Sumber gambar, Wolfgang Kaehler/Getty

Rujukan UNESCO agar pembangunan lokasi wisata Taman Nasional Komodo, di NTT, dihentikan, karena dikhawatirkan melanggar prinsip pokok konservasi, membuka kembali kontroversi seputar desain pembangunan pabrik wisata di kawasan konservasi itu.

Para pegiat lingkungan meminta agar negeri Indonesia merombak total barang apa yang mereka sebut jadi rancangan pembangunan industri wisata di kawasan itu yang dinilai telah menyalahi dasar konservasi, lingkungan dan azas kemanfaatan bagi bangsa setempat.

“Ketika pemerintah menjadikan ini kawasan strategis pariwisata nasional, dengan memasukkan bisnis di dalam bentang natural, maka komodo akan semain rentan terhadap climate crisis (krisis iklim), ” cakap Cypri Jehan Paju Dale, antrolopog yang pernah menyelami komodo di kawasan tersebut, Kamis (05/08) sore.

“Karena, habitat alaminya [komodo] yang sangat istimewa, intervensi manusia akan benar tinggi, ” tambah Cypri kepada BBC News Indonesia melalui saluran zoom.

Para pegiat dunia dan konservasi, serta didukung sebagian masyarakat setempat, telah menyuarakan penolakan terhadap order kontroversial itu setidaknya sejak empat tahun lalu.

Namun pemerintah pusat melalui Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeklaim pemberian persetujuan wisata Taman Nasional Komodo kepada sejumlah perusahaan swasta “dibolehkan” dan berkomitmen untuk tetap melibatkan masyarakat setempat.

Baca juga:

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno, juga mengatakan pembangunan proyek yang sebagian gembung telah selesai tetap dilanjutkan, termasuk di Pulau Rinca yang sudah mencapai 95%.

Proyek wisata yang dijuluki “Jurassic Park” di jalan sosial ini diminta UNESCO dihentikan karena dapat mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan.

Wiratno juga mengeklaim pendirian infrastruktur ‘Jurassic Park Komodo’ seluas 1, 3 hektar di kawasan Loh Bajul, Pulau Rinca – dengan dikritik pegiat lingkungan & konservasi sebagai “kebun binatang” – justru untuk menyimpan komodo.

Ia serupa mengatakan pembangunan proyek wisata ini melibatkan masyarakat setempat.

“Makanya, di Kampung Komodo, mereka [masyarakat setempat] sekarang juga diajak terlibat semua bisnis turis itu, jangan hanya jadi penonton, ” kata Wiratno kepada BBC News Indonesia, Kamis malam.

Sumber gambar, Wolfgang Kaehler/Getty

Disebutkan, PT SKL mendapat izin mengelola 22, 1 hektar lahan di Pulau Rinca. Lalu PT KWE memperoleh izin mengelola lahan 151, 9 Hektar di Pulau Komodo & 274 hektar di Pulau Padar.

Pemerintah dilaporkan pula memberi izin pada PT SN untuk berbisnis di atas lahan seluas 15, 3 Ha dalam Pulau Tatawa.

Wiratno menegaskan pula bahwa renovasi infrastruktur di Loh Bajul “akan terus dilanjutkan”.

“Dan dijadwalkan pada Desember 2021 akan selesai, ” tandasnya.

Sumber gambar, Wolfgang Kaehler/Getty

Apa isi ‘peringatan’ UNESCO kepada Indonesia?

Sebelumnya, Komite Warisan Dunia United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) meminta pemerintah Indonesia meniadakan sementara semua proyek infrastruktur dalam dan sekitar Taman Nasional Komodo (TNK).

Negeri TNK terdiri dari lima pulau besar dengan warga komodo terbanyak berada pada TNK Loh Liang dengan terletak di Pulau Komodo, serta TNK Loh Buaya yang berada di Tanah Rinca.

Dalam Dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO Bagian WHC/21/44. COM/7B, yang diterbitkan setelah Pertemuan Komite Peninggalan Dunia (WHC) UNESCO pada Fuzhou, China, 16-31 Juli lalu, mereka beralasan rencana itu berpotensi berdampak pada nilai universal luar piawai atau Outstanding Universal Value (OUV).

OUV ( Outsanding Universal Values ) adalah salah kepala kriteria penilaian UNESCO untuk penetapan warisan dunia.

Baca juga:

UNESCO kemudian meminta Indonesia menyerahkan revisi amdal proyek tersebut yang selanjutnya akan ditinjau kembali oleh Uni Global untuk Konservasi Alam (International Union for Conservation of Nature, IUCN).

Mereka juga memberikan catatan biar Indonesia memberikan informasi rinci dari rencana induk turisme terpadu yang menunjukkan dengan jalan apa properti OUV akan dilindungi, dan bagaimana rencana melahirkan pariwisata massal itu bisa memastikan perlindungan OUV.

Laporan ini memunculkan tanggapan beragam. Sebagian pegiat lingkungan membicarakan peringatan itu “terlambat”, namun sebagian lagi menyebutnya jadi “kemenangan besar bagi pelestarian. ”

Sebaliknya, seorang pejabat kementerian terkait mengatakan UNESCO semestinya “melakukan pengecekan” kepada pemerintah sebelum membuat penghargaan.

Sumber gambar, BBC News Indonesia

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, Senin (02/08), memandang kemungkinan ada sedikit memperlawankan antara yang diberitakan media dan apa yang terjadi di pertemuan UNESCO.

“Bagi kami, fokus pada Labuhan Bajo dan lima destinasi super prioritas ini menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan lingkungan, ” sirih Sandiaga dalam jumpa pers daring.

BBC News Indonesia sudah menghubungi Pemimpin Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Arief Rachman, pada Kamis malam, namun belum ada tanggapan dan meminta untuk mengontak lagi Jumat (06/08).

Apa pandangan pemerintah atas peringatan UNESCO?

Dalam keterangan tertulis dengan diterima BBC News Nusantara, Dirjen Konservasi Sumber Gaya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno, mengatakan pembangunan infrastruktur seluas 1, 3 hektar di kawasan Loh Buaya, Pulau Rinca, “agar cocok sebagai fasilitas wisata premium”.

“Saat ini prosentase pendirian dermaga telah mencapai 95% dan pembangunan pusat fakta 76%, dan dijadwalkan di dalam Desember 2021 telah siap, ” kata Wiratno.

Wiratno mengeklaim pembangunan dalam Pulau Rinca di TN Komodo tidak menimbulkan ataupun mengakibatkan dampak negatif kepada Outstanding Universal Value (OUV) Situs Warisan Alam Negeri Taman Nasional Komodo.

“[Dengan pembangunan infrastruktur berupa dek di atasi] turis akan jalan di pada, sehingga pengunjung tidak bersentuhan langsung dengan komodo, ” ujarnya.

Bentuk bangunannya nanti seperti “ekor komodo”, ungkapnya dalam wawancara melalui telepon pada Kamis malam.

Sumber gambar, Yulia Sundukova/Getty

Menanggapi tuduhan bahwa proyek itu berdampak buruk dalam ekosistem dan lingkungan, Wiratno mengaku “tidak menimbulkan ataupun mengakibatkan dampak negatif kepada OUV. ”

Hal tersebut dia tekankan setelah pihaknya memperoleh hasil kajian penyempurnaan Environmental Impact Assessment (EIA) yang dilakukan oleh para pakar kehati dan dunia.

Dia kemudian menegaskan tujuan pembangunan di Pulau Rinca hanyalah “mengganti sarana & prasarana yang mana dan tidak layak” dengan “sarpras yang berstandar internasional. ”

Itulah sebabnya, dia mengaku proyek di Pulau Rinca tidak akan menganggu warga komodo dan sumber pakan (rusa, kerbau, babi hutan), ekosistem savana, hingga alas mangrove.

“Di sekitar lokasi pembangunan sarpras tersebut hanya terdapat 13 individu komodo, dari 60 individu komodo yang terdapat di Kaki gunung Loh Buaya, di Tanah Rinca. Total populasi komodo di TN Komodo merupakan 3. 100 individu, ” akunya.

Menanggapi soal revisi amdal, Wiratno mengaku era ini sedang dilakukan jalan perbaikan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh IUCN.

Sumber gambar, Wolfgang Kaehler/Getty

“UKL/UPL ini ialah satu kesatuan dokumen yang harus disubmit ke WHC (Komite Warisan Dunia) UNESCO, ” katanya.

Menurutnya, target untuk menyampaikan keseluruhan dokumen EIA kepada WHC adalah akhir Agustus atau awal September 2021.

“Agar bisa direview oleh IUCN dan WHC sebelum Wasit WHC ke-45 tahun 2022, ” jelasnya.

“Tapi sebelum [dokumen EIA] diperiksa, [UNESCO] telah buat decision [berupa dokumen peringatan kepada Indonesia], dan kita tidak memiliki hak untuk menjelaskan, ” kata Wiratno.

Seharusnya, serupa itu kata Wiratno, UNESCO bertanya kepada pemerintah Indonesia buat mencek ulang data dengan dia dapatkan dari pihak lain.

Sumber gambar, Romeo GACAD/AFP

Pemerintah pusat kudu ubah total ‘grand design’ Taman Nasional Komodo

Gregorius Afioma, peneliti daripada Sunspirit for Justice and Peace yang berbasis di Labuan Bajo menganggap klaim pemerintah bahwa mereka mengganti “sarana yang lama”, telah mereduksi persoalan yang sebenarnya.

Menurutnya, pembangunan prasarana pada Pulau Rinca telah mengganti “substansi dan paradigma pariwisata alam”, di mana dia khawatir nantinya komodo mau seperti berada di parak binatang.

“Kalau tak ada rusa atau kerbaunya tidak bermain di kawasan itu, bagaimana komodo mampu ke sana. Otomatis nanti ada manipulasi treatment kepada komodo seperti perlakuan dalam kebun binatang, ” sebutan Gregorius kepada BBC News Indonesia, Kamis (05/08).

Dia juga khawatir pembangunan wujud di atas lahan tersebut akan mengubah lanskap di TNK yang merupakan ekosistem semua binatang yang ada di sana.

Sumber gambar, Wolfgang Kaehler/Getty

“Di lokasi yang dibangun gedung itu, banyak komodo lalu-lalang, ” tambahnya.

Hal lain yang dia tekankan terkait ‘perubahan paradigma wisata’ di Pulau Rinca adalah dampaknya akan dirasakan masyarakat setempat yang selama ini menyandarkan pada pendekatan wisata zona.

“Di mana nanti seluruh aktor atau pelaku pebisnis sudah secara sistematis diserahkan kepada korporasi dan bandar besar, dan membatasi ekonomi kecil, ” ujar Gregorius.

Dampak buruk lainnya dengan dia khawatirkan dari mutasi paradigma wisata ini adalah lebih memetingkan sisi ekonomi ketimbang konservasinya.

Itulah sebabnya, Gregorius Afioma mendukung kesimpulan UNESCO yang memperingatkan negeri Indonesia terkait pembangunan order wisata ambisius di zona TNK.

Sumber tulisan, Wolfgang Kaehler/Getty

Dukungan serupa disuarakan pegiat lingkungan Venan Haryanto dari Sunspirit for Justice and Peace, mengikuti Cypri Jehan Paju Dale, antropolog yang pernah menyelami komodo di TNK.

Mereka kemudian meminta agar negeri Indonesia melakukan evaluasi mutlak seluruh grand design tentang TNK.

“Mulai lagi [rancangannya] dari pembukaan dan ekonomi pariwisata berkelanjutan dan masyarakat lokal, ” kata Cypri pada Kamis malam kepada BBC News Indonesia.

Cypri kemudian menjelaskan bahwa komodo adalah fauna purba yang mampu bertahan dari evolusi panjang. Itu hanya mampu bertahan dalam sejumlah pulau di TNK.

“Jadi ini ekosistem mengambil tempat survive -nya binatang tua, dan mereka mampu bertahan karena faktor alamnya yang khusus, ” jelasnya.

“Nah, ketika pemerintah menjadikan itu kawasan strategis pariwisata nasional, dengan memasukkan bisnis pada dalam bentang alami, oleh karena itu komodo akan semain sensitif terhadap climate crisis (krisis iklim), ” imbuh Cypri

“Karena, habitat alaminya [komodo] yang benar khusus, intervensi manusia mau sangat tinggi, ” tambah antropolog dari Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University tersebut.