Rapat lengkap DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin (05/10) sore, meskipun terus mendapat penolakan dari bervariasi kelompok buruh dan sejumlah bagian.

Tujuh fraksi menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja, dan beberapa di antaranya menerima dengan catatan, sementara dua fraksi yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolaknya.

Sudah pembacaan pendapat fraksi-fraksi, sejumlah politikus Partai Demokrat melakukan interupsi sebelum akhirnya melakukan aksi “walk out” atau meninggalkan ruangan.

Keputusan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu digelar setelah Badan Musyawarah DPR pada Senin siang menyetujui untuk disahkan pada rapat paripurna. Sejumlah kalangan menilai pengesahan RUU dengan kontroversial ini “dikebut”.

Sebelumnya, pembahasan RUU Cipta Kerja telah diselesaikan Institusi Legislasi DPR dan pemerintah dalam Sabtu (3/10/2020) malam.

Bagaimana sikap fraksi-fraksi?

Dalam sambutannya, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, tujuh fraksi di DPR menerima hasil panitia kerja dan menyetujui agar RUU Omnibus Law disahkan.

Tempat mengklaim pembahasan RUU tersebut “dapat diakses publik” karena disiarkan tepat oleh TV parlemen.

Dalam pandangannya, cabang Fraksi PDI-P Andreas Eddy Susetyo menyatakan pihaknya menyetujui pengesahan RUU Omnibus Law. Sikap senada pula ditunjukkan Fraksi Golkar, Nurul Arifin, mendukung pengesahan RUU tersebut.

Diberi kesempatan, juru bicara Fraksi Gerindra Heri Gunawan menyatakan keberadaan RUU ini penting untuk penciptaan lapangan kerja. Pihaknya mengklaim sudah menyuarakan dan mengakomodasi kepentingan kelompok buruh dalam RUU tersebut.

Taufik Basari, juru bicara Bagian Nasdem, menyatakan pihaknya mendukung pengesahan RUU yang disebutnya dapat “memudahkan berusaha dan perizinan” sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

Diakuinya ada penolakan atas RUU ini, dan Taufik mengklaim pihaknya sudah menerima serta mengakomodir sebagian masukan dari klub. Dia mengklaim ada beberapa perubahan setelah ada masukan dari asosiasi.

Mengenai juru bicara Fraksi PKB Abdul Wahid menyatakan dapat menerima serta menyetujui RUU Omnibus Law menjelma UU dengan “banyak catatan” tanpa menjelaskan detilnya.

Melalui juru bicaranya, Ahmad Baedowi, Fraksi PPP menyatakan pihaknya menerima RUU tersebut, apalagi setelah ada perbaikan terhadap sejumlah klaster, diantaranya masalah ketenagakerjaan.

Dia mengklaim telah berusaha menjembatani antara kepentingan gaya kerja dan dunia usaha, secara memasukkan sejumlah usulan, diantaranya tanggungan kehilangan pekerjaan.

‘Terlalu kapitalistik & neoliberalistik’

Sementara, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Marwan Cik Hasan menyatakan pihaknya menolak pengesahan RUU Cipta Kerja, karena “hak kaum pekerja dipinggirkan”.

Dia juga menghargai keberadaan RUU ini “terlalu kapitalistik dan neoliberalistik”. Marwan juga mengklaim materi dalam RUU ini “kurang transparan dan kurang melibatkan praktisi dan civil society. ”

Senada dengan Bagian Partai Demokrat, fraksi PKS menggunakan juru bicara Amin AK pula menolak RUU Omnibus Law.

Itu menganggap RUU ini berpotensi adanya “liberalisasi pendidikan” serta berpotensi pengrusakan lingkungan. Dia juga menyebut RUU ini memberi kewenangan yang mulia kepada pemerintah, tetapi tidak diimbangi oleh aspek pengawasan.

Sementara fraksi Titah Nasional, melalui juru bicaranya mengucapkan pihaknya menerima RUU tersebut dengan “catatan”.

Ancaman mogok nasional

Ratusan seperseribu orang yang tergabung dalam sistem buruh, petani, dan mahasiswa sebab 30 kota di Indonesia semenjak pekan lalu menyatakan akan menyelenggarakan mogok nasional dan aksi muncul rasa serentak untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Membangun Kerja.

Kelompok buruh menyebut aksi selama tiga hari ini merupakan perjuangan terakhir mereka demi menjegal pengesahan Omninus Law yang dianggap mudarat buruh dan hanya menguntungkan pengusaha. Mereka mendapat informasi, RUU tersebut akan sedianya disahkan pada rapat paripurna DPR tanggal 8 Oktober.

Pada Rapat Panitia Kerja DPR yang berlangsung Sabtu (03/10) malam, tujuh fraksi setuju RUU Cipta Kegiatan disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun besar fraksi, yakni Partai Demokrat serta Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menegasikan.

Di sisi lain, pemerintah mengklaim RUU Cipta Kerja melindungi pekerja dan pelaku usaha UMKM.

Pemimpin Kongres Aliansi Serikat Buruh Nusantara (KASBI), Nining Elitos, mendesak DPR dan pemerintah membatalkan pengesahan Agenda Undang-Undang Cipta Kerja pada Kerap Paripurna.

Ini karena di dalam RUU tersebut, ada setidaknya tujuh poin menyangkut ketenagakerjaan merugikan kelompok buruh, seperti skema pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan.

Hal lain mengenai terancam dihapusnya skema Upah Minimum Sektoral dalam tingkat kabupaten atau kota.

Sebutan Nining, jika desakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, ratusan ribu karakter yang terdiri dari buruh, petani, dan mahasiswa akan menggelar demonstrasi serentak di depan gedung DPR/DPRD dan pemerintah daerah di 30 kota.

“Mau tidak mau di masa pandemi, di mana anak buah khawatir tentang persoalan keselamatan kesehatan, tapi kita dipaksa turun ke jalan. Dipaksa harus melawan karena tidak ada iktikad baik pemerintah dan DPR peduli akan kadar rakyat.

“Kaum buruh dan bangsa banyak kehilangan pekerjaan karena PHK. Kita dalam bahaya, ” ujar Nining Elitos dalam konferensi pers virtual, Minggu (04/10).

Bakal ‘digugat’ ke Mahkamah Konstitusi

Sementara itu, Penasihat Pusat Studi Konstitusi dari Universitas Andalas, Feri Amsar—yang tergabung di Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Omnibus Law—mengatakan pihaknya siap membawa RUU Cipta Kerja untuk diuji ke Mahakamah Konstitusi (MK) jika alhasil disahkan oleh DPR dan pemerintah.

“Kami akan menguji ke MK meskipun RUU ini seperti sudah terencana matang. Tapi bagi kami tentu harus perjuangkan secara konstitusional. Sebab itu cara yang paling formal dalam mempermasalahkan undang-undang, ” imbuh Feri Amsari kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (04/10).

Sejauh pengamatannya, Rancangan Undang-undang Cipta Kerja memuat kurang persoalan selain ketenagakerjaan, yakni pelalaian terhadap lingkungan hidup demi mengakibatkan investor dan pengabaian atas prosedur pembentukan undang-undang.

Pun dalam pembentukannya, menurut Feri, cacat formil lantaran tidak melibatkan partisipasi publik yang lebih luas.

“Omnibus Law ini tidak dikenal di UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Perundang-Undangan. Jadi untuk merevisi peraturan tidak menggunakan model penggabungan. Dengan ada revisi untuk satu undang-undang terhadap satu undang-undang tertentu, ” sambungnya.

“Sekarang ada 79 undang-undang direvisi menjadi satu undang-undang. ”

Apa yang terbaru dari RUU Cipta Kegiatan?

Di rapat kerja RUU Cipta Kerja yang berlangsung di DPR di dalam Sabtu (03/10) malam sebanyak tujuh fraksi setuju untuk melanjutkan pengkajian beleid tersebut ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi peraturan.

Tujuh fraksi itu yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Partai Penentangan Bangsa, Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan menyetujuinya.

Sementara dua partai lain yakni Demokrat dan Partai Keadilan Tenteram menyatakan menolak.

Sekretaris Fraksi PKS yang juga anggota Panitia Kegiatan RUU Cipta Kerja, Ledia Hanifa, mengatakan rapat yang berlangsung lama dan maraton itu masih menyisakan masalah. Karena itulah, partainya menyatakan menolak RUU itu untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Sebetulnya keberatan kami karena ini menyangkut 79 undang-undang kita harus pastikan. Kalau buru-buru nanti ada yang terlewat. Karena membentuk tujuannya mau mensinkronkan. Pada item utama, iya kita sinkonkan tapi yang bukan item utama tersebut saya khawatir luput, ” perkataan Ledia Hanifa kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (03/10).

“Karena kita nggak bisa cek satu-satu dengan waktu dengan sangat cepat ini, ” sambungnya.

Kaum poin yang dipermasalahkan PKS, sirih Ledia, di antaranya mengenai tidak adanya pemaksaan terhadap pengusaha dengan melakukan usaha di kehutanan buat melakukan pelestarian hutan kembali.

“Ini kegiatan pelestarian hutan sangat kita khawatirkan dan harusnya tetap ada. ”

Lalu terkait pembentukan Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) yang modal awalnya berasal dari APBN. Sementara pemeriksaan penggunaan keuangannya, kata Ledia, tidak menyertakan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Menurut kami tidak terjadi proses transparansi & akuntabilitas, ” tukasnya.

Adapun yang melekat ketenagakerjaan, katanya, seperti hak terlanjur hamil, melahirkan, menyusui, dan menstruasi untuk pekerja dikembalikan seperti metode semula. Begitu pula dengan hukum jam kerja.

Namun demikian, skema pesangon bagi pekerja yang di-PHK diubah oleh pemerintah. Jika merujuk pada aturan sebelumnya, pesangon diberikan sebanyak 32 kali upah dengan besar 23 kali ditanggung pengusaha dan sembilan kali oleh pemerintah meniti jaminan BPJS.

Tapi pemerintah menginginkan biar skema itu diturunkan menjadi 25 kali upah dengan skema 19 kali ditanggung pengusaha dan enam kali oleh pemerintah.

Selanjutnya dalam RUU Cipta Kerja juga membuka peluang dalam kemudahan mempekerjakan tenaga kerja asing di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri.

Kemudian, kata Leida, pemberlakuan Upah Minimum Sektoral di tingkat kabupaten/kota yang terancam hilang.

Ia menjelaskan, penetapan upah minimum hanya berlaku di tingkat provinsi. Sementara kabupaten/kota bisa diterapkan jika ada persetujuan dari gubernur dengan hitungan merujuk pada pertumbuhan ekonomi dan inflansi.

“Padahal di beberapa kota/kabupaten nilai upahnya justru lebih besar kan daripada provinsi? ”

Apa yang akan terjadi dalam Rapat Paripurna DPR?

Sekretaris Fraksi PKS, Leida Hanifa, mengatakan pembatalan pengesahan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR bisa terjadi jika pemerintah menarik beleid tersebut.

Tapi hal itu, katanya, mustahil terjadi, sebab pembahasan sengaja dipercepat agar bisa dituntaskan pada masa sidang Oktober ini.

Ia juga berkata, jika beleid ini dibawa ke Rapat Paripurna DPR maka hampir pasti disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang meski ada dua fraksi yang menolak.

Apa kata pemerintah?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyebut RUU Cipta Kerja akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan dan mendapat pengesahan.

Ia mengklaim RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global.

“RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik”, ujar Menko Airlangga dalam siaran pers Minggu (04/10).

Terkait ketenagakerjaan, Airlangga mengklaim RUU ini menjamin adanya kepastian dalam pemberian pesangon di program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sedangkan mekanisme PHK, katanya, tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil.

Sementara kepada pengusaha, RUU Cipta Kerja akan memberi manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha.

Pengusaha juga, lanjutnya, akan mendapatkan insentif dan kemudahan baik dalam bentuk insentif fiskal. Di samping adanya bidang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah (Daftar Prioritas Investasi).

Gagasan membuat RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law pertama kali dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019.

RUU Cipta Kerja ini terdiri dari 11 klaster dan lebih dari 70 undang-undang. Sebelas klaster dalam RUU ini ialah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM.

Kemudian terdapat pula kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pemerintah menyerahkan draf dan Surpres RUU Cipta Kerja pada 12 Februari lalu. Namun sejak awal, RUU Cipta Kerja menuai banyak kritik dan penolakan dari banyak pihak, mulai dari akademisi, pegiat lingkungan, buruh, hingga mahasiswa.

Berita ini diperbarui pada Senin, 5 Oktober 2020, pukul 17. 30 WIB, dengan menambahkan keputusan rapat paripurna DPR yang mengesahkan RUU Omnibus Law.