Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menganggap penolakan beberapa kelompok adat Minangkabu dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap aplikasi Injil berbahasa Minang jadi pembatasan kebebasan beragama.

Sebelum pro dan kontra permintaan itu mencuat pekan lalu, Alkitab versi cetak telah diterjemahkan ke berbagai bahasa daerah, termasuk bahasa Minang, kata pemuka agama Kristen di Padang.

Namun pemerintah setempat berkeras, Injil petitih Minang tak sepantasnya dibuat.

Alasan mereka, Alkitab itu tidak sesuai falsafah lokal yang berdasarkan syariat Islam.

Ketua PGI, Pendeta Gomar Gultom, menyebut penerjemahan Injil ke berbagai bahasa daerah dilakukan buat memudahkan umat Kristiani mendalami pedoman agama dalam bahasa ibu mereka.

Bukan hanya sebab Lembaga Alkitab Indonesia, Gomar mengatakan, penerjemahan Injil ke bahasa-bahasa daerah selama ini juga dilakukan sebesar kelompok umat Kristiani.

Bahasa, menurut Gomar, semestinya tidak diklaim milik umat agama tertentu.

“Penerjemahaan Alkitab itu pekerjaan semua umat yang ingat. Ada ajaran bahwa Injil dasar harus diberitakan ke seluruh suku bangsa, ” ujarnya saat dihubungi, Rabu (10/06).

“Itu bagian agar umat bisa membaca Alkitab dalam bahasa mereka sebab bahasa daerah lebih mudah mereka mengerti. ”

“Gubernur Sumbar semestinya paham bahasa mampu digunakan oleh seluruh umat beragama. Tidak bisa diklaim bahwa hanya mereka yang bisa menggunakan kode Minang, ” kata Gomar.

Aplikasi Injil berbahasa Minang yang ditolak Pemprov Sumatera Barat & komunitas adat lokal muncul dalam layanan distribusi digital Google Play Store.

Pada 28 Mei lalu, melalui surat sah, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghapus aplikasi itu.

“Aplikasi itu sangat bertolak buntut dengan adat dan budaya bangsa Minangkabau yang memiliki falsafah ‘Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’, ” demikian petikan surat Irwan tersebut.

Dalam bahasa Indonesia, falsafah yang dikutip Irwan itu berarti ‘adat Minangkabau berdasarkan syariat dan syariat bersendikan Alquran’.

Saat berita itu diturunkan, aplikasi itu tak mampu lagi ditemukan di pusat bagian digital milik Google.

Bagaimanapun, menurut Pendeta Gomar, pandangan hidup masyarakat Minangkabau itu seharusnya tidak membatasi hak warga Sumbar untuk menjalankan agama selain Agama islam.

Gomar merujuk Abdul Wadud Amrullah alias Willy Amrul, adik ulama asal Minangkabau, Hamka. Semasa hidupnya, kata Gomar, Willy menganut Kristen dan berprofesi jadi pendeta.

“Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa suatu wilayah hanya untuk umat Muslim dan lainnya tidak boleh beribadah di sana, ” ujarnya.

“Alkitab dalam bahasa Arab sudah dari dulu ada. Dan tidak bisa dibilang juga bahwa tidak ada orang Minang dengan Kristiani, ” kata Gomar.

Merujuk data Kementerian Agama tarikh 2018, dari total 5, 4 juta penduduk di Sumbar, sebanyak 57. 827 orang di antara mereka menganut Kristen dan 43. 556 jiwa memeluk Katolik.

Kepala Dinas Kominfo Sumbar, Jasman, menganggap Injil berbahasa Minang itu mengganggu kondusivitas masyarakat pada daerahnya. Ia menuduh ada niat ‘kristenisasi’ warga Sumbar di balik aplikasi tersebut.

“Orang Sumbar falsafah hidupnya sudah positif. Artinya tidak ada kitab nirmala lain di Sumbar selain Kitab suci alquran, ” ujar Jasman via telepon.

“Aplikasi kitab petitih Minang itu mengobok-obok falsafah tumbuh masyarakat Minangkabau. Saya yakin itu provokasi. Itu ingin membawa karakter Sumbar masuk ke agama tertentu, ” tuturnya.

Namun sebenarnya ada pula penilaian dengan berbeda di masyarakat setempat. Andri, warga keturunan Minangkabau di Padang, mengaku tak terusik dengan Alkitab yang diterjemahkan ke bahasa daerahnya.

“Tidak masalah, sedia bahasa apapun. Di Arab pula ada Injil berbahasa Arab. Persoalannya, kenapa di sana tidak dikomplain, tapi di Sumbar dipermasalahkan? Itu harus jadi dasar pemikiran, ” ucapnya kepada Albert, wartawan dalam Padang yang melaporkan untuk BBC Indonesia.

Warga turunan Minangkabau lainnya, Jamal, sependapat, walau memahami penolakan yang dinyatakan sebagian kelompok adatnya.

“Menurut saya sebenarnya tidak ada perkara, kan ada di daerah tersebut yang beragama Kristen. Tapi dasar itulah yang menjadi dasar perlawanan, ” ujar Jamal.

Mengenai, sejumlah umat Kristiani di Sumbar menolak mengomentari pro dan kontra ini.

Sementara itu, pendeta GPIB Efrata di Padang, Julianus Yermias Kaimareh, mengaku heran aplikasi Injil berbahasa Minang menjelma kontroversi. Alasannya, kata dia, Injil berbahasa Minang versi cetak selama ini tidak pernah dipersoalkan.

Julianus menilai tudingan ‘kristenisasi’ berlebihan. Ia berkata, Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa kawasan selama ini hanya digunakan dalam kalangan umat Kristiani.

“Ada saja orang Minangkabau yang Kristen. Ketika Alkitab diterjemahkan ke bahasa Minang, tujuannya kan buat mereka, bukan untuk mengkristenkan pengikut Islam, ” tuturnya.

“Alkitab berbahasa Minang kan sebenarnya sudah cukup lama. Apakah saat ini dipersoalkan untuk komoditas kebijakan, saya tidak tahu, ” cakap Julianus.

Pemilihan gubernur memang dijadwalkan bergulir di Sumbar, Desember 2020 mendatang. Masa jabatan Irwan Prayitno, politikus Partai Keadilan Sejahtera yang sudah dua periode menyelenggarakan Sumbar, akan berakhir Februari 2021.

Pertanyaannya, apakah masalah Injil berbahasa Minang ini dapat dikaitkan dengan hajatan politik lokal itu? Asrinaldi, pakar politik sejak Universitas Andalas, ragu isu ini bisa dimanfaatkan peserta pilkada untuk mendongkrak popularitas.

Isu agama seperti ini, menurut Asrinaldi, baru bisa menjadi barang politik jika muncul calon gubernur non-Muslim. Namun ia yakin peluang situasi itu kecil.

“Sepanjang sejarah pilkada, seluruh calon gubernur Sumbar adalah Muslim dan keturunan Minangkabau. Sentimen agama seperti ini tidak akan menjadikan untuk pemilih di Sumbar, ” kata Asrinaldi.

“Saya yakin, pada saat kampanye, sebagai keturunan Minangkabau, persoalan ini menjadi indentitas semua calon. Jawaban mereka pasti akan sama, ” ucapnya.

Dalam indeks keberagaman umat beragama yang disusun Kementerian Petunjuk tahun 2019, Sumbar mendapatkan 64, 4 poin atau duduk dalam peringkat ke-33 dari seluruh provinsi.

Poin dengan diraih Sumbar itu di kolong poin rata-rata nasional, yaitu 73, 83. Salah satu kontroversi privilese beragama di Sumbar terjadi Desember lalu. Kala itu muncul pembatasan ibadah natal di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung.

Meski begitu, Pemprov Sumbar membantah perlawanan terhadap aplikasi Injil berbahasa Minang sebagai bentuk pelanggaran hak taat.

“Toleransi di Sumbar bagus, kami tidak pernah warga dengan umat agama lain. Kalau mereka beribadah malah kami terbuka. Tapi kondisi aman ini tanpa diacak-acak. Jadi hormatilah pakem & kebiasaan lokal, ” kata Jasman.

Secara umum, maka 2019 LAI telah menerjemahkan Alkitab ke dalam 34 bahasa kawasan.

Organisasi nirlaba yang melayani gereja Kristen serta Katolik juga sudah melakukan alih bahasa Injil dan kitab perjanjian lama ke 108 bahasa daerah.

Pada tarikh 2020, mereka menargetkan bisa mengalih bahasakan Alkitab, Injil, dan kitab perjanjian lama ke delapan bahasa lokal, antara lain Dayak Maanyan, Mori, Manggarai, dan Pakpak Dairi.

Sementara itu, terdapat pula berbagai aplikasi Alkitab dan kitab umat Kristiani dalam bahasa wilayah di layanan Google Play Store.

Sebagian mulia aplikasi ponsel pintar itu dibuat komunitas dan perusahaan rintisan yang tidak berhubungan dengan LAI.