Sumber gambar, ANTARA FOTO

Pemerintah Indonesia diminta segera menarik rem gawat, menyusul melonjaknya jumlah urusan covid-19 pasca periode libur lebaran, yang berkisar lantaran 100% hingga 2000% di sejumlah daerah.

Namun, pemerintah belum memutuskan untuk melaksanakan pembatasan bertambah ketat, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sama dengan yang dilaksanakan di sebesar daerah tahun 2020 lulus.

Pemerintah masih mendahulukan pembatasan skala mikro, kecendekiaan yang mengahapi sejumlah restriksi di lapangan.

‘Miris melihat nakes’

Zainul Muttaqin, warga Tangerang Selatan, 42, menyaksikan bagaimana tempat isolasi dan perawatan pasien covid19, Wisma Atlet Jakarta semakin penuh.

Zainul baru kembali ke rumah setelah diisolasi pada Wisma Atlet, Jakarta, perut pekan lalu.

“Contohnya saya datang tanggal 29 Juni jam 11. 00 saya datang. Proses registrasi, tes kesehatan, sampai bisa kamar, makan waktu lima jam.

“Sangat kewalahan memang temen-teman medis, itu bekerja keras 24 jam, saya salut, ” perkataan Zainal, menambahkan ia merasa miris dengan beban kerja yang diemban para relawan di tempat itu.

Pada awal pekan tersebut, antrean panjang pasien Covid-19 di UGD Wisma Olahragawan ug terlihat dalam gambar yang viral di jalan sosial.

Tingkat keterisian peraduan Wisma Atlet dilaporkan sudah melampaui 80%, meninggalkan standar Organisasi Kesehatan Negeri, WHO, yakni sebesar 60%.

Sumber gambar, ANTARA MENJEPRET

Di dekat seluruh wilayah Jakarta, jumlah kasus sudah meningkat dalam atas 100 persen, menurut data Satgas Covid-19.

Namun, tak hanya dalam ibukota, di Bangkalan Jawa Timur, misalnya, kasus Covid-19 bahkan meningkat lebih daripada 700 persen.

Pengembangan tertinggi tercatat di Grobogan, Jawa Tengah, yakni sejumlah lebih dari 2. 800%, dengan kapasitas rumah rendah yang hampir penuh.

Secara nasional angka urusan Covid-19 di Indonesia sudah melonjak hampir dua kala lipat, menjadi sekitar 8. 000 kasus dibandingkan kurun sebelum mudik lebaran.

‘Rem darurat’

Melihat penambahan kasus itu, Guru Gembung Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof Budi Haryanto mengatakan pemerintah tak mempunyai pilihan selain menarik rem darurat, di tengah status yang disebutnya “genting”.

“Kalau kita tetap serupa sekarang, tanpa ada jalan komprehensif, tegas, dan tanpa tindakan-tindakan yang revolusioner, kita tinggal melihat angka-angkanya setiap hari naik terus, ” ujarnya.

Ia berpendapat Indonesia perlu mencotoh Malaysia yang menerapkan lockdown total hampir satu bulan kala kasus di negara itu mencapai lebih dari 8. 000.

Sumber tulisan, ANTARA FOTO

Selain tersebut, Budi Haryanto meminta pemerintah kembali tegas menerapkan adat kesehatan, misalnya dengan menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggar.

Namun, di sisi lain, pemerintah belum memutuskan melakukan pembatasan baik berskala besar (PSBB), sama dengan yang dilakukan sejumlah wilayah di awal masa pandemi di tahun 2020.

“Saat kita membuat kebijaksanaan kesehatan, banyak hal yang harus dipertimbangkan karena di prinsipnya, keberlangsungan sektor kesehatan tidak bisa terpisahkan secara sektor sosial ke umum lainnya…

“Lonjakan kasus pada beberapa daerah sudah sepertinya dijadikan pembelajaran bagi kawasan itu dan daerah asing untuk evaluasi pengendalian dalam level komunitas, agar kenaikan kasus dapat dicegah menjadi lebih besar, ” ujar Wiku dalam konferensi pers Selasa (15/06).

Yang dimaksudnya dengan pengendalian pada level komunitas adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yakni pengawasan protokol kesehatan tubuh di tingkat RT/RW melalui pembentukan posko Covid-19 pada kelurahan.

Kendala PPKM

Namun, mengandalkan pengendalian covid-19 dalam skala kecil, bukan tanpa kendala.

Sofyan Mustafha, salah satu bagian Posko Siaga Covid Praja Bandung, mengungkapkan salah kepala hambatan yang dihadapinya.

“Sebetulnya untuk saat tersebut memang terjadi satu tahanan karena untuk isolasinya tersebut rata-rata rumahnya kecil tidak memadai.

“Jadi kalau satu keluarga ada 4 anggota keluarga, yang tersentuh dua, itu yang besar orangnya kita ungsikan ke rumah saudaranya, ” kata Sofyan seperti dilaporkan Yulia Saputra untuk BBC News Indonesia.

Sumber tulisan, ANTARA FOTO

Di Jakarta, Hartono, anggota posko Covid-19 di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, juga menceritakan sekatan yang dihadapinya.

Selain menemukan warga yang disebutnya enggan melaporkan kasus Covid-19, Hartono beberapa kali kesulitan mendapatkan data pasien dibanding fasilitas kesehatan karena birokrasi di lapangan.

“Kami juga harus memantau sekitar 300 RT dan kadang-kadang ketuanya tidak merespons, ” kata Hartono.

Terpaut dengan manajemen kasus corona skala kecil, Juru Cakap Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan kolaborasi di lapangan diperlukan.

“Bila satgas di tingkat kelurahan tidak mampu menangani masalah dalam tingkatnya, maka bisa minta bantuan di tingkat atasnya.

“Tiap satgas berisi dari aparat pemerintah daerah, yakni kepala desa/lurah untuk level desa dan kelurahan, TNI dan Polri. Seharusnya bisa menyelesaikan secara kolaboratif di situ, ” ujar Wiku.