Keruntuhan demi kekalahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sumatera Barat (Sumbar) dalam beberapa kontestasi pemilihan umum belakangan ini bukan semata-mata disebabkan karena faktor ideologi serupa agama ataupun Pancasila, tapi dikarenakan karena sejarah masa lalu yang digores oleh Presiden pertama Indonesia Sukarno di tanah Minang itu, kata Budayawan Minang Edy Pokok.

Presiden Sukarno memerintahkan operasi tentara di Sumbar dalam menumpas perlawanan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada akhir tahun 1950-an.

Pengerahan kekuatan militer itu menjadi awal perpecahaan yang menimbulkan luka dan trauma mendalam di masyarakat Sumbar kepada Sukarno yang berimplikasi kepada PDIP, representasi dari Sukarno, tambahan Edy.

Padahal sebelum PRRI berlaku, sejarawan dari Universitas Andalas Israr Iskandar menyebut, hubungan masyarakat Minang dengan Sukarno sangat erat, serupa bersama Mohammad Hatta memimpin Nusantara, dan bekerja sama dengan satria nasional asal Minang lainnya di dalam sejarah perjuangan Indonesia.

Hubungan PDIP serta Sumbar kembali menjadi sorotan setelah pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang mengaitkan lemahnya dukungan terhadap PDIP di Sesumbar dengan Pancasila, “Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, ” cakap Puan.

Pernyataan ini berbuntut panjang termasuk mengubah konstelasi pilkada serentak 2020, yang membuat PDIP tak jadi berlaga di pilkada Provinsi Sesumbar.

Politikus PDIP di Sumbar menyatakan tersedia ‘narasi PDIP sebagai partai non-Islam yang terus didengungkan’ di daerah itu. Sementara politikus PDIP berbakat Minang, Arteria Dahlan meminta asosiasi Minang untuk menahan diri dan tidak dipecah-belah serta lebih cerdas dalam menyikapi pernyataan Puan.

Sebelumnya Pemimpin Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengiakan bingung dan bertanya-tanya dengan susunan kekalahan yang dialami partainya dalam tanah Minang tersebut.

“Saya budi kenapa ya, rakyat di Sumbar itu sepertinya belum menyukai PDI Perjuangan, meskipun sudah ada daerah yang mau ada DPC atau DPD, ” kata Megawati zaman memberikan pengarahan kepada pasangan bahan Pilkada 2020, Rabu (02/09).

S u karno di tanah Minang: Sebab kemesraan berujung trauma

Hubungan antara Sukarno dan masyarakat Sumbar luar berpunya terukir hangat dan dekat pada awal perjuangan kemerdekaan sampai di dalam pertengahan tahun 1950-an, kata Seniman Minangkabau, Edy Utama.

Edy menyebut banyak pahlawan nasional, berasal dari Sesumbar, memiliki hubungan dekat dengan Sukarno dan berjuang bersama dalam merebut hingga mempertahankan kemerdekaan Indonesia, apalagi menjadi wakil presiden pertama yang mendampingi Sukarno, yaitu Mohammad Hatta.

Namun hubungan itu berakhir luka yang dalam ketika Sukarno mengerahkan kekuatan militer di Tanah Minang.

“Operasi militer terhadap PRRI menjadi awal perpecahan dan berdampak teramat besar pada Sumbar, pada karakter Minangkabau. Meninggalkan luka yang di dan fatal yang sampai saat ini tidak bisa dilupakan, ” prawacana Edy kepada wartawan Febrianti dalam Sumatera Barat yang melaporkan buat BBC News Indonesia, Minggu (06/09).

Berimbas ke PDIP: ‘Berujung kekalahan demi kekalahan’

Luka tersebut, kata Edy, berdampak langsung dalam dukungan masyarakat Sumbar kepada apapun yang terafiliasi dengan Sukarno, termasuk “PDIP yang dianggap sebagai representasi Sukarno, sampai sekarang PDIP pelik sekali diterima di Sumatera Barat, ” kata Edy.

Hal tersebut dapat terlihat dari kekalahan menetapkan kekalahan yang dialami PDIP di dalam pemilu di Sumbar baik di tingkat DPRD, DPR RI, mematok pilpres, tambah Edy.

Dari empat kali Pemilihan Legislatif (pileg) DPRD Sesumbar tahun 2004 hingga 2019, PDIP hanya mengantongi rata-rata tiga datang empat kursi, jauh dibandingkan Golkar yang memperoleh 16 kursi (Pileg tahun 2004), Demokrat 14 kedudukan (Pileg 2009), dan Gerindra 14 kursi (Pileg 2019).

Sementara di tingkat DPR RI, dari empat kali Pileg 2004 hingga 2019, PDIP hanya mendapatkan satu status yaitu pada Pileg 2014, real PDIP menjadi pemenang pemilu di Pileg tahun 2014 dan 2019.

Selaras dengan itu, di tingkat Pilpres 2014 dan 2019, calon pemimpin dari PDIP, yaitu Presiden Joko Widodo, harus “gigit jari” di Sumbar.

Perjalanan pilihan politik bangsa Minang

Sebelum peristiwa PRRI, seperti di Pemilu 1955, dukungan politik kelompok Minang sangat dinamis, dan beragam ujar Edy.

“Bahkan PKI dapat kedudukan ketiga setelah Masyumi dan Partai Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), dan itu mengalahkan Partai Murba dengan didirikan orang Minangkabau sendiri [Tan Malaka], dan PSI yang didirikan Sutan Sjahrir, ” kata Edy.

Namun, setelah peristiwa PRRI serta memasuki Orde Baru, sejarawan lantaran Universitas Andalas Israr Iskandar mengatakan pilihan politik masyarakat Minang menjelma lebih terpola, yaitu menarik dukungan pada partai yang terkait dengan Sukarno dan menjatuhkan pilihan di dalam Partai Golkar.

“Golkar menjadi pilihan karena merasa bisa menyelamatkan mereka, anti komunis dan berorientasi pada pembangunan. Sumbar waktu itu berakhir terpuruk karena PRRI. Jadi makanya [Golkar] menang datang tujuh kali pemilu, walaupun cukup banyak juga rekayasa politiknya, ” kata Israr.

Masuk ke masa reformasi, dukungan masyarakat Minang sedang mengalir pada Golkar pada Pileg 1999 dan 2004.

Lalu beranjak ke Partai Demokrat pada Pileg 2009, dan Gerindra pada Pileg 2014 dan 2019.

“Setelah pembaruan, di Sumbar ini, partai pemenangnya terkait dengan Orde Baru. Kenapa memilih Prabowo atau Gerindra kemarin? Karena ada hubungan dengan romantisme Orba dimana pembangunan cukup signifikan saat itu dibandingkan Orde Lama yang hancur lebur akibat PRRI. Jadi romantisme itu masih tersedia sampai sekarang, ” kata Israr.

Untuk itu, Israr tidak setuju dengan pernyataan Puan Maharani dengan mengaitkan dukungan politik masyarakat Sesumbar dengan pemahaman akan ideologi Pancasila.

“[Sumbar] Pasti menolong Pancasila, tiga dari sembilan perumus Pancasila itu orang Minang, Agus Salim, Hatta dan Yamin. Siap tidak ada hubungannya antara alternatif politik dengan dukungan terhadap Pancasila, ” kata Israr.

Terdapat beberapa satria nasional yang berasal dari tanah Minang, seperti Tuanku Imam Bonjol, Abdul Muis, Agus Salim, Ruhana Kuddus, Tan Malaka, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Ilyas Yacoub, Adnan Kapau Gani, Hazairin, Buya Hamka, Mohammad Natsir, Sutan Sjahrir, Rasuna Said, dan lainnya.

Nama-nama itu bahkan diabadikan salah satunya menggunakan penamaan jalan-jalan protokol di daerah Indonesia.

Protes bermunculan: ‘Tidak tersedia hubungan dengan Pancasila’

Seorang warga Bukittinggi, Sumbar, Rezki Khainidar memandang bahwa pernyataan Puan Maharani sebenarnya hendak biasa-biasa saja jika diungkapan di suasana normal atau tidak menjelang pilkada pada Desember mendatang.

“Tapi setelah berkembang macam-macam, saya pikir pendapat yang merespon itu telah memanfaatkan situasi ini untuk memukul, sudah jelas dari pihak sepotong mana tentu juga untuk relevansi pilkada, ” kata Rezki.

Namun demikian, Rezki tetap menyayangkan maklumat Puan tersebut. “Ngapain ngomong sejenis? Sebagai Ketua DPR RI, dia [Puan] kurang terbuka, karena seperti memberi api sekadar di lahan kering. Orang lagi suka berantem, dan dia menaikkan bahan, ” kata Rezki.

Rezki menjelaskan, masyarakat Sumbar memilih bahan pemimpin tidak sekedar melihat golongan dan ideologi semata. “Kami, seperti saya, pemilih rasional. Saya melihat orangnya, bisa membawa perubahan untuk kebaikan, siap tidak popular, serta tidak serakah, ” kata Rezki.

Senada dengan itu, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sesumbar Irsyad Syafar memprotes pernyataan Hawa yang tendensius melihat masyarakat Sesumbar.

“Di Sumbar tidak ada utama partai pun yang menang tepat, bergantian pemenangnya, sekarang Gerindra, sebelumnya Golkar, Demokrat, dan PAN. Oleh sebab itu masyarakat Sumbar sangat independen serta menunjukan tingginya tingkat demokrasi, tidak ada kaitannya dengan Pancasila, ” kata Irsyad.

“Terlebih lagi, jika ada yang mengatakan di Sesumbar terjadi politik identitas, partai-partai yang suaranya besar itu dari golongan nasionalis di sini seperti Gerindra, Golkar, bukan PKS atau PPP yang juara di sini, ” kata Irsyad.

Ucapan Puan juga berbuntut panjang, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar pada pilkada serentak 2020, Mulyadi-Ali Mukhni kecewa dan mengembalikan surat pertolongan dari PDIP, sehingga pasangan itu hanya diusung Partai Demokrat & PAN, dan PDIP pun menetapkan untuk menjadi penonton dalam Pilkada Provinsi Sumbar.

Ada pula, Bon Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) melaporkan Puan ke Bareskrim Polri, meskipun laporan itu ditolak karena tidak memenuhi unsur aduan.

Sebelumnya, Hawa Maharani mengatakan, “semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, ” ketika menyoroti minimnya dukungan PDIP pada Sumbar.

Apa kata PDIP?

Ketua PDIP Kota Padang Albert Hendra Lukman menyebut keruntuhan demi kekalahan yang dialami sebab PDIP tidak lepas dari hembusan isu-isu negatif yang dilakukan melayani politik terhadap PDIP, utamanya ialah mengidentikkan PDIP dengan PKI & mengulang-ulang narasi perlakuan masa lulus Sukarno di Sumbar.

“Yang diekspos tersebut PDIP adalah partai Bung Karno dan Bung Karno dianggap memiliki catatan buruk di masa semrawut dengan Sumbar, seperti perseteruan Bung Karno dengan Hatta dan Kiai Hamka.

“Kemudian digiring ke isu PRRI kembali, diekspos sekarang tersebut adalah bagaimana rakyat Minang dihabisi, padahal PRRI itu adalah ketidakpuasan segelintir orang saja. Akibatnya PDIP jadi kena karena dianggap bujang ideologi Bung Karno, dan riwayat itu selalu ditampilkan, ” logat Albert.

Padahal di awal independensi, kata Albert, Sukarno banyak menganjurkan tokoh-tokoh Minang untuk berjuang untuk Indonesia, dan terjalin hubungan benar Sukarno dengan tokoh Minang, namun fakta-fakta itu seakan disimpan rapat.

Albert juga menyebut, sejak Pilkada DKI 2017 lalu, politik identitas mulai memanas di Sumbar dengan menyebabkan caleg dari PDIP berguguran.

“Narasi penista agama [kasus Ahok] dibawa-bawa, bahkan ada demo anti Ahok di Sumbar, apa hubungannya? apalagi PDIP partai nasionalis yang tidak melihat agama, suku, dan kelompok. Tapi bagi lawan politik, PDIP dinarasikan sebagai partai non-Islam, partai Kristen, Partai Katolik, kan begitu, ” katanya.

“Narasi rumor itu bahkan dimainkan dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, melalui majelis taklim, itu sangat luar bisa, dan ana di sini lemah untuk menegah isu itu, ” kata Albert.

Sementara itu terkait dengan penjelasan Puan Maharani, Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto meluruskan bahwa, “yang dimaksudkan Mba Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan dengan jalan apa Pancasila dibumikan tidak hanya pada Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus dibumikan, Pokok Mega begitu kagum dengan Sesumbar, demikian juga Mba Puan, ” kata Hasto.

Tambah Hasto, “jadi dengan dimaksud pembumian Pancasila di Sesumbar itu lebih kepada aspek kebudayaan, nasionalisme, juga menyentuh hal-hal pada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. ”

Politikus PDIP berdarah Minang, Arteria Dahlan juga meminta umum Minang untuk menahan diri dan tidak dipecah-belah serta lebih pintar dalam menyikapi pernyataan Puan.

“Saya pastikan tidak ada maksud sedikitpun lantaran Mba Puan untuk menyinggung perasaan warga masyarakat Minang, baik dengan berada di Sumbar maupun di tanah rantau. Mba Puan tersebut orang Minang, ayahnya Alm. Pak Taufiq beliau itu Datuk, Orang Basa Batuah, orang Batipuh, kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat bahkan Ibunya, ibu Megawati Soekarnoputri pun memiliki darah minang bergelar Puti Reno Nilam, nenek beliau Ibu Fatmawati, anak dari seorang tokoh Muhammadiyah di Bengkulu, ” kata Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang se-Indonesia tersebut.