Sumber gambar, Getty Images

Langkah polisi menjerat selebritas Dinar Candy secara Undang-undang Pornografi karena berpakaian bikini saat menyampaikan protes, dikritik Komnas Perempuan dan pakar hukum.

Implementasi hukum seperti itu dikenal bias sebab tindakan selaku menurut Komisioner Komnas Rani Mariana Amiruddin mungkin merangket terjadi jika yang melakukan aksi adalah laki-laki.

Bertambah jauh, perkara ini menurut Ketua YLBHI Asfinawati menunjukkan sistem hukum di Nusantara masih mendiskriminasi perempuan ataupun yang dia sebut ‘sangat patriarkal baik dari sudut norma maupun penegakan hukumnya’.

Baca juga:

Aksi Dinar Candy, pemengaruh yang pula Disc Jokey (DJ) berbikini sambil menenteng papan penolakan atas kebijakan Pemberlakuan Penyekatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berbuntut jerat pidana.

“Saya stres karena PPKM diperpanjang, ” demikian yang ditulis perempuan bernama asli Dinar Miswari tersebut.

Protes itu yang dilakukan pada Rabu (04/08) di jalanan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Sehari setelahnya ataupun pada Kamis (05/08) kepolisian mengumumkan penetapan Dinar sebagai tersangka dugaan tindak kejahatan pornografi. Ia disangkakan mengabaikan Pasal 36 Undang-undang Cetakan 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi dengan ancaman aniaya maksimal 10 tahun kurungan dan denda paling penuh Rp5 miliar.

Sumber tulisan, Jarang Foto

Komisioner Komite Nasional Anti-Kekerasan terhadap Rani (Komnas Perempuan) Mariana Amiruddin menilai penerapan pasal tersebut tidak tepat karena ulah Dinar dilakukan sebagai wujud protes.

Itu sebabnya dia mengingatkan aparat untuk faktual dan teliti dalam memperhitungkan sebuah kasus.

“Seandainya tidak Dinar Candy yang pada situ, atau mungkin seandainya dia adalah seorang laki-laki, saya kira mungkin karakter hanya akan melihat daya protesnya soal PPKM, ” kata Mariana kepada kuli Nurika Manan yang mengadukan untuk BBC News Indonesia, Jumat (06/08).

Yang terjadi kemudian alih-alih fokus pada esensi protes, menurut Mariana yang dipermasalahkan justru ketelanjangan Dinar sebagai perempuan. “Persoalannya karena dia menunjukkan tubuhnya, pendapatnya malah tidak diperhatikan, lebih ke penampilannya, ” kata dia.

“Sementara ibu-ibu di Bali, atau mama-mama Papua yang bertelanjang dada dan protes kan tidak masalah. Atau berdiri sekadar gitu di tengah kebun, bertelanjang dada, kan tidak masalah. Jadinya kan bias, ” imbuh dia.

Sumber gambar, Antara Foto

Seharusnya masalah pokok yang membina seorang perempuan melakukan kesibukan protes tersebut lah yang mestinya jadi fokus.

Di dalam kondisi tertekan, menurut Mariana, beberapa perempuan acap kali mengekspresikan keresahan maupun perlawanannya dengan pelbagai cara. Boleh jadi, kata dia, itu pula yang terjadi pada kasus Dinar Candy.

Kesibukan protes tersebut ditempuh sebab hanya itu cara dengan Dinar tahu agar pendapatnya didengar.

“Kalau kita belajar psikologi perempuan, dalam suasana histeris atau histeria, itu banyak sekali contoh yang kemudian, misalnya ibu-ibu terutama yang membuka baju. Stres, ” ucap dia.

“Saya melihat dari introduksi Dinar itu stres serupa, kalau kita cek wawancara dia soal PSBB dan setelahnya PPKM, karena dia kehilangan mata pencaharian kan. Dan karena dia tahunya cuma itu, maka dia melakukan itu, ” sebutan Mariana lagi.

Kalaupun bersungguh-sungguh dipermasalahkan, terlalu berlebihan jika direspons dengan pendekatan pidana.

Baca juga:

Apalagi mengingat rekam alur penggunaan UU Pornografi, menurut Mariana, kerap mendiskriminasi hawa dan seringkali tak tepat diterapkan.

Ia mengucapkan, “memang dari awal UNDANG-UNDANG Pornografi akan cenderung mengazab perempuan, terutama tubuhnya. ”

Padahal dalam kira-kira kasus, seringkali justru rani yang dijerat Undang-undang Pornografi ini adalah korban. Misalnya, dia mencontohkan, pada peristiwa perdagangan perempuan.

“Ada penari striptis yang disewa banyak orang, waktu itu pada Jepara kasusnya. Ternyata itu juga korban perdagangan karakter dan segala macam, akan tetapi mereka dikenakan sebagai pekerja seks, ” urai Mariana.

“Harusnya hukum mengerti kalau posisi perempuan itu bawahan, ada di bawah sistem yang patriarkis. Yaitu apabila dia menunjukkan ketelanjangannya apapun alasannya pasti orang bakal menghakimi dia, tanpa karakter mau tahu kenapa, ” ungkapnya.

Aksi telanjang depan di daerah

Lagak bertelanjang dada sebetulnya serupa pernah dilakukan kelompok rani lain di berbagai kawasan sebagai bentuk perlawanan. Dirangkum dari pemberitaan sejumlah jalan massa, protes seperti tersebut pernah berlangsung di antaranya pada Medan dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sumber tulisan, Kurun Foto

Pada 2007 silam di Medan, Sumatera Utara, puluhan buruh dalam antaranya perempuan menggelar protes bertelanjang dada sebagai simbol menunjukkan pemerintah yang dikenal tidak malu karena sembarangan terhadap nasib buruh. Penentangan ini buntut PHK & kasus hukum yang menimpa buruh salah satu kongsi properti.

Pada 2019, golongan ibu-ibu masyakat adat pada Kabupaten Toba Samosir bertelanjang dada dan mengadang aparat—yang membawa alat berat buat pembersihan areal, memasuki parak mereka.

Pada 2020, di Nusa Tenggara Timur, hawa Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan pun melayani perlawanan serupa karena menentang lahan mereka digusur. Kesibukan tersebut saat itu sempat diwarnai penangkapan oleh abdi.

Ketua Yayasan Lembaga Tumpuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengungkapkan aksi-aksi semacam itu menjadi salah satu bentuk perlawanan. Dan tak seharusnya disikapi dengan pemidanaan.

“Itu kan karena sudah tidak didengar sejak lama lalu jadi itu aksinya. Siap harusnya kemudian yang dilihat isinya [isi protesnya], ” kata Asfin.

Membaca juga:

Bagaimana supaya hukum tak diskriminatif kepada perempuan?

Pendekatan pidana yang digunakan polisi untuk merespons protes perempuan menurut Asfin, menunjukkan sistem hukum dalam Indonesia masih mendiskriminasi perempuan. Bukan saja dari bidang aturan normatif melainkan selalu perspektif penegak hukum.

“Hukum di Indonesia memang benar patriarkal baik dari ujung normanya maupun penerapannya, penegakan hukumnya, ” terang tempat.

Aksi Dinar Candy selalu mengundang perbedaan pendapat dalam kalangan warganet. Sebagian menghakimi proses hukum polisi tapi beberapa lainnya mencuitkan dukungan.

Akun @erasmus70 misalnya, menyebut proses hukum terhadap Dinar Candy diskriminatif.

Namun akun lain @FerdinandHaean3 mengangkat langkah polisi yang memakai UU Pornografi.

Tapi cuitan lain dari akun @RustamIbrahim juga punya pendapat asing. Alih-alih memproses hukum urusan Dinar, pemilik akun Rustam Ibrahm menyarankan polisi pas menasihati dan menyelesaikan peristiwa lain yang lebih istimewa.

Kembali ke Asfinawati, tempat mengingatkan bahwa Indonesia menjelma salah satu negara dengan sejak 1984 ikut meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Karena itu sudah saatnya pemerintah membenahi pelbagai kecendekiaan. Jika sulit memperbaiki dengan menyeluruh, paling tidak sirih Asfin, hal yang mampu dilakukan adalah melakukan kesepadanan peraturan sehingga tidak mendiskriminasi perempuan.

“Ini sudah hampir 40 tahun [ratifikasi], itu kan sinting banget. Masalahnya CEDAW itu konvensi yang unik. Kalau konvensi yang lain itu rata-rata menyasar hukum sekadar, tapi CEDAW tidak, ” terang Asfin.

“Karena diskriminasi terhadap perempuan itu akarnya salah satunya kultural, pula praktik maka konvensi tersebut memandatkan negara pihak yang meratifikasi termasuk Indonesia buat membenahi kebiasaan dan pengamalan budaya itu, ” kata pendahuluan dia lagi menguraikan.

Baca juga:

Dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan pantas konvensi CEDAW maka ia percaya diskriminasi dalam patokan Indonesia juga akan banyak berubah.

“Termasuk Undang-undang Pornografi, itu mestinya nggak mampu ada, karena nggak bertemu dengan CEDAW, ” mengakhiri Asfin.

Selain soal penegakan hukum yang diskriminatif, UU Pornografi yang dipakai buat menjerat Dinar Candy menurut Asfin juga sarat perkara. Salah satunya ihwal rumusan pornografi.

Karena itu semenjak lama lembaganya bersama koalisi masyarakat sipil menolak undang-undang tersebut.

“Kalau kita menentang kan Undang-Undang Pornografi ini aneh, pornografi tidak dipidana untuk kepentingan kesehatan, pendidikan, olahraga, lah itu membentuk memang bukan pornografi, ” kata Asfin menjelaskan pokok yang problematik dalam perundangan itu.

“Jadi selama peraturan pornografinya masih seperti tersebut, akan jatuh korban tetap. Bahkan korban dalam urusan kekerasan seksual itu serupa ada yang kena pula UU Pornografi sebagai karakter, itu kan jadi objek dua kali, ” tambahan dia.