• Renne Kawilarang
  • BBC News Indonesia

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Tes Wawasan Kebangsaan di Bayaran Pemberantasan Korupsi dengan memberhentikan puluhan pegawai yang tidak lulus tes disebut Amnesty Internasional dan pengamat sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia.

“Pemberhentian 51 pegawai KPK ini bisa dilihat dari “pelanggaran sah asasi manusia yang berat” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 94 UU 39/1999 karena jelas merupakan praktik diskriminasi yang dilakukan dengan sistematis (systematic discrimination), ” ujar pegiat HAM yang juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

TWK yang kontroversial tersebut juga dinilai Usman serta pengamat sejarah dari Universitas Nasional, Andi Achdian mirip dengan cara Orde Mutakhir melalui program penelitian khusus (litsus) untuk menyingkirkan orang-orang yang “berbeda pandangan & nilai” dari posisi-posisi jemaah.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, setelah menerima pengaduan dari puluhan pegawai KPK atas TWK yang itu permasalahkan itu, memanggil arahan KPK untuk hadir keadaan Selasa (8/6).

Namun, melalui tulisan kepada Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, pimpinan KPK memilih tidak hadir.

“Mereka mengatakan menghormati tugas dan fungsi Komnas HAM. Tetapi mereka ingin cakap kira-kira dugaan pelanggaran PEDOMAN apa yang terkait itu, ” kata Damanik masa dihubungi BBC News Indonesia sembari mengkonfirmasi absennya arahan KPK pada pemanggilan pertama Komnas HAM itu.

“Tentunya akan kami mendatangkan ulang. Tetapi sekarang awak kami sedang mempelajari tulisan dari KPK itu, ” lanjutnya.

Ia juga mengatakan harapannya pimpinan KPK bisa datang untuk meluluskan penjelasan sehingga permasalahan terkait pengaduan para pegawai KPK soal TWK bisa secepatnya diatasi. Namun Damanik tidak menjelaskan jadwal baru pemanggilan atas pimpinan KPK.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Alasan serupa ketidakhadiran pimpinannya ke Komnas HAM pada Selasa (8/6) juga diutarakan juru bicara KPK, Ali Fikri.

Menurut dia, pimpinan dan sekjen KPK telah menerima surat daripada komnas HAM tertanggal 2 Juni 2021 terkait persaingan Test Wawasan Kebangsaan personel KPK. “Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan meluhurkan apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM sebagaimana tersebut di dalam ketentuan yang berlaku masa ini. Sebagai tindak tinggi surat dimaksud, Senin, tujuh Juni 2021 Pimpinan KPK telah berkirim surat pada Komnas HAM untuk menodong penjelasan  lebih dahulu mengenai hak asasi apa dengan dilanggar pada pelaksanaan mendaulat status pegawai KPK, ” ungkap Ali lewat respons tertulis kepada BBC News Indonesia .

Menurutnya, proses peralihan status pegawai KPK ialah perintah Undang-undang dan KPK telah melaksanakan UU tersebut.

“Pelaksanaan TWK dilakukan oleh BKN [Badan Kepegawaian Negara] bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya melalui cara yang telah sesuai metode sebagaimana peraturan perundang-undangan dengan berlaku. ”

Ketua Wadah Pegawai KPK dengan turut mengadu ke Komnas HAM, Yudi Purnomo, menyayangkan absennya pimpinan KPK di pemanggilan perdana tersebut.

Bagi dia, seharusnya arahan KPK memberi contoh ideal mengingat yang memanggil mereka ada sesama lembaga Negeri sembari berharap dugaan pelanggaran HAM ini bisa cepat diselesaikan.

“Saya pikir harusnya berani untuk datang sungguh. Saya pikir Komnas PEDOMAN mungkin akan mengirim pemanggilan ulang kepada pimpinan KPK. Tetapi yang jelas KPK juga sering memberi keterangan juga kepada orang-orang dengan diduga tidak pernah korupsi. Kalau mereka tidak datang kan seperti apa.

“Seharusnya pimpinan KPK menjadi mengikuti teladan lah, karena dengan memanggil ini kan lembaga negara juga, yaitu Komnas HAM, sama seperti KPK, ” ujar Yudi pada BBC News Indonesia .

“Jadi ya hormati lah buat datang. Saya pikir tak ada alasan untuk gamang lah. Seharusnya sama koruptor saja berani, apalagi cuma undangan dari Komnas HAM, ” lanjutnya.

Hak pokok pegawai KPK dilanggar

Yudi, yang bergabung menjadi penyidik KPK sejak 2007, termasuk yang tidak lulus TWK. Itu dia ketahui saat menerima Surat Keputusan (SK) tidak memenuhi syarat jadi harus menyerahkan tugas & tanggungjawabnya selama ini kepada atasan dan perkara penyidikan yang tengah ditangani pula sudah tidak bisa teristimewa dikerjakan.

Namun, buatan tes yang menyebabkan Yudi tidak memenuhi syarat jadi Aparatur Sipil Negara itu belum pernah dia terima, begitu juga dengan sesama rekannya yang juga tidak lulus.

Salah satu faktor inilah yang jadi permasalahan.

Walau Pemimpin Joko Widodo sudah membuktikan jangan sampai TWK berantakan yang merupakan bagian sejak proses alih status personel KPK menjadi ASN awut-awutan merugikan hak mereka, arahan KPK bersama BKN tentu memutuskan, dari 75 dengan tidak lulus, 51 dipecat mulai November dan 24 lainnya harus dibina lebih lanjut sebelum menjadi ASN.

Belum ada kejelasan bagaimana masa depan 51 pegawai itu setelah tak lagi bekerja di KPK.

Kontroversi yang ditimbulkan oleh TWK itu lah yang membuat Yudi bergandengan para rekannya mengadu ke sejumlah lembaga negara, seperti Ombudsman dan Komnas PEDOMAN. Ada hak asasi mereka yang dilanggar.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

“Sudah saya jelaskan kepada Komnas HAM. Intinya, ada pelanggaran-pelanggaran yang diduga pelanggaran HAM di Tes Wawasan Kebangsaan terkait dengan, pertama, adanya cara pemberhentian pegawai yang seharusnya itu kan tidak mampu diberhentikan.

Kemudian, yang kedua, materi-materi dalam TWK. Jadi kami sudah menyerahkan semua dokumen, data, fakta dan keterangan-keterangan dari para-para saksi, baik itu yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat, buat kita sampaikan kepada Komnas HAM untuk mereka verifikasi, ” kata Yudi.

Bagi mantan pegawai KPK bidang Sumber Daya Bani adam, Sari Wardhani, apa dengan dialami puluhan pegawai KPK yang tidak lulus tes KPK adalah pelanggaran PEDOMAN.

“Pelanggaran yang menyesatkan mendasar adalah hak mereka dalam hubungan kerja. Proses hubungan kerja itu telah diatur sedemikian rupa bahwa pemutusan hubungan kerja itu ada mekanismenya. Jadi tidak semata diputuskan melalui TWK, ” ujar Sari dalam jumpa pers melalui Zoom Selasa (8/6).

Tempat mengingatkan bahwa setiap pemberhentian kerja harus ada informasi atau critical evidence terpaut kinerja dan kompetensi, karena itu diatur di dalam kondisi pilar manajemen sumber daya manusia di KPK.

“Nah, ketika disampaikan kalau mereka tidak lulus, atau tidak bisa dibina ataupun merah, dasarnya apa? Itu harus disampaikan secara terbuka, karena setiap tools tersebut harus bisa sebagai media untuk mengukur dan bisa menyampaikan umpan balik pada yang bersangkutan untuk peningkatan diri, ” ujarnya.

Dia melihat, pemberhentian personel lewat TWK itu berifat sepihak.

Sementara dalam KPK, menurutnya, memiliki prosedur atau metode terkait yang mengatur hubungan kerja.

“Bahkan satu pelanggaran saja di KPK tersebut ada wadah pegawai dan ada dewan pertimbangan personel. Jadi melalui sidang dan pembuktian dan kepada dengan bersangkutan diberikan hak untuk membela diri, menyampaikan bahan. Itu adalah hak yang paling mendasar, ” katanya.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Sari mengatakan ia berharap Komnas HAM, selain memperjuangkan hak kerja dan berserikat para pegawai KPK, juga meneliti TWK.

“Sebenarnya isinya apa sih? Dasarnya apa sih dan psikometriknya seperti apa? Saya meminta itu bisa diungkap di mengembalikan hak hubungan kerja dan hak [asasi] manusia lainnya terkait dengan 75 pegawai, terutama 51 pegawai yang terancam dipecat. ”

Pegiat HAM yang juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, berharap Komnas PEDOMAN melakukan penilaian terhadap pelaksanaan TWK berdasarkan dugaan pengingkaran terhadap ketentuan Pasal 89 Huruf h dalam Undang-undang No. 39/1999 tentang Benar Asasi Manusia.

Di penjelasan pasal tersebut disebutkan, “Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik” khususnya terkait hak-hak ketenagakerjaan para personel KPK.

Mirip Litsus masa Orba

Tak hanya dianggap melanggar HAM, pemberhentian puluhan pegawai KPK hanya melalui tes TWK itu juga mengingatkan Usman dengan cara-cara Orde Baru di zaman lampau, yang dikenal dengan litsus alias penelitian khusus dan menggunakan Pancasila sebagai senjata politik untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sependirian dengan kekuasaan.

Tersebut dikaitkan dengan pelabelan anti-Pancasila yang dirasakan pegawai KPK yang tidak lulus TWK dan saat Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, Mei lalu menyatakan bahwa 51 pegawai yang tidak lulus TWK itu karena memiliki nilai negatif di tiga aspek, salah satunya PUNP (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah sah).

“Benar, bahwa ini mengulangi jalan Orde Baru. Ini pasti seperti tahun 90 ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan ulangan litsus [melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1990, yang akhirnya dicabut lewat Keppres No. 39 Tahun 2000] untuk menghasilkan status terang lingkungan kepada para aparat, ” ungkap Usman.

Menurut dia, cara-cara seperti ini sama sekali tidak bisa dibenarkan karena menyingkirkan begitu beberapa orang yang memang memenuhi kualifikasi untuk menjelma pegawai negeri, termasuk pengajar, sehingga mereka tidak terekrut di dalam di dalam proses itu, yang bersemangat diskriminatif.

“Ini suatu background check yang menyatu pandangan politik yang didesain untuk memeriksa atau men- screening mereka yang dianggap tercemar karena afiliasi mereka dengan komunis atau organisasi kiri atau siapa saja dengan dianggap tidak sejalan dengan ideologi pemerintah.

“Persis seperti yang terjadi TWK KPK itu. Kriterianya longgar, orang ditanya perkara LGBT, pacaran, hasrat seksi, pembubaran FPI, dan seterusnya dan diimplementasikan secara janggal. Setiap orang menerima pertanyaan yang berbeda-beda tanpa tersedia prosedur yang secara lembaga bisa dipertanggungjawabkan.

Cara semacam itu menciptakan suatu dunia di mana orang oleh karena itu terancam, dianggap anti-Pancasila. Jika dulu dianggap bekas komunis, tidak sejalan dengan aliran pemerintah, dan dimanfaatkan sesama pegawai pemerintah waktu itu untuk melaporkan orang dengan tidak disukainya dengan tuduhan-tuduhan tidak berdasar.

Tatkala itu pengamat sejarah dari Universitas Nasional, Andi Achdian, mengungkapkan jauh sebelum munculnya Keppres No. 16 tahun 1990, litsus mulai diterapkan Orde Baru pada pangkal 1970an ketika Soemitro menjadi Pangkopkamtib (Panglima Komando Berdiam Keamanan dan Ketertiban) awut-awutan yang saat itu dipandang sebagai jabatan super di bawah Presiden Soeharto.

“Saat itu membentuk lembaga untuk screening bagi personel negeri, kepolisian dan tentara dalam membersihkan sisa-sisa komunisme di dalam lembaga negara maupun birokrasi. Kemudian pelembagaannya menjadi semakin resmi, khususnya untuk pegawai negeri serta TNI serta Polri, ” ujar Andi.

Menurut dia, metode litsus itu menggunakan standar wawancara dan tes tertulis, seperi halnya ujian masuk pegawai negeri. Andi pun teringat akan pengalaman era paman dan bibinya saat mengikuti tes tersebut terkait pekerjaan.

“Mereka mau ditanya seperti, ‘Ayah zaman pekerjaannya apa? ‘ Maka memang akan dicari secara tes lisan maupun terekam bagaimana keterkaitan si pelamar ini dengan ekstrem kanan atau ekstrem kiri di zaman Orde Baru.

Sumber gambar, Getty Images

Indikator utama tes litsus itu menurut Andi adalah “bersih lingkungan”, yaitu menguatkan tidak ada keterkaitan pelamar dengan G30S PKI. “Jadi tidak ada cabang tim apapun yang berkaitan dengan G30S.

Kedua, merupakan menyangkut visi negara. Makin setelah ada P4 [Pendidikan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila]. Itu juga menjadi salah satu indikator dalam mana Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara. ”

Oleh karena itu Andi pun melihat ada kemiripan kurun kontroversi TWK di KPK dengan litsus di masa Orde Baru.

“Sangat mirip karena alat yang efektif untuk menyingkirkan karakter yang berbeda pandangan serta nilai serta indikatornya membangun subyektif, terkait loyalitas terhadap negara. Jadi orang dipertandingkan antara loyalitas personal secara loyalitas publik sebagai bagian dari warga negara serta itu bermasalah menurut aku, ” ujarnya.

Sementara tersebut, sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK yang masuk di daftar 75 orang yang tidak lulus TWK, Yudi Purnomo mengaku tidak beres pikir sampai ada labelisasi anti-Pancasila.

“Kami pula sebelum tes itu telah memberikan pernyataan, komitmen, kami tanda tangan bahwa ana setia kepada Pancasila, saya setia kepada UUD 45, kami cinta NKRI, kemudian kami juga tidak menimbrung organisasi terlarang. Artinya semua (labelisasi) itu sudah terbantahkan dari pernyataan kami, ” kata Yudi.

Oleh karena itu dia mengingatkan, kontroversi TWK termasuk upaya-upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Bagi Yudi, ini bukan masalah 75 orang, ini bukan urusan KPK, tapi nasib pemberantasan korupsi.

“Karena yang terjadi sekarang koruptor lah yang tertawa melihat kondisi ada 7 Kepala Satuan Tugas, enam penyidik, kemudian penyelidik juga kena datang ke bagian pengaduan umum, seharusnya tetap bekerja menangani kasus jadi tidak mengatasi kasus, ” ujarnya.