Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengucapkan laporan masyarakat terkait insiden pelecehan dalam penegakan protokol kesehatan, mau ditangani secara tegas.

Wiku mengatakan hal itu menyusul peristiwa dugaan pelecehan dan pemerasan terdahap seorang perempuan saat ia meniti proses tes cepat virus corona di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

Pengamat menyuarakan penegakan protokol Covid-19 rentan mengalami penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat.

Pihak kepolisian telah menetapkan petugas kesehatan yang bersangkutan sebagai tersangka.

Menanggapi penyalahgunaan kekuasaan

Dua insiden pelecehan terkait pengerjaan protokol Covid-19 oleh aparat menuai kritikan di media sosial.

Dalam sejenis kejadian, polisi pada awal pekan ini telah menetapkan seorang aparat tes cepat Covid-19 sebagai simpulan dalam perkara dugaan pelecehan dan pemerasan terhadap seorang perempuan di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

Sebelumnya, hawa itu mengutarakan melalui akun media sosial miliknya bahwa setelah ia mendapatkan hasil reaktif dari ulangan cepat Covid-19, petugas terkait menawarkan untuk memanipulasi hasil agar ia bisa terbang.

Sementara, dalam suatu perihal terpisah lainnya, sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan seorang perempuan yang tidak menggunakan masker dihukum melakukan squat , atau jongkok, sambil dikelilingi sebab sejumlah aparat laki-laki yang memantau.

Menyikapi hal ini, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Asfinawati mengatakan, penegakan protokol kesehatan tubuh di tengah pandemi ini bisa menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara di lapangan.

Alasannya, menurutnya, hukuman-hukuman dengan diterapkan tidak ada dalam kerangka hukum yang resmi.

“Pasti tersedia kejadian abuse of power dan nyata hukuman-hukuman seperti squat jump tersebut kan tidak eksis yah di dalam hukum.

“Hukumannya biasanya kalau di jalan raya, tilang, misalnya, ataupun disuruh pakai masker, disuruh pulang, nggak boleh masuk, ” sirih Asfinawati kepada BBC News Indonesia via telpon.

“Atau kalau dalam Undang-undang kedaruratan kesehatan masyarakat, kalau dia sudah menimbulkan akibat, yakni ada kedaruratan masyarakat, artinya ada klaster baru, ya dia bisa kena pidana.

“Tapi itu kan the last resort yang sangat jauh. Jadi, menurut saya, dari bentuk-bentuk penghukumannya saja, itu sudah sebuah abuse of power, apalagi kalau terkait dengan pelecehan seksual, & lain-lain. ”

“Dan itu sebenarnya nyana mudah diprediksi karena dia tidak eksis di dalam hukum kacau hukuman-hukumannya – maka ya tempat akan mudah berkembang kepada hal-hal lain, ” tambahnya.

Menurut Asfinawati, klub harus berani menanggapi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dengan menggunakan platform jalan sosial.

Hal itu, menurutnya, istimewa demi mendapat respon yang cepat dari pihak berwenang.

“Jadi yang harus mengkontrol itu adalah jemaah sendiri dan menurut saya peluangnya justru ada di media sosial. Dan dari sana baru kita meminta tanggung jawab negara, ” tutur Asfinawati.

“Sebetulnya kan kalau penumpil yang bertanggung jawab terhadap semua kekarantinaan kesehatan masyarakat, di aturannya adalah presiden.

“Dan kalau dibawahnya ada kepala daerah. Nah, sebetulnya kalau kita mau memperlagakan sebetulnya ke kepala daerah.

“Tapi kalau kita melakukan pengaduan tanpa publikasi, biasanya akan lama sekadar itu responnya. ”

‘Empati pada bangsa itu penting dari para petugas’

Tengah, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan peraturan dengan dikeluarkan pemerintah pusat merujuk di dalam kerangka hukum yang sudah tersedia, walupun turunannya dapat dikembangkan oleh pihak-pihak di tingkat daerah.

“Aturan dibuat oleh pusat. Berbagai peraturan – surat edaran dan lain-lain, termasuk Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang penegakan kedisiplinan, penegakan hukum terkait itu.

“Disitu serupa ditulis siapa yang berwenang melakukannya, baik pemerintah daerah, TNI, Polri.

“Pendekatannya seperti apa, semua tersedia disitu. Kalau supaya ada hukuman hukum yang jelas, diikuti dengan peraturan daerah, dan juga sistem kepala daerah, ” kata Resi via telpon.

“Di sisi yang lain, ada instrumen undang-undang, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan No. 6 Tahun 2018, ada undang-undang tentang bencana, wabah, lalu lintas, KUHP apa bila orang melawan petugas.

“Jadi perangkat hukumnya sudah ada dan petugas di daerah juga sudah cakap itu. Sekarang adalah harus diimplementasikan oleh seluruh apparat yang ada di daerah.

“Jangan ragu untuk melakukannya, ” tambahnya.

Meski demikian, Resi mengatakan jika ditemukan penyelewengan sebab aparat di lapangan, masyarakat wajib melaporkannya demi kelangsungan penangan pandemi.

Apalagi jika ada dugaan pengampu ganda, dimana aparat tegas kepada publik namun tidak pada sesama.

“Jadi pelaksanaanya kalau sampai ada diskriminasi seperti itu laporkan saja. Ini adalah proses belajar kita semua.

Nggak boleh kita bermain-main dengan seperti itu, umpama ada. Makanya buktikan, laporkan, ” ujar Wiku.

“Saya nggak melihat salah-benar dalam konteks misalnya masyarakat disalahkan nggak pake protokol kesehatan dan seterusnya, nggak mampu begitu juga. Ini kan proses belajar.

“Tapi dalam proses bersekolah itu harus ada penegakan kedisiplinan dan itu tidak boleh penglihatan bulu. Semuanya sama. Dan empati pada masyarakat itu penting lantaran para petugas. ”

Inisiator koalisi awak, Lapor Covid-19, Irma Hidayana membaca bahwa protokol kesehatan yang diterapkan mencerminkan pendekatan ketidakseriusan pemerintah pada mengendalikan transmisi virus Sars-Cov-2 di masyarakat.

Sehingga, Irma menambahkan, situasi itu menciptakan kondisi yang mengambil ruang untuk potensi terjadinya penyelewengan penegakan protokol.

“Ini ekses, impact sebab kebijakan yang menurut saya tidak serius. Kalau pemeritahnya serius mengendalikan infeksi, saya kira tidak mau terjadi itu yah kesulitan protokol-protokol, penegakan protokol kesehatan dan asing sebagainya.

“Karena memang maunya benar-benar transmisi dikendalikan, orang tidak boleh melakukan perjalanan, atau ke mal – sehingga hal-hal seperti tadi itu tidak terjadi, ” prawacana Irma via telpon.

“Ditutup saja dulu selama beberapa waktu dulu, dipastikan semua orang ada di sendi. Kita pernah melakukan itu dan cukup berhasil yah. Pemerintah aja yang tidak mau, ” tambahnya.

Irma mengacu pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pernah diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada April hingga Mei.

Setelah sempat memasuki periode PSBB transisi sejak awal Juni, dimana sejumlah gede restriksi dilonggarkan, Jakarta kembali mengikuti PSBB Total pada pertengahan September.

Namun, pembatasan-pembatasan pada periode dengan kedua ini lebih longgar daripada yang sebelumnya, termasuk antara asing dimana perkantoran dan pusat pembelanjaan diizinkan beroperasi.