• Resty Woro Yuniar
  • BBC News Indonesia

Ombudsman dan pengamat kebijakan publik menodong pemerintah memperbaiki sistem pendataan serta pengawasan sebelum merealisasikan rencana mas bantuan uang tunai kepada personel swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

Melalui skema tersebut, setiap praktisi swasta yang memenuhi kriteria bakal mendapatkan bantuan uang tunai sejumlah Rp600. 000 selama minimal empat bulan.

Periode program saat ini tengah dirumuskan oleh pemerintah, namun diharapkan program dapat mulai berlaku paling cepat bulan ini, atau paling lambat September.

Alokasi taksiran untuk program bantuan ini sebesar Rp 31, 2 triliun.

Bagian Ombudsman, Ahmad Suadi, mengatakan masukan penerima bantuan diperluas dengan mencakup para pekerja informal dan awak desa yang tengah mencari pekerjaan di perkotaan untuk bertahan hidup di tengah pandemi.

“Menurut saya pemerintah harus lebih detail lagi, lebih memperhatikan sektor-sektor informal itu, tenaga buruh atau buruh tani, kaki lima dan sebagainya, mereka butuh sekali penopang kehidupan, ” ujar Ahmad lewat sambungan telpon kepada BBC Indonesia (06/08).

“Sekarang ini saya melihat ada pergeseran lagi di masyarakat, karena pemerintah tidak konsisten [melakukan pembatasan sosial], ada kecenderungan orang-orang dari kampung itu ke kota lagi, padahal di kota belum ada pekerjaan. ”

Sementara itu pengamat kebijakan terbuka Agus Pambagio mempertanyakan soal pengawasan penyaluran dana bantuan tersebut.

“Nanti pengawasannya bagaimana? Kalau [semua kelompok masyarakat] dikasih uang tunai, mampu kasih dalam bentuk uang atau lewat kupon, sehingga dia mampu misalnya pakai kupon untuk belanja susu anak dan sebagainya, jika [penyaluran dengan model seperti] sekarang membangun bingung, ” ujarnya.

Yustinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengaku bahwa database penerima bantuan “masih perlu terus diperbaiki. ”

Namun ia yakin kalau database yang akan dipakai sebab pemerintah untuk program ini kacau yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan – hendak menjadi langkah awal yang tepat guna menjamin penyalurannya tepat sasaran.

“Database utamanya [disediakan oleh] Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Mudah-mudahan itu bisa meng- cover 80% praktisi, sisanya nanti akan coba dicari cara yang juga efektif, termasuk [database] dari kementerian, lembaga, dan asosiasi usaha, sehingga kita bisa capture [penerima bantuan] yang lebih akurat, jangan sampai ada yang berhak tapi tak bisa mendapatkan hanya karena perkara administrasi, ” jelasnya.

‘Irit-irit dulu’

Salah satu pegawai swasta dengan mungkin menerima bantuan tersebut adalah Romandona, seorang karyawan pabrik lampu mobil di Bekasi.

Pria berumur 24 tahun itu digaji sekitar Rp4, 6 juta per bulannya. Dalam masa pandemi ini, pendapatannya tidak dikurangi oleh perusahaan, namun ia dan istri mengaku harus menahan pengeluaran setiap bulannya.

“Untuk saya sendiri dengan kondisi saat ini, kebutuhan pokok dulu dengan diutamakan sama istri. Untuk berterima kalau bisa irit-irit dulu, membentuk tidak tahu [akan ada] kebutuhan pokok apa, kalau mampu dengan gaji segitu jangan sampai hutang lah, ” ujarnya.

Saat tersebut ia terpaksa mengurangi uang bulanan yang dikirim bagi orang tuanya di Solo.

“Tanggungan bagaikan mengirim [uang] orang tua yang awalnya sebulan Rp500. 000, sekarang paling Rp150. 000-Rp200. 000, ” katanya.

Meski harus berhemat, Romandona masih lebih beruntung ketimbang Ayu, seorang pedagang jiplakan dan rokok kaki lima dalam bilangan Kebon Melati, Jakarta Pusat.

Ibu dari lima anak tersebut mengaku pendapatannya terpukul parah semasa pandemi. Uang yang didapatnya di satu hari hanya cukup untuk makan.

“Dulu ya lumayan, saat ini gara-gara [pandemi] pendapatannya ng gak ada lebihnya, ” keluhnya.

“Ini saja kemarin listrik sampai mati ng gak nyala. ”

Perempuan berusia 49 tahun itu mengatakan pendapatan bulanannya selama pandemi “mungkin hanya Rp 1 juta. ”

Ayu, dengan suaminya bekerja sebagai tukang ojek pangkalan, bertutur bahwa ia sempat tiga kali menerima bantuan sembako, namun bantuan tersebut tidak teristimewa diterimanya setelah Lebaran.

“Kalau bisa pemerintah kan memperhatikan orang-orang mungil, sekarang saja tukang ojek pangkalan setiap hari gak pernah narik, jika seperti ini terus kan penerimaan buat makan saja susah, karena buat beli pulsa [untuk anak belajar daring], ” keluhnya.

‘Perhatikan pekerja daerah informal’

Anggota Ombudsman, Ahmad Suadi, mengutarakan bahwa bantuan tersebut sebaiknya diberikan kepada pekerja di sektor-sektor informal seperti Ayu.

“Menurut pengamatan awak di lapangan yang paling memerlukan adalah justru sektor non-formal, sesuai penjual kaki lima, itu tidak tercatat dalam tenaga kegiatan, juga petani, misalnya. Di kala pandemi Covid-19 ini tempat yang paling aman melindungi mereka jalan dari penyakit maupun kelaparan tersebut adalah desa, ” jelasnya.

Kejadian yang sama juga diungkapkan oleh Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik.

“Menurut saya yang tepat ya kasih saja uang ke seluruh [lapisan masyarakat]. Kalau [hanya untuk pekerja swasta dengan gaji] di bawah Rp5 juta, bagaimana membedakannya? Ini harus [disalurkan ke] karyawan yang kerja digaji, kalau yang [pekerja] informal bagaimana cara menghitungnya? Dia dapat tidak? ”

“Menurut saya itu kurang kerjaan, harusnya dikasih uang tunai saja semua, seperti di Filipina dan di Malaysia, [pemerintah] berkelakar tunai, mahasiswa pun dikasih tunai. Intinya pembagian cash itu adalah biar terjadi transaksi di bawah, biar ekonomi jalan. ”

Menanggapi pertimbangan tersebut, Yustinus Prastowo, staf istimewa Menteri Keuangan, mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan bantuan sosial kepada pekerja-pekerja di sektor informal melalaikan skema bantuan sosial lainnya, seolah-olah Program Keluarga Harapan (PKH) & Bantuan Pangan Non-Tunai, atau paket sembako.

“Mereka tidak bisa mendapat ini karena skemanya berbeda. Bagi mereka, skema yang tersedia sudah ada, apakah mereka masuk pada PKH, BPNT atau kartu sembako.

“Skemanya tidak melalui ini, tersebut jalur berbeda, ini betul-betul untuk karyawan, kalau pekerja informal mendalam skema bansos lainnya yang dikelola oleh Kementerian Sosial, ” jelasnya.

Menurutnya, ada dua pertimbangan negeri kenapa karyawan dengan gaji dalam bawah Rp5 juta mendapat sandaran uang tunai.

“Pertama karena kita lihat skema bansos sudah lulus menyeluruh, sudah menjangkau 40% sejak total penduduk dan sudah meng- cover mereka yang masuk keluarga miskin termasuk korban PHK, dan sudah tersedia insentif [fiskal] buat pekerja menengah ke atas. Itu malah belum ada untuk kawanan pekerja menengah bawah yang rentan, apalagi UKM juga sudah mendapatkan insentif, ” ujar Yustinus.

Petunjuk lainnya, katanya, adalah bahwa masa ini jelas terjadi “penurunan konsumsi masyarakat. ”

“Setelah dievaluasi, tersedia insentif existing yang tidak efektif, oleh sebab itu dilakukan realokasi supaya bisa bertambah efektif diterima masyarakat dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu sehari-hari, ” ujarnya.

Ia memasukkan bahwa ASN dan pegawai BUMN tidak mendapatkan manfaat bantuan ini lantaran telah menerima gaji ke-13.

Bagaimana pengawasan program bansos?

Penyaluran sejumlah program bansos semasa pandemi kerap bermasalah, seperti temuan Ombudsman dan lembaga riset SMERU Institute baru-baru ini.

Pada Rabu (05/08), Ombudsman mengumumkan bahwa lembaga itu menerima 1. 346 dakwaan masyarakat terkait bantuan sosial di tengah pandemi. Sebanyak 22, 12 persen pengaduan adalah soal pembagian yang tidak merata, dan 21, 50% mengenai prosedur dan persyaratan penerima bantuan yang dinilai kurang jelas.

“Kalau pengaduan yang tercatat, yang pertama itu soal keterangan, ada orang tidak tercatat, sulit mendaftar, tidak tahu bagaimana caranya memperoleh [bantuan], atau sudah didaftar tapi tidak didapat, & seterusnya, ” ujar Ahmad sejak Ombudsman.

“Ada beberapa informasi penyimpangan, misalnya ada RT ataupun RW yang memotong dana tersebut untuk operasional, karena tidak ada petunjuk teknis dari atas bahwa pelaksanaan itu tidak ada [dana] operasionalnya. Ada serupa RT, RW, atau lurah dengan mengedepankan saudaranya terlebih dulu. ”

Dari temuan SMERU Research Institute baru-baru ini, penargetan juga sedang belum tepat sasaran lantaran masih ditemukan rumah tangga yang tidak layak menerima bantuan, yang telah meninggal atau sudah pindah didaftarkan sebagai penerima manfaat tambahan.

Yustinus mengaku bahwa penyaluran bantuan baik ini akan “penuh tantangan. ”

“Ini juga penuh tantangan, maka sekarang sedang dikoordinasikan secara Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, maupun instansi lain untuk mencari dengan jalan apa cara yang paling mudah dan paling mungkin untuk men- capture [calon penerima manfaat] terutama yang di sungguh data BPJS Ketenagakerjaan itu.

“Tentu sedang dipikirkan apakah akan diberi ruang untuk secara voluntary mereka mendaftarkan diri sehingga berhak mendapatkan dorongan, dengan memberitahukan bukti dia berlaku, penghasilan dan nomor rekening. Tersebut sebenarnya yang sedang dicari jalan tengah yang paling mungkin, sebab butuh kecepatan dalam hal ini, ” jelas Yustinus.