• Pijar Anugerah
  • BBC News Indonesia

Papua

Sumber gambar, Indrayadi TH/Antarafoto

Para tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, meminta jaminan dari pihak berwenang agar mereka dapat menjalankan tugas dengan aman.

Permintaan ini muncul setelah serangan terhadap Puskesmas di distrik Kiwirok oleh kelompok bersenjata yang menyebabkan meninggalnya seorang nakes, serangan pertama yang dilaporkan terhadap fasilitas kesehatan di Papua.

Pelayanan kesehatan di kabupaten itu disebut sudah kembali berjalan setelah sempat terhenti.

Ketua asosiasi dokter di Papua menyebut konflik bersenjata di distrik Kiwirok telah menghambat berbagai program kesehatan di wilayah itu.

Baca juga:

Senin kemarin (20/09), empat nakes dari distrik Kiwirok mendatangi kantor Komnas HAM di Jayapura. Mereka menceritakan kembali situasi yang mereka alami dan meminta Komnas HAM memfasilitasi pertemuan dengan Kapolda Papua, kata Frits Ramandei, perwakilan Komnas HAM di Papua.

Frits mengatakan, Komnas HAM juga memfasilitasi para nakes untuk menyampaikan harapan mereka pada Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang melalui kepala Dinas Kesehatan.

“Harapan mereka, yang terpenting adalah bagaimana satu teman mereka yang meninggal dunia bisa dievakuasi untuk proses pemakaman, sedangkan satu yang sampai saat ini belum ditemukan, diketahui bagaimana nasibnya.

“Dan mereka memohon supaya kejadian seperti ini tidak menimpa teman-teman mereka di distrik-distrik yang lain, ” kata Frits.

Menurut Frits, para nakes masih dalam kondisi syok sehingga tidak mau berbicara kepada wartawan, namun mereka “cukup tegar”.

Papua

Sumber gambar, Frits Ramandei

Sembilan tenaga kesehatan yang bertugas di distrik Kiwirok dievakuasi ke Jayapura pada Jumat (17/09), dan semuanya disebut sedang dalam penanganan medis dan psikologis.

Aparat TNI masih berusaha mengevakuasi jenazah suster Gabriella Meilani dan menemukan seorang nakes yang hilang.

Sementara itu, tenaga medis di 34 distrik dan 277 kampung dilaporkan telah ditarik ke ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang, Oksibil, karena kekhawatiran akan keselamatan mereka.

Juru bicara Gubernur Papua, Rifai Darus, mengatakan saat ini pelayanan kesehatan di ibu kota kabupaten sudah kembali berjalan, tetapi belum maksimal. Sementara di distrik Kiwirok belum berjalan.

Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia wilayah Papua memberitahukan bahwa seluruh pelayanan kesehatan di wilayah Kiwirok, Oksibil, dan Pegunungan Bintang dihentikan seraya menunggu jaminan keamanan dari pemerintah untuk para tenaga kesehatan yang bertugas.

Rifai mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe sedang mengusahakan itu.

“Gubernur Papua akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan TNI dan Kapolda dalam rangka mempersiapkan langkah-langkah keamanan dan kenyamanan yang akan dilakukan. Akan ada pertemuan pada hari Rabu besok, ” katanya lewat sambungan telepon.

Program kesehatan terhambat

Serangan terhadap Puskesmas di distrik Kiwirok, Senin pekan lalu (13/09) menghambat program-program kesehatan yang tengah berjalan di wilayah itu, kata Ketua IDI wilayah Papua dr. Ronald Aronggear.

Di antara program kesehatan itu adalah upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak serta pengangkatan katarak.

“Saya harus tekankan kembali, terlepas dari masalah yang lain, mereka punya program yang harus dinikmati oleh masyarakat di pegunungan, yang harus mendapatkan pelayanan yang sama dengan yang didapatkan di tempat lain, ” kata dr. Ronald dalam sebuah jumpa pers virtual, Jumat (17/09).

Menurut doctor Ronald, peristiwa di Kiwirok mendapatkan tanggapan dari para nakes di wilayah pedalaman lainnya.

Banyak dari mereka tetap bekerja, kata dr. Ronald, tetapi meminta agar jangan sampai terjadi hal yang seperti di Puskesmas Kiwirok.

“Mereka banyaknya teman-teman dari luar Papua kan meninggalkan keluarga untuk pengabdian pada masyarakat jadi mereka merasa baiknya tolong ada rasa aman lah supaya dilindungi. Itu yang mereka sampaikan, ” kata dr. Ronald.

Papua

Sumber gambar, Indrayadi TH/Antarafoto

Serangan terhadap Puskesmas Kiwirok tampaknya mengejutkan para tenaga kesehatan di Papua. Sepengetahuan dr. Ronald, ini pertama kalinya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan disasar langsung oleh kelompok bersenjata.

Ia menceritakan bahwa dalam kerusuhan di Wamena dua tahun silam, memang ada seorang dokter yang menjadi korban saat sedang dalam perjalanan ke kota itu. Namun para penyerang saat itu tidak tahu kalau dia adalah tenaga medis.

“Saya berharap ini [Puskesmas Kiwirok] bukan sesuatu sasaran, kita berharap ini suatu ‘oknum’ yang melakukan suatu tindakan dan tidak tahu apa yang dia kerjakan. Karena saya tahu sekali bahwa orang Papua harusnya tidak bisa berbuat begitu, ” kata dr. Ronald.

Kekerasan terus terjadi

Pembakaran Puskesmas di distrik Kiwirok bermula dari kontak tembak antara TNI dengan apa yang disebut pemerintah sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Menurut keterangan TNI, KKB melakukan penyerangan dan pembakaran terhadap beberapa fasilitas publik antara lain kantor, pasar, sekolah, dan Puskesmas.

Seorang nakes yang selamat, Marselinus Ola Atanila (35 tahun), menceritakan kepada media bahwa KKB memecahkan kaca puskesmas, kemudian menyiram bensin dan membakar Puskesmas.

Para pelaku kemudian bergerak ke barak dokter yang dijadikan persembunyian dokter, suster dan mantri.

Empat nakes berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke jurang, kata Ola, tapi kemudian beberapa anggota KKB mengikuti mereka.

Akibat penyiksaan itu, seorang suster yaitu Gabriella Melani meninggal dunia.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah mengatakan bertanggung jawab atas serangan ini melalui pernyataan ke sejumlah media. Namun juru bicara TPNB-OPM, Sebby Sambom, belum menjawab permintaan konfirmasi dari BBC.

Papua

Sumber gambar, Indrayadi TH/Antarafoto

Serangan terhadap Puskesmas dan fasilitas publik di distrik Kiwirok adalah bagian dari kekerasan yang terus berlanjut antara TNI dan KKB sejak pembunuhan pekerja proyek Trans Papua di Nduga pada 2018.

Sebelumnya, terjadi serangan-serangan yang menelan korban warga sipil termasuk seorang pendeta dan dua guru.

Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandei, menekankan bahwa konflik ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan kekerasan.

Komnas HAM, kata Frits, mendorong Presiden Joko Widodo agar membentuk suatu tim yang bertanggung jawab langsung pada presiden dan bekerja secara diam-diam untuk mengembangkan dialog kemanusiaan dengan kelompok-kelompok masyarakat di Papua yang berbeda pandangan.

Yang dimaksud dengan dialog kemanusiaan, menurut Frits, berarti “ada kesetaraan antara tim yang dibentuk Presiden dengan mereka untuk berdialog dalam konteks sebagai warga negara, walaupun ada pihak yang berbeda secara ideologis. ”

“Pendekatan kesejahteraan penting, sangat penting. Tetapi pendekatan dialog kemanusiaan, dengan mendengarkan suara-suara mereka yang bergerilya di hutan itu juga jauh lebih penting, ” ujarnya.