Kapolda Metro Jaya dan kapolda Jawa Barat dicopot dari jabatannya, Senin (16/11) sore, karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan aturan kesehatan di wilayahnya, kata penguasa penerangan Mabes Polri.

“Ada dua kapolda yang tidak melakukan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan tubuh, maka diberikan sanksi berupa pencopotan, yaitu kapolda Metro Jaya kemudian kapolda Jawa Barat, ” sebutan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono di Jakarta, Senin (16/11).

Pencopotan Kapolda Metro Hebat, Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi, tertuang dalam surat telegram Kapolri bertanggal 16 November 2020.

Di hadapan wartawan, Argo tidak menjelaskan dengan detil mengenai alasan pencopotan, melainkan menyebut mereka “tidak melaksanakan order penegakan protokol kesehatan”.

Keputusan ini berlaku tidak lama setelah Menkopolhukam Mahfud Md, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11) siang, mengatakan bakal memberikan sanksi kepada aparat ketenangan yang tidak mampu bertindak tegas dalam menegakkan aturan protokol kesehatan Covid-19.

Pernyataan Mahfud ini muncul sesudah masyarakat melontarkan kritikan atas barang apa yang disebutkan sebagai sikap tidak konsisten pemerintah terkait pelanggaran aturan kesehatan pada acara keramaian dalam markas Front Pembela Islam (FPI) di Jakata Pusat.

Apa yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud Md?

Negeri pusat dan Pemprov DKI Jakarta saling mengeklaim dalam menanggapi kemurkaan masyarakat yang menyesalkan ketidaktegasan pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara keramaian di markas FPI di Jakata Pusat.

Menkopolhukam Mahfud MD, di jumpa pers resmi, Senin (16/11), mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan terpaut acara Maulid Nabi dan perjamuan pernikahan anak pimpinan Front Advokat Islam (FPI), Rizieq Shihab di Jakarta, merupakan “kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”.

“Sekali lagi penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi DKI Jakarta berdasarkan hirarki kewenangan dan peraturan perundangan, ” kata Mahfud.

Mahfud MD juga mengeklaim bahwa pihaknya telah “memperingatkan”Gubernur Provinsi DKI Jakarta supaya meminta penyelenggara acara itu mengindahkan protokol kesehatan.

“Pemerintah menyesalkan terjadi pelanggaran protokol kesehatan, di mana negeri sebenarnya telah memperingatkan Gubernur DKI untuk meminta penyelenggara mematuhi aturan kesehatan, ” kata dia.

Dalam keterangannya, Mahfud mengatakan akan memberikan hukuman kepada aparat keamanan yang tak mampu bertindak tegas dalam mendirikan aturan protokol kesehatan Covid-19.

Apa tanggapan Pemprov DKI Jakarta?

Adapun Pemprov DKI Jakarta, melalui Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, mengklaim pihaknya tidak pernah longgar menerapkan dan mengawasi protokol kesehatan Covid-19.

Dia serupa mengatakan kerumunan di acara Rizieq Shihab tak bisa dihindari karena orang-orang yang datang bukan cuma dari Jakarta tapi juga daerah lain.

Pemprov DKI Jakarta, katanya, juga telah melayangkan surat nasihat dan menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp50 juta kepada arahan FPI, Rizieq Shihab. Denda itu, klaimnya, telah dibayar pada Minggu (15/11).

“Jadi pak gubernur tegas, tak pilih-pilih. Bahwa gubernur tidak tebang pilih, siapapun yang melanggar diberi sanksi. Kami berterima kasih pada keluarga besar Rizieq Shihab dan FPI menerima surat teguran dan membayar denda, ” ujarnya.

Apa kata pakar epidemologi?

Sejumlah pakar epidemologi pada Indonesia khawatir jumlah kasus membangun Covid-19 bakal melonjak tinggi berbarengan longgarnya penerapan protokol kesehatan serta lemahnya pengawasan terhadap lokasi-lokasi tertentu yang menimbulkan kerumunan.

Pada Jumat (13/11) dan Sabtu (14/11), jumlah urusan positif Covid-19 dilaporkan menembus nilai di atas 5. 000, serta menurut Kementerian Kesehatan, penambahan urusan positif tertinggi ditemukan di DKI Jakarta dengan 1. 255 kejadian baru.

Data Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan, terjadi kenaikan kasus positif hingga di atas 5. 000 pada akhir pekan lalu. Tingginya angka itu, kata Satgas, efek dari libur panjang akhir Oktober.

Satgas pun bakal merekomendasikan kepada pemerintah agar memperpendek atau melecehkan libur akhir tahun, jika angka positif terus meroket.

Perilaku masyarakat yang tak lagi patuh menjalankan aturan kesehatan di tempat-tempat umum, dikenal Pakar Epidemiologi dari Universitas Nusantara, Pandu Riono, mulai terjadi semenjak informasi tentang vaksin Covid-19 cepat disuarakan pemerintah.

Dalam pengamatannya, penjelasan terkait vaksin Covid-19 itu justru menghasilkan komunikasi pemerintah ke masyarakat terpecah sehingga tak lagi fokus menyerukan pentingnya protokol kesehatan seperti awal.

Di sisi lain, kabar melanggar vaksin Covid-19 disalahartikan masyarakat jadi ‘senjata pamungkas’ yang akhirnya berdampak pada ketidakpedulian memakai masker, mengelola jarak, dan menjauhi kerumunan.

“Jadi ada pemahaman yang salah dalam masyarakat karena tidak dikerasin teristimewa. Tidak diimbau terus menerus, tidak diedukasi. Padahal (informasi protokol kesehatan) penting dan tidak boleh jenuh, ” ujar Pakar Epidemologi, Membuktikan Riono, kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (15/11).

“Komunikasi publik supaya langgeng 3M (mencuci tangan, menjaga senggang, dan memakai masker) dilakukan, kudu lebih besar daripada vaksin. Vaksin itu bagian kecil. Jangan mimpi pandemi hilang karena vaksin, ” sambungnya.

Peristiwa positif diperkirakan terus meninggi

Dalam perut hari terakhir yakni pada Jumat (13/11) dan Sabtu (14/11), total kasus positif Covid-19 menembus nilai di atas 5. 000.

Bersandarkan data Kementerian Kesehatan, penambahan kejadian positif tertinggi ditemukan di DKI Jakarta dengan 1. 255 dan Jawa Tengah sebanyak 1. 222 kasus baru.

Pandu Riono menyebut, lonjakan itu disumbang oleh cuti bersama yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad yakni pada 28 Oktober-1 November 2020.

Kendati sudah bisa diprediksi akan terjadi peningkatan tapi pemerintah dianggap tidak belajar pada pengalaman sebelumnya.

“Jadi pemerintah ini tidak konsisten. Kalau cuti bersama meningkatkan penularan. Memulihkan ekonomi tapi jangan terlalu digas, ” tukas Pandu.

Jika protokol kesehatan tidak ditegakkan, sambungnya, maka jumlah kasus positif diperkirakan terus meninggi dan imbasnya, puncak Covid-19 di Indonesia semakin sulit diprediksi.

“Ini (kasus positif) masih akan naik. Puncak belum ketahuan. Desember belum kelihatan (puncaknya), mungkin tahun depan. ”

‘Libur akhirusanah kemungkinan diperpendek atau ditiadakan’

Data Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan terjadi kenaikan jumlah pasien yang dirawat di RS Darurat Wisma Atlet Jakarta.

Koordinator RS Darurat Wisma Atlet, Ratmono, mengatakan angkanya naik 21%.

“Jumlah pasien di tower 6 dan 7, huniannya saat ini 53, 8% dan dibandingkan sebelumnya huniannya hanya 32%. Mudah-mudahan pertambahan ini tidak setajam September lalu yang sampai 90%, ” ujar Ratmono dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Minggu (15/11).

Sementara itu, tingkat keterisian pasien Covid-19 di ruang ICU seluruh rumah sakit DKI Jakarta juga meningkat hingga 68%.

Angka itu, menurut Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, masih terkendali kendati kemungkinan masih akan bertambah sebagai imbas dari libur panjang akhir Oktober lalu.

“Kami tentu berharap ruang-ruang ICU dan isolasi tidak boleh penuh, ” ujar Doni Monardo.

Doni mengatakan, jika dalam satu pekan ke depan masih terjadi kenaikan kasus positif hingga 90%, maka Satgas akan mengusulkan kepada pemerintah agar memperpendek atau meniadakan libur akhir tahun.

“Tapi apabila kasusnya meningkat pada periode September lalu, maka kami rekomendasikan libur panjang diperpendek atau ditiadakan sedikit pun. ”

Karena itulah, Satgas Penanganan Covid-19 dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kembali menyerukan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan yang utama, menghindari kerumunan yang “sudah pasti menimbulkan penularan”.

“Sekali lagi pemerintah mengajak semua pihak jangan lakukan acara-acara yang bisa menimbulkan kerumunan karena pasti dampaknya akan terjadi penularan. Wabah Covid sangat berisiko. ”

Adapun mengenai bantuan Satgas berupa 20. 000 masker ke acara Maulid Nabi Muhammad yang digelar Rizieq Shihab pada Sabtu (14/11), kata Doni, “bukan untuk memfasilitasi kegiatan tapi mengajak masyarakat untuk menggunakan masker”.

Pasalnya laporan Satpol PP DKI Jakarta, setidaknya ada 7. 000 orang berkumpul dan tidak memakai masker.

“Kalau tidak ada bantuan dan terpapar, dampaknya penularan akan makin banyak, ” ujar Doni.

Ia juga menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah mengizinkan acara tersebut berlangsung.

Wagub DKI Jakarta: ‘Pak Anies tidak tebang pilih’

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengklaim pihaknya tidak pernah longgar menerapkan dan mengawasi protokol kesehatan Covid-19. Pun, klaimnya, “tidak tebang pilih”.

Penegakan aturan protokol kesehatan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelumnya dikritik sejumlah kalangan lantaran dianggap melakukan pembiaran atas kerumunan di acara Maulid Nabi yang digelar Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11).

Di sana, massa yang hadir tak menghiraukan aturan jaga jarak sesuai protokol kesehatan dan tidak mengenakan masker.

Ahmad Riza Patria mengatakan kerumunan di acara Rizieq Shihab tak bisa dihindari karena orang-orang yang datang bukan hanya dari Jakarta tapi juga daerah lain.

Hal lain, hajatan tersebut berlangsung di lapangan bukan masjid. Sehingga ketentuan pembatasan 50% dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB Transisi sulit dilakukan.

“Yang kami batasi bukan jumlah orang tapi presentasi tempat, kalau di masjid misalnya tidak boleh 50%. Kemarin itu kejadiannya tidak di masjid, tapi di lapangan. Susah mengukurnya 50% bagaimana. Ini yang ke depan akan kita evaluasi dan perbaiki, ” ujar Ahmad Riza Patria kepada BBC Indonesia.

Namun demikian, Pemprov DKI Jakarta katanya telah melayangkan surat teguran dan menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp50 juta kepada pimpinan FPI, Rizieq Shihab.

Denda itu, klaimnya, telah dibayar pada Minggu (15/11).

“Jadi pak gubernur tegas, tidak pilih-pilih. Bahwa gubernur tidak tebang pilih, siapapun yang melanggar diberi sanksi. Kami berterima kasih kepada keluarga besar Rizieq Shihab dan FPI menerima surat teguran dan membayar denda, ” ujarnya.

Selain denda, Pemprov juga menghukum 36 jemaah yang hadir dengan sanksi sosial karena tidak memakai masker.

Ia berharap, kejadian di Petamburan menjadi yang terakhir.

“Ke depan kami minta tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang menghadirkan jemaah yang banyak. ”

Berita ini diperbarui sekitar pukul 17. 00 WIB, Senin (16/11), dengan menambahkan pengumuman Mabes Polri tentang pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar dari jabatannya, karena tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan di wilayahnya.