• Ayomi Amindoni
  • Kuli BBC News Indonesia

Sumber gambar, Getty Images

Interpretasi aktivis pro-kemerdekaan Papua Victor Yeimo, menyusul pelabelan teroris pada kelompok pro independensi TPNPB-OPM disebut peneliti jadi “kemunduran” dalam penanganan penyelesaian damai konflik di Papua.

Ketua kajian Papua di Lembaga Ilmu Wawasan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengatakan pelabelan teroris selalu berpotensi pada “eskalasi kebengisan di wilayah konflik”.

Juru Bicara Tentara Penyelamatan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menyatakan pelabelan teroris terhadap kelompoknya justru akan “memakan korban warga sipil, terutama orang asli Papua”.

Baca selalu:

Negeri Indonesia berkukuh dengan pelabelan itu, seraya menegaskan “label teroris bukan untuk bangsa Papua, tapi untuk gabungan pembuat teror”.

Menkopolhukam Mahfud MD mengklaim pemerintah telah mengantongi 19 nama kelompok, yang disebut terbukti “menyebarkan ketakutan, membunuh serta menantang untuk memisahkan muncul dari Indonesia”. Tidak ada rincian lebih lanjut terpaut 19 kelompok itu.

Tengah itu, pegiat HAM Usman Hamid menyebut kebijakan pelabelan teroris terhadap apa dengan disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) ini mengulangi kesalahan kebijakan di kurun pemerintahan Presiden Megawati dengan mencap tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan dakwaan teroris dan “pada alhasil menggagalkan penyelesaian konflik secara damai”.

Penangkapan ‘aktor kerusuhan’

Juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo ditangkap di Jayapura pada Minggu (09/05) malam oleh tentara gabungan TNI dan Polri, Satgas Nemangkawi.

Kepala Humas Satgas Nemangkawi, M. Iqbal Al Qudussy mengecap Victor sebagai “aktor sebab kerusuhan Papua pada 2019”.

Iqbal menyebut, semasa dua tahun terakhir Victor tinggal di negara tetangga Papua Nugini, yang berdampingan dengan Provinsi Papua.

“Kemudian sekitar dua minggu awut-awutan menyeberang ke wilayah Papua. Kita monitor terus sehingga tadi malam ada periode yang tepat untuk dikerjakan penangkapan, ” kata Iqbal kepada wartawan.

Sumber gambar, ANTARA/CHANRY ANDREW SURIPATTY

Pria berusia 38 tarikh ini dinyatakan buron semasa dua tahun setelah menyelundup dalam daftar pencarian orang (DPO) pada September 2019, karena diduga terlibat pada demonstrasi yang berujung di kerusuhan di Jayapura dalam 29 Agustus 2019 suram.

Seperti diberitakan, dalam pertengahan Agustus hingga simpulan September 2019 rentetan kegaduhan pecah di Papua. Lagak unjuk rasa menentang rasialisme yang semula damai bertukar anarkistis di Manokwari dalam 19 Agustus 2019.

Kerusuhan kemudian meluas di kota-kota lain seperti Dorong, Fakfak, Timika, Deiyai dan Jayapura. Pada September, kerusuhan kembali terjadi di Jayapura dan Wamena.

Baca juga:

Victor disangka melakukan akal kancil dan atau menyiarkan sepadan berita yang menimbulkan keonaran di masyarakat dan terancam hukuman 20 tahun hingga seumur hidup.

Motor HAM sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengingatkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan harus memperlakukannya sesuai standar lembaga dan hak asasi yang berlaku.

Di tahun 2021, Amnesty International Indonesia menyimpan setidaknya 31 tahanan dipakai pasal-pasal makar hanya karena mengekspresikan pandangan politiknya.

Antara lain adalah 13 KNPB yang sudah dibebaskan tetapi berstatus wajib lapor. Yang lain adalah enam tahanan pada Sorong dan tiga karakter aktivis KNPB di Dorong.

Sumber gambar, Andrew Gal/NurPhoto via Getty Images

‘Tokoh gerakan separatis Papua’

Penangkapan terhadap Victor Yeimo terjadi di tengah kontroversi pemerintah memberi label teroris terhadap kelompok pro-kemerdekaan Papua.

Adriana Elisabeth, peneliti kajian Papua di LIPI, menyebut Victor Yeimo merupakan “tokoh penting dalam tindakan separatis Papua yang bekerja di luar negeri” sebab posisinya sebagai juru bicara internasional KNPB,

“Kenapa dia kemudian ditangkap, tempat mempunyai peran menyuarakan barang apa yang terjadi di Papua ke forum internasional. Secara dia ditangkap, dia tak punya akses, ” prawacana Adriana.

Sumber tulisan, Andrew Gal/NurPhoto via Getty Images

Posisi penting Victor Yeimo dalam gerakan separatisme Papua, diakui oleh Besar Badan Intelijen dan Ketenangan Polri, yang pernah menjabat Kapolda Papua, Paulus Waterpauw.

“Kemarin sudah ditangkap Victor Yeimo, seorang spesialis bicara salah satu pemain penting di KNPB. Belakang kita akan melakukan upaya lain terhadap Agus Kossay (Ketua KNPB) dan dengan lainnya, ” kata Paulus.

Paulus mengklaim KNPB bersama kelompok-kelompok lain, termasuk oknum di gereja, media, badan eksekutif mahasiswa (BEM) dan aliansi mahasiswa Papua serta TPNPB-OPM, berkolaborasi di gerakan separatisme Papua.

“Mereka berikan hati mendalam bagi generasi muda Papua, sentimen anti-Indonesia

Spesialis Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengatakan penangkapan Victor Yeimo ini terkait dengan “stigma teroris” yang dilabelkan terhadap kelompoknya.

Ia kacau label teroris itu mau berujung pada penangkapan kepada siapapun yang mendukung perjuangan kemerdekaan Papua.

“Jakarta punya pikiran ini akan selesaikan konflik, tidak akan mungkin. Mereka berikan sentimen mendalam bagi generasi muda Papua, sentimen anti-Indonesia. ”

“Jadi sakit hati dengan mendalam pada generasi muda karena Indonesia buat penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pemukulan, penahanan, pemenjaraan sewenang-wenang. Padahal kita kan bicara hak kami untuk merdeka. Itu salahnya apa? Indonesia segera mundur, cabut itu stigma teroris segera, ” kata Sebby.

Seperti diberitakan, pemerintah Nusantara memberi label pada apa yang mereka sebut jadi kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada akhir April semrawut demi menangani konflik bersenjata berkepanjangan di Papua.

Sumber gambar, Sebby Sambom

“Tidak akan selesaikan [konflik], justru nanti awak sipil, orang asli papua yang jadi korban penuh, ” tegas Sebby.

Adriana Elisabeth dari LIPI mempertanyakan label teroris dengan disematkan pada TPNPB-OPM dengan disebutnya “tidak memperhitungkan dampaknya” terhadap warga Papua.

“Apakah itu secara otomatis bisa membuat kita membedakan antara KKB dan kaum sipil biasa, karena itu juga bagian dari asosiasi yang ada di sana, ” katanya.

Dia mencontohkan, setelah pelabelan teroris terhadap OPM, sejumlah mahasiswa Papua di Bali, mengiakan mendapat teror dengan julukan teroris.

“Jadi dengan jalan apa mau dicegah apa yang terjadi di lapangan, masa sebuah keputusan politik disampaikan, tapi kemudian kurang melihat dampaknya, ” jelas Adriana.

Sumber gambar, Sebby Sambom

Sementara itu Kabaintelkam Polri Paulus Waterpauw menetapkan bahwa “label teroris tidak untuk masyarakat papua tapi untuk kelompok pembuat teror”.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Ketenangan, Mahfud MD mengatakan rupanya menggunakan istilah “KKB Papua”, pemerintah kini akan spesifik menyebut nama pimpinan kelompok tersebut.

Dia mengklaim pemerintah telah mengantongi 19 nama kelompok, yang terbukti “menyebarkan ketakutan, membunuh dan menantang untuk memisahkan diri dari Indonesia”.

Sumber tulisan, Sebby Sambom

‘Kemunduran’ bagi solusi damai

Akan namun, Adriana dari LIPI memandang pelabelan teroris justru “kemunduran” penanganan solusi damai perselisihan di Papua.

“Menurut kami, memakai kata damai tersebut juga berimplikasi untuk semua kebijakannya, pendekatannya, komunikasinya serupa harus membangun ke pedoman bersama untuk mendapatkan kata sepakat untuk menyelesaikan masalah tidak dengan mereproduksi kekerasan perdana, ” terang Adriana.

“Ditambah lagi dengan KKB yang juga sudah mencanangkan mereka akan melawan ciri itu, menurut saya dua-duanya (pemerintah Indonesia dan TPNPB-OPM) belum mengarah pada sari proses damai, belum pas sekali malah. Menurut kami malah setback (kemunduran) ya, ” lanjutnya.

Sumber gambar, Kompas/Puspen Mabes TNI

Selaras, pegiat hak asasi pribadi sekaligus direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid membicarakan bahwa pelabelan teroris pada TPNPB-OPM mengulangi kesalahan pemerintah yang dilakukan pada era penyelesaian konflik di Aceh.

Pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Menkopulhukam pada saat itu mencap kelompok pro-kemerdekaan Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai teroris.

Langkah itu justru mewujudkan penanganan konflik Aceh “mengalami kebuntuhan” dan “pada kesimpulannya menggagalkan penyelesaian konflik dengan damai”.

“Pemerintah tidak jadi meredam konflik bersenjata dan meredam keinginan rakyat Aceh untuk merdeka. Di bagian lain, korban terus bertetesan, baik dari warga sipil, aparat keamanan, juga dari pendidik karena itu jalan perdamaian gagal, ” sirih Usman.

Sumber tulisan, JARANG FOTO/SEVIANTO PAKIDING

“Proses perdamaian baru berhasil setelah pemerintah Indonesia meninggalkan pendekatan draconian, pendekatan represif itu, ” tuturnya.

Pelabelan teroris ini, kata Usman, memperluas pendekatan keamanan negeri yang “hanya akan menimbulkan siklus kekerasan yang sebetulnya sudah merenggut begitu banyak nyawa”.

Pelabelan ini serupa akan menutupi peluang untuk proses hukum yang betul pada apa yang ia sebut sebagai “dugaan pembunuhan di luar hukum”, cantik yang dilakukan negara maupun aktor non-negara.

Label terorisme ini, disebut Usman selalu akan membatasi ruang aksi dan ekspresi orang Papua dalam menyampaikan ekspresi itu dalam menyatakan pendapat.

“Selama ini saja, kegiatan mereka berkumpul atau berekspresi dalam menyatakan pendapat telah dituduh sebagai separatis. Itu bisa saja semakin terpikat dengan UU anti terorisme ini, ” cetusnya.