Pemerintah akan mengevaluasi seluruh program pengendalian dan pemulihan ekonomi Covid-19 menyusul ditangkapnya Menteri Baik Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus terkaan korupsi bantuan sosial.

Sebelumnya pegiat antikorupsi menyebut semua program penanggulangan pandemi Covid-19 rawan korupsi lantaran tidak ada lembaga independen yang mengawasi penggunaan anggaran sebesar Rp677, 2 triliun tersebut.

Adapun Liga Pemantau Bansos menyarankan pemerintah agar mengubah mekanisme pemberian bantuan sejak berupa barang atau sembako menjelma tunai dan ditransfer ke rekening penerima.

Ditetapkannya Menteri Sosial, Juliari Barubara, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus telaahan korupsi bantuan sosial atau bansos Covid-19, disebut pegiat antikorupsi “tidak mengagetkan”.

Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, mengatakan segenap program penanggulangan pandemi Covid-19 berpotensi dikorupsi karena tidak ada bentuk yang dibangun secara independen buat mengawasi penggunaan anggarannya.

Kekhawatiran itu, katanya, sudah berkali-kali diutarakan berbagai kalangan kepada pemerintah namun diabaikan.

“Tidak hanya bansos, tapi juga sektor kesehatan, sektor pemulihan ekonomi juga rawan korupsi. Baik korupsi tindak pidanan atau korupsi kebijakan. Di mana kebijakannya hanya menguntungkan kelompok tertentu, ” ujar Zaenur Rohman kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Nusantara, Minggu (06/12).

Dalam situasi bencanan atau gawat seperti ini, kata Zaenur, penguasa negara dimungkinkan untuk melakukan pemasokan barang tanpa melalui tender atau lelang. Sebab bantuan tersebut harus disalurkan dengan segera dan cepat kepada masyarakat.

Akan tetapi, lanjut Zaenur, unsur pengawas internal di kementerian seolah-olah Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dianggap tidak efektif untuk mengawasi “kondisi yang tidak normal” ini. Jadi sangat memungkinkan pejabat tinggi buat melakukan korupsi.

“Inspektur Jenderal susah melaksanakan pencegahan korupsi jika dilakukan pemimpin yaitu menteri. BPKP sudah hidup tapi dalam konvensional dan dalam masa normal. Sehingga yang bertindak penegak hukum. ”

Karena itu, dia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh program penanggulangan pandemi Covid-19.

Kalau perlu, katanya, membentuk lembaga independen yang bertugas khusus buat mengawasi pengunaan anggaran yang mencapai Rp677, 2 triliun itu.

Dia mencontohkan pembentukan Satuan Anti-Korupsi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh & Nias (BRR) yang berfungsi memimpin dana bantuan pascatsunami Aceh.

“Contoh zaman di pascatsunami BRR punya dasar anti-korupsi. Di situ menerima perlawanan, keluhan, melakukan investigasi terhadap semacam dugaan penyelewengan di masa rehabilitasi. ”

“Sekarang enggak ada. Semua diserahkan ke pengawas internal sehingga tidak efektif mencegah korupsi apalagi bila korupsi dilakukan level atas. ”

Barang apa tanggapan pemerintah?

Sekretaris Program Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede, mengatakan peristiwa dugaan korupsi yang menjerat Gajah Sosial, Juliari Batubara, bakal menjelma bahan evaluasi bagi pihaknya di dalam menerapkan program-program penanggulangan pandemi Covid-19.

Kendati ia mengakui, sejak Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dibentuk, tidak terpikir buat membentuk lembaga pengawas independen.

Pokok dalam tatatan pembuatan kebijakan, negeri sudah menggandeng Kejaksaan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Terus terang kita enggak kepikir sampai ada orang yang tega melakukan seperti ini (korupsi), ” imbuh Raden Pardede kepada BBC News Indonesia.

Karena itu dalam masa dekat, katanya, Komite akan mengimplementasikan rapat evaluasi untuk mengubah bentuk pemberian bantuan sosial dan peluang membentuk lembaga anti-korupsi yang meneliti pemakaian anggaran pandemi Covid-19.

“Mungkin akan buat (seperti Satuan Anti-Korupsi BRR) untuk pastikan program ini berjalan. Karena satu tahun lagi akan kita lanjutkan program-program sandaran sosial, ” sambungnya.

Dalam rapat tersebut, ia akan mengusulkan agar pemberian bantuan sosial berupa barang atau sembako diganti menjadi bantuan tunai yang ditransfer ke rekening penerima.

Sesuai keputusan pemerintah, program pelestarian sosial akan tetap dilanjutkan dalam tahun 2021 dengan total taksiran mencapai Rp110 triliun.

“Ini (bansos) mungkin akan diputuskan lebih menawan tunai sajalah, tunai. Beli tunggal barangnya. Karena pengadaan bansos barang ini kan rentan. ”

“Kalau bantuan langsung tunai dan lewat bank kan sampai ke tangan orang yang membutuhkan. Jadi tidak ada sama sekali kemungkinan di tengah ‘diambil’. ”

Koalisi pemantau bansos: kebanyakan warga inginkan bantuan tunai ketimbang sembako

Koalisi Pemantau Bansos mencatat sepanjang April hingga Mei, pihaknya menyimpan setidaknya ada 17 ribu rumpun di DKI Jakarta yang tidak menerima bantuan sosial dari negeri pusat dan pemda.

Perwakilan koalisi lantaran Forum Indonesia untuk Transparasi Perkiraan, Misbah Hasan, mengatakan mereka tidak menerima bantuan sosial karena petunjuk yang digunakan pemerintah pusat maupun pemda merupakan data lama sebelum adanya pandemi Covid-19.

Kondisi serupa, katanya, juga terjadi di sjeumlah daerah. Kendati ia tak memiliki angka pasti.

“Daerah lain juga banyak dengan tidak terima. Kesalahan data sedang banyak ditemukan. Karena data dengan dipakai data lama, ” tutur Misbah Hasan.

Temuan lain, bangsa yang menerima bantuan sosial bersifat sembako nilainya tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah yakni senilai Rp300. 000.

“Kalau beras, minyak menyelar, ikan kaleng itu diuangkan menyesatkan nilanya tidak sampai Rp200. 000 dan itu tidak cukup buat satu bulan. Tidak sampai seminggu habis. ”

Dalam survei yang dikerjakan Koalisi Pemantau Bansos, mayoritas awak menginginkan bantuan sosial berupa uang tunai ketimbang barang atau sembako.

Selain karena mereka bisa membelanjakan kekayaan itu sesuai kebutuhannya, juga kekayaan bantuan dari pemerintah itu akan memutar roda perekenomian daerah kira-kira.

“Beda dengan sembako yang ditenderkan ke perusahaan. Nah itu positif yang diuntungkan perusahaan besar. ”

Karenanya, koalisi menyarankan pemerintah agar menukar skema pemberian bantuan sosial.

“Kami menimbulkan pemerintah dalam bentuk tunai dan ditransfer karena akan lebih mungkin dimonitor tapi dengan syarat transparansi data. ”

Juliari Batubara terancam hukuman hancur?

Pada konferensi pers yang digelar Bayaran Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (06/12), Ketua KPK Firli Bahuri menyebut Menteri Sosial Juliari Batubara dikenakan Pasal 12 huruf indah atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saat ditanya apakah Mensos Juliari juga hendak dijerat dengan Pasal 2 bagian 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi, Firli mengatakan “masih hendak didalami”.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersuara: Setiap orang yang secara melayani hukum melakukan perbuatan memperkaya muncul sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat mudarat keuangan negaran atau perekonomian negara, dapat dipenjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkap 4 tahun dan menyesatkan lama 20 tahun.

Pasal 2 ayat 2: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan terbatas, pidana mati dapat dijatuhkan.

Namun demikian, Peneliti dari Pusat Kajian Anti Manipulasi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai Mensos Juliari tidak bisa dijerat dengan urusan 2 ayat 2.

Dalam pemahamannya, frasa ‘merugikan keuangan negara’ harus dibuktikan KPK dengan menunjukkan bahwa suap yang diduga diterima Mensos Juliari berasal dari APBN.

Selain tersebut frasa ‘dalam keadaan tertentu’ di ayat 2 merujuk pada suasana bencana alam nasional atau gawat ekonomi/moneter.

“Sejauh ini dari KPK, suap 10% itu pemberian lantaran penyedia barang dan jasa. Jadi tidak memenuhi rumusan pasal 2 ayat 1. ”

“Kemudian banyak dengan menyangka Covid-19 ini bencana alam nasional. Pandemi Covid-19 ini ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional non-alam. Sehingga menurut saya tidak bisa digunakan rumusan bencana alam. ”

Adapun Mensos Juliari, kata Firli, hendak ditahan selama 20 hari sejak 6 Desember sampai 25 Desember 2020 di Rutan KPK Bagian Pomdam Jaya Guntur.