• Pijar Anugerah
  • BBC News Indonesia

Sejumlah anak korban eksekusi serdadu Belanda selama konflik kemerdekaan tahun 1945-1950 menolak tawaran ganti rugi sebesar 5000 Euro (sekitar Rp86 juta). Jumlah itu dianggap tidak sepadan.

Ketika Ayah Belanda Willem-Alexander menyampaikan permohonan maaf kepada Indonesia atas kekerasan dengan terjadi antara tahun 1945 dan 1949, dalam kunjungannya ke Istana Bogor awal tahun ini, Sardjono Danardi baru mengetahui bahwa ia bisa menggugat pemerintah Belanda.

Dalam era tersebut, negara Indonesia yang gres memproklamirkan kemerdekaan berjuang untuk mempertahankan negara dari Belanda yang mau kembali menguasai setelah Jepang keluar.

Abu Sardjono, Letkol dr. Sudjono, ialah anggota tim dokter di Bagian IX “Kuda Putih”, salah satu pasukan gerilya pada masa Perang Kemerdekaan. Brigade yang dipimpin Letkol Ahmad Yani (yang kemudian menjelma jendral) itu beroperasi di Magelang, Jawa Tengah.

Sardjono menceritakan, ayahnya ditangkap serdadu KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) pada bulan Februari 1949 saat sedang mandi di sungai.

Ia kemudian berusaha melarikan muncul dengan melompat pagar namun tersaruk hingga terjatuh dan akhirnya ditembak tentara Belanda.

Menurut Sardjono, penembakan itu melanggar prinsip Hukum Humaniter Internasional yang mengatur tindakan-tindakan selama perang.

Hukum tersebut, yang mencakup Kebiasaan Jenewa dan Konvensi Den Haag, tegas melarang penyerangan terhadap gaya medis.

“Pada saat dari tempat makbul itu kan membawa peralatan obat. Mereka pasti tahu itu tim kesehatan, mestinya tidak boleh ditembak atau dianiaya, ” ujarnya pada BBC News Indonesia.

Setelah membaca tentang ganti rugi sebesar 20. 000 Euro yang diberikan kepada para bujang dan anak-anak dari korban rumah potong di Rawagede dan Sulawesi Selatan pada 2013 dan 2015, Sardjono berpikir sudah waktunya ia memiliki kompensasi atas kematian ayahnya.

Namun dia berkata tidak akan mengikuti rencana terbaru dari pemerintah Belanda sebab jumlah kompensasi yang ditawarkan menurutnya “terlalu kecil”.

“Ganti rugi tidak cuma sekadar ganti rugi, ” logat Sardjono. “Mungkin akan ada imbalan pengacara yang dari Indonesia, kos pengacara yang dari luar. ”

Sardjono mengatakan ia sudah membuat perhitungan sendiri tentang besaran kompensasi dengan sepadan. Namun tidak mau mengungkapnya kepada BBC News Indonesia.

‘Tak terkira nilainya’

Sardjono baru berusia enam bulan ketika peristiwa nahas itu terjadi. Ia kemudian dibesarkan oleh kakeknya, setelah ibunya menikah lagi.

Pria yang kini berusia 71 tarikh itu baru mengetahui bahwa ayah kandungnya meninggal pada usia lima tahun, dan diberi tahu kalau sang ayah mati ditembak sesudah masuk SMA.

“Saya sedih sekali, bagaimana orang tua saya meninggalnya tidak meninggal biasa tapi ditembak oleh musuh, dan ditembaknya itu semena-mena, pada saat melakukan suatu kegiatan kebajikan, kemanusiaan, ” ungkapnya.

Ayah Sardjono, Letkol dr. Sudjono, adalah sosok yang dihormati.

Namanya diabadikan jadi nama rumah sakit tentara dalam Magelang.

Dalam peresmian nama vila sakit tersebut pada 1973, Sardjono diberi tahu mantan kolega-kolega ayahnya tentang kronologi penembakan itu.

Sejak saat itu, ia aktif mencari tahu lebih banyak tentang ayahnya.

Ia mengerahkan keterangan dari para saksi lengah, termasuk seorang kolonel bernama sebanding dengannya yang menuliskan peristiwa penembakan itu dalam sebuah buletin untuk internal TNI-AD. Dari bukti-bukti dengan didapat, ia menyusun sendiri tambo hidup ayahnya.

Bagi Sardjono, nyawa si ayah tidak terhingga nilainya.

Walaupun begitu, ia tetap merasa mempunyai mendapatkan kompensasi lebih besar karena ayahnya adalah seorang tentara.

Ia mengaku dirinya beruntung karena bisa diasuh oleh kakeknya, yang sejak tersebut ia anggap sebagai ayah naikkan.

“Kalau tidak ada yang mengasuh hamba, saya bisa jadi ‘anak kolong’, ” ujarnya.

Abdul Halik, anak dari awak Bulukumba korban pembantaian tentara Westerling juga menolak tawaran dari negeri Belanda, yang disebutnya sangat tak adil.

Pria yang menyaksikan ayahnya, Becce Beta, dibawa oleh tentara Belanda untuk dieksekusi, menekankan bahwa jumlah kompensasi yang diberikan dalam rencana baru ini jauh lebih kecil dari yang diberikan kepada sejumlah janda dari korban pembantaian pada Rawagede dan Sulawesi Selatan di 2013 dan 2015.

“Sudah banyak yang diberikan kepada janda, sebesar 20. 000 Euro, sekarang mau diturunkan menjadi 5000 Euro, itu kan tidak adil, ” ujarnya pada BBC News Indonesia.

Pria yang saat ini berusia 84 tahun itu menuntut agar pemerintah Belanda memberinya total kompensasi yang sedikitnya sama secara para janda.

“Itu pun sebenarnya dengan 20. 000 Euro itu tidak sebanding dengan pengorbanan orang sampai umur kami yang dieksekusi. Tapi barang apa boleh buat karena sudah kadung pembayaran begitu, kalau memang negeri Belanda mau bijaksana dalam kasus ini ya segitu saja, ” imbuhnya.

Pembayaran tanpa melewati gugatan ke pengadilan

Dalam surat yang disampaikan pada parlemen Belanda oleh Menteri Luar Negeri Stef Blok dan Menteri Pertahanan Ank Bijleveld pada 19 Oktober, disebutkan bahwa tawaran ganti rugi dimaksudkan untuk mengakhiri gugatan-gugatan yang berkepanjangan menyusul berbagai peristiwa yang diajukan oleh anak-anak korban kekejaman Belanda.

Pada 2011, pengadilan negeri Den Haag memerintahkan pemerintah Belanda memberikan ganti rugi kepada tujuh janda korban pembantaian massal di Rawagede dan seorang pria dengan menderita luka tembak pada 1947.

Pengadilan menolak argumen pemerintah Belanda bahwa para janda korban tak berhak mendapatkan ganti rugi sebab kasusnya kadaluwarsa.

Pemerintah Belanda memberi substitusi rugi kepada seluruh keluarga target pembantaian, masing-masing sebesar 20. 000 Euro atau setara Rp243juta berdasarkan kurs rupiah waktu itu.

Besaran kompensasi yang serupa juga diberikan kepada sepuluh janda korban penembakan Westerling pada Sulawesi Selatan, pada 2013.

Pada Maret tahun ini, Andi Monji, 83 tahun, mendapat 10. 000 Euro (Rp173 juta) sebagai imbalan atas pembunuhan ayahnya dalam “tindakan pembersihan” oleh tentara Belanda antara Desember 1946 dan April 1947.

Sementara delapan janda dan 3 anak dari korban lainnya mendapat kompensasi antara 123, 48 serta 3. 634 Euro.

Pengadilan Sipil Den Haag pada tanggal 30 September lalu memerintahkan pemberian ganti hilang sebesar 874, 80 Euro (Rp15 juta) kepada Malik Abubakar, putra dari Andi Abubakar Lambogo, pejuang asal Sulawesi Selatan yang kepalanya dipenggal oleh serdadu Belanda di dalam tahun 1947.

Skema terbaru ini tidak melalaikan pengadilan, namun memberikan penyelesaian yang dipukul rata sebesar 5000 Euro bagi ahli waris yang menutup sejumlah persyaratan, antara lain bahan bahwa ayah mereka memang dibunuh dalam eksekusi yang terdokumentasikan serta juga dokumen yang membuktikan itu anak dari ayah yang dibunuh.

Advokat yang mendampingi sejumlah anak objek kekerasan Belanda, Irwan Lubis, memperhitungkan skema ini berpotensi merugikan bani dari korban yang seharusnya mendapatkan lebih banyak kompensasi.

“Belum memuaskan, sebab seperti contoh keputusan Maret 2020, Andi Monji dapat 10. 000 Euro. Kalau dipukul rata belakang yang 10. 000 akan turun jadi 5000.

“Akan merugikan bagi dengan potensial mendapatkan 10. 000, & akan menguntungkan bilamana dia potensial hanya memperoleh 120 Euro sampai 800 Euro seperti [kasus] Lambogo itu, ” ia menjelaskan.

Bagaimanapun, ia memandang kebijakan yang diumumkan dua menteri Belanda ini sebagai suatu kemajuan karena masa selalu mengandalkan pengadilan, menurutnya, prosesnya lama dan berat.

Irwan meminta pemerintah Indonesia memfasilitasi warga yang bermaksud mengikuti skema baru ini, kurun lain dengan membantu verifikasi dokumen-dokumen yang dijadikan bukti, sekaligus menodong permakluman kepada pemerintah Belanda berasaskan kendala administrasi tersebut.

“Namanya zaman dulu kan tidak ada akte kelahiran. Kadang-kadang tukang urus di lapangan itu kan salah tanggal barang apa bagaimana, tidak klop. Nah itu mesti diverifikasi…. Yang berhak memvalidasi itu kan pemerintah Indonesia dalam hal ini RT-RW bila perlu kantor lurah. ”

Menurut pengamatannya, selama ini ada kurang-lebih 700 janda dan anak dari korban rumah potong Belanda yang telah berusaha mengajukan gugatan ke pengadilan Belanda namun banyak dari mereka yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan tata laksana.

Tukang bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan kepada BBC News Indonesia lewat pesan pendek bahwa pihak pemerintah sedang mempelajari kesimpulan ini dan belum bisa memberi komentar.

Dibatasi masa kedaluwarsa

Menurut Ketua Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), Jeffry Pondaag, tidak banyak mahir waris yang akan dapat mengakses skema itu karena ganti merana ini ternyata juga dibatasi sebab masa kedaluwarsa dua tahun sejak kasus terungkap di pengadilan. Hal itu untuk menjaga supaya tak terlalu banyak orang yang menuntut.

Itu berarti Abdul Halik, anak dari korban pembantaian Westerling yang diakui pengadilan Den Haag pada 2011 tidak memenuhi syarat sedangkan Sardjono Danarbi punya waktu hingga 2022 untuk ikut serta.

“Jadi orang-orang dengan bisa menerima ganti rugi tersebut, adalah orang-orang yang tidak terlambat menggugat pemerintah Belanda, ” sebutan Jeffry, seraya menyebut kompensasi 5000 Euro itu “kacang goreng”.

“Itu didorong dari kita, sebagai Yayasan Komisi Utang Kehormatan Belanda, didorong sebab pengadilan, didorong oleh kritik-kritik di sini (Belanda)… Kalau benar-benar baik itu sudah dari awal, tahun 2008, waktu kita menuntut kasus Rawagede itu diselesaikan, ” ujarnya.

Penyelesaian optimal?

Senada dengan Jeffry, sejarawan di Institusi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Asvi Warman Adam, mengatakan keputusan besar menteri Belanda ini jangan dipandang sebagai langkah ganti rugi Belanda kepada warga Indonesia atas penjajahan di tanah airnya.

Alih-alih, ujarnya, tersebut merupakan kompensasi yang diberikan pada warga Belanda korban kekejaman prajurit Belanda sendiri, mengingat Belanda baru secara resmi menyerahkan kedaulatan pada Indonesia pada 27 Desember 1949.

“Jadi mereka mengadili tentara Belanda yang melakukan pelanggaran HAM terhadap warga negara Belanda atau Hindia Belanda pada saat itu. Dan kemudian diberikan ganti rugi kepada bagian korban, ” kata Prof. Asvi.

Ia memperhitungkan cara penyelesaian yang selama ini ditempuh Belanda untuk kasus-kasus seolah-olah Westerling dan Rawagede setidaknya bisa disebut optimal.

Kendati ganti hilang yang diberikan Belanda tidak banyak, kata Prof. Asvi, yang bertambah penting ialah pengakuan bahwa telah terjadi kesalahan pada masa cerai-berai.

“Ini kan bukan pengadilan perdata sungguh, yang nanti akan dibayar penukar rugi yang besar sekali, tidak seperti itu, ” ujarnya.

“Jadi yang sangat penting itu menurut saya penetapan sudah terjadi pelanggaran HAM, kekerasan, pada masa lampau. Dan bagian korban diberikan ganti rugi. ”

Biar begitu, bagi Sardjono Danardi, Abdul Halik, dan barangkali anak-anak objek eksekusi tentara Belanda lain, tawaran kompensasi tidak sepadan dengan kegetiran mereka serta hak-hak mereka dengan dilanggar.

“Ini menyangkut masalah Hak Pokok Manusia. Kami ini sebagai ahli waris korban, telah menyerahkan kepada Tuhan bahwa Bapak kami sudah tidak ada. Dan bagaimanapun juga, negeri Belanda harus melihat kenyataan kepada para anak korban yang telah dieksekusi orang tuanya, hidupnya menderita dan segalanya, ” kata Abdul Halik.