Kepala Joko Widodo mengatakan dia mengecam kekerasan yang terjadi di Prancis dan mengecam pula pernyataan kepala Prancis yang disebutnya ‘melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia’.

Hal itu diucapkannya dalam konvensi pers yang digelar setelah pertemuannya dengan sejumlah perwakilan lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), juga Perhimpunan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10).

Presiden Joko Widodo mengatakan dia mengecam keras terjadinya kekerasan dengan terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban hayat. Ia lanjut mengecam pernyataan presiden Prancis.

“Indonesia juga mengecam membengkil pernyataan presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di semesta dunia, yang bisa memecah raka persatuan antar umat beragama di dunia, di saat dunia menggunakan persatuan untuk menghadapi pandemi Covid-19, ” kata Jokowi.

Ia melanjutkan “kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai & simbol-simbol agama, sedikit pun tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan”.

“Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar, ” katanya.

Ia menambahkan pemerintah Indonesia mengundang dunia mengedepankan persatuan dan pemaafan beragama.

Sebelumnya, kecaman pemerintah terhadap pemberitahuan Presiden Prancis, Emmanuel Macron telah dilayangkan Kementerian Luar Negeri.

Tetapi, kecaman pemerintah itu disebut pengkritik tidak cukup karena tak menyentuh persoalan kekerasan yang menimpa seorang guru karena memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad.

Pengamat Timur Tengah sejak Universitas Indonesia, Yon Machmudi, mengajukan Indonesia mengambil langkah dialog buat menyamakan pandangan atas nilai-nilai ataupun ajaran Islam yang kerap berhadapan dengan sekularisme di Prancis.

Tengah itu, MUI mendesak Presiden Macron segera meminta maaf kepada seluruh umat Islam dan menghentikan penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo yang disebutnya sebagai “biang keladi” kekerasan di Prancis.

Merespons hal itu, Kementerian Luar Negeri menyebut berupaya mendorong diaktifkannya percakapan antar agama.

‘Semestinya tak langsung menyimpulkan’

Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, pengamat Timur Sedang dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menyebut Presiden Prancis Emmanuel Macron semestinya tidak langsung menyimpulkan perbuatan pemenggalan kepala seorang guru Samuel Paty dengan agama Islam.

Ia menilai tanggapan Macron tidak membuktikan kepekaan terhadap umat Islam dengan memercayai kesucian Nabi Muhammad jadi sosoknya tidak boleh digambar.

Sehingga imbas pernyataan Macron itu, menurutnya, justru memicu respons yang nyata tidak perlu seperti aksi boikot terhadap produk-produk Prancis.

“Tentu kita prihatin atas kejadian itu akan tetapi hendaknya respon Presiden Macron tak terlalu simplifikasi ketika kemudian mengirimkan ‘Islam dalam kondisi krisis’, ” ujar Yon Machmudi kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (28/10).

“Karena itu menyangkut keyakinan yang dianut kaum muslimin di dunia, ” sambungnya.

‘Kecaman tidak menyentuh persoalan utama’

Nusantara sejauh ini baru mengecam penjelasan Presiden Emmanuel Macron tersebut sebab dianggap menyudutkan agama Islam.

Akan tetapi kata Yon, kecaman itu tidak cukup. Pemerintah Indonesia, lanjutnya, selalu harus berbicara tentang pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian Samuel Paty.

Ia menduga sikap pemerintah tak lepas dari pernyataan sejumlah kepala negara yang menyampaikan kritik atas pernyataan Macron. Hanya saja kritik maupun kecaman tidak menyentuh persoalan utama.

Dia menilai, Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Islam terbesar bisa mengambil peran lebih. Yakni membawa Presiden Emmanuel Macron untuk berbahasa tentang bagaimana menyamakan persepsi pada ajaran agama Islam dengan sekularisme di Prancis.

“Paling tidak komunikasi dibangun dan mudah-mudahan peristiwa seperti itu bisa diminimalisir dampak-dampaknya ke pendahuluan. ”

“Pembicaraan dialog diperlukan agar sama-sama memahami posisi antara Indonesia jadi mayositas umat Islam dan Prancis dengan sekularismenya. ”

Di Solo, unjuk rasa diwarnai ‘menginjak-injak’ poster Macron

Sebesar negara seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Maroko satu perkataan mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Belakangan, kecaman itu berbuah aksi boikot terhadap produk Prancis.

Di Kuwait, Yordania, dan Qatar barang-barang bermerek dagang dari Prancis sudah ditarik dari beberapa toko.

Di Indonesia, seruan boikot disuarakan Balai Syariah Kota Surakarta (DSKS) di dalam aksi demonstrasi yang digelar dalam Bundaran Gladak, Solo, Rabu (28/10).

Ratusan orang itu mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya dengan meletakkan foto Presiden Macron di jalan umum sehingga terlindas kendaraan dan menginjak-injaknya.

Massa juga membentangkan spanduk dengan berisi ajakan boikot.

“Kami mengimbau kepada pengikut Islam di manapun untuk mempertimbangkan melakukan boikot pembelian dan pemakaian produk apapun buatan Prancis, ” ujar Juru bicara DSKS, Endro Sudarnono, Rabu (28/10), seperti dilaporkan wartawan di Solo, Fajar Sodiq, untuk BBC News Indonesia.

“Presiden Macron mengeluarkan statement yang bersifat Islamofobia sekali lalu melindungi majalah Charlie Hebdo dengan jelas-jelas melakukan publikasi terhadap pelecehan Nabi Muhamad SAW, ” sambungnya.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Nusantara (MUI), Anwar Abbas, berkata karikatur Nabi Muhammad merupakan hal terbuka bagi umat Islam. Tapi situasi itu, klaimnya, tak dipahami negeri Prancis.

“Dalam agama Islam, suci hukumnya mencela Tuhan orang lain. Kalau kamu mencela, mereka hendak mencela Tuhanmu. Kalau Charlie Hebdo tidak menghiraukan nilai-nilai agama, tersebut kesalahan berat, ” ujar Anwar Abbas kepada BBC.

Apa tanggapan MUI atas pernyataan Macron?

MUI terpendam, pernyataan Presiden Macron mengundang pertentangan dan perselisihan umat Islam.

Lamun perbuatan memenggal kepala Samuel Paty tidak bisa dibenarkan namun, katanya, tindakan guru sejarah itu dengan memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad ke murid-muridnya lebih tidak bisa dibenarkan.

“Kalau menurut saya tindakan kebengisan itu salah tapi yang memancing orang berbuat salah itu bertambah salah lagi. ”

Itulah mengapa, ia mendesak Presiden Macron segera menghentikan penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo yang disebutnya sebagai “biang keladi” kekerasan di Prancis.

Namun serupa itu, MUI belum menganjurkan aksi boikot terhadap produk Prancis.

“Tidak sekarang. Kalau enggak ada perubahan serta sikap dari Presiden Macron dan Charlie Hebdo akan kami menjemput boikot. Untuk selesaikan ini gampang, Macron minta maaf kepada kaum muslimin. Saya yakin umat Islam mau memaafkan. ”

‘Umat Islam harus diam menyikapi masalah ini’

Di sisi berbeda, Katib Aam Pengurus Mulia Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, berpandangan apa yang disebutkan Presiden Emmanuel Macron bahwa Islam mengalami krisis tidak sepenuhnya lengah.

Ini karena agama Islam belum sampai pada “konstruksi sosial-politik dengan dibutuhkan untuk berintegrasi secara tenteram dan harmonis dengan dunia”.

Kendati serupa itu, ia melihat cara Presiden Macron menyikapi permasalahan di negaranya mengarah sepihak yakni dengan sudut penglihatan sekularisme dan mengabaikan ajaran keyakinan Islam.

“Karena Nabi Muhammad SAW adalah subyek suci dalam keyakinan Islam dan merupakan simbol istimewa Islam. Merendahkan kehormatan Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai penghinaan terhadap Islam, ” jelasnya.

“Tapi menyikapi penghinaan terhadap Nabi dengan mematikan pelakunya adalah tindakan biadab dengan berpotensi memicu instabilitas yang meluas tanpa kendali, ” sambungnya.

Karena itulah, dia meminta umat Islam di Indonesia menyikapi persoalan ini dengan hening dan tidak terbawa secara emosional.

Solusi atas kekerasan yang berlaku di Prancis, katanya, dengan menyelenggarakan dialog antar-negara yang didasarkan arah konsensus terhadap nilai-nilai keadaban dengan disepakati bersama.

Respons Kementerian Sungguh Negeri

Direktur Jenderal Informasi dan Kecakapan Publik Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan pemerintah turut mengecam tindakan pelaku pembunuhan Samuel Paty. Tapi pemerintah menilai mengaitkan tanduk itu dengan agama “adalah sepadan kesalahan besar”.

Pada Selasa (27/10), Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Mulia Prancis, Olivier Chambard. Dalam pertemuan itu, kata Teuku, Olivier mengirimkan maksud pernyataan Presiden Macron.

Lewat Duta Besar RI di Prancis pula, Indonesia melayangkan nota diplomatik yang mendorong diaktifkannya dialog antar-agama sehingga menumbuhkan “pengertian yang lebih baik terhadap perbedaan agama, ” kata Teuku.

Sementara mengenai pekik boikot, pemerintah tidak bisa melarang. Tapi pemerintah tidak akan menyerahkan ruang bagi tindakan yang bakal merugikan hubungan bilateral kedua negara.

Tulisan diperbarui dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers Sabtu (31/10).