Lembaga swadaya masyarakat, Indonesia Corruption Watch (ICW), menemukan penggunaan perkiraan pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sejumlah Rp90, 45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 datang 2019. Penggunaan para pemengaruh itu, lanjut ICW, mulai marak dikerjakan pemerintah sejak 2017.

Dari penelaahan ICW yang merujuk pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 34 kementerian dan non-kementerian termasuk dua lembaga hukum, hampir semuanya menggunakan jasa influencer atau pemengaruh.

Salah satu contoh lembaga yang menggunakan para influencer adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyosialisasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tarikh 2019.

Atas temuan ini, Egi Primayoga dari ICW mempertanyakan peran kehumasan pemerintah. “Jadi tidak berguna kegiatan kehumasan. ”

Namun pihak istana membuktikan influencer merupakan pelengkap jubir & humas pemerintah, karena ‘mampu menyentuh akar rumput dengan bahasa dengan mudah dicerna’.

Sementara seorang pengamat kebijakan publik mengatakan, “Tidak apa buang-buang duit, tapi dievaluasi tidak efektivitasnya? ”

Pada Februari lulus, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah bakal mengucurkan dana Rp72 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk influencer dalam rencana mempromosikan sektor pariwisata saat lesunya kunjungan turis imbas virus corona.

Egi mengamati sejumlah nama influencer yang tercantum dalam LPSE, seperti Ayushita Widyartoeti Nugraha dan Gritte Agatha, dengan besaran anggaran yang ditawarkan mencapai Rp117 juta.

“Pengadaan sosialisasi PPDB ini ada banyak menggaet artis atau influencer , seperti Ahmad El Jallaludin Rumi dan Ali Shakib dan jumlahnya nggak jauh beda dengan yang sebelumnya, ” ujar Egi dalam diskusi online, Kamis (20/08).

“Bisa dicek langsung di Layanan Pengadaan Secara Eelektronik (LPSE) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau cari kata kunci influencer pasti muncul semua. ”

Lembaga lain yang juga menjalankan jasa influencer dari temuan ICW yakni Kementerian Pariwisata untuk kegiatan proklamasi branding pariwisata melalui international online food dengan jumlah anggaran mencapai Rp5 miliar.

Perkiraan untuk influencer semakin meningkat

Penggunaan influencer serupa dilakoni Kementerian Keuangan, Kementerian Relasi, hingga Kepolisian Republik Indonesia.

Dari setimbal kementerian dan lembaga tersebut, sendat Egi, Polri yang paling banyak menggelontorkan anggarannya untuk aktivitas digital yakni hingga Rp937 miliar.

“Kemenpar nilai anggarannya Rp263 miliar, Kemenkeu anggaran yang dikeluarkan Rp21 miliar, Kemendikbud yakni Rp1, 9 miliar, Kemenhub anggaran untuk influencer Rp11 miliar, ” tutur Egi.

“Anggaran biaya untuk influencer semakin marak sejak 2017 dan meningkat di tarikh berikutnya. ”

Egi menyebut penggunaan influencer oleh negeri nantinya akan semakin marak dan dengan anggaran yang jauh bertambah besar. Namun di balik penggunaan para influencer tersebut, ia menilai pemerintah seakan tidak yakin dengan kecendekiaan yang dikeluarkan.

“Bahwa Jokowi tidak membenarkan diri dengan program-programnya sehingga kudu menggelontorkan anggaran untuk influencer . ”

“Selain tidak percaya diri, peran kehumasan pemerintah ke mana kalau influencer makin marak seperti ini? Jadi tidak berarti fungsi kehumasan. ”

“Tidak menutup peluang anggarannya akan lebih besar. ”

Tapi bertambah dari itu, menurut Egi, transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam penggunaan influencer sangat lemah. Sebab tak ada tolok ukur yang dipakai kala menentukan atau memilih seorang pemengaruh dalam menyosialisasikan kebijakan.

“Kebijakan dengan menggunakan influencer apa saja? Termasuk influencer diberi disclaimer bahwa ini aktivitas berbayar atau didukung pemerintah dalam publikasi postingannya. ”

“Lalu bagaimana pemerintah menentukan suatu isu butuh influencer ? Bagaimana pemerintah menentukan individu yang layak menjadi influencer ? Karena ini terpaut akuntabilitas. ”

Influencer tidak efisien

Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menyebut penggunaan influencer untuk sosialisasi program atau kebijakan pemerintah selama ini tidak efisien. Sebab pesan yang disampaikan mereka tidak sampai ke masyarakat.

“Karena mereka enggak peduli dengan materi atau programnya, yang penting kerja dibayar. ”

“Nah sekarang apakah influencer itu menjalankan fungsinya? Kemarin kasusnya influencer enggak cakap dimanfaatkan disuruh sebarkan informasi. Nah, itu jadi masalah. Ini negeri paham tidak gerangan kegunaan humas di sini? Humas influencer ya. ”

Kendati ia menilai, menggandeng influencer untuk menyebarluaskan program maupun kebijakan lazim dimanfaatkan di berbagai negara.

Meskipun demikian negeri harus mengevaluasi sejauh mana efektivitasnya.

“Manakala tercapai (pesannya ke masyarakat) tidak apa buang-buang duit, tapi apakah dievaluasi atau tidak selama tersebut? ” tukasnya.

Tenaga Ahli Sempurna di Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, mengakui adanya penerapan influencer di beberapa kementerian. Namun dia menampik jika dianggap tidak efektif.

Justru kata dia, para influencer diperuntukkan untuk menyasar program-program yang bersentuhan dengan kelompok muda milenial.

“Jadi harus diluruskan bahwa influencer bukan menyampaikan suatu kebohongan atau menutup-nutupi cacat pemerintah hanya menyosialisasikan kebijakan yang memang dari segi substansi tak bermasalah. Dan sebagai influencer membangun paham mengganggu demokrasi. Di sosial jalan setiap ada pendapat pasti tersedia reaksi, ” imbuh Donny Gahral Adian kepada BBC News Indonesia.

Selain itu, keberadaan influencer menjadi pelengkap suruhan kehumasan.

“Informasi kan harus sampai ke akar rumput, humas terbatas. Jubir juga terbatas. Ada influencer yang memiliki pengaruh dan bahasanya mudah dicerna. ”

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Adat Indonesia (YLHBI), Asfinawati, mengatakan penggunaan teknologi atau media sosial dalam demokrasi sesungguhnya bisa berdampak pasti dalam demokrasi.

Sebab publik atau anak buah bisa menyampaikan langsung aspirasinya minus hambatan.

“Teknologi membuat pemerintah lebih responsif. Misal pengaduan bisa secara langsung ataupun bercakap-cakap secara langsung melalui akun menteri atau presiden, ” perkataan Asfinawati dalam diskusi online.

“Menjadi bertambah akuntabel dan transparan karena seluruh hal bisa diunggah. Misalnya rencana APBN, peraturan daerah. Kalau zaman berbelit-belit sekarang bisa lebih segera diakses, ” sambungnya.

Namun begitu, introduksi Asfi, ada sisi gelap daripada penggunaan teknologi apalagi ketika disusupi influencer atau buzzer . Sebab, baginya, mereka “bersuara akan pesanan”.

“Publik tidak lagi bisa menyendirikan mana pendapat pribadi dan mana yang iklan. Berbeda dengan televisi atau radio, jelas kita mampu tahu mana yang berita dan iklan. ”

Lebih dari itu, Asfi menilai penggunaan influencer dan buzzer telah menciptakan stigmatisasi atau ‘pembelahan’ dengan sebutan tertentu. Ia mengambil contoh istilah ‘cebong’ serta ‘kadrun’.

“Jadi sebagus apapun omongan seseorang menjadi tidak valid dan itu membiaskan. ”

Terkait kebijakan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, pakar media baik dari Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan percakapan terkait #indonesiabutuhkerja hangat ramai di media sosial di rentang 13 sampai 16 Agustus.

“Kampanye oleh influencer terjadi di Instagram pada 10-12 Agustus dan cukup ramai. Sehari setelahnya sudah diketahui netizen di Instagram dan ada serangan pulih. ”

“Kemudian di Twitter pada tanggal 10-12 Agustus masih damai, tapi pada tanggal 13-16 Agustus ada dialektika. Isinya kritikan semua bukan promosi lagi. ”

Ismail menilai dialog yang begitu riuh di media sosial terkait #indonesiabutuhkerja cukup sebanding antara yang setuju dan menegasikan.

Dan semestinya, kata dia, pemerintah menggubris keriuhan tersebut dalam mengambil kecendekiaan.

“Ini harus didengar oleh pemerintah. ”