Pegiat lingkungan mendesak Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan, Siti Nurbaya, untuk mencoret Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2020 yang mengizinkan penggunaan medan hutan lindung dipakai untuk rencana food estate atau lumbung bertabur.

LSM Lingkungan Walhi mengucapkan kebijakan itu bakal merusak kegiatan hutan lindung untuk mencegah bencana banjir dan longsor.

Walhi serupa menyebut aturan terkait penggunaan alas lindung ini tidak memperhitungkan buah lingkungan dan memberikan keleluasaan sempurna kepada korporasi karena tak menggugat membuat Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Adapun KLHK menyebut, kawasan hutan lindung yang akan digunakan buat lumbung pangan adalah hutan yang tidak produktif.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi, mengatakan pihaknya segera memanggil Gajah KLHK, Siti Nurbaya, untuk membaca Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2020 yang membolehkan alas lindung digunakan untuk proyek kembung pangan.

Dedi menilai, kebijakan tersebut melampaui peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang semestinya mengembalikan fungsi hutan lindung sebagai penopang ekosistem dan mencegah bencana ekologis seperti banjir dan longsor.

Sebab itu, lanjutnya, KLHK harus membekukan peraturan tersebut.

“Kalau hutan lindung yang tidak produktif, tugas perdana mereka adalah mereboisasi dan dikembalikan lagi fungsinya sebagai hutan lindung. Itu yang harus dilakukan, ” ujar Dedi Mulyadi kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (18/11).

Ia menyarankan pemerintah agar menggunakan lahan perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) dengan terlantar untuk ditanami pangan.

Catatan Forest Watch Indonesia (FWI) pada 2019, ada 1, 5 juta hektar lahan HGU terlantar. Adapun 344. 000 hektar lahan HGU sedang berupa hutan.

Lahan-lahan terlantar itu, disebut Dedi, bisa dikembalikan kepada pemerintah dengan mengacu pada Susunan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Desa Terlantar.

“Jadi utamakan dulu areal-areal perkebunan terlantar dan tidak produktif itu. Jangan merambah ke alas lindung, ” tukasnya.

Apa penjelasan KLHK?

Proyek food estate atau lumbung bertabur di era Presiden Joko Widodo dimaksudkan sebagai penyedia cadangan pangan nasional dan antisipasi krisis pangan akibat pandemi Covid-19.

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan 1, 4 juta hektar lahan gambut dalam Kalimantan Tengah untuk ditanami tanaman pangan dan holtikultura.

Kini lewat Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Alas untuk Pembangunan Food Estate , melahap area hutan lindung.

Dirjen Planologi Kehutanan serta Tata Lingkungan, Sigit Hardwinarto, mengatakan kebijakan ini merupakan program strategis nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional yang disebutnya lulus mendesak.

Kawasan hutan lindung yang akan dipakai sudah tidak sepenuhnya berfungsi atau terdegredasi.

KLHK mengeklaim, program ini nantinya dilakukan secara terintegrasi yang mencakup tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Skema yang diatur pun disebut akan memperbaiki kegiatan hutan lindung sebab dilakukan dengan kombinasi tanaman hutan dengan tanaman pangan (agroforestry) .

Tersedia juga kombinasi tanaman hutan dengan hewan ternak yang dikenal jadi wana ternak ( sylvopasture ) dan kombinasi tumbuhan hutan dengan perikanan yang dikenal sebagai wana mina ( sylvofishery ).

“Tanaman hutan di dalam kombinasi-kombinasi tersebut di atas akan memperbaiki fungsi hutan lindung, ” kata Sigit dalam siaran pers yang diterima BBC Indonesia.

“Untuk itu kawasan hutan lindung yang akan digunakan sebagai areal food estate tidak harus dilakukan secara pelepasan kawasan hutan. ”

“Namun dengan terpenting harus dilakukan di negeri hutan lindung yang memenuhi syarat sebagai hutan lindung yang telah tidak ada tegakkan pohonnya, atau fungsi hutan lindungnya sudah tak ada lagi, ” sambungnya.

Sistem baru ini juga memberikan hak pengelolaan maksimal 20 tahun pada pengelola dan bisa diperpanjang.

Kalau merujuk pada ketentuan peraturan itu, maka Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 November 2020.

Walhi tutur aturan ini tak memperhitungkan efek lingkungan

Manager Kampanye Pangan, Air, & Ekosistem Esensial Walhi Nasional, Wahyu Perdana, mengatakan program food estate ini berskala besar namun KLHK tidak memperhitungkan dampak lingkungan yang diakibatkan.

Menurut Wahyu, hal itu tercermin dari tak adanya keharusan manajer membuat Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Pihak pemohon hanya disyaratkan menutup dokumen komitmen dan persyaratan teknis seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) cepat.

“KLSH cepat ini tidak ada basis argumentasi regulasi yang membaca soal itu. KLHS kan golongan naik dari Amdal, ada enam komponen yang diperhitungkan yakni me daya dukung dan daya tampung, ” jelas Wahyu.

“Sehingga tahu seberapa besar dampak bencana yang ditimbulkan dan biasanya memakan waktu hapir satu tahun. ”

“Nah KLSH cepat ini tidak jelas. Dalam gaya sederhana, tinggal kirim surat komitmen bermaterai bisa langsung beroperasi. ”

Bila hutan lindung ini dipakai buat proyek food estate, maka bencana ekologis tak terhindarkan.

Persoalan lain, kata Wahyu, potensi konflik yang berhubungan dengan masyarakat adat.

“Karena lokasinya dibenturkan dengan korporasi. ”

“Banjir, kekeringan di setahun terakhir akan meningkat. Di samping deforestasi sebagai dampak langsung. ”

Pengamatan Walhi, lokasi yang disasar proyek ini berada di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Papua.