Penyudahan sejumlah pengadilan di berbagai daerah menyusul temuan Covid-19 pada ketua dan pegawai disebut Komisi Yudisial bakal berdampak pada penumpukan kejadian.

Sementara Perhimpunan Advokasi Indonesia mengutarakan, persidangan virtual terhadap semua kejadian seperti yang diatur dalam Tulisan Edaran Mahkamah Agung memberatkan para pencari keadilan kasus pidana.

Jadi upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dalam lingkungan peradilan, Mahkamah Agung menggunakan surat edaran yang mewajibkan pengadilan menggelar persidangan secara virtual atau telekonferensi.

Kepala Biro Hukum serta Humas Mahkamah Agung, Abdullah, menjelaskan persidangan secara elektronik dimungkinkan kepada semua perkara.

“Kalau semua (perkara) bisa (elektronik) kenapa tidak. Membangun bisa meringankan sehingga peradilan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan bisa terwujud, ” ujar Abdullah kepada BBC News Indonesia, Rabu (19/08).

Tapi khusus untuk perkara dengan terdakwanya sedang ditahan dan zaman penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran Covid-19, Mahkamah Agung memberi keluasaan untuk menggelar persidangan langsung.

“Jadi batasannya tergantung pertimbangan hakim. Kalau hakim menganggap bisa dilakukan manual ya manual. ”

Masih dibolehkannya persidangan langsung berdampak pada penyebaran Covid-19 pada kalangan hakim dan staf mahkamah.

Di Denpasar, Pengadilan Negeri ditutup selama 14 hari karena 3 hakim dan dua pegawai dinyatakan positif terpapar virus corona.

Akumulasi perkara

Begitu pula di Surabaya, Jawa Timur, Pengadilan Agama ditutup tengah, lantaran tujuh hakim dan 27 pegawai positif Covid-19.

Kemudian pada Sulawesi Selatan, Pengadilan Negeri Parepare menutup layanan setelah tiga pegawai terkonfirmasi positif virus corona.

Komisioner Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari, mengaku khawatir penutupan sejumlah pengadilan di berbagai daerah akan menimbulkan penumpukan kasus.

Apalagi dalam surat edaran itu, perkara dengan terdakwa yang dengan hukum penahanannya masih dapat diperpanjang agar ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19.

“Akan terjadi penumpukan perkara karena keterlambatan pengerjaan. Karena kasus tidak berkurang, ” katanya.

“Dan itu pasti menyusahkan pengadilan negeri sebab ada sumbatan-sumbatan tertentu yang akan memperlambat metode persidangan perkara. ”

Sejauh ini, sirih Abdullah, Mahkamah Agung belum menerima rincian berapa banyak pengadilan dengan ditutup sementara karena penularan Covid-19.

Tapi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung yang diterbitkan Maret silam, ketua pengadilan harus melapor jika terpapar Covid-19 dan menutup servis persidangan.

“Kalau sesuai surat edaran, harus melapor ke MA akan tetapi mungkin tertahan di Pengadilan Mulia, ” imbuh Abdullah.

Persidangan virtual menyulitkan

Karena kondisi yang memaksa juga, Abdullah mengakui fasilitas untuk persidangan virtual di sejumlah daerah jauh dari sempurna.

“Fasilitas persidangan di lapas, rutan, kantor kejaksaan itu kan tidak didesain dari awal untuk persidangan sehingga fasilitas sidang semampunya. ”

Peristiwa itu dibenarkan Sekjen Dewan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Sugeng Setia Santoso. Kata dia, kendala sari persidangan virtual sinyal internet dengan terputus.

Ini karena pemeriksaan kepada terdakwa maupun saksi dilakukan pada lokasi berbeda. Untuk terdakwa dilakukan dari rumah tahanan (rutan) dan saksi di kantor kejaksaan.

“Ini kesulitan karena sidang daring macet sinyal. Jadi ada dialog-dialog dengan tidak bisa ditangkap, mis-komunikasi, tidak lengkap, ” ucap Sugeng Setia.

“Pemeriksaan saksi-saksi jadi tidak leluasa secara detail dan cermat. Kita bertanya ke saksi untuk menginvestigasi kebenaran materil, kadang sinyal (mati). Dan saksi juga bisa sekadar dipengaruhi jaksa atau dalam keadaan tidak bebas. Kalau di pendahuluan hakim kan kondisi psikologis tak bisa bohong, ” sambungnya.

Memberatkan tersangka kasus pidana

Bagi Sugeng Teguh persidangan virtual juga merugikan terdakwa urusan pidana.

Sebab, kebutuhan pengacara untuk memeriksa bukti-bukti terhambat dan ketua menjadi tidak cermat lagi memeriksa kasus tersebut.

“Misalnya ada kepatutan memeriksa barang bukti berupa sabu. Sabu itu kan seperti butiran dan mirip gula. Nah jika tidak dilihat langsung tidak mampu membedakan. Kemudian kepastian barang masukan, warna, ukuran, apakah ada cela bercak darah atau yang asing itu harus dibuktikan. ”

“Mereka (terdakwa kasus pidana) karena dalam sesi sudah dianggap salah. Hakim pun tidak cermat lagi memeriksa. ”

Karena itulah, ia menyarankan Mahkamah Agung agar melakukan persidangan “kombinasi” untuk kasus-kasus pidana. Yaitu dilakukan secara maya dan langsung.

“Usul kami tetap digelar dengan protokol yang ketat, sehari sebelum sidang swap tes atau rapid tes. Biaya ditanggung negara dan ruang sidang dibuat penghalang yang transparan. ”

Menjawab usulan tersebut Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah, mengatakan mau mempertimbangkan. Tapi juga harus mengindahkan potensi penularan baru di dunia pengadilan.

“Karena intinya yang utama itu kan keselamatan. ”