• Abraham Utama
  • Wartawan BBC News Indonesia

polusi

Sumber gambar, BAY ISMOYO/AFP via Getty Images

Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan tiga menteri divonis melakukan perbuatan melawan asas dalam perkara gugatan pencemaran udara di ibu kota.

Vonis itu dibacakan majelis hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Jati Jakarta Pusat, Kamis (16/09).

Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Gabungan Inisiatif Bersihkan Udara Perserikatan Semesta.

Namun ketua menolak gugatan agar para-para pejabat tinggi negara ini dinyatakan melanggar hak pokok manusia karena lalai di dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Mengabulkan gugatan para penuntut untuk sebagian dan membuktikan tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah melakukan perbuatan melawan patokan, ” ujar ketua molek hakim saat membaca putusannya.

Baca juga:

Dalam putusan hakim, Jokowi dihukum untuk mengetatkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, dunia, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif. Pengetatan ini, kata hakim, harus didasarkan pada ilmu wawasan dan teknologi.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Menjilat dihukum untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI, Banten dan Jawa Barat pada inventarisasi emisi lintas pemisah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga dihukum buat mengawasi dan membina kemampuan Gubernur DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara.

Mengenai Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dihukum untuk me penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di DKI Jakarta yang perlu dicapai sebagai dasar penyusunan desain dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara.

Khusus buat Anies Baswedan, majelis ketua mengeluarkan sejumlah hukuman. Prima, dia dihukum untuk memperhatikan ketaatan setiap orang kepada peraturan perundang-undangan di dunia pengendalian pencemaran udara ataupun dokumen lingkungan hidup.

Wujud nyatanya, merujuk putusan itu, adalah melakukan uji emisi terhadap kendaraan tipe periode, melaporkan evaluasi penataan terkatung-katung batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama, mengikuti menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bergerak yang kegiatan usahanya mengeluarkan emisi baik memiliki izin lingkungan serta izin pembuangan emisi.

polusi

Sumber gambar, NurPhoto/Getty Images

Anies juga dihukum mengawasi ketaatan standar dan spesifikasi bakal bakar yang ditetapkan & mengawasi kepatuhan atas kekangan membakar sampah di bagian terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara.

Lebih dari tersebut, majelis hakim juga menganiaya Anies untuk menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang dengan melanggar ketentuan pengendalian pencemaran udara.

Sanksi itu, kata hakim, dapat dijatuhkan pada pemilik kendaraan bermotor dan kegiatan usaha yang tidak memenuhi baku kadar emisi.

Selain itu, Anies dihukum menyebarluaskan informasi perlindungan dan penjatuhan sanksi terpaut pencemaran udara kepada klub serta menetapkan baku harga udara ambien daerah yang cukup untuk melindungi kesehatan.

Hukuman lain yang kudu dijalankan Anies adalah menginventarisasi mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, situasi meteorologis dan geografis dan tata guna tanah secara mempertimbangkan penyebaran emisi dibanding sumber pencemar yang membawabawa publik.

Yang terakhir, Anies dihukum untuk menetapkan status mutu udara ambien kawasan setiap tahun dan mengumumkannya kepada masyarakat; menyusun serta mengimplementasikan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran suasana. Hakim menyebut hal itu harus dilakukan secara terfokus dan melibatkan partisipasi publik.

Gugatan soal polusi suasana Jakarta itu diajukan oleh Koalisi Ibu Kota ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019. Mereka menggugat tujuh pihak, yaitu Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

‘Saya ingin anak saya hidup lebih sehat’

Pada Mei lalu, kualitas udara dalam Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan mayoritas masuk dalam kategori tidak sehat buat kelompok sensitif, sebagaimana ditunjukkan data Airnow, pengukur status udara yang dipasang Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

Airnow menilai partikel kecil yang berukuran 2, 5 mikron ataupun kurang, yang bisa menyelundup paru-paru dan membahayakan kesehatan.

KUALITAS UDARA

Sumber gambar, AIRNOW. GOV

Kondisi ini sudah dikeluhkan warga Jakarta semasa bertahun-tahun. Maka itulah sebanyak warga menggugat pemerintah dalam tahun 2019 lalu buat bertanggung jawab atas pengotoran udara yang terjadi.

Peneliti lembaga Walhi, Khalisah Khalid, adalah salah mulia penggugat.

Ia mengiakan semakin terdorong mengajukan gugatan karena anaknya, yang berusia 10 tahun, kerap merasai alergi dan mimisan semenjak kecil.

Oleh sebab itu, menurut Khalisah, hawa bersih tak bisa ditawar-tawar, baik bagi anaknya maupun anak-anak lain, yang disebutnya kelompok rentan.

“Ini yang melatarbelakangi. Saya mau anak saya bisa hidup lebih sehat, mendapatkan suasana yang bersih dan segar.

polusi

Sumber gambar, ANTARA FOTO

“Saya yakin semua orang tua, semua ibu, ingin anaknya bisa muncul dan berkembang, bukan sekadar, tapi dengan kualitas lingkungan yang bersih dan segar, ” ujar Khalisah.

Sementara itu, peneliti kesehatan masyarakat, Irma Hidayana, mengatakan ada korelasi antara udara yang kotor dengan kesehatan.

Penelitiannya itu dipaparkan saat ia menjadi saksi ahli dalam persidangan.

“Di tempat-tempat yang pengotoran udara tinggi, tingkat kesehatan tubuh ibu dan anaknya lumayan rendah, jadi korelasinya terbalik, ” ujar Irma yang juga penggagas Platform Melapor Covid-19 itu.

macet

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

Berdasarkan data Air Quality Life Index yang disajikan Energy Policy Institute, Universitas Chicago, tahun 2020, Indonesia adalah negara paling kotor kesembilan di dunia.

Menurut laporan itu, pengotoran udara dapat memperpendek harapan hidup rata-rata orang Nusantara sebanyak dua tahun, serta di wilayah paling tercemar sebanyak tujuh tahun.

Di Jakarta, tingkat pengotoran disebut enam kali ganda dari pedoman WHO, & jika hal itu terus terjadi, angka harapan tumbuh warga Jakarta bisa berkurang sebanyak 4, 8 tarikh.

Pihak penggugat berniat dapat memenangkan perkara ini agar pemerintah dapat membuat regulasi yang menjamin pelestarian kesehatan warga Negara.

Parameter PM 2, 5 hingga uji emisi

Pada sisi lain, pemerintah menggunakan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan mengatakan telah mengabulkan sejumlah upaya untuk mengurangi polusi udara.

Lengah satunya, pemerintah memasukkan PM 2, 5 sebagai lengah satu parameter pencemaran suasana dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021, perkataan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kebobrokan Lingkungan Kementerian, Sigit Reliantoro, dalam pernyataan tertulis di dalam BBC Indonesia.

Udara Jakarta

Sumber gambar, ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

KLHK, katanya, serupa sudah membuat baku nilai emisi yang baru buat pembangkit listrik thermal, kendaraan bermotor, industri pupuk, semen.

“Dari segi pemindahan penggunaan busway dan regulasi transportasi listrik juga telah disiapkan. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan juga sudah dilaksanakan, ” ujarnya.

Bagian tergugat lainnya, yakni pemprov DKI Jakarta juga mengutarakan sudah menjalankan sejumlah kebijaksanaan.

uji emisi

Sumber gambar, ANTARA MEMOTRET

Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan DLH DKI Jakarta, Yusiono Supalal, mengucapkan Pemprov secara gencar menyelenggarakan uji emisi kendaraan bermotor, juga terus mengawasi pengotoran pabrik-pabrik yang ada.

Ia mengeklaim tren nyata dari kebijakan tersebut.

“Jadi data hasil pemantauan, kami kan setiap hari mengukur dan mengevaluasi. Tren dari 2018 sampai 2021 ini [polusi udara] menurun di DKI Jakarta, ” ujar Yusiono.

Ia menambahkan pihaknya hendak melakukan inventarisasi sumber-sumber polusi di Jakarta dalam cara pengurangan polusi udara.

Apakah pemerintah akan menyelenggarakan putusan pengadilan?

Sebelumnya, sebanyak aktivis pernah menggugat pemerintah dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan, yang serupa menggunakan mekanisme citizen lawsuit.

Meski demikian, beberapa poin dari gugatan itu belum dijalankan pemerintah.

POLUSI

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Pelatih hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, Agung Wardana membaca beberapa problematika dalam citizen lawsuit, salah satunya adalah karena mekanisme itu dikerjakan dengan jalur perdata.

“Dalam konteks citizen lawsuit, yang jadi tergugat merupakan negara, bisa presiden, departemen, gubernur. Ketika mereka dinyatakan kalah dan diminta kudu melakukan sesuatu, permasalahan timbul karena logika perdata tak masuk, dalam hal ini ke hal administrasi negeri.

“Ada semacam blind spot (titik buta) sehingga menimbulkan gugatan-gugatan citizen lawsuit dengan banyak dimenangkan, seperti dalam kasus Palangkaraya, eksekusinya lambat karena titel eksekutorial yang dikeluarkan PN hingga MA belum bisa memaksa putusan itu dilakukan oleh negeri, ” ujarnya,

Walaupun kadang dianggap sebagai “kemenangan di atas kertas”, taat Agung, kemenangan bisa menjelma secercah harapan yang menunjukkan negara sudah gagal dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat.

“Dan tersebut termanifestasi dalam putusan dasar, ” ujarnya.

Dalam hal pemerintah lambat melakukan eksekusi pengadilan, Agung mengutarakan penggugat dapat meminta pengadilan memanggil tergugat.

Dalam sana, ujarnya, pengadilan bisa membuat tergugat membuat agenda atau timeline pelaksanaan eksekusi untuk memenuhi kewajiban itu.