Besar orang anak pelajar SMP terlihat tewas di lokasi wisata yang diduga kuat merupakan bekas lubang tambang sedalam puluhan meter dengan tidak kunjung ditutup. Organisasi penilik pertambangan di Kalimantan Timur mempertanyakan kemampuan pemerintah memaksa perusahaan profesional batu bara menjaga keamanan lubang bekas galian tambang, karena peristiwa tewasnya warga terus terjadi.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menggugat tidak adanya standar keamanan dalam sekitar lubang-lubang bekas tambang dengan diubah menjadi objek wisata.

LSM itu mencatat, kini 39 orang telah meninggal akibat lubang tambang pada Kaltim – sebagian besarnya anak-anak.

Seorang pejabat Dinas ESDM Kaltim mengucapkan pemerintah telah meminta perusahaan mengabulkan pengawasan terhadap lubang-lubang bekas tangan namun mengakui bahwa “belum seluruh terjangkau”.

‘Danau Biru’, lokasi wisata dengan diduga kuat merupakan lubang tambang

Insiden terbaru terjadi pada Senin sore (07/09) di Desa Krayan Makmur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebelah selatan Kabupaten Penajam Jangka Utara yang termasuk wilayah calon ibu kota baru.

Sejumlah media lokal menyebut dua orang korban merupakan pelajar SMP dari Kecamatan Desa Grogot yang sedang berwisata di lokasi yang dikenal dengan tanda “Danau Biru”. Danau tersebut diduga kuat sebagai lubang bekas terowongan.

Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Kaltim, Azwar Bursa, mengatakan lokasi terjadinya kecelakaan diduga berada dalam konsesi sebuah perusahaan yang Izin Jalan Pertambangan (IUP)-nya dikeluarkan Bupati Jangka.

Kepada BBC News Indonesia, Azwar mengucapkan pihaknya akan mengerahkan tim pengawas tambang untuk melakukan investigasi dalam hari Rabu (09/09).

Peraturan Pemerintah 78 tahun 2010 menyatakan setiap perusahaan harus menyusun rencana pascatambang ataupun RPT. “Inspektor tambang akan mengisbatkan dalam dokumen RPT apakah lubang yang ditinggalkan ini ada agenda ke sana [obyek wisata], ” ujar Azwar.

Koordinator Jatam wilayah Kaltim, Pradarma Rupang, mengatakan “Danau Biru” baru-baru ini dianggap masyarakat sebagai obyek wisata.

Namun, berdasarkan pengamatan Jatam, tampak tidak ada pengawasan pada wilayah tersebut.

“Dari visual yang ana dapatkan, tidak ada protokol-protokol ketenangan diberlakukan, ” kata Pradarma pada BBC News Indonesia.

“Tidak ada papan peringatan yang menyatakan betapa berbahayanya kawasan tersebut jika dimasuki masyarakat, tidak ada pagar pembatas yang memisahkan dan menyulitkan masyarakat buat mengakses, dan tidak ada pos jaga yang memastikan protokol keamanannya diberlakukan. ”

Padahal, standar-standar keamanan tersebut telah disepakati dalam Pakta Moralitas yang ditandatangani pada tahun 2016 oleh pemerintah dan 125 perwakilan perusahaan tambang se-Kaltim.

“Tapi faktanya di lapangan, setelah pakta integritas tersebut ditandatangani, hingga hari ini telah mencapai lebih dari enam orang anak yang tewas di lubang tambang.

“Kita pertanyakan sejauh mana [Pakta Integritas] mampu memaksa perusahaan-perusahaan itu mematuhi komitmen mereka. ”

Perkara yang menjadi ‘mesin pembunuh’

Lebih jauh, Pradarma menyalahkan Undang-Undang Minerba pada masalah lubang tambang.

Pasal 99 UNDANG-UNDANG No. 3 Tahun 2020 dianggap memberikan celah bagi perusahaan tangan untuk tidak menutup seluruh lubang bekas tambang.

“Justru dengan adanya pencetus tersebut itu menjadi ‘mesin pembunuh’ bagi kami rakyat di Kaltim, ” kata Pradarma.

Selain itu, Keputusan Menteri ESDM tahun 2018 menuturkan program reklamasi dapat dilaksanakan pada bentuk revegetasi (penanaman tumbuhan kembali) atau peruntukan lainnya antara lain pariwisata, sumber air, dan wilayah pembudidayaan.

Pradarma menuding beleid itu menguatkan perusahaan untuk “lari dari kepalang jawab pemulihan” yang seharusnya dibebankan kepada mereka.

“Seharusnya reklamasi itu bentuknya adalah penutupan dan pemulihan tetapi dalam terjemahan yang baru itu Kementerian ESDM memberikan ruang biar tidak melakukan penutupan tapi mampu dijadikan peruntukan lain, ” dia menjelaskan.

Menurut catatan Jatam, pada tahun 2018, terdapat sekitar 1. 735 lubang tambang yang tersebar dalam tujuh kota/kabupaten. Jumlah terbesar ada di wilayah Kutai.

Sementara dalam Kabupaten Paser, tempat kecelakaan terbaru, terdapat sekitar 64 lubang profesional.

Namun Kabid Minerba Dinas ESDM Kaltim Azwar Bursa mengatakan menurut pesan pemerintah jumlah lubang tambang pada provinsi itu tidak sampai satu. 000.

Azwar menjelaskan, seluruh tambang-tambang di Kaltim yang izinnya sedang berlaku diawasi secara periodik oleh inspektur tambang dari Kementerian ESDM. Sementara dalam perusahaan, kepala teknis tambang menjadi perwakilan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap lubang-lubang dengan masih ada di dalam konsesinya.

Dia berkata pemerintah telah mewajibkan perusahaan untuk memasang rambu-rambu seperti dilarang mandi, dilarang memancing, dilarang bermain di sekitar lubang tambang.

Untuk perusahaan-perusahaan yang masih aktif, tiap besar teknis tambang melakukan monitoring secara kontinyu terhadap lubang-lubang tersebut.

“Tapi memang kita harus akui belum semua terjangkau ya, ” sirih Azwar.

Bagaimanapun, Pradarma Rupang dari Jatam mengatakan bahwa insiden terbaru di Kabupaten Paser menambah bukti kalau kebijakan tidak menutup lubang profesional dan mengalihfungsikannya ternyata tidak menjadi solusi.

“Kaltim itu darurat lubang sumbangan dan harusnya bukan ditambah tapi semakin dikurangi, ” tegasnya.