Mahkamah Konstitusi Austria membatalkan undang-undang yang melarang pelajar sekolah dasar mengenakan penutup kepala khas agama tertentu.

Para-para hakim konstitusi Austria menyebut peraturan itu sebenarnya merujuk jilbab yang biasa dikenakan penganut Islam. Ketentuan itu, kata mereka, melanggar hak kebebasan beragama.

Undang-undang kontroversial itu disahkan pada pemerintahan sebelum ini, era Partai Rakyat yang konservatif berkoalisi dengan Partai Kebebasan yang bermazhab sayap kanan.

Dalam putusannya, pengadilan membuktikan undang-undang itu berpotensi memarjinalisasi siswi sekolah dasar yang menganut Agama islam.

Para hakim menolak argumen pemerintah kalau larangan itu dibuat untuk menyimpan anak perempuan dari tekanan baik teman sebaya. Hakim menyebut patokan itu salah sasaran.

Dalam putusannya, meja hijau menilai pemerintah Austria perlu menyusun peraturan secara lebih cermat buat mencegah intimidasi atas dasar gender atau agama.

Peraturan yang dibatalkan itu mulai berlaku tahun 2019. Kontennya tidak secara eksplisit melarang jilbab, tapi pakaian keagamaan berupa penutup kepala untuk anak-anak hingga usia 10 tahun.

Pemerintah Austria menyebut penutup kepala yang dikenakan bani laki-laki beragama Sikh atau kippah umat Yahudi tidak termasuk baju yang dilarang.

Pengadilan menyatakan, larangan tersebut sebenarnya merujuk jilbab umat Agama islam.

“Larangan yang selektif ini berlaku secara istimewa untuk siswi Muslim dan dengan demikian memisahkan mereka secara diskriminatif dari pelajar lain, ” sebutan Presiden Mahkamah Konstitusi Austria, Christoph Grabenwart

Menteri Pendidikan Heinz Fassman turut memperhatikan persidangan itu. “Saya menyesal bahwa anak perempuan tak akan memiliki kesempatan menjalani sistem pendidikan yang tanpa paksaan. ”

Komunitas Keyakinan Islam Austria, yang mewakili kalangan Muslim di negara itu serta mengajukan gugatan ke pengadilan, menyambut baik keputusan tersebut.

“Memastikan adanya jalan yang sama dan hak menentukan nasib sendiri bagi anak perempuan tak dicapai melalui sebuah larangan, ” begitu pernyataan tertulis mereka.

Saat mula-mula kali diusulkan tahun 2018, Kanselir Austria, Sebastian Kurz, menyebut peraturan itu dibuat untuk “menghadapi kelanjutan masyarakat yang setara”.

Wakil Kanselir Heinz Christian Strache, yang berasal sebab Partai Kebebasan, mengklaim pemerintahannya ingin melindungi perempuan muda dari politik Islam.

Larangan jilbab untuk siswi madrasah dasar itu mulai berlaku Mei 2019, hanya beberapa hari sesudah Strache dipaksa mengundurkan diri. Kala itu, dia terekam menawarkan janji kepada seorang perempuan yang tempat minta menyamar menjadi keponakan arsitek berpengaruh di Rusia.

Partai Rakyat saat ini berkoalisi dengan Partai Hijau. Tetapi mereka masih sempat berniat memperluas larangan jilbab itu agar valid untuk anak perempuan berusia hingga 14 tahun.

Pemerintahan koalisi Austria saat ini mengklaim bahwa anak-anak kudu tumbuh “dengan paksaan sesedikit mungkin”. Satu-satunya contoh yang mereka ajukan adalah pemakaian jilbab. er.