• Callistasia Wijaya
  • Kuli BBC News Indonesia

Ratusan akun palsu berbahasa asing yang mendukung kelanjutan otonomi khusus (otsus) Papua bermunculan di media sosial, di tengah desakan sejumlah kelompok masyarakat Papua agar kebijakan yang sudah berlangsung selama hampir 20 tahun itu dievaluasi total.

Aku-akun yang menggunakan bahasa Belanda, Jerman, Inggris, hingga Indonesia itu mencantumkan foto-foto orang yang terlihat realistis.

Tetapi, setelah diteliti menggunakan sejumlah pola, termasuk dengan kecerdasan buatan (AI), sejumlah gambar itu terbukti tiruan, kata peneliti dari Universitas Leiden, Belanda. Peneliti belum mengetahui benar siapa pihak di balik persuasi yang disebut palsu itu.

Menanggap itu, Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Bidang Politik, Hukum, Kebahagiaan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan pemerintah tak dalam posisi untuk berspekulasi.

“Pemerintah tidak dalam letak untuk berspekulasi atas pihak-pihak terkait dalam pemberitaan. Namun bila terdapat pelanggaran hukum di dalamnya, tentu hal tersebut akan diproses serasi koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Hubungan dan Informatika Indonesia mengatakan belum bisa memberi komentar.

“Kami belum dapat memberikan tanggapan dan mau mendalami terlebih dahulu, ” ujar Dedy Permadi, juru bicara Kemenkominfo.

Patuh Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), kampanye seperti itu adalah “provokasi yang ingin menambah penderitaan kaum Papua”, sembari menambahkan pihaknya mendesak evaluasi menyeluruh terhadap otsus.

‘Menenggelamkan informasi’

Peter Burger, pengajar jurnalistik Universitas Leiden, Belanda, mengatakan penelitiannya dimulai setelah ia menemukan sebesar unggahan di media sosial terkait Papua dalam bahasa Belanda.

“Saya pertama kali melihatnya bulan Juli, tapi saya kemudian melupakannya karena saya pikir unggahan-unggahan itu tidak signifikan. Namun, di bulan Okober, saya melihat pesan-pesan seperti tersebut makin banyak, ” ujar Peter yang juga koordinator Nieuwscheckers. nl.

Salah satu akun, yang kemudian diketahui palsu, menggunakan nama Eline Hartee.

Akun itu mengunggah pesan serta gambar yang isinya menyatakan otsus Papua akan mensejahterakan warga dalam semua bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pertanian.

Setelah penelitian Nieuwscheckers diterbitkan, akun itu dinonaktifkan oleh Twitter.

Tetapi, jika pengguna Twitter memasukan cakap kunci seperti ‘ bijzondere autonomie ‘ atau ‘ speciale autonomie ‘ Papua dalam bahasa Belanda atau ‘special autonomy ‘ dalam bahasa Inggris, akun-akun serupa masih bermunculan.

Dalam isyarat Jerman, kata kunci yang mampu digunakan adalah ‘ Sonderautonomie ‘.

“Sebelum saya mencetak riset saya, saya menemukan 450 akun palsu di Twitter, Instagram, dan Facebook. Sekarang, hampir semua akun itu sudah dinonaktifkan oleh perusahaan media sosial itu, ” kata Peter Burger.

“Namun, setelah tersebut, setidaknya 100 akun bermunculan. Oleh karena itu akun-akun ini diperbarui secara terus-menerus, ” tambahnya.

Penelitian serupa mengenai ini juga dipublikasikan oleh Bellingcat.

Mengapa menargetkan audiens asing?

Meski mengutarakan isu Papua Barat cukup dikenal di Belanda, Peter Burger mengucapkan tak bisa benar-benar memahami mengapa pihak-pihak itu menarget audiens Belanda.

Sementara itu, peneliti konflik Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Nusantara (LIPI) Prof. Cahyo Pamungkas mengucapkan kampanye itu dilakukan dengan sopan santun Belanda karena di sanalah letak salah satu basis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

“Di sana ada tokoh-tokoh seperti Oridek Ap dan tokoh OPM semacam Leoni Tanggahma. Maka itu Belanda menjadi sasaran kampanye, ” sebutan Cahyo.

Audiens Jerman, tambah Cahyo, menjelma sasaran karena Kota Wuppertal di Jerman menjadi markas sejumlah lembaga nirlaba keagamaan yang mendokumentasikan kekerasan di Papua, yaitu International Coalition for Papua (ICP).

“[Kampanye itu] untuk melawan narasi kemerdekaan serta penolakan otsus, untuk mengimbangi upaya internasionalisasi masalah Papua, ” sebutan Cahyo.

Meski begitu, Peter Burger menilai hanya sedikit audiens Belanda yang memperhatikan bentuk kampanye tersebut, meski sejumlah kantor berita Belanda mengangkat berita ini.

Namun, katanya, kampanye itu bukan berarti tak ada dampaknya.

“Ribuan unggahan berisi pesan, video, dan gambar-gambar tersebut menenggelamkan suara-suara orang yang menolong kemerdekaan Papua Barat, ” ujarnya.

Kampanye itu, kata Burger, pula membajak sejumlah hashtag terkait Papua, laksana yang berkaitan dengan otsus & gerakan “Free West Papua”.

Ketua MRP, Timotius Murib, menganggap kampanye itu sebagai bentuk provokasi.

“Hal-hal begini, hamba pikir itu provokasi untuk memperpanjang penderitaan rakyat, khususnya orang asli Papua di tanah Papua, ” ujarnya.

Sementara itu, serangkaian demonstrasi menentang otsus yang disebut “jiid II” berlangsung di sejumlah kawasan, seperti Papua, Manado, dan Jakarta beberapa bulan belakangan ini.

Tetapi, pada bulan Oktober lalu, Menko Polhukam Mahfud Md mengklaim kalau setelah membahas soal otsus secara tokoh-tokoh Papua, “lebih dari 90% rakyat Papua tidak mempersoalkan otsus. ”

“Itu kan yang ngomong ngomong ‘hentikan otsus, tidak usah diperpanjang’ hanya orang-orang terbatas saja dan medsos tertentu selalu, lalu dipantulkan ke luar daerah, dikirim lagi ke sini.

“Tapi kan kita orang Indonesia, jadi kita ke dalam hampir tidak tersedia yang menolak itu, otsus tersebut, kecuali orang yang lari-lari selalu pada umumnya, ” kata Mahfud dalam konferensi pers yang digelar secara virtual.

Dengan jalan apa cara mengetahui keaslian suatu foto?

Peneliti dari lembaga 3DUniversum, Dr Sezer Karaoglu, menganalisis foto-foto tersebut dengan algoritma kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan timnya.

Dengan AI yang didesain untuk menemukan keganjilan-keganjilan pada gambar, mereka menemukan gambar-gambar palsu yang dibuat dengan cara deepfake , katanya.

“Salah satu cara untuk menjumpai gambar profil palsu adalah secara menggunakan software pendeteksi otomatis. Cara asing adalah dengan melihat foto-foto ini dengan lebih cermat.

“Meskipun foto-foto profil palsu ini terlihat realistis, mereka masih memiliki keganjilan terbatas, ” ujarnya.

Ia menjelaskan algoritma deepfake lazimnya mempelajari ribuan gambar orang & dapat menghasilkan jutaan wajah yang seakan realistis.

Dalam riset dengan dipublikasikan Nieuwscheckers, diketahui bahwa sejumlah foto orang-orang palsu itu bermula dari website This Person Does Not Exist, yang menyediakan foto-foto orang yang dihasilkan dari metode generative adversarial networks (GAN).

“Masalah terjadi ketika tersedia ketidakteraturan pada gambar (misalnya bulu, latar belakang, pakaian, aksesoris). Di semua gambar tersebut, ada keunikan pada latar belakang, pakaian dan rambut, ” ujar Sezer Karaoglu.

“Tidak kira-kira atau belum mungkin untuk menetapkan kesamaan dan parameter-parameter yang berubah diantara item-item ini dalam tulisan, ” ujarnya.

Menurut Sezer, sulit untuk mengisbatkan siapa pihak di balik penyebaran itu karena tiap pengguna akun bisa mengatur lokasi yang dipilihnya. Tak ada mekanisme verifikasi buat hal itu, ujarnya.

Ia lanjut menjelaskan bagaimana praktiknya di Twitter.

“Meskipun Twitter secara internal menangkap alamat IP dari akun-akun tersebut, informasi itu dapat dengan barangkali diubah menggunakan layanan VPN. ”

Mengapa otsus jadi perdebatan?

Otsus diatur di UU nomor 21 tahun 2001. UU itu kemudian diubah di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2008, yang menjadi landasan bagi pelaksanaan otsus di Papua Barat.

Salah satu urusan dalam UU itu menyebut pengakuan dana otsus berlaku selama 20 tahun, yang artinya aturan tersebut berlaku hingga tahun 2021.

Peneliti LIPI, Cahyo Pamungkas, menyebut otsus diberlakukan pemerintah sebagai bentuk pernyataan konflik terhadap gerakan separatisme dengan terjadi di Papua.

Pada bulan September cerai-berai, Menkopolhukam, Mahfud MD, mengatakan kedudukan otsus bagi Papua tetap resmi selepas tahun 2021.

Hanya sedekah otsus, kata Mahfud, yang bakal diperpanjang pemerintah melalui revisi urusan 34 di UU Otsus.

Dalam sisi lain, Ketua Majelis Anak buah Papua (MRP), Timotius Murib, mengucapkan evaluasi otsus secara keseluruhan diperlukan, tak hanya soal dana.

Pasalnya, kata Timotius, banyak hal dengan diatur dalam otsus yang had saat ini belum terlaksana.

Beberapa di antaranya ialah mengenai pembentukan perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Sah Asasi Manusia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua, maka Komisi Hukum Ad Hoc.

“Masih banyak sekali (yang belum terlaksana). Ini jadi concern MRP untuk evaluasi secara total, ” kata Timotius.

Sebelumnya, MRP menetapkan Rapat Dengar Pendapat (otsus) dalam lima wilayah adat pada 17-18 November untuk menjaring aspirasi jemaah mengenai otsus. Hingga kini, mutakhir satu RDP yang terlaksana, yakni di Kabupaten Biak Numfor.

Dalam RDP di Merauke, sebanyak 54 orang ditangkap karena pesertanya dituduh melakukan makar dan melanggar adat kesehatan Covid-19, meski kemudian mereka semua dilepaskan kembali karena kurang bukti.

Timotius Murib menyesalkan barang apa yang terjadi.

“Otsus mau sendat atau batal itu tergantung hasil evaluasi terlebih dahulu. Ini mau MRP evaluasi, polisi datang, bubarkan dengan alasan Covid-19. Kami mengindahkan itu karena saat ini kita harus concern soal Covid.

“Tapi coba hargai juga karena MRP itu lembaga negara. Yang evaluasi otsus itu rakyat Papua melalui MRP dan DPRD, seperti di tertib di UU otsus. Kalau tidak seperti itu, pemerintah bohong namanya.

“Kami MRP tidak bicara tentang kemerdekaan Papua. Itu urusan, program Tuhan. Kami bicara masalah kesibukan, pasal-pasal dalam Otsus, ” introduksi Timotius.

Sebelumnya, Kepala Polda Papua. Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw. telah melahirkan maklumat pelaksanaan RDP.

Maklumat tersebut, antara lain, mengatur bahwa RDP tak boleh diikuti lebih sebab 50 orang untuk mencegah penularan Covid-19 dan melarang makar.

Memikirkan apa yang terjadi, Timotius Murib mengatakan pihaknya akan menunda RDP sampai waktu yang belum ditentukan.

Apa yang akan dilakukan pemerintah?

Tenaga ahli Deputi V dari Pejabat Staf Presiden RI, Laus Rumayom, mengatakan timnya akan melakukan lawatan ke Papua dan Papua Barat pada awal Desember untuk membicarakan sejumlah hal, dari Pilkada had otsus.

“Juga mungkin nanti akan mendengar aspirasi, bagaimana dinamika MRP dan proses RDP yang kemarin dilakukan. Ada yang berjalan, tidak berjalan, ada yang dilarang… itu kan menimbulkan ketidakpercayaan publik tehadap otsus.

“Sebenarnya ini hal yang gampang untuk kita didialogkan, karena masalahnya jelas, orangnya jelas, kebijakannya terang, UU dan anggarannya jelas, tapi malah kemudian buyar, ” logat Laus.

Laus, yang sebelumnya tercatat sebagai dosen di Universitas Cenderawasih itu lanjut mengatakan pendapat masyarakat Papua perlu didengar terkait dengan otsus.

Sejak tahun 2002 hingga 2020 ini, Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana otonomi khusus (otsus) yang jumlahnya mencapai kira-kira Rp94 triliun.

Tiap tahunnya, dana dengan diperoleh kedua provinsi itu pula meningkat. Pada 2021, pemerintah menganggarkan Rp7, 8 triliun untuk perut provinsi itu, meningkat 3, 3% dari tahun 2020.

Dalam rapat terbatas di bulan Maret berantakan, Jokowi meminta jajarannya melakukan pertimbangan menyeluruh terkait tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus.

“Jadi sangat penting good governance -nya, penyalurannya, apakah betul-betul sudah ter- delivered ke masyarakat, apakah sudah tepat sasaran, output nya seperti barang apa.

“Serta yang paling penting harus kita lihat sejauh mana dampaknya. Apakah dana otsus telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dalam Papua maupun Papua Barat, ” kata Jokowi, sebagaimana dikutip dari laman setneg. go. id.

Sarankan penelitian pemerintah

Kembali terkait sejumlah memotret palsu untuk mempromosukan otsus, pengkaji dan pengajar Universitas Leiden, Peter Burger, menyarankan pemerintah Indonesia buat menginvestigasi temuan itu.

“Saya budi, ini adalah tugas yang nyata untuk pemerintah mana pun untuk menginvestigasi hal ini karena tersebut berkaitan dengan kebijakan nasional.

“Ini tentang demokrasi, tentang apakah suatu informasi bisa dipercaya. Jadi terang, pemerintah perlu memperhatikan hal tersebut, ” ujar Peter.

Di sis lain, Deputi V Kantor Pekerja Kepresidenan Bidang Politik, Hukum, Kesejahteraan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani, tidak merespons hal ini dengan istimewa.

Dia hanya mengatakan pemerintah tak mampu berspekulasi terkait pihak-pihak dalam pemberitaan dan hanya meminta masyarakat bijak bermedia sosial.

“Pemerintah oleh karenanya menghimbau seluruh masyarakat untuk selalu bijak dalam menggunakan media sosial, ” pungkasnya.