Pengamat pemilu meminta pemerintah menerapkan aturan secara konsisten dalam menindak warga yang menyusun kerumunan massa saat pandemi Covid-19, termasuk menyangkut kampanye untuk Pilkada.

Langkah polisi mengusut sejumlah masyarakat dengan UU Kekarantinaan Kesehatan namun mengabaikan calon kepala daerah dengan menciptakan kerumunan massa saat kampanye Pilkada dipandang sebagian masyarakat sebagai diskriminasi, menurut Titi Anggraini dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Terkait Pilkada, sampai pekan belakang November lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah membubarkan 197 rancangan kampanye tatap muka yang dianggap melanggar protokol kesehatan.

Namun langkah hukuman administratif ini menurut, Perludem, perlu ditingkatkan ke langkah penegakan lembaga lain, menurut Perludem.

“Seolah-olah, ada ancangan kalau sudah dikenakan sanksi administrasi pemilihan maka dianggap tidak bisa dilakukan penegakan hukum dalam situasi yang lain. Ini yang lalu memicu ketidakpuasan [masyarakat], ” kata Titi Anggraini.

Kepolisian sendiri menyangkal melakukan tebang pilih dan menetapkan bahwa aturan akan diterapkan kepada semua orang tanpa pandang jatuh.

Salah satu kasus kerumuman massa yang sedang diselidiki polisi adalah terkait kegiatan peringatan Maulid Nabi sekaligus ijab kabul putri pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta, pertengahan November lalu.

Rizieq sendiri tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya Selasa (01/12) karena masih perlu beristirahat setelah keluar lantaran rumah sakit, Sabtu lalu.

“Beliau tak mangkir, beliau hadir diwakili tim kuasa hukum menyampaikan alasannya tidak dapat memenuhi pemeriksaan dimaksud dengan alasan sedang masih beristirahat, ” ujar Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar kepada wartawan pada Polda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Yusri Yunus, mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa Rizieq berstatus jadi saksi.

Pasalnya, acara di Petamburan yang dihadiri ribuan orang itu diduga melanggar UU No. enam tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tubuh.

Kepolisian di daerah lain selalu menggunakan undang-undang tersebut untuk mengusut kasus kerumunan massa.

Di Kabupaten Tangerang, polisi memanggil panitia Haul Akbar Syeh Abdul Qadir Jailani di Pondok pesantren Al-Istiqlaliyyah yang dihadiri ribuan jemaah pada Minggu (29/11) lalu.

Sementara di Tegal, Pemangku Ketua DPRD Wasmad Edi Susilo diseret ke pengadilan setelah menjadikan konser dangdut, pada 23 September.

Sejumlah pihak menuding bahwa polisi ‘tebang pilih’ dalam menindak warga yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Kaum pihak antara lain menyoroti bahwa polisi tidak menindak calon-calon kepala daerah yang membuat kerumunan era kampanye Pilkada serentak 2020.

“Saat Gibran Rakabuming mendaftarkan diri jadi bahan wali kota Solo, September awut-awutan, dia juga mengumpulkan massa. Kalau Rizieq dikenakan, yang lain juga kudu dong. Ini tidak adil, ” kata Pengacara FPI, Aziz Yanuar kepada BBC News Indonesia pertengahan November lalu.

Hingga tanggal 24 November 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah telah menerbitkan 1. 619 surat peringatan dan membubarkan sebanyak 197 kegiatan kampanye tatap muka yang dianggap melanggar petunjuk protokol kesehatan (prokes).

Anggota Bawaslu, Mochammad Afifudin mengatakan penindakan tersebut bersandarkan Peraturan KPU nomor 13 tarikh 2020.

Pasal 88C dalam metode tersebut menjabarkan sanksi bagi pengikut Pilkada yang berkampanye dengan kegiatan yang melibatkan pengumpulan massa.

Namun ia menolak berkomentar apakah peserta Pilkada yang melanggar bisa dijerat secara UU lain, seperti UU Kekarantinaan Kesehatan. “Silakan tanya kepolisian ya, ” ujarnya lewat pesan sedikit kepada BBC News Indonesia.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Yusri Yunus membantah anggapan bahwa polisi melakukan ‘tebang pilih’ di dalam menindak warga yang menciptakan kelompok. “Semua sama di muka hukum, ” ujarnya.

Adapun tindakan terhadap bahan kepala daerah yang membuat kelompok, Yusri berkata mereka akan “kena nanti semuanya”.

“Wewenang Bawaslu”

Sebelumnya, pihak Mabes Polri mengatakan bahwa kerumunan dengan terjadi saat tahapan Pilkada 2020 merupakan wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Jangan samakan kasusnya. Ini membangun ceritanya sekarang masalah apa, pentahapan (pendaftaran pilkada). Itu kan urusannya pilkada, ada siapa pengawasnya, (Bawaslu) iya. Jadi prosesnya kan tersedia, undang-undangnya kan ada, peraturan membentuk ada, ” kata Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono.

Perlu ‘saling melengkapi’

Bagaimanapun, Titi Anggraini dari Perludem mengindahkan bahwa penerapan sanksi administratif sebab Bawaslu seharusnya tidak menghalangi proses pidana dengan undang-undang lain, semacam UU Karantina Kesehatan dan UU Wabah Penyakit Menular.

“Jadi sebenarnya bisa dikatakan peraturan ini saling melengkapi. Pendekatannya seharusnya dilekatkan seperti tersebut, ” kata Titi kepada BBC News Indonesia.

Ia menjelaskan, kemampuan Sistem KPU (PKPU) mengatur sanksi di dalam konteks pemilu di masa pandemi memang hanya sebatas sanksi administratif. Sementara ketentuan pidana harus diatur pada level undang-undang.

Namun UU Pilkada yang saat ini berlaku masih mengatur penyelenggaraan Pilkada dalam situasi biasa. “Karena undang-undangnya tidak bertukar, ya tidak bisa dengan UNDANG-UNDANG Pilkada memidanakan pelanggaran protokol kesehatan tubuh, ” tutur Titi.

Titi berpendapat, pengikut Pilkada yang melanggar protokol kesehatan saat kampanye juga perlu dikenai proses pidana untuk memberi efek jera. Itu karena kerumunan, bagus di dalam maupun di asing konteks Pilkada, sama-sama berdampak dalam kesehatan dan keselamatan masyarakat umum.

“Pemerintah kan sudah menyosialisasikan untuk taat pada protokol kesehatan, tidak mendirikan kerumunan, dan seterusnya. Jadi walaupun Pilkada, konsistensi itu harus langsung ditunjukkan.

“Sanksi administrasi untuk proses pilkadanya, dalam kapasitas dia sebagai pengikut, dan sanksi pidananya dalam konteks pelanggaran terhadap protokol kesehatan, dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku umum agar tidak ada diskriminasi ataupun perlakuan berbeda bagi warga negara, ” pungkasnya.