• Ayomi Amindoni
  • Wartawan BBC News Indonesia

Sumber gambar, Antara Foto

Satgas TNI/Polri mematok kini masih melakukan pengejaran terhadap kelompok pro-kemerdekaan Papua yang terlibat baku arah dalam konflik bersenjata terbaru di Beoga, Kabupaten Pucuk, Papua, yang membuat jenderal bintang satu TNI meninggal dunia.

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk “mengejar dan menangkap seluruh anggota” dari apa yang disebutnya sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB), seraya mengisbatkan “tidak ada tempat” bagi kelompok tersebut di Papua.

Namun, Ketua Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Wawasan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, mengatakan insiden terbaru dalam konflik bersenjata antara TNI dan kelompok pro-kemerdekaan Papua, berpotensi memicu “aksi balasan” yang membuat siklus kekerasan terus berulang.

Lamun begitu, ia mengatakan insiden ini bisa jadi paksa bagi pemerintah untuk “mengevaluasi pendekatan” dan menentukan jalan yang tepat untuk mengakhiri konflik bersenjata di daerah itu.

Perwira tinggi TNI perdana yang meninggal di Papua

Kepala BIN Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, tewas ditembak dalam insiden yang terjadi pada Minggu (25/04). Mendiang merupakan perwira tinggi TNI pertama dengan meninggal dalam konflik dalam Papua.

Kelompok pro-kemerdekaan Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim “bertanggung jawab” atas penembakan itu, seperti diutarakan sebab juru bicara TPNP-OPM Sebby Sambom.

“TPNPB bertanggung jawab atas penembakan tersebut karena wilayah itu provinsi perang dan TPNPB telah umumkan bahwa wilayah konflik kami adalah Puncak Hebat, Lani Jaya, Ndugama, Timika dan Tembagapura, ” ujar Sebby via sambungan telpon.

Sumber gambar, Sebby Sambom

Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi sekaligus juru bicara BIN, Wawan Keadaan Purwanto, mengungkapkan kontak arah tersebut terjadi ketika apa yang disebutnya sebagai “Kelompok Separatis dan Teroris” Papua, melakukan penghadangan dan penyerangan terhadap rombongan kepala BIN Papua.

“Kehadiran Kabinda Papua di Kampung Dambet adalah dalam rangka penelitian lapangan guna mempercepat pemulihan keamanan pasca aksi sembrono Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua di daerah tersebut, ” ujar Wawan.

Ia menambahkan lawatan tersebut juga bertujuan jadi upaya untuk “meningkatkan moril dan semangat” warga yang selama ini terganggu sebab “kekejaman dan kebiadaban Kelompok Separatis dan Teroris Papua”.

Lebih lanjut, Wawan menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula saat patroli Satgas BIN bersama dengan Satgas TNI/Polri melakukan perjalanan menuju Kampung Dambet di Wilayah Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

Sekitar pukul 15. 50 waktu setempat, rombongan itu dihadang oleh kelompok TPNPB-OPM yang dikepalai Lekagak Telenggen, sehingga terjadi gerak-gerik baku tembak di Daerah Dambet.

“Akibat relasi tembak tersebut Kabinda Papua tertembak dan gugur sebagai pahlawan di lokasi peristiwa, ” kata Wawan.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Menanggapi penembakan terhadap Kabinda Papua, Ketua Kajian Papua dari LIPI Adriana Elizabeth mengatakan “pertama kali tersedia perwira yang kemudian menjadi korban” dalam konflik Papua. Ia menyatakan kekhawatirannya berasaskan potensi “aksi balasan” yang mungkin terjadi.

“Seperti juga sering berulang kali terjadi di wilayah Pegunungan Tengah itu bahwa kalau ada aparat keamanan yang jadi korban, pasti mau langsung dicari pelakunya. Itu nanti akan terus laksana itu siklusnya, ” perkataan Adriana.

“Apalagi ini seorang Kabinda, pejabat negara pula yang bertugas di Papua. ”

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding

Ditetapkan maka kelompok teror

Selama itu, TPNPB-OPM dikategorikan sebagai gerombolan kriminal bersenjata (KKB).

Etiket “kelompok separatisme dan terorisme” digaungkan kembali oleh ahli bicara BIN, Wawan Keadaan Purwanto.

Ia berargumen lembaganya mengategorikan TPNPB-OPM jadi kelompok separatis dan teror. Sebab, menurutnya, kelompok itu telah membunuh sejumlah masyarakat sipil dan guru, beserta membakar rumah dan sekolah selama tiga pekan konflik berkepanjangan di Beoga.

“Yang jelas itu telah bukan hanya menyerang petugas keamanan semata, maka beta lihat ini sudah tidak lagi kriminal biasa, telah teror ini, teroris. ”

Sumber gambar, ANTARA FOTO/SEVIANTO PAKIDING

“Maka dari buatan analisis Badan Intelijen Negeri menyebutnya sebagai kelompok separatis dan teroris Papua, ” jelas Wawan, seraya memasukkan “aksi brutal” tersebut ialah “pelanggaran berat”.

Dalam petunjuk tertulis menanggapi insiden terbaru di Beoga, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta negeri segera “mengambil sikap tegas” dan “mempertimbangkan status KKB di Papua menjadi kaum teroris”.

Ia beralasan, kelompok tersebut telah mengancam keamanan masyarakat dan menciptakan rasa takut bagi awak sipil dikarenakan tindakan teror yang dilakukan oleh KKB.

“Seperti tindakan bersifat ancaman kekerasan dan penggunaan senjata api yang mendatangkan efek ketakutan yang luas di tengah masyarakat, ” ujar Bambang.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Oleh karena itu dari itu, menurutnya, KKB harus ditindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Kejahatan Terorisme.

Ketika dimintai tanggapan, juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengaku “bangga” dengan label kelompok separatis, sebab tujuan perjuangan kelompoknya adalah untuk memisahkan diri.

“Tapi kalau dikenal teroris itu kan tidak mungkin, dunia tidak kira-kira akui Indonesia juga kata-kata itu, ” cetusnya.

Akan tetapi, Ketua uraian Papua di LIPI, Adriana Elizabeth menegaskan “mengubah nama tidak otomatis menyelesaikan persoalan”.

“Kalau menurut saya lebih baik kita memahami kausa separatis Papua. Di mana-mana, di banyak negara dengan alami kasus serupa, tersebut biasanya akarnya politik serta ekonomi, ” ungkap Adriana.

Lebih lanjut, Adriana mengatakan adanya perubahan karakter pada anggota kelompok-pro kemerdekaan belakangan dengan banyak anggota usia muda “lebih militan”.

Sumber gambar, Kompas/Puspen Mabes TNI

“Apakah semua tersebut berbasis pada ideologi mandiri? Saya melihat aksinya bertambah banyak kriminalitas dan premanisme. Apakah sudah tepat menamai kelompok itu sebagai teroris?, ” katanya.

Alih-alih mengubah nama, kata Adriana, yang terpenting adalah mengetahui pokok masalah dan mengevaluasi pendekatan penyelesaian konflik.

“Karena kalau kita lihat membentuk ini sudah dari 2018 dari kasus Nduga, kasus Tembagapura di Intan Jaya, kemudian sekarang sudah ke Kabupaten Puncak. Ini eskalasinya meningkat. Ada apa? Melihat keadaan ini saja kita harus berpikir kritis apakah lalu mengubah nama ini menjelma solusi?. ”

“Harus dievaluasi pendekatan seperti ini apakah masih efektif, kalau bakal ditingkatkan seperti apa, ” ujar Adriana.

‘Kejar dan tangkap’

Pemimpin Joko Widodo menyatakan “duka cita mandalam” atas wafatnya Brigjen TNI I Gusti Putu Danny serta memajukan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal.

Dalam kesempatan yang sama, ia telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota kelompok kriminal bersenjata.

“Saya tegaskan tidak ada tempat buat kelompok-kelompok kriminal bersenjata pada tanah Papua maupun dalam seluruh pelosok tanah tirta, ” tegas Jokowi kala memberikan pernyataan secara daring pada Senin (26/04).

Sumber gambar, ANTARA/Kris_Setpres

Adapun, pakar bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, mengatakan saat tersebut Satgas BIN dibantu unsur keamanan lainnya terus melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut.

“Kita terus mengabulkan pengejaran bersama aparat kemanan terkait di wilayah Papua, mengidentifikasi dan melakukan langsung langkah-langkah mempersempit gerak itu, ” kata Wawan.

Wawan mengatakan, “akan ada evaluasi” penambahan pasukan yang dikerahkan di daerah perselisihan Papua. Sebab, menurutnya tersedia pertimbangan kepentingan dan kebutuhan lapangan yang mendesak.

“Selanjutnya tetap ada kesibukan atau gerakan pengejaran tambahan dan langkah-langkah yang lebih terstruktur, ” katanya.

Hasil ruang gerak semakin sedikit karena pengerahan pasukan dengan lebih agresif, dipahami oleh juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, yang menyatakan “siap melayani” aparat Indonesia.

“TNI mau tambah pasukan seribu kah, seratus ribu lembaga, pasukan satu juta lembaga, silakan datang. TPNPB-OPM memiliki tanah kami punya tunggal, kami punya hutan, kami punya alam. Jadi TNI Polri silakan datang, TPNPB siap melayani dan sangat siap sekali, ” sebutan dia.

Adriana Elizabeth sebab LIPI menegaskan bahwa umum di Papua yang sudah lama berkelindan dengan konflik bersenjata antara TNI serta kelompok pro-kemerdekaan, akan semakin tertekan dengan aksi perlawanan yang kerap terjadi kalau serangan satu pihak telah menyebabkan korban jiwa di pihak lain.

“Masyarakat di daerah sangat khawatir dengan aksi balasan, situasinya akan semakin tidak damai. Tapi mungkin ini momentum untuk pemerintah mengevaluasi ancangan apa yang tepat buat menyelesaikan konflik bersenjata pada wilayah itu, ” katanya.