Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memberikan waktu dua minggu kepada para pemuka Muslim pada negara itu untuk menerima “piagam nilai-nilai republik” sebagai bagian sebab upaya luas untuk mengatasi Agama islam radikal.

Langkah ini ditempuh kurang dari sebulan sejak terjadi serangan-serangan yang dikatakan dilakukan oleh orang-orang radikal.

Ultimatum Presiden Macron disampaikan pada Rabu (18/11) di depan para pemuka agama dalam medan Dewan Muslim Prancis (CFCM) dan waktu yang diberikan adalah 15 hari.

Mereka yang hadir di pertemuan di Istana Élysée jarang lain adalah delapan pengurus Lembaga Muslim Prancis. Presiden Macron didampangi oleh Menteri Dalam Negeri Gérald Darmanin

Dalam piagam akan disebutkan bahwa Islam adalah agama dan bukan gerakan politik, serta melarang “campur tangan asing” di dalam kelompok-kelompok Muslim.

“Dua dasar akan dituangkan dalam piagam: penolakan politik Agama islam dan semua bentuk campur tangan asing, ” kata seorang sumber kepada surat kabar Le Parisien setelah pertemuan Rabu malam.

Dewan Muslim Prancis setuju untuk membentuk Lembaga Imam Nasional yang dilaporkan akan mengeluarkan akreditasi bagi para imam.

Macron membela tegas sekulerisme Prancis menyusul serangan-serangan terbaru, termasuk pemenggalan seorang guru yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad dalam diskusi pada kelas bulan lalu.

Separatisme Islam

Presiden Macron juga mengumumkan langkah baru mengatasi hal dengan disebutnya “separatisme Islam” di Prancis.

Langkah ini meliputi pembuatan rancangan undang-undang luas untuk mencegah radikalsasi, di antaranya mencakup:

  • Pembatasan sekolah rumah & pemberian hukuman lebih berat pada mereka yang mengintimidasi pejabat terbuka dengan menggunakan dalih agama
  • Memberikan nomer indentifikasi kepada anak-anak untuk memastikan mereka belajar
  • Orang tua dengan melanggar peraturan dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal enam kamar dan juga denda besar
  • Larangan memberikan informasi karakter yang memungkinkan keberadaan orang tersebut dapat dilacak oleh mereka dengan ingin mengancam keselamatannya

“Kita harus menyelamatkan anak-anak kita dari cengkeraman Islam radikal, ” kata Darmanin kepada surat informasi Le Figaro.

RUU tersebut akan dibahas kabinet Prancis pada tanggal 9 Desember.

Guru tulis email soal serangan kebencian

Samuel Paty, guru yang dipenggal di asing sekolahnya bulan lalu, menjadi bahan serangan kebencian online sebelum kematiannya pada tanggal 16 Oktober.

Surat kabar Le Monde menerbitkan surat-surat elektronik antara Paty dan sejumlah koleganya pada hari-hari sesudah ia menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di kelas.

“Ini sangat mengganggu dan khususnya itu berasal dari keluarga yang anaknya tidak ada di kelas beta dan bukan seseorang yang aku kenal, ” tulis Paty. “Ini menjadi rumor jahat. ”

Dalam email terpisah ia menulis: “Saya tidak akan lagi memberikan pelajaran mengenai tema ini – Saya akan memilih wujud kebebasan lain sebagai bahan kajian. ”

Sebelumnya, Presiden Macron menyebut Agama islam sebagai agama “dalam krisis” serta membela hak majalah satire untk menerbitan karikatur Nabi Muhammad.

Penggambaran seolah-olah itu dianggap tabu dalam Agama islam dan dianggap sangat menyinggung perasaan oleh umat Islam.

Menyusul pernyataan-pernyataan itu, Presiden Macron menjadi sasaran kebencian di sejumlah negara yang mayoritas penduduk Muslim. Pemrotes juga menyerukan boikot produk-produk Prancis.

Di Prancis, sekularisme negara atau laicite menduduki posisi sentral dalam identitas nasional Prancis.

Kebebasan berekspresi di sekolah dan tempat-tempat umum adalah bagian dari jumlah tersebut, dan mengekangnya agar supaya menjaga perasaan agama tertentu dianggap sebagai tindakan merongrong persatuan nasional.

Prancis mempunyai penduduk Muslim terbanyak di kawasan Eropa barat.