Sumber gambar, Anton Raharjo/Getty

Rizieq Shihab dan lima orang yang lain divonis hukuman delapan kamar penjara oleh majelis ketua Pengadilan Negeri Jaktim, Kamis (27/05), terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Tengah, karena bersalah melanggar kaidah karantina kesehatan.

“Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama delapan bulan, ” kata hakim ketua, Suparman Nyompa, Kamis sore.

Karena Rizieq Shihab telah ditahan sejak 13 Desember 2020, maka kemungkinan dia akan mendekam di tangsi hingga Agustus 2021 kelak.

Menurut majelis hakim, Rizieq dan lima terdakwa lainnya (Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, serta Maman Suryadi) bersalah terkait kerumunan massa melebihi batas maksimum saat acara pernikahan putrinya dan peringatan Maulid Nabi Muhammad di Petamburan.

Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut ijmal yaitu pidana penjara semasa dua tahun. Jaksa selalu menuntut agar Rizieq dkk dicabut haknya sebagai bagian pengurus ormas selama 3 tahun.

Menyuarakan juga:

Dalam amarnya, majelis hakim menjelaskan kegiatan pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad yang digelar di Petamburan bukanlah kejahatan. Namun demikian, acara itu disebutkan menimbulkan kerumunan dengan melanggar protokol kesehatan di tengah upaya pencegahan virus Corona.

Atas putusan tersebut, Rizieq dkk dan jaksa penuntut umum meminta waktu selama sepekan untuk “pikir-pikir”.

Denda Rp20 juta untuk kasus kerumunan Megamendung

Sebelumnya, majelis ketua PN Jaktim, Kamis (27/05), telah menjatuhkan pidana denda sebesar Rp20 juta pada Rizieq Shihab, karena benar bersalah tidak mematuhi metode karantina kesehatan dalam peristiwa kerumunan massa di Megamendung, Jawa Barat.

Sumber tulisan, Eko Siswono Toyudho/Getty

Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntutnya 10 bulan pidana tangsi dan denda Rp 50. 000. 000 juta subsider tiga bulan kurungan.

Adapun perkara kerumunan massa dalam kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, akan dibacakan sekitar pukul 16. 00 WIB, Kamis, di lokasi sidang yang serupa. Dalam perkara kedua tersebut, Rizieq dituntut dua tahun pidana penjara.

Pada amar putusan dalam kasus gerombolan di Megamendung, majelis hakim menyatakan Rizieq terbukti bersalah lantaran tidak mematuhi preskripsi karantina kesehatan, sehingga dijatuhi pidana denda sebesar Rp20 juta.

“Apabila denda tak dibayar, maka akan diganti pidana kurungan selama lima bulan, ” kata salah-seorang majelis hakim.

Atas vonis kasus kerumunan di Megamendung, Rizieq dan kuasa hukumnya menyatakan “pikir-pikir”. Tanggapan sejenis juga dilontarkan jaksa penggugat umum.

Dalam berbagai jalan, Rizieq berkukuh dirinya tidak pernah mengajak massa untuk menghadiri acara di Megamendung dan Petamburan.

Apa buah putusan ini bagi kala depan ‘politik’ Rizieq Shihab?

Pengamat politik sebab Netfid (Network for Indonesia Democratic Society), Dahliah Umar, menganggap, pimpinan FPI itu masih punya pengaruh kebijakan, terutama menyangkut kepentingan kebijakan identitas, menjelang tahun Pemilu 2024.

Namun Dahliah melihat besar kecilnya buah Rizieq juga tergantung dalam isu yang bisa mengerahkan massa dalam jumlah banyak, mengingat FPI berbasis gaya massa.

“Selama tak ada pengumpulan massa & tidak ada isu yang kemudian mampu untuk menggerakkan massa, menurut saya hendak semakin mengecil pengaruhnya. ”

Sementara Rizieq Shihab, menurut pengacaranya, berkukuh langgeng akan berpolitik dan bersuara oposisi terhadap pemerintah.

“Sikap politik itu dilindungi undang-undang, jadi tidak tersedia yang berhak menghalangi. Kelakuan politik dia akan dicarikan momentum yang tepat, masa dia sudah di sungguh (penjara), ” ujar Sugito Atmo Prawiro, pengacara Rizieq.

Sumber gambar, DANY KRISNADHI/AFP

Sedangkan politisi Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan, meskipun sulit menghilangkan isu politik identitas, namun menurutnya buah Rizieq Shihab sudah melemah sejak dua kubu dengan berseteru dalam Pemilu 2019 telah bergabung dalam konfederasi pemerintah.

“Karena masa pilpres yang lalu, calonnya [kubu Rizieq Shihab] Pak Prabowo. [Dan] Pak Prabowo sekarang telah gabung ke pemerintah, ” kata Dave kepada BBC News Indonesia, Rabu (26/05).

Pada November lalu, Rizieq ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan massa yang melanggar protokol kesehatan Covid-19, setelah dia pulang dari Arab Saudi.

Sederet k asus hukum serta perjalanan Rizieq Shihab

Rizieq dilaporkan dugaan pelanggaran UU ITE karena memelesetkan tenteram orang Sunda “Sampurasun” menjelma “Campur Racun”.

Rizieq pernah dilaporkan dayang mendiang Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri, dengan tuduhan pencemaran nama baik Soekarno dalam ceramah di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, 2011 suram. Ia diduga melanggar Bab 320 KUHP. Penyidikan peristiwa dihentikan pada Februari 2018.

Pendiri FPI ini juga pernah terbabit dugaan penodaan agama di dalam ceramah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang menuturkan, “Kalau Tuhan beranak, terus bidannya siapa? ”

Rizieq dilaporkan dugaan melanggar UU ITE atas ceramahnya yang menyuarakan logo palu arit dalam uang kertas baru.

Sukmawati melaporkan Rizieq dengan dugaan penodaan Pancasila sehingga melanggar KUHP dan UU tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Namun kasus ini dihentikan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Februari 2018.

Rizieq dilaporkan dugaan penyebaran konten pornografi dan percakapan seks yang melibatkan Firza Husein. Meski sempat dihentikan pada 2018, kasus pidana ini kembali diselidiki setelah hakim pada Desember 2020 memerintahkan kepolisian untuk melanjutkan proses hukum.

Rizieq melarikan muncul ke Arab Saudi setelah ditetapkan sebagai buron kejadian pesan teks mesum.

Rizieq kembali ke Indonesia dan disambut oleh pengikutnya.

Rizieq terseret kasus terkaan pidana kerumunan peresmian masjid di Markaz Syariah Pesantren Alam Agrokultural, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Rizieq terseret kasus tes usap PCR di RS Ummi yang dianggap tak kooperatif dan transparan perkara pelaksanaan tes.

Rizieq menjadi tersangka kasus dugaan pidana pelanggaran aturan kesehatan pada kerumunan pada Petamburan saat menggelar pernikahan anaknya dan perayaan kelahiran Nabi Muhammad.

Rizieq berstatus sebagai tersangka terkait kerumunan yang berlaku di Mega Mendung, Jawa Barat.

Organisasi Front Pembela Agama islam (FPI) yang didirikannya semenjak 1998 dibubarkan pemerintah secara sejumlah alasan, di antaranya anggaran dasar FPI berkelahi dengan UU Organisasi Umum dan setidaknya 35 karakter anggota FPI diduga terlibat tindak pidana terorisme.

Rizieq melaksanakan sidang kasus kerumunan pada Petamburan, Jakarta Barat, dan Mega Mendung, Jawa Barat. Rencananya, vonis dibacakan di dalam 27 Mei 2021.

Sumber gambar, Adriana Adie/Getty

Dan akhir April lalu, polisi menangkap salah-seorang pimpinan FPI Munarman sebab diduga menggerakkan orang asing serta mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam berbagai kesempatan, Rizieq Shihab atau arahan FPI lainnya menuduh apa yang dialami pihaknya sebagai kriminalisasi dan korban kejahatan penguasa.

Tuduhan seperti ini sudah berulangkali dibantah oleh aparat kepolisian dan pejabat keamanan pemerintah.

‘Masih punya pengaruh untuk kebijakan identitas’

Pengamat kebijakan dari Netfid (Network for Indonesia Democratic Society), Dahliah Umar, menyatakan walaupun FPI sudah dibubarkan dan Rizieq Shihab menghadapi proses asas di pengadilan, pengaruhnya belum habis mengingat masih memiliki banyak loyalis dan itu bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik terkait politik nama jelang Pemilu 2024.

Namun itu semua tergantung pada pola gerakannya, siap tidak akan signifikan selama tidak ada pengerahan pengikut atau tidak ada rumor yang menggerakkan massa.

“Kalau kita lihat figur-figur yang kemudian dipenjara faktual masih bisa menyampaikan pesan-pesan melalui media sosial dengan diadministrasikan oleh loyalisnya.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

“Dia bisa bermain di media sosial, tetapi karena FPI ini kekuatan massa, selama tidak ada pengumpulan massa dan tidak ada isu yang kemudian sanggup untuk menggerakkan massa, menurut saya akan semakin makin kecil pengaruhnya.

“Apalagi saat ini perpolitikan yang dulu terpolarisasi sudah menyatu dalam perserikatan pemerintahan, ” kata Dahliah kepada BBC News Indonesia, Rabu (26/05).

Namun, sendat dia, walaupun di konfederasi pemerintahan untuk mengurangi penentangan itu diusahakan oleh elit politik, tidak kemudian mendirikan akar rumput itu menyatu juga. Ini yang mendirikan Rizieq Shihab masih punya pengaruh.

“Jadi kebijakan identitas itu selesai di elit, tapi tidak jadi di bawah. Itulah kok kemudian Habib Rizieq itu walaupun nanti dia divonis atau dipenjara, tetap pengikut setianya ada dan mereka akan semakin sulit untuk dikontrol karena FPI-nya bubar.

“Jadi ada organisasi yang massanya besar, dibubarkan, tapi secara ideologi membentuk mereka tidak hilang. ”

Sumber gambar, Reuters

Oleh karena itu, lanjut Dahliah, sebenarnya dibubarkannya FPI tidak kemudian melaksanakan kekuatan massa ini langsung hilang.

“Dia hanya senyap sesaat, tapi kalau nanti sudah mendapatkan majikan baru, misalkan Habib Rizieq nanti dipenjara, kemudian Habib Rizieq kemudian menunjuk si A untuk meneruskan serta posisinya itu di sungguh penjara dan bisa membina kekuatan, massa terkumpul teristimewa dengan berganti nama. Oleh karena itu mereka cukup berganti tanda aja.

Jadi sebenarnya tak selesai dengan membuat atau menjerat pemimpinnya dalam kasus-kasus pidana tertentu, kemudian kita berharap organisasinya berhenti. Tersebut hal yang sangat pelik untuk dituju. ”

Menurut Dahliah, setelah FPI dibubarkan, negara juga harus merancang apa yang akan dikerjakan terhadap para pengikut Rizieq Shihab.

Sumber gambar, BBC Indonesia

“Di FPI bisa saja selain ada unsur-unsur yang lebih condong menanggung kelompok-kelompok ekstremis, namun ada anggota yang tergolong biasa-biasa saja, yaitu orang-orang Islam yang suka mengaji kemudian gabung ke FPI.

Jadi, menurut saya negeri harus mengikuti terus bagaimana, apa saja yang dikerjakan oleh pendukung Habib Rizieq di FPI ini, & kemudian tidak boleh melabeli bahwa semua pengikut Habib Rizieq itu berpotensi jadi ancaman negara. ”

Oleh karena itu, dengan adanya eksponen-eksponen eks FPI yang membentu organisasi baru, Dahliah menyarankan supaya tidak dilarang, apalagi jika mereka kemudian dilihat jadi kelompok yang lebih menuju ke kemaslahatan.

Sistem baru lemahkan Rizieq Shihab?

Di sisi lain, sesudah dibubarkannya FPI, muncul perut organisasi baru yang disusun eksponennya, yaitu Front Persaudaraan Islam yang dideklarasikan oleh Aziz Yanuar dan Ada Front Persatuan Islam dengan dideklarasikan Ahmad Sobri Lubis.

Sumber gambar, ANTON RAHARJO/GETTY

Menurut Dahliah secara adanya organisasi yang lalu mengklaim sebagai pengganti FPI, bisa saja kemudian efek Rizieq Shihab itu siap melemah.

“Artinya sesungguhnya dibubarkan FPI ini dengan adanya organisasi baru, usaha untuk menggugat pembubarannya menjadi ‘tidak dianggap terlalu penting’ karena toh sudah tersedia organisasi baru yang akan melanjutkan misi-misi FPI.

“Organisasi baru ini ada pemimpinnya juga, jadi sudah semakin terfragmentasi eksponen-eksponen FPI dengan kemudian membuat organisasi masing-masing yang diklaim melanjutkan FPI.

“Itu salah satu indikator mengapa kemudian bisa selalu Rizieq Shihab menjadi semakin melemah karena dia tak lagi punya organisasi yang dia pimpin, kemudian ada eksponen FPI yang mendirikan organisasi sendiri-sendiri yang tersebut bisa saja menjadi kekuatan politik yang digunakan oleh siapapun untuk kepentingan politik nasional 2024, ” ujarnya.

‘Rizieq Shihab bukan ancaman besar’

Dave Laksono, politikus Partai Golkar dengan juga anggota Komisi I DPR mengatakan, dirinya tak melihat kehadiran sosok Rizieq Shihab dan pendukungnya jadi ancaman, lantaran peta perpolitikan nasional sudah berubah akhirnya.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Walaupun sentimen ‘anti-Jokowi’ masih disuarakan Rizieq Shibab & pendukungnya, Dave menganggap sentimen seperti itu makin menyurut.

“Karena waktu pilpres yang lalu, calonnya [kubu Rizieq Shihab] Pak Prabowo. [Dan] Pak Prabowo sekarang sudah gabung ke pemerintah, ” kata Dave kepada BBC News Indonesia, Rabu (26/05).

Dengan serupa itu, Dave tidak melihat kehadiran Rizieq yang menyebut dirinya sebagai oposisi sebagai “ancaman yang besar”.

“Saya tidak melihatnya sebagai ancaman dengan besar, ” ujarnya.

Bila saat ini dirasakan sentimen anti pemerintahan Jokowi tersebut masih terlihat, hal itu lantaran kejadiannya “masih baru”.

Sumber gambar, MUHAMMAD IQBAL/ANTARA MEMOTRET

“Ini kejadiannya anyar beberapa tahun yang berantakan, dan sekarang ‘kan Presidennya masih Jokowi, akan namun saya melihat sentimennya kian melemah, ” jelasnya.

Namun demikian Dave meminta pemerintahan Jokowi agar tidak melakukan pendekatan “kekerasan atau tinju langsung” terhadap orang-orang yang selama ini dianggap sebagai pendukung Rizieq.

Di bagian lain, Dave Laksono mengutarakan, penggunaan politik identitas keagamaan dalam perpolitikan, tidak betul bagi proses demokrasi yang sehat.

“Kita memilih bahan bukan berdasarkan kemampuan ataupun kecakapan seseorang, tapi dipandang dari identitas [suku atau agama]… ini memberangus demokrasi itu sendiri, ” cakap Dave kepada BBC News Indonesia, Rabu (26/05).

Sumber gambar, ED WRAY/GETTY IMAGES

Dalam praktiknya, Dave tak memungkiri politik identitas sedang berlangsung di masyarakat, dengan antara lain ditunjukkan sentimen berdasarkan isu agama.

Tempat mencontohkan hal itu tampak nyata dalam Pilpres 2019 dan di pilkada dalam Jakarta.

“Pasti [politik identitas] akan selalu ada semangat itu, dan tetap digunakan lawan politik untuk mengurangi suara kita, ” kata Dave.

Pengacara: ‘Rizieq Shihab berpotensi menjadi vote-getter di Pilpres 2024’

Salah-seorang pengacara Rizieq Sihab, Sugito Atmo Prawiro mengucapkan kliennya berkukuh tetap hendak berpolitik dan bersikap antitesis terhadap pemerintah.

“Sikap politik itu dilindungi Undang-undang, jadi tidak ada yang berhak menghalangi. Sikap politik dia akan dicarikan paksa yang tepat, ketika tempat sudah di luar (penjara), ” ujar Sugito Atmo Prawiro, pengacara Shihab pada BBC News Indonesia, Rabu (26/05).

Namun diakuinya, masa ini gerak-gerik kliennya dibatasi, dikontrol, dan diatur, jadi kesulitan untuk menyuarakan kelakuan politiknya. “Kecuali kalau belakang dia sudah bebas, ” ujarnya.

Menurutnya, Rizieq ialah pendukung “tokoh tertentu” terpaut Pemilu Presiden 2024. Bukti ini pula yang disebutnya membuat kliennya diperkarakan dengan hukum, belakangan.

“[Rizieq Sihab] dianggap berpotensi untuk menjadi vo t e getter bagi pemilih pemula atau pengikut Islam, juga bisa mengkhawatirkan, ” katanya.

Sumber gambar, Sigit Prasetya/Getty

Dalih lainnya, banyak dugaan pengingkaran protokol kesehatan yang berlaku di masyarakat, tapi menurutnya “hanya Rizieq Shihab yang disidangkan”.

“Ini sudah menjelma gambaran jelas (lebih merupakan perkara politik), ” ujarnya.

Sugito mengaku apa dengan dialami kliennya saat ini menyebabkan kekuatannya sebagai oposisi menjadi “dibungkam”.

“Dan akhirnya pendukungnya bersikap pada diam. Bukan berarti tak bersikap. Kalau nanti ada pilpres, atau kegiatan politik, ketika ada momentum tertentu, pasti akan bersikap, ” jelas Sugito.

“Sekarang stagnan dalam ketakutan, karena gaya sekarang sangat represif kepada yang berbeda pendapat, ” tambahnya.