Kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia sepanjang tahun 2020 mengalami kemunduran karena kegiatan represi aparat kepolisian, berdasarkan Rencana Hari HAM Internasional yang dikeluarkan LSM Kontras.

Kemunduran tersebut, menurut Kontras, terlihat dari penangkapan ribuan orang dan kekerasan terhadap ratusan orang dalam aksi muncul rasa penolakan Omnibus Law di berbagai daerah.

Kontras juga menyebut kekerasan oleh aparat polisi berkolerasi dengan penempatan 32 petinggi Polri menjadi pejabat negara.

Pemerintah menelantarkan tudingan itu dan mengklaim Kepala Joko Widodo tetap berkomitmen menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, memproyeksi perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kejadian kebebasan berekspresi dan berpendapat tahun depan akan semakin jauh dibanding harapan.

Fatia mengatakan tidak tersedia upaya dari pemerintah untuk menilai tindakan represi aparat polisi dalam peristiwa unjuk rasa penolakan Omnibus Law.

Staf Riset dan Pengumpulan Kontras, Danu Pratama, mencatat tersedia 4. 555 orang ditangkap dengan sewenang-wenang dan 232 orang menemui luka-luka dalam 87 aksi muncul rasa penolakan UU Cipta Kerja di berbagai daerah.

Namun Polri tidak pernah menindak anggotanya yang terbukti melakukan kekerasan. Pun, Presiden Jokowi tidak berupaya untuk menilai institusi kepolisian.

Padahal jika dibiarkan, kekerasan oleh aparat akan berulang tahun depan, kata Danu.

“Ketika tidak ada yang diproses secara hukum, dapat dipastikan kekerasan dengan terjadi di tahun 2020 mau berulang tahun depan dengan rumor yang lain, ” ujar Pekerja Riset dan Dokumentasi Kontras, Danu Pratama, dalam konferensi pers maya di Jakarta, Kamis (10/12).

Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, juga mengatakan masifnya kegiatan represi aparat kepolisian terhadap bangsa sipil yang mengkritik kebijakan pemerintah yang kontroversial tak lepas lantaran penempatan 32 petinggi Polri dalam pemerintahan.

Pengamatannya, penempatan itu secara langsung atau tidak memengaruhi kebijaksanaan internal Polri.

“Kalau kami sebutnya mungkin dwifungsi ABRI sudah tak ada tapi sekarang muncul multifungsi Polri karena bergerak di bermacam-macam lini, ” imbuh Fatia.

Karena itu, ia mendesak Kompolnas lekas mengevaluasi institusi kepolisian.

‘Polisi harus jadi aparat negara yang tegak lurus’

Senada dengan Kontras, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai pertanggung jawaban Polri pada kekerasan yang dilakukan anggotanya tidak pernah tuntas.

Selain karena tak ada pengawasan yang ketat sebab Kompolnas, pemerintah sengaja memanfaatkan kekuatan polisi untuk mengamankan kebijakan pemerintah.

“Saya tidak yakin kemauan pemerintah untuk melepas kepolisian karena kepolisian betul istimewa perannya dalam politik. Masa era reformasi dwifungsi ABRI dipangkas, Polri jadi alat yang istimewa dimainkan di ranah politik, ” tukas Bambang Rukminto.

“Padahal polisi kudu benar-benar menjadi aparat negara yang tegak lurus bukan hanya metode kekuasaan. ”

Menurutnya, cara untuk memutus kebengisan oleh polisi dengan merevisi kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) biar lebih kuat dan independen.

Kejadian lain, pemerintah harus tegas pada Undang-Undang Polri yang melarang anggota polisi aktif untuk menduduki bagian di luar institusi seperti komisaris di BUMN atau menjadi pekerja di pemerintahan.

“Jabatan negara dengan diisi anggota kepolisian (aktif/non aktif) bisa memunculkan konflik kepentingan di penegakkan hukum. Ini yang menjadi akar tidak tuntasnya kekerasan negara polisi bila menyangkut kepentingan negeri. ”

Seperti apa evaluasi Kompolnas?

Anggota Kompolnas, Poengky Indarti, menilai tindakan penjaga sudah benar dalam menindak kesibukan unjuk rasa penolakan Omnibus Law karena berhasil menghalau pelajar buat ikut dalam demonstrasi yang menurutnya tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Interpretasi terhadap ribuan orang pengunjuk mengecap, juga disebut Poengky dilakukan kepada “kelompok yang diduga melakukan tindak pidana”.

“Karena mereka (pelajar) bukan karakter yang paham apa yang diteriakkan. Kalau kaitan dengan kebebasan ada, itu harus orang yang ngerti. Jika orang nggak paham dan dimobilisir tersebut namanya kecelakaan, kekerasan, ” perkataan Poengky.

Dia juga meragukan petunjuk Kontras yang menyebutkan ratusan orang luka akibat tindakan kekerasan abdi polisi.

“Luka itu karena dipukul polisi atau luka karena tempat lari takut ditangkap kemudian tersandung? ”

Sekalipun demikian, ia menyarankan kepada korban represi aparat polisi agar cepat melapor ke pengawas internal Polri untuk ditindak.

Ia mencontohkan satu kasus seorang dosen di Sulawesi Selatan menjadi korban kekerasan negara saat aksi unjuk rasa perlawanan Omnibus Law.

Tapi sejauhmana kegiatan ke anggota polisi, ia tak mengetahui.

Adapun evaluasi tahunan Kompolnas, mayoritas terkait dengan penanganan kejadian kriminal yang pelayanannya berlarut-larut.

‘Presiden Jokowi jamin hak asasi manusia’

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, menampik anggapan kalau pemerintah abai terhadap kekerasan negara.

Prawacana dia, komitmen Presiden Jokowi dalam menjamin hak asasi manusia “sudah jelas dan tetap kokoh”.

“Bilamana ada kekerasan yang dilakukan negara terhadap warga sipil, silakan lapor, ” tutur Donny Gahral.

Ia mengutarakan kendati indeks hak sipil dan politik di Indonesia menurun akan tetapi tidak bisa serta merta dikaitkan oleh tindakan represif aparat.

Karakter persekusi itu dilakukan oleh “aktor non-negara”.

“Jadi secara umum demokrasi kita cukup baik. Lihat saja pelaksanaan Pilkada serentak yang berjalan damai-damai saja. ”

Sementara mengenai penempatan puluhan petinggi Polri di pemerintahan, menurutnya, tidak berpengaruh pada kebijakan internal Polri.

Pun, tidak membuat wajah pemerintahan identik dengan kekerasan.