• Callistasia Wijaya
  • Wartawan BBC News Indonesia

covid

Langkah pemerintah Indonesia menerapkan sistem pencatatan baru kasus Covid-19, yang termasuk perubahan data mair, disebut ahli epidemiologi tak hendak bermakna karena tidak dilakukan dengan mencantumkan data lama.

Sejauh ini, berdasarkan data pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Timur, misalnya, sekitar 3. 800 orang berkedudukan Orang Dalam Pemantauan (ODP) & Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terekam meninggal dunia.

Namun data itu tak pernah tercatat dalam keterangan kematian nasional dan belum hendak masuk ke data nasional berdasarkan sistem pencatatan yang baru.

Pemerintah mengatakan belum akan mengonversi data-data lama dengan sistem pencatatan yang baru.

“Tidak, tidak. [Masukan ahli epidemologi untuk menyelaraskan data] dipertimbangkan saja, ” prawacana juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto pada BBC News Indonesia (15/07).

‘Tak bisa perlihatkan tren’

Pemerintah telah mengganti sistem pencatatan Covid-19, dengan di antaranya, memasukkan angka mereka yang meninggal dengan gejala berat Covid-19 (kini disebut probable ), ke dalam angka moralitas akibat virus corona.

Sebelumnya, mereka yang meninggal dalam status ODP maupun PDP, tak masuk ke dalam hitungan jumlah kematian, yang berdasarkan data nasional mencapai kira-kira 3. 700 orang hingga Rabu (15/07).

data

Kementerian Kesehatan mengatakan transisi istilah itu dilakukan untuk memasukkan anjuran WHO.

“Jadi kita ini negara yang paling taat sama WHO, WHO bilang istilahnya barang apa, kita ikuti. Kalau sesuatu tidak sesuai dengan WHO nanti pula aneh sendiri, ” ujar Terawan (14/07).

WHO sebetulnya sudah mengeluarkan panduan mengenai klasifikasi ini empat bulan lalu, yakni pada Maret 2020.

Meski begitu, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indonesia, Achmad Yurianto, mengatakan pihaknya belum akan melakukan penyesuaian data lama, dengan sistem yang gres diterapkan Selasa (14/07) lalu.

Menanggapi itu, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan transformasi sistem pencatatan bisa jadi sia-sia.

“Ya sudah, nggak usah ganti saja kalau begitu. Buat apa jika diubah kriterianya, tapi data-data lamanya tidak disesuaikan? Ya nggak bisa dipadankan apa yang terjadi.

“Kan kita mau lihat tren. Berapa tren moralitas karena Covid-19? Definisi kematian [antara sistem pencatatan yang lama dan baru] kan beda, siap nggak bisa dibandingkan, ” kata Pandu.

Pandemi Covid-19

Kejadian itu akan membuat pemerintah tak bisa membuat statistik kasus dengan akurat, kata Pandu.

“Kita nggak bisa tahu info yang sesungguhnya. Di perjalanan pandemi ini kita harus bisa melihat tren. Apa terjadi perubahan kematian, perubahan jumlah kejadian… yang penting itu angka moralitas karena Covid, ” kata Membuktikan.

Di Jawa Timur, daerah secara jumlah kasus positif Covid-19 sempurna di Indonesia, misalnya, ada bertambah dari 1. 600 orang yang meninggal dalam status PDP serta ODP, berdasarkan data pemprov setempat.

Sementara, di Jakarta, ada bertambah dari 2. 200 orang dengan meninggal dalam status PDP & ODP, dan angka-angka kematian itu tak pernah masuk dalam data resmi (data 15/07).

‘Tak bisa analisis’

Kepala Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Nuning Nuraini, mengatakan kejadian senada.

“Kalau tidak dikonversi [data lama dan data baru], kita tidak bisa mengkaji dinamika mulai dari awal secara komprehensif, ” kata Nuning.

Ia mengatakan perubahan sistem pencatatan tersebut juga akan mengharuskan daerah-daerah yang ada mengubah sistem pencatatan.

“Yang beta khawatirkan, jika ada daerah yang sudah menerapkan otomatisasi perekaman masukan ODP, PDP, dan positif. Mereka harus berubah ke sistem terakhir dan ini butuh effort (usaha), ” katanya.

Nuning mengatakan dampak perubahan sistem pencatatan ini baru mampu terlihat di hari-hari mendatang.

PEMULASARAN

Dia menduga perubahan sistem akan berdampak pada sejumlah hal, seperti di positivity rate atau rasio jumlah kejadian terkonfirmasi positif COVID-19 dibandingkan total pengetesan.

Hal itu bisa terjadi karena adanya penggabungan sejumlah etika ODP dan PDP.

Saat tersebut, positivity rate Indonesia ada pada angka sekitar 12%, atau di atas standar WHO, di kisaran 5%.

“Kalau sekarang dicampur PDP dan ODP, bisa jadi positivity rate- mungkin akan turun karena pembaginya lebih besar… Biasanya yang positif sebab PDP.

“[Angka kasus positif] dibagi PDP [yang dites] sekadar itu pasti akan lebih mulia, dibanding angka positif dibagi dengan PDP dan ODP [yang dites], ” kata Nuning.

PEMULASARAN

Di sisi lain, Nuning mengatakan ia khawatir ada orang yang sebelumnya masuk kategori ODP, luput dalam sistem yang baru ini.

“Karena pada kenyataannya bisanya yang ODP lebih sulit untuk ditelusuri datanya, berbeda secara PDP yang sudah ada di rumah sakit, ” ujarnya.

‘Disambut gembira’

Copot dari itu, pakar Epidemiologi Universitas Airlangga, Atik Choirul Hidajah, mengucapkan revisi istilah-istilah itu disambutnya dengan gembira.

“Revisi yang dilakukan ini memiliki manfaat yang sangat penting di dalam pengedalian COVID-19 secara global karena terminologi yang digunakan sudah persis.

“Sehingga, mudah untuk membandingkan bagaimana situasi di Indonesia dibandingkan negara-negara asing dan apa kontribusi Indonesia dalam upaya pengendalian pandemi secara ijmal, ” kata Atik.

rapid tes

Ia mengucapkan sosialisasi yang terus menerus harus dilakukan untuk mengenalkan terminologi itu.

“Yang terpenting adalah meningkatkan koneksi risiko agar masyarakat berperan di upaya memutusakan mata rantai penularan, ” ujarnya.

Sementara, dalam bukti tertulisnya, tenaga Ahli Utama Pejabat Staf Presiden (KSP), Brian Sriprahastuti, mengatakan perubahan istilah baru diterapkan saat ini, atau empat kamar sejak kasus pertama Covid 19 di Indonesia, karena dia mengklaim, kapasitas pemeriksaan Covid secara PCR sudah semakin baik.

“Sekarang bertambah mudah untuk menentukan kasus dengan terkonfirmasi dan tidak. Kalau dulu, sangat tergantung dari gambaran klinis, makanya ada istilah ODP serta PDP untuk memudahkan, ” introduksi Brian.