• Raja Eben Lumbanrau
  • Wartawan BBC News Nusantara

Sumber gambar, Walhi Sulawesi Selatan

Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, ada alur konflik sosial dan kebobrokan lingkungan di wilayah lingkar pertambangan.

“Di mana ada tambang, di situ ada penderitaan awak. Di mana ada terowongan, di situ ada keburukan lingkungan, tidak akan mampu berdampingan, ” kata koordinator Jaringan Tambang (JATAM) Abang Johansyah kepada wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau, Jumat (20/05).

Abang mengatakan, lingkungan “dirusak” & masyarakat “dibungkam” paksa demi terlaksananya komoditi prioritas yang menjadi tulang punggung penghasilan negara itu.

Namun, pemerintah meniti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menengkari tudingan tersebut.

Baca juga:

“Siapapun yang mengatakan tidak bisa [berdampingan], hemat hamba mereka tidak melihat dengan utuh, ” kata Eksekutif Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Gaya dan Sumber Daya Mineral, Ridwan Djamaluddin.

Ridwan meminta masyarakat untuk serupa melihat manfaat tambang untuk kehidupan, peran kekayaan daerah itu bagi perekonomian Indonesia dan upaya pemerintah melakukan penguatan regulasi.

“Terlalu naif jika kegiatan [pertambangan] tidak mengubah lingkungan hidup. Yang dipertahankan adalah fungsi ekologisnya, jika misalnya bukit jadi leper selama fungsi ekologisnya tak rusak, masalahnya apa di situ? ” kata Ridwan.

Di pekan peringatan dunia hidup, BBC News Nusantara merangkum beberapa nelangsa masyarakat lingkar tambang yang meminta haknya “direnggut” paksa oleh tambang serta dampak dunia yang terjadi.

‘Menggadaikan seluruh demi bertahan hidup’

(Pertambangan pasir laut berantakan Makassar, Sulawesi Selatan)

Wajah Daeng Sahabu, nelayan di Pulau Kodingareng, Makasar, Sulawesi Selatan, terlihat lengai menyaksikan pertambangan pasir merusak terumbu karang tempat ia biasa mengambil ikan – warga menyebut area tersebut Coppong Lompo dan Coppong Cadi.

“Ikan tenggiri dulunya dapat 10 ekor kepala hari, sekarang satu saja sulit. Coppong itu seperti kota mati [dasar lautnya], ikan menghilang karena terumbu karangnya rusak oleh terowongan, ” kata Sahabu kepada wartawan Darul Amri dengan melaporkan untuk BBC News Indonesia di Pulau Kodingareng, Sabtu (22/05).

Berdasarkan bahan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan, kapal penambang pasir berukuran 230 meter dan beroperasi sejak Februari tahun lalu mampu mendatangkan puluhan ribu kubik ramal laut dalam sehari untuk proyek reklamasi Makassar New Port (MNP) yang diklaim akan menjadi pelabuhan termegah di wilayah Indonesia timur.

Akibatnya, ia dan nelayan lain enggan melaut karena selalu merugi. Lambe Sahabu yang bekerja sebagai nelayan pancing gemetar zaman menceritakan perjuangannya dalam bertahan hidup.

“Saya harus menggadaikan semua emas maka perahu. Bahkan tiga bujang saya kini terancam tak bisa melanjutkan studinya, ” kata Sahabu.

Piawai serupa juga dialami Kenna, istri nelayan, yang langsung berutang untuk membeli keinginan sehari-hari karena pendapatan suami yang hanya Rp10. 000 hingga merugi setiap kala melaut.

Sumber gambar, Darul Amri

“Biasa pinjam beras, pinjam gula dan dibayar kalau dapat ikan. Jika ada penambang [kapal] begitu [terguncang] jantungku, mau sekali saya ke atas [kapal], ” kata Kenna sambil menyeka air mata.

Berdasarkan riset Walhi Sulsel akhir tahun berserakan, masyarakat di Pulau Kodingareng mengalami kerugian hingga Rp80 miliar akibat tambang ramal laut ini.

“Tambang pasir laut itu kritis bagi ekologi laut & kehidupan sosial masyarakat dalam pulau-pulau kecil yang benar miskin dan sangat bergantung pada pelestarian lautnya, ” jelas Direktur Walhi Sulawesi Selatan, Muhammad Al Menyetujui.

Selain dituduh “merusak” kehidupan nelayan di Tanah Kodingareng, dalam catatan Walhi, tambang pasir juga diklaim sebagai penyebab abrasi yang merusak 27 rumah dan fasilitas umum di coreng pantai.

Sumber gambar, Darul Amri

Seperti di pesisir pantai Desa Sampulungan, Kabupaten Takalar yang berjarak sekitar 27 kilometer dari Kota Makassar.

“Abrasi itu kelanjutan penambangan pasir karena sebelumnya tidak ada. Itu kuburan yang sudah lama tersentuh abrasi sejak tambang proses, ” kata Darwin Daeng Taba, warga Sampulungan, yang dapur rumahnya rusak tergerus air laut.

Zaman dikonfirmasi, Pelindo IV Makassar selaku pemrakarsa proyek tangan pasir untuk reklamasi megaproyek MNP menjawab singkat.

“Tamat ini, sudah tak ada lagi reklamasi dalam MNP, ” jawab Corporate Secretary PT Pelindo IV (Persero), Dwi Rahmad Toto melalui pesan singkat.

‘Batuk, muntah darah had membeli air’

(Pertambangan nikel – Halmahera Timur, Maluku Utara)

Sumber gambar, Jatam

Di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Mengetengahkan, pertambangan disebut-sebut telah “memporakporandakan” kehidupan masyarakat.

Masyarakat Maba Pura, Halmahera Timur, Maluku Utara, Muh Membedah menceritakan, polusi udara yang tercemar debu tambang menerbitkan beberapa masyarakat menderita sesak nafas hingga muntah darah.

“Debu itu bagaikan kristal, pecahan kaca halus yang jika masuk pernafasan akan mengiris-iris orang dalam jika terus dihirup, ” kata Ruh.

Tidak hanya kesehatan, pertambangan juga merusak hutan dan mencemari laut tempat warga mengaduk-aduk makan.

“Akibatnya masyarakat kini harus mengambil air untuk minum sebab sumber air telah kotor, padahal ratusan tahun kami mendapatkan air gratis sejak alam, ” katanya.

Saat melawan, masyarakat dihadapkan dengan kekuatan negara jadi mereka hanya bisa sepi menanggung penderitaan.

“Tambang memberikan kesejahteraan, kesejahteraan dengan mana? Masyarakat semakin jauh dan miskin, ” katanya.

“Inang” Batak tinggalkan rumah dan turun ke jalan

(Pertambangan nilai seng – Kabupaten Dairi, Sumatera Utara)

Sumber gambar, Sekretariat Bersama Advokasi Dorong Tambang

Di depan Kantor Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Senin (03/05), ratusan inang (ibu-ibu, dalam bahasa Batak) meninggalkan rumah dan ladangnya.

Mereka melayani dominasi lelaki yang keras di budaya Batak buat bergabung dengan aliansi asosiasi sipil menuntut pemerintah segera mencabut izin perusahaan melakukan pertambangan biji seng dalam wilayahnya.

Mengaji juga:

Inang Rainim boru Purba, warga Desa Pandiangan, dalam keterangan pers yang diterima BBC News Indonesia, mengungkapkan kegelisahannya.

“Sebagai perempuan kami sangat rentan dengan potensi efek yang akan terjadi. Jalan keberlangsungan air kami, pertanian kami dan keberlanjutan pendidikan anak-anak kami, ” introduksi Rainim, satu di antara sekitar 350 inang-inang dengan berjuang.

Dalam kebiasaan Batak, khususnya masyarakat tradisional, ibu-ibu menjadi tulang tumpuan keluarga.

Sumber tulisan, Sekretariat Bersama Advokasi Tolak Terowongan

Mereka mengurus panti, memenuhi kebutuhan suami, melatih anak, hingga mengurus ternak dan bertani, kata Sarah Naibaho, pendamping ibu-ibu tersebut dari Yayasan Diakonia Bianglala Kasih.

“Kemarahan, kegelisahan, serta kekhawatiran timbul di para-para ibu-ibu ini yang dekat dengan hutan, tanah, minuman. Sehingga mereka bersatu serta melawan, ” kata Sarah.

Salah satu dengan paling mengkhawatirkan para ibu-ibu itu adalah pembangunan bendungan limbah yang dekat dengan lahan permukiman, pertanian, serta sumber air mereka.

“Bendungan dibangun di negeri rawan gempa, yaitu patahan Bahorok dan patahan Lae Renun sehingga potensi jebol sangat besar. Jika terjadi, maka limbah beracun mau mengalir ke sungai hingga ke Aceh. Rusak semua kehidupan, ” kata Sarah.

Perjuangan ibu-ibu Dairi mendapat dukungan dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang telah mengkampanyekan isu ini dalam jejaring gereja sedunia dan para pejuang lingkungan internasional.

“HKBP memberikan topangan terhadap perjuangan 91 ribu orang warga kita di kian, dan warga kita dalam tempat bendungan mau dibuat ada 284 jiwa dalam Desa Sopokomil, Dairi, ” kata pimpinan tertinggi atau Ephorus HKBP Robinson Butarbutar.

Robinson menegaskan, HKBP mendukung investasi dan pendirian, namun harus berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup.

“Artinya HKBP menumpukan tambang yang merusak lingkungan dan masyarakat. Jangan datang nanti kita semua menyesal karena terjadi bencana luar biasa, banyak yang terbunuh, sungai sampai Aceh tercemar. Itu akan kita sesali, ” katanya.

Terkait dengan penolakan dan kekhawatiran akan potensi bencana di Dairi, Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin meminta masyarakat buat tidak khawatir.

“Semua insinyur tambang mengambil pelajaran geologi dasar dan tahu apa itu patahan dan bagaimana hidup bersama dengan patahan, ” kata Ridwan.

Ridwan mengatakan, Indonesia berharta di atas sesar atau patahan – total 295 patahan yang rawan terjadinya gempa bumi.

“Jangan karena kenal kata patahan semrawut seolah-olah daerah itu haram. Ada proses tahapan melalui AMDAL, studi kelayakan dan lainnya. Kita menyikapi dan mencermati faktor-faktor itu dengan hati-hati, ” katanya.

Terancamnya burung endemik dengan bangkit dari satu era ‘kepunahan’

(Pertambangan emas – Kepulauan Sangihe)

Sumber gambar, Burung Indonesia

Di utara tanah Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, rencana pertambangan emas disebut berpotensi menghapuskan burung endemik yang jaga dari satu abad ‘kepunahan’ dan juga ‘menenggelamkan’ separuh wilayah pulau tersebut.

Burung itu adalah seriwang sangihe, atau yang dikenal masyarkat lokal sebagai manu’ niu. Burung ini sempat dianggap “punah” selama seratus tahun, sampai sekitar 20 tahun lalu, ketika itu terlihat kembali di hutan Gunung Sahendaruman.

Survei Burung Indonesia tahun 2014 mengatakan, hanya terdapat 34 hingga 119 individu spesies burung ini di negeri.

Selain manu’ niu, tersedia sembilan jenis burung endemik lain yang juga gawat punah jika habitatnya Gunung Sahendaruman yang masuk dalam wilayah izin tambang dieksploitasi.

“Burung-burung ini hanya dapat dijumpai di ngarai dan puncak Gunung Sahendaruman dan memiliki peran benar penting dalam keseimbangan ekosistem hutan, seperti pengontrol kuman, agen alam, penyerbuk alami dan petani hutan, ” kata Ganjar Cahyo Aprianto, peneliti dari Perhimpunan Pengekalan Burung Liar Indonesia atau dikenal dengan Burung Indonesia.

Perusahaan Tambang Mas Sangihe (TMS) sudah mengantongi izin lingkungan & izin usaha produksi pertambangan emas di gunung arkais seluas lebih dari 3. 500 hektare, dari mutlak 42. 000 hektare persetujuan wilayah yang meliputi separuh bagian selatan Pulau Sangihe.

Juru bicara gerakan masyarakan bernama Save Sangihe Island, Samsared Barahama, mengutarakan pertambangan emas itu pula dapat “menenggelamkan” Pulau Sangihe.

“Dari total 70. 000 hektare pulau, 42. 000 jadi wilayah sumbangan, pulau kami akan masuk dalam kerusakan, dari hilangnya hutan sebagai sumber minuman masyarakat. Lalu tercemarnya pesisir dan tanah oleh limbah beracun yang menyebabkan hilangnya pekerjaan masyarakat (nelayan serta petani), ” kata Samsared.

Manajer Tambang PT Tambang Mas Sangihe (TMS), Bob Priyo Husodo, mempunyai pandangan berbeda terkait penolakan warga dan potensi kerusakan yang akan ditimbulkan kalau perusahaan beroperasi.

“Situasi di desa kami [lingkar tambang] aman sebenarnya, itu ada yang mempolitisir. Akan tetapi sudah lah, prinsipnya ana akan fokus pada penanggalan lahan, kami mendekati utama per satu [warga] untuk pembebasan lahan. Semuanya positif, dukungan masyarakat mengalir, ” kata Bob.

‘Tambang = penderitaan + kerusakan lingkungan’

Sumber gambar, AFP

Berdasarkan data JATAM, sekitar 44% daratan Nusantara telah diberikan untuk sekitar 8. 588 izin usaha tambang.

Jumlah itu seluas 93, 36 juta hektare atau sekitar 4 kali lipat dari umum Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Karenanya, kata koordinator JATAM Merah Johansyah, “Di mana tersedia tambang, di situ ada penderitaan warga. Di mana ada tambang, di danau ada kerusakan lingkungan. Tak akan pernah bisa tangan. ”

Merah menjelaskan, penderitaan masyarakat muncul karena pengurus negara telah gagal memastikan hak masyarakat mendapatkan fakta ketika tambang beroperasi, ditambah terjadinya “kongkalikong” demi hajat ekonomi dan politik.

Negara juga kata Merah tidak memberikan ruang veto bagi masyarakat untuk menentang tambang yang diputuskan sepihak dari atas ke bawah.

“Terjadilah konflik dibanding ujung barat hingga timur Indonesia di wilayah pertambangan karena warga tidak dilibatkan, ” katanya.

Sebaliknya, ujar Merah, ketika penolakan warga terjadi, negara memakai aparaturnya untuk “meredam”.

“Di Sulawesi Selatan, kelompok yang merobek uang suap dari perusahaan dipenjara. Dalam Banyuwangi, warga yang menumpukan dicap PKI. Di Wadas, anak-anak muda yang menolak dicap anarko, ” katanya.

Konflik tambang pada Indonesia

Organisasi nirlaba Jaringan Pembelaan Tambang (JATAM) mencatat 45 kasus konflik tambang sepanjang 2020 atau meningkat empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Sebanyak 13 di antaranya melibatkan aparat kepolisian.

Warga penolak tambang emas PT Bumi Suksesindo (PT BSI), Banyuwangi, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka pelarutan setelah terjadi bentrok secara pihak perusahaan yang selalu berujung pada penganiayaan masyarakat.

Setidaknya 13 orang di Bangka Belitung dilaporkan PT Timah ke aparat kepolisian dengan tuduhan menghalang-halangai aktivitas pertambangan yang diatur dalam Pasal 162 UU Minerba.

Setidaknya 11 orang ditangkap saat menggelar aksi Keadaan Buruh di kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada satu Mei 2020. Aksi itu berujung pembakaran warung, congkong, smelter dan salah utama mobil. Terduga pembakar dijerat KUHPidana.

Dalam aksi itu, buruh menuntut beberapa permintaan, di antaranya tolak pemutusan ikatan kerja, kembalikan izin formal untuk buruh di PT IWIP, PT IWIP harus melakukan pembatasan sosial (lockdown) selama masa pandemi Covid-19 dan bayar upah penting 100 persen, dan lainnya.

Sebanyak 3 orang nelayan yang melangsungkan aksi merobek amplop berisi uang sebagai penolakan penukar rugi perusahaan tambang PT Boskalis dijerat dengan Kausa 35 UU Mata Kekayaan. Nelayan dituduh merendahkan serampangan uang. Namun, pihak nelayan mengklaim tak tahu bahwa di dalam amplop terdapat kekayaan.

Penangkapan 11 orang yang terdiri sejak tujuh nelayan, tiga penggerak pers mahasiswa, dan kepala aktivis lingkungan dalam ulah penolakan tambang PT Boskalis di Makassar. Seorang pengikut aksi diduga dianiaya polisi dengan tuduhan meledakkan peledak molotov.

Sebanyak 12 orang peserta aksi penentangan terhadap PT Virtue Dragon dijerat Pasal 170 KUHP tentang tindakan pengrusakan serta sejumlah pasal lainnya sebab Polda Sulawesi Tenggara. Ulah damai berujung rusuh di kawasan industri Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan catatan akhir tahun 2020 JATAM, terjadi 45 konflik pertambangan, yaitu 22 kasus pencemaran dan pecahan lingkungan, 13 kasus perampasan lahan, delapan kasus kriminalisasi warga yang menolak tangan (korban kriminalisasi 69 orang), dan dua kasus pemutusan hubungan kerja.

Jumlah itu meningkat dibandingkan tarikh 2019 dengan 11 pertentangan. Sehingga, total konflik profesional yang muncul di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejak 2014 adalah 116 kasus.

Lantas barang apa solusinya? Sederhana, kata Abang, yaitu moratorium perizinan serta melakukan evaluasi atas persetujuan yang telah diberikan.

Dirjen Minerba: Lihat pertambangan secara utuh

Sumber tulisan, Kemenko Kemaritiman dan Investasi

Dirjen Minerba, Ridwan Djamaluddin, meminta masyarakat untuk melihat pertambangan secara utuh, bukan hanya dari sisi minus yang ditimbulkan namun serupa manfaatnya.

“Tahu tidak, hampir semua barang yang kita pegang berasal sebab tambang. Dari telepon, komputer, mobil, pesawat, dan yang lain. Jadi yang mengatakan tak bisa [berdampingan], hemat saya mereka harus tahu secara utuh, ” logat Ridwan.

Ridwan pun menyangkal jika kegiatan pertambangan tidak memperhatikan kepentingan lingkungan & masyarakat.

“Bumi kita ini cuma satu, mau pecinta lingkungan, mau cakap geologi seperti saya tumbuh di bumi yang sama, pastilah kita ingin membentengi bumi ini baik-baik, ” kata Ridwan.

Menurutnya akan terlalu naif buat berharap agar pertambangan tidak mengubah lingkungan.

“Yang kita pertahankan itu fungsi ekologisnya, selama tidak hancur masalahnya apa? Jangan datang karena adanya patahan serupa di Dairi atau tanah kecil di Sangihe, kita jadi tidak bisa menggunakan kekayaan yang ada, ” katanya.

Pemerintah, sekapur Ridwan, terus melakukan perbaikan dengan membuat regulasi dengan berpihak pada lingkungan, serta melakukan pembenahan terhadap pertambangan tanpa izin.

“Bahkan bisa dikenakan pidana jika [perusahaan tambang] tidak melayani sesuai ketentuan, ” katanya.