Di tengah unjuk rasa menolak UU Omnibus Law yang diwarnai bentrokan, pemerintahan Joko Widodo, melalui sejumlah menteri, menunaikan jumpa pers secara khusus dalam Rabu (07/10) sore, menanggapi berbagai tudingan yang menyebut UU Omnibus Law dibuat untuk “kepentingan pengusaha besar”.

Dalam jumpa pers berhubungan itu, menteri-menteri terkait menjelaskan wujud dalam UU Omnibus Law yang diklaim tidak merugikan kalangan pekerja dan masyarakat secara umum.

Mereka selalu mengeklaim bahwa proses pengesahan UNDANG-UNDANG ini digelar secara terbuka selama pembahasan di DPR.

Keterangan pers tersebut digelar di tengah unjuk mengalami menolak UU Omnibus Law pada sejumlah daerah, yang di antaranya diwarnai bentrokan antara aparat kepolisian dan pengunjukrasa, seperti yang terjadi di Bandung, Semarang dan Biang Lampung pada Rabu (07/10).

Sebagian menteri juga meminta agar media memberitakan materi dalam UU kontroversial tersebut secara “baik dan benar” supaya “tidak terjadi penyimpangsiuran”.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di akhir jumpa pers, dengan secara gamblang menyebut biar media memberitakan isi UU Omnibus Law “secara baik dan benar”.

“Tadi catatan dari Menteri Hukum serta HAM tidak terjadi penyimpangsiuran, ” kata Airlangga.

Di awal jumpa pers, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa UU Menjadikan Kerja menjadi solusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia.

“UU diharapkan menjadi soulsi menciptakan lapangan kerja baru dengan tetap memberikan perlindungan pada UMKM dan koperasi serta meningkatkan perlindungan para pekerja dan buruh, ” katanya.

Dikatakan pula bahwa tujuan dari dibentuknya UU Cipta Kerja adalah untuk menyederhanakan, menyinkronkan dan memangka regulasi yang menghambat penciptaaan lapangan pekerjaan.

Informasi ini akan terus dilengkapi.