mulai turun. Kalau pemudik ngotot kembali ke Jakarta serta membawa penyakit, bisa-bisa terjadi gelombang kedua. Itu harus terus ditekan oleh pemerintah daerah dan klub, ” ujarnya dalam siaran pada kanal Youtube Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Namun, di pusat potensi gelombang kedua kasus Covid-19 di Jakarta, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, tahu kebijakan yang saling bertentangan jarang pemerintah pusat dan daerah.

Ketika Pemprov DKI menyekat orang masuk ke Jakarta, logat Suhaimi, pemerintah pusat malah mengizinkan pusat perbelanjaan di Jakarta buat beroperasi per 5 Juni kelak.

Izin dengan memperbolehkan puluhan mal di Jakarta dibuka ini sebelumnya juga dikritik Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang ragu protokol kesehatan akan berjalan dalam di pertokoan itu.

“Bingung kalau modelnya seperti itu. Harus duduk bareng, datanya sama. Kesan saya ada pertarungan di media massa, yang utama merelaksasi, yang satu memperketat, ” ujar Suhaimi.

“Persoalan ini harus didudukkan beriringan agar masyarakat tidak menafsirkan sistem sendiri. ”

“Kebijakan pusat dan daerah harus sejalan. Kalau ada sanksi, sanksi itu juga harus sama. Kalau seperti itu masyarakat akan mudah mengikutinya, ” ucapnya.

Bukan hanya terhadap kendaraan pribadi dalam tol dan jalan raya, pemeriksaan surat izin masuk Jakarta juga diklaim dilakukan di terminal, tumpuan kereta api yang melayani rute jarak jauh seperti Gambir mengikuti bandara Soekarno-Hatta.

Pada sisi lain, Presiden Joko Widodo menyatakan masyarakat perlu kembali kaya dengan tetap mencegah diri terpapar Covid-19.

Selasa (26/05) kemarin, dia memeriksa kesiapan situasi yang disebutnya sebagai ‘new normal’ itu ke Mal Summarecon Bekasi dan stasiun MRT Putaran Hotel Indonesia.

Bohlam 26 Mei, terdapat 6. 789 kasus positif Covid-19 di Jakarta. Jumlah itu setara 29% sejak semua kasus di seluruh Nusantara.

Artikel lainnya Data HK