Keinginan pemerintah mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang disebut “tidak pro-kelompok pekerja” berpotensi membahayakan kedaulatan negara.

Alasannya, RUU tersebut dapat menciptakan penetapan hubungan kerja massal, dan kesulitan ekonomi bagi kelompok pekerja dan Indonesia secara umum, kata motor buruh.

Untuk itulah, kelompok pekerja meminta agar pasal-pasal yang mengancam kesibukan pekerja segera dihapus.

Namun rencana kelompok buruh tersebut sulit terjadi karena pemerintah menyatakan bahwa perdebatan RUU Ciptaker sudah hampir lengkap dan dapat dengan segera dituntaskan.

Bahkan pemerintah berharap agar RUU ini selesai dibahas sebelum Keadaan Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) pada 17 Agustus mendatang.

Namun di sisi lain, target negeri tersebut bertentangan dengan langkah dengan ditunjukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru saja membentuk tim bersama dengan serikat praktisi guna membahas pasal per bab dalam klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker.

Rencananya tim tersebut baru hendak mulai bekerja bersama melakukan perbincangan pada 18 Agustus 2020 mendatang.

‘Silang pendapat’ pemerintah dan DPR

Pembahasan RUU Ciptaker menunjukan adanya “silang pendapat” proses legislasi yang ditunjukan oleh pemerintah dan DPR.

Di satu sisi, Menteri Koordinator Bagian Perekonomian Airlangga Hartanto dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional Apindo 2020, Rabu (12/8), mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Ciptaker sudah bertambah dari 75%.

“Diharapkan dalam pengkajian akan dilanjutkan. Kemarin rapat dengan asosiasi pekerja dan apresiasi suara yang dicapai antara pemerintah, gaya kerja, dan Apindo, para pengusaha, ” kata Airlangga.

“Ini jadi daftar karena ditunggu oleh berbagai investor, termasuk di dalamnya (ada ketentuan soal) Sovereign Wealth Fund (lembaga pemimpin dana abadi), ” tambahnya.

Bahkan bertambah dari itu, sebelumnya, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengutarakan diharapkan RUU ini dapat siap dibahas sebelum Hari Ulang Tarikh Republik Indonesia (HUT RI) di 17 Agustus mendatang.

Namun di bagian lain, apa yang dinyatakan negeri berbeda dengan sikap yang ditunjukan DPR.

DPR bersama dengan kumpulan serikat pekerja kemarin baru saja membentuk tim bersama yang akan membahas pasal per pasal dalam klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker.

Bahkan, rencananya tim tersebut baru akan berangkat bekerja bersama melakukan pembahasan di 18 Agustus 2020 mendatang.

Kelompok serikat buruh yang mewakili 32 federasi dan konfederasi serikat pelaku di Indonesia itu menyampaikan kalau rapat bersama akan dilakukan besar kali seminggu dimana setiap keadaan akan dilakukan diskusi sekitar 4 jam.

KSPI: ‘Kami akan mundur sejak lobi dan kembali beraksi’

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang terlibat dalam kumpulan serikat buruh itu akan keluar dari tim berhubungan dan turun beraksi ke tiang jika masukannya tidak diakomodir oleh DPR dan pemerintah yang tetap mengesahkan RUU ini tanpa transformasi.

Seperti langkah terdahulu yang dikerjakan KSPI keluar dari tim teknis yang dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kami berharap tim ini akan cakap soal substansi, menerima masukan & konsep kami. Strategi kami lobi dan aksi. Jika aspirasi awak ditolak maka kami akan membiarkan aksi terus menerus, ” sebutan Ketua Departemen Komunikasi dan Jalan KSPI Kahar S. Cahyono.

KSPI tak akan berhenti menolak isi pasal-pasal dalam klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja yang merugikan kesibukan buruh di Indonesia.

Target sebelum 17 Agustus, mungkinkah?

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyuarakan akan sangat sulit jika pembicaraan RUU Ciptaker selesai sebelum HUT RI.

“Tidak menargetkan sebelum 17 Agustus, itu yang targetin sebelum 17 Agustus siapa ya? Orang awak kerja, baru mau kerja 18 agustus. Katanya pemerintah yang menimbulkan klaster ketenagakerjaan jangan dibahas dahulu, ” kata Dasco.

Ia pun menetapkan bahwa DPR akan menerima masukan dari serikat buruh dalam pemeriksaan klaster ketenagakerjaan.

Senada, Wakil Kepala Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan pembahasan RUU Ciptaker tak mungkin selesai sebelum HUT RI karena masih banyak hal dengan perlu dibahas, seperti ada besar ribu daftar inventarisasi masalah dengan perlu dibahas.

Saat ini Baleg DPR tengah membahas Bab III dalam DIM tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha sebab total 15 bab yang tersedia dalam RUU tersebut.

Namun, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut pemerintah dan legislatif telah membahas lima bab.

Khusus buat bab ketenagakerjaan, Susiwijono mengatakan perbincangan sudah dilakukan dalam kurun masa sebulan terakhir yang dilakukan secara tripatrit dengan melibatkan serikat pelaku.

‘Terlalu mencekik para pekerja dan menyengsarakan kita’

Seorang pekerja bagian penerapan di sebuah pabrik yang bertanda Noval mengatakan kondisi perekonomiannya saat ini tengah sangat sulit akibat dari wabah virus corona.

Dia harus mengalami pemotongan gaji mematok tidak mendapatkan upah lembur.

“Buat hidup sekarang susah, yang tersedia di pas-pasin , di cukup-cukupin . Virus corona dampaknya sudah sangat berat buat kami, ” kata Noval.

Noval yang sudah bekerja lebih lantaran 11 tahun tidak bisa memikirkan masa depannya jika kondisi pelik saat ini akan ditambah dengan disahkannya RUU Ciptaker yang dia sebut menyengsarakan pekerja.

“Waduh tersebut kita baca drafnya terlalu mencekik para pekerja dan terlalu menyiksa kita. Nanti gaji kami bisa harian, perusahaan berhak PHK karyawan tanpa bersalah, apalagi pesangon suka ditiadakan, kerja capek-capek tidak bisa pesangon.

Apa yang akan dikerjakan jika RUU ini disahkan, Noval menjawab, “kita sebagai buruh bakal mati-matian menolak Omnibus Law tersebut. Mudah-mudahan RUU itu dibatalkan, ” katanya.

Mengapa RUU Ciptaker ‘berbahaya’?

Adikara S. Cahyono dari KSPI mengatakan RUU Ciptaker penuh dengan urusan karena sejak awal pembahasan tak pernah melibatkan serikat buruh, melainkan hanya pihak pengusaha dan pemerintah.

Kahar juga menegaskan bahwa konsorsium pekerja tidak pernah dilibatkan sedikitpun dalam proses pembahasan yang menciptakan sebuah kesepakatan. Menurut Kahar kalau RUU ini disahkan maka akan berbahaya bagi kedaulatan negara.

“Kenapa? Karena investasi harus berbasis di dalam proteksi perlindungan bagi pekerja Indonesia. Buat tapa investasi kalau yang bekerja TKA, buruhnya diupah gampang, mudah dipecat, PHK masal, suram mendapatkan kesejahteraan? Nanti akan berimplikasi pada sulit memiliki daya beli dan mendongkrak perekonomian, membahayakan kedaulatan negara, ” katanya.

Kahar menjelaskan beberapa poin berbahaya dalam RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan jika disahkan.

Pertama, terciptanya ketidakpastian pekerjaan sebab masifnya penggunaan sistem outsourcing & kontrak.

“Dalam RUU ini kongsi dibebaskan meng-outsourcing dan mengkontrak karyawan di semua jenis pekerjaan serta semua jenis industri. Jadi awak akan menjadi pekerja outsourcing dan kontrak seumur hidup yang mudah di-PHK, ” kata Kahar.

Kedua, tidak adanya jaminan dan keyakinan pendapatan karena upah pekerja tergerus akibat dibatasi.

“Pesangon pergantian hak dihilangkan, dan mudah dikurangi. Upah minimum kota/kabupaten dihilangkan diganti upah minimum provinsi yang nilainya jauh lebih kecil.

“Contoh UMK Karawang RP4, 59 juta sedangan UMP Jawa Barat Rp1, 8 juta. Secara demikian yang berlaku UMP dengan nilainya lebih kecil, ” cakap Kahar.

Ketiga, jaminan sosial seperti keadaan tua dan kesehatan akan pelik didapatkan karena menggunakan sistem outsourcing dan kontrak.