Mike Pompeo

Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap politisi dalam Xinjiang, China, yang dikatakan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis minoritas Uighur dan Muslim di daerah tersebut.

China dituding melakukan penahanan massal, persekusi agama dan sterilisasi paksa terhadap Muslim Uighur.

Hukuman tersebut menargetkan aset keuangan hak Ketua Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo yang berbasis di Amerika Serikat, serta dua pejabat asing.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan AS bertindak melayani “penyalahgunaan yang mengerikan dan sistematis” di provinsi yang terletak di wilayah barat China itu.

“Amerika Serikat tidak akan berpangku tangan ketika PKC [Partai Komunis China] melakukan pelanggaran HAM yang menargetkan warga Uighur, etnik Kazakh & anggota kelompok minoritas lainnya dalam Xinjiang, ” kata Pompeo di sebuah pernyataan.

China dilaporkan menahan sekitar satu juta warga Uighur & kelompok etnis lainnya di kamp-kamp di Xinjiang untuk indoktrinasi & memberi mereka hukuman, tetapi negeri itu membantah telah melakukan pemerasan.

Dilarang masuk ke AS dan aset dibekukan

Ketua Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo menjadi pejabat China peringkat tinggi yang dikenai sanksi dari AS. Dia dianggap jadi arsitek di balik kebijakan Beijing terhadap minoritas di China.

Besar pejabat lain juga dikenai sanksi – Wang Mingshan, direktur jawatan keamanan publik di Xinjian serta Zhu Hailun, mantan pemimpin komunis senior di Xinjiang.

uighur

Sanksi ini berarti mereka dilarang masuk ke AS dan aset mereka pada AS dibekukan.

Segala transaksi keuangan dengan tiga pejabat itu, beserta dengan mantan pejabat keamanan Huo Liujun, tak diperbolehkan. Namun serupa itu, Huo tidak akan dikenakan penyekatan visa.

Sanksi juga diberlakukan pada bagian Biro Keamanan Xinjiang secara keseluruhan.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di pesawat pencari lain

Menteri Luar Negeri GANDAR Mike Pompeo mengatakan AS juga memberlakukan pembatasan visa tambahan di pejabat Partai Komunis lainnya yang diyakini bertanggung jawab atas pelanggaran di Xinjiang.

Anggota keluarga mereka jalan juga dikenai sanksi pembatasan visa tersebut.

Ketegangan antara kedua negara kian memanas karena pandemi virus dan keputusan China memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong.

Sebelumnya, pada akhir Juni lalu, Washington memberlakukan pembatasan visa terhadap pejabat Partai Komunis China yang diyakini bertanggungjawab merongrong kebebasan di Hong Kong.

Pompeo meyebut target sebab sanksi tersebut adalah orang-orang golongan yang “saat ini dan sebelumnya” menjabat.

Dia menjelaskan langkah ini ditempuh setelah Presiden AS Donald Trump berjanji untuk memberi sanksi bagi Beijing atas pemberlakuan Undang-Undang (UU) Keamanan yang bisa menggerus independensi Hong Kong.

Donald Trump and Xi Jinping pictured during a G20 meeting in Osaka, Japan

Apa yang dilakukan China di Xinjiang?

Kelompok-kelompok pegiat HAM mengatakan utama juta Muslim telah ditahan pada kamp-kamp penjara keamanan tinggi di provinsi Xinjiang.

Tahun lalu, BBC mendapatkan dokumen yang menunjukkan 15. 000 orang dari Xinjiang selatan dikirim ke kamp-kamp hanya dalam satu pekan.

Dokumen yang serupa menunjukkan bahwa benduan dapat dibebaskan hanya ketika itu “memahami secara mendalam sifat gelap, kriminal, dan berbahaya dari kehidupan masa lalu mereka”.

Pihak berwenang Cina mengatakan orang-orang Uighur dididik pada “pusat-pusat pelatihan kejuruan” untuk menyerang ekstremisme agama yang kejam.

The perimeter of a vocational centre in Xinjiang

Namun bukti menunjukkan penuh yang ditahan hanya karena mengemukakan iman mereka – misalnya, berdoa atau mengenakan kerudung – atau karena memiliki koneksi luar kampung ke tempat-tempat seperti Turki.

Uighur, dengan sebagian besar penduduknya beragama Muslim, merupakan 45% dari populasi Xinjiang.

Bulan lalu sebuah laporan oleh sarjana China Adrian Zenz menemukan China memaksa perempuan di Xinjiang untuk disterilkan atau dilengkapi dengan media kontrasepsi.

Laporan tersebut telah mendorong permintaan internasional agar PBB menyelidiki temuan tersebut.