Dewan Masjid Indonesia (DMI) menaikkan semua masjid untuk mengatur pelaksanaan salat Jumat dengan dua gelombang berdasarkan ganjil genap nomor hp demi mengurangi kerumunan, namun hal itu dinilai merepotkan oleh Cantik Ulama Indonesia (MUI) dan pengurus masjid.

MUI mengatakan aturan yang perlu diterapkan buat salat Jumat sudah lengkap tertuang dalam fatwa MUI penyelenggaraan ibadah demi mencegah penularan Covid-19.

Sementara, pemerintah melalui Kementerian Agama mengatakan tak ada peraturan baru, di tengah dikeluarkannya edaran dari DMI bahwa doa Jumat perlu dilakukan dengan sistem ganjil genap berdasarkan telepon seluler.

Sejumlah masjid pada Jakarta mengatakan akan melanjutkan mematuhi salat Jumat sesuai protokol kesehatan yang sama sejak Pemerintah Provinsi DKI memperbolehkan pelaksanaan ibadah di awal Juni, termasuk membatasi kapasitas masjid demi menjaga jarak atau physical distancing .

Birrul Walidain, pemimpin bidang Dakwah dan Peribadatan dalam Masjid Al-Falah Taman Bona Cantik, Jakarta Selatan, mengatakan pengaturan istimewa genap berdasarkan ponsel akan suram diterapkan.

“Kalau shift sebagaimana yang dibuat Taman Bona Indah, kalau berdasarkan nomor handphone, agak rumit yah… Yang pegari duluan aja dipersilahkan, ” sirih Birrul kepada BBC News Indonesia.

Birrul mengutarakan masjid yang terletak di wilayah Lebak Bulus itu memang tahu ramai pada saat pertama kala dibuka kembali ketika Jakarta mendatangi masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan begitu, Masjid Al-Falah kemudian melaksanakan dua aliran, sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan.

Namun, massa berangsur berkurang di pekan ke-2, dengan semakin banyak masjid yang dibuka kembali. Meski demikian, Birrul mengatakan pihaknya telah menyiapkan lapangan laku raga yang terletak di samping masjid demi antisipasi banyaknya total jemaah.

Masjid Utama Sunda Kelapa bahkan menilai tak perlu menambahkan shift di tengah kebijakan pembatasan jemaah saat periode transisi PSBB.

“Empat puluh persen yang di yang selama ini bisa dipergunakan, plus lahan yang cukup luas sehingga sangat memadai sehingga Langgar Agung Sunda Kelapa hanya satu shift saja, ” kata Kepala Bidang Umum dan Operasional Langgar, Laode Basir, Kamis (18/06).

Seperti apa anjuran ganjil-genap yang dimaksud DMI?

Sebelumnya, Kementerian Agama mengatur kegiatan keagamaan sebagaimana tertuang di dalam Surat Edaran (SE) No. 15 tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif serta Aman Covid-19 di masa pandemi.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan ibadah di rumah ibadah diantaranya tetap menjaga jarak, atau physical distancing . Hal itu berdampak langsung di jumlah orang yang tertampung dalam suatu gedung ibadah.

Penulis Jenderal Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruqutni mengatakan pihaknya prihatin dengan kondisi di mana perhimpunan hingga menempati posisi di luar gedung masjid demi menjalankan doa Jumat. Di Jakarta, kata Pemimpin, dimana tidak banyak masjid yang memiliki halaman, jemaah bahkan tersedia sampai ke jalanan.

“Atas dasar keprihatinan itulah, satu bahwa, sebenarnya masyarakat & jemaah sudah menerapkan, menjalankan tata cara baru selama masa pandemi itu dengan disiplin protokol kesehatan tubuh. Tetapi, ketika Jumatan begitu di luar sampai ke jalan, itu berarti kan counter-productive karena tidak menghitungkan lagi potensi penularan Covid tersebut, ” kata Imam via telpon (18/06).

“Di situ lah lantas, DMI menyingkirkan pelaksanaan Jumatan dua gelombang tersebut kira-kira bisa diatur berbasis dalam nomor ganjil dan genap HP. Pada tanggal ganjil misalnya, karakter yang memiliki nomor ganjil dalam shift pertama atau gelombang baru, yang bernomor genap di gelombang kedua, begitu sebaliknya, orang-orang prima yang bernomor genap, ” tambahnya.

Hendro Nurcahyo, seorang warga Bogor, Jawa Barat, mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan kalau masjid menerapkan peraturan itu tetapi dengan syarat.

“Saya sih ok saja, tidak perkara. Selama aturan yang dibuat merupakan aturan yang disepakati para Ulama. Contoh seperti tidak adanya doa jumat, saya ikutin karena tersebut kesepakatan Ulama, ” kata Hendro kepada BBC News Indonesia (18/06).

Apa kata MUI?

Ketua Bidang Masukan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Huzaemah Tahido Yanggo, menolak gagasan ganjil genap oleh DMI itu.

Huzaemah pun menetapkan kembali Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Doa Jumat dan Jamaah untuk Menghalangi Penularan Covid-19.

Di dalamnya, tertuang aturan kaya perenggangan saf yang diperbolehkan, beserta melakukan ta’addud al-jumu’ah (penyelenggaraan salat Jum’at berbilang), dengan menyelenggarakan salat Jum’at di tempat lainnya seperti langgar, aula, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan stadion jika jemaah salat jumat tidak dapat tertampung karena adanya penerapan physical distancing.

Di asing itu, ada pula peraturan berpatokan zona wilayah yang dibagi menjadi merah, atau zona dengan jumlah kasus yang banyak, zona kuning, dan zona hijau, dimana tidak ada kasus baru.

“Kalau zona merah, menutur pemerintah, itu yang nggak bisa dulu Jumat. Tetapi kalau seperi ganjil-genap, siapa yang mau memeriksa HP orang? Belum lagi cek suhu badannya dimana. Kan merepotkan, cari kerjaan itu. Yang penting, seperti protokol kesehatan itu, jika masih diragukan, ya jarak satu meter itu lah. Bagi dengan tidak dapat tempat bisa tempat salat Dzuhur karena uzur , ” tutur Huzaemah, Kamis (18/06).

Bagaimana tanggapan pemerintah?

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, mengatakan negeri belum menetapkan peraturan baru terkait pelaksanaan Salat Jumat.

Ia mengatakan hasil evaluasi tengah menunjukkan tren yang membaik di dalam pelaksanaan salat Jumat sesuai protokol kesehatan dan Surat Edaran Gajah Agama No. 15 Tahun 2020, walaupun masih ada beberapa wadah yang tidak sepenuhnya sesuai aturan Covid-19.

Pekan lalu, Kamaruddin mengatakan Menteri Agama, Fachrul Razi, akan mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan salat Jumat sesudah mendapat laporan bahwa ada beberapa masjid yang belum menjalankan adat kesehatan.

Hingga kini, Kamaruddin mengatakan kesadaran masyarakat mengenai Covid-19 dalam pelaksanaan salat Jumat semakin membaik. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus evaluasi.

Ketika ditanyakan tanggapan pemerintah soal edaran DMI mengenai anjuran ganjil genap dengan nomor ponsel dan dilakukan pada dua gelombang, Kamaruddin merujuk balik pada Fatwa MUI.

“Tentang salat Jumat besar sif sebenarnya ada dasarnya sebab Fatwa MUI meskipun ada perbedaan pendapat. Jadi prinsipnya, jika masjid harus melaksanakan dua kali dengan kedaruratan dan kemaslahatan ada pokok dari fatwa MUI, ” introduksi Kamaruddin melalui pesan tertulis pada BBC News Indonesia, Kamis (18/06).