Sumber gambar, ANTARA MEMOTRET

Bekas Gajah Kelautan dan Perikanan divonis lima tahun penjara sebab Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/07), karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa petunjuk suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur.

Perbuatan Edhy dinilai melanggar Pasal 12 huruf an UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Kausa 65 ayat (1) KUHP.

Ketua Majelis Hakim, Albertus Usada, berkata hal dengan memberatkan terdakwa yakni tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan korupsi.

Mengaji juga:

“Terdakwa selaku Menteri KP tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat terbuka. Terdakwa sudah menggunakan buatan tindak pidana korupsi, ” ujar Hakim Albertus Usada di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/07).

Selain kejahatan kurungan, Hakim menjatuhkan azab denda Rp400 juta atau subsider enam bulan kurungan.

Hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp9, 6 miliar dan US$77. 000 dengan memperhitungkan yang telah dikembalikan oleh terdakwa.

Vonis itu juga menyebutkan, seandainya terdakwa tidak membayar kekayaan pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan mahkamah, maka harta benda hendak disita oleh jaksa & dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Hakim pun memutuskan mencabut hak politik Edhy untuk dipilih dalam jabatan publik semasa tiga tahun terhitung semenjak terdakwa selesai menjalani kejahatan pokok, sebagai pidana bunga.

Atas putusan itu, jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum Edhy Prabowo berkata akan pikir-pikir apakah akan mengajukan banding ataupun tidak.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

P ledoi Edhy Prabowo: Saya tulang tumpuan keluarga

Sebelumnya jaksa menuntut Edhy dengan kejahatan penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp400 juta subsider enam kamar penjara.

Selain tersebut, bekas politisi Partai Gerindra ini juga dituntut memenuhi uang pengganti senilai Rp1, 12 miliar dan Rp9, 6 miliar atau subsider dua tahun penjara.

Tak cuma itu, jaksa juga meminta majelis hakim mencabut hak dipilih di jabatan publik selama empat tahun sejak terdakwa siap menjalani masa pidana isi.

Dalam pledoi ataupun nota pembelaan, Edhy meminta kepada majelis hakim biar membebaskannya dari seluruh syarat. Ia mengeklaim tidak mengabulkan perbuatan seperti dakwaan jaksa. Kata dia, tuntutan lima tahun penjara dan denda Rp400 juta memberatkan.

Ia juga menyebut posisinya sebagai tulang punggung suku dan memiliki istri salihah serta tiga orang bujang.

“Saya sudah berusia 49 tahun, usia di mana manusia sudah banyak berkurang kekuatannya untuk menanggung bahara yang sangat berat. Ditambah lagi saat ini beta masih memiliki seorang orang yang salihah dan tiga orang anak yang sedang membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Sehingga, tuntutan penggugat umum yang telah menuntut saya adalah sangat mengandung, ” ujar Edhy zaman membacakan pleidoi, Jumat (9/7).

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Adapun lembaga pemantau korupsi, ICW, berharap majelis hakim menjatuhkan vonis lebih mengandung dari tuntutan jaksa. Pengkaji ICW, Kurnia Ramadhana, menilai tuntutan jaksa terlampau hina.

“Praktik kejahatan yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu melampaui tuntutan dari jaksa, ” kata Kurnia kepada Petunjuk. com.

Kurnia mengatakan, cantik hakim harus menjatuhkan vonis lebih tinggi lantaran kegiatan korupsi dilakukan di sedang pandemi Covid-19.

Kemudian jumlah uang suang dengan diperolah Edhy dalam jabatannya sebagai menteri. Yang mana, ia diduga menerima Rp24, 6 miliar dari para-para pengusaha ekspor benih lobster (benur) dalam pemberikan kerelaan ekspor.

Bagaimana pembukaan mula kasus?

Kasus ini bermula dari diterbitkannya tulisan keputusan oleh Menteri Edhy Prabowo tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Tim itu bertugas untuk memeriksa kebulatan dokumen yang diajukan sebab perusahaan calon eksportir benih lobster atau benur.

Edhy menunjuk staf khususnya: APM dan SAF sebagai pemimpin dan wakil ketua tim uji tuntas tersebut.

“Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2020, SJT selaku Eksekutif PT DPPP datang ke kantor KKP di dasar 16 dan bertemu secara SAF. Dalam pertemuan itu, diketahui bahwa untuk melayani ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya mengambil Rp1. 800/ekor, ” nyata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.

Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sekitar Rp731 juta.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Berasaskan uang yang masuk ke rekening PT ACK dengan diduga berasal dari kira-kira perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening dua orang pemegang PT ACK masing-masing dengan total Rp9, 8 miliar.

“Pada tanggal 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening pengurus PT ACK ke rekening salah satu bank atas nama AF (staf istri Menteri Edhy) sebesar Rp 3, 4 miliar yang diperuntukkan bagi tujuan Menteri Edhy dan istrinya, serta ketua dan pengantara ketua tim uji tuntas (SAF dan APM), ” kata Wakil Ketua KPK Nawawi.

“Pada sekitar kamar Mei 2020, Menteri Edhy diduga juga menerima sejumlah uang sebesar US$ 100. 000 dari SJT melalui pengurus PT ACK, ” tambahnya.

“KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana manipulasi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negeri terkait dengan perizinan tanggul, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020, ” jelas Nawawi.