Gajah Sosial, Juliari Batubara, ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) dalam kasus dugaan manipulasi bantuan sosial Covid-19. Padahal jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kabinetnya untuk tidak berkelakar dalam penggunaan anggaran bencana terutama saat pandemi Covid-19.

Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK di dalam Minggu (06/12) dini hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos).

Penetapan simpulan Juliari merupakan perkembangan operasi tangkap tangan pada Sabtu (05/12) cerai-berai terkait dugaan korupsi bansos buat wilayah Jabodetabek tahun 2020 pada Kementerian Sosial.

Mengenakan jaket, topi serta masker warna hitam, Juliari muncul di KPK pada Minggu (06/12) pukul 02. 45 dini keadaan WIB, hampir satu jam setelah KPK menggelar konferensi pers penetapan tersangka dirinya dan sejumlah pejabat Kemensos serta pihak swasta.

Barang apa kata KPK?

Dalam konferensi pers, Pemimpin KPK, Firli Bahuri, menduga Juliari menerima Rp17 miliar dari manipulasi bansos sembako yang ditargetkan buat keluarga miskin yang terdampak kelanjutan wabah virus corona.

KPK mencari uang tersebut digunakan untuk tujuan pribadi.

“KPK menetapkan lima orang tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS & AW. Kemudian sebagai pemberi adalah AIM dan HS, ” sekapur Ketua KPK Firli Bahuri zaman konferensi pers, Minggu (06/12) pra hari.

Padahal, jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo memperingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana terutama saat pandemi Covid-19.

Terancam hukuman mati

Menteri Koordinator Tempat Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, mengatakan, pejabat pusat dan daerah yang melakukan tindak manipulasi berkaitan dengan anggaran bencana Covid-19 terancam hukuman mati.

“Saya ingatkan, menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), diancam dengan paling luhur seumur hidup atau 20 tarikh penjara. Namun, dalam keadaan bencana seperti saat Covid-19 ini, oleh sebab itu ancaman hukuman mati ini diberlakukan berdasarkan UU yang berlaku, ” tegas Mahfud dalam Rapat Harmonisasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tarikh 2020, 15 Juni lalu.

Bagaima kasus dugaan korupsi bansos tersebut bermula?

Sehari sebelumnya, pada Sabtu (05/12) dini hari, KPK melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap MJS dan SN yang merupakan pejabat Kementerian Sosial, serta tersangka lain dari pihak swasta, yakni AIM dan HS.

“Uang disiapkan AIM dan HS di satu diantara apartemen di Jakarta dan Bandung yang disimpan di dalam tujuh koper, 3 ransel dan beselan yang jumlahnya Rp14, 5 miliar, ” jelas Firli.

Tim KPK menyembunyikan MJS, SN, dan pihak2 lain di berbagai tempat di Jakarta dan selanjutnya diamankan di KPK untuk pemeriksaan.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan kasus dugaan korupsi di Kementerian Sosial ini diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bansos dalam rangka penanganan Covid-19.

Pengadaan barang itu berupa paket sembako di Kementerian sosial di dalam 2020 dengan nilai RP 5, 9 triliun dengan 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak dua periode.

Juliari selaku Menteri Sosial, menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut dengan penunjukkan langsung anter rekanan.

Diduga disepakati adanya fee sejak tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS.

“Untuik fee setiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10. 000 paket sembako dari nilai Rp300. 000 per paket bansos, ” jelas Firli.

Pejabat Pembuat Janji di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Pada wujud perkara, KPK mengungkapkan bahwa Juliari diduga menerima uang suap kira-kira Rp8, 2 miliar dalam pengoperasian paket bansos sembako periode prima.

“Diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai sebab MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp8, 2 miliar, ” kata Firli Bahuri.

Ia menambahkan pemberian uang tersebut kemudian dikelola oleh EK dan SN yang merupakan orang kepercayaan JPB.

Uang tersebut, kata Firli, diduga digunakan untuk membayar bermacam-macam keperluan pribadi JPB.

Selanjutnya, di periode kedua pelaksanaan bansos sembako, yakni dari Oktober sampai Desember 2020, terkumpul uang sekitar Rp8, 8 miliar.

“Itu juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB, ” tambah Firli.

Dengan demikian, Juliari diduga menerima uang suap total sekitar Rp17 miliar dengan diduga digunakan untuk keperluan pribadi.

Atas dugaan tersebut, KPK menetapkan Juliari dan empat orang asing sebagai tersangka. Juliari ditetapkan jadi tersangka penerima suap bersama MJS dan AW.

Sementara itu, dua orang lainnya ditetapkan sebagai simpulan pemberi suap, yaitu AIM & HS.

KPK telah menyangkakan JPB melanggar Pasal 12 huruf suasana atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf an atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 (i) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi

Sedangkan AIM dan HS selaku pemberi suap, disangkakan menentang Pasal 5 Ayat (1) tulisan atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi.

Bansos rawan korupsi

Lebih jauh, Firli mengungkapkan bahwa sejak pangkal terjadinya pandemi Covid-19, KPK sudah melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi dan upaya pencegahan korupsi di dalam penanganan Covid-19.

“KPK sejak kausa sampaikan daerah atau titik rawan korupsi, salah satunya bansos, ” jelas Firli.

Upaya pencegahan yang dilakukan KPK, antara lain secara menerbitkan Surat Edaran (SE) No 8/2020 tentang penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang bantuan percepatan penanganan Covid-19, khususnya bantuan sosial.

Selain itu, KPK pula menerbitkan SE 11/2020 tentang penerapan pelaksanaan bantuan sosial dengan berbasis data terpadu.

“Bantuan sosial harus tepat sasaran, tepat guna & tidak disalahgunakan, ” tegas Firli

Ia menambahkan, KPK juga telah membangun aplikasi jaga bansos jadi seluruh masyarakat bisa ikuti peraturan kelola pemberian bantuan.

“Bahkan secara langsung, Deputi Pencegahan terlibat tepat dalam Gugus Tugas untuk menghalangi tindak korupsi di pusat serta daerah, supaya tata kelola dijalankan secara transparan dan akuntabel, ” imbuhnya.

Sebelumnya, Peneliti Pusat Analisis Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Hanifah Febriani, melahirkan pemberian dana bansos di status bencana rentan membuka celah manipulasi.

“Di situasi bencana, pengawasan dan keterbukaan itu jadi lemah dan invalid karena yang diutamakan kecepatan & keterjangkauan yang luas. Yang sempurna itu masalah selesai, dan audit itu terakhir, ” kata Hanifah.

Hanifah meneruskan, secara umum modus korupsi dengan muncul dalam penyaluran dana bansos, yaitu mengurangi jatah peneriman atau bahkan ada yang tidak menyambut bansos sama sekali.

Sebelumnya, tercatat sebanyak kasus penyelewengan dana bansos dengan melibatkan pejabat, termasuk mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho yang dihukum enam tahun penjara dan denda Rp200 juta sebab terbukti melakukan tindak pidana manipulasi dana hibah dan bansos serta mantan Ketua DPRD Bengkalis, Riau, Heru Wahyudi, divonis 18 tahun karena korupsi dana bansos.

Bansos buat masyarakat yang terdampak Covid-19

Pada April silam, Presiden Joko Widodo merinci jumlah bansos yang akan disalurkan kepada masyarakat di seluruh Nusantara terdampak akibat pandemi virus corona.

Untuk masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, & Bekasi (Jabodetabek) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan dalam wujud sembako.

“Untuk masyarakat di DKI dialokasikan untuk 2, 6 juta jiwan atau 1, 2 juta KK (kartu keluarga) dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang dialokasikan adalah Rp2, 2 triliun.

“Bantuan sembako buat wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kepada 1, 6 juta jiwan atau 576 ribu KK sebesar Rp600 ribu per kamar selama tiga bulan. Dengan mutlak anggaran Rp1 triliun.

“Untuk masyarakat dalam luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako, sejumlah Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan dan total perkiraan disiapkan Rp16, 2 triliun, ” papar Joko Widodo.