Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Surabaya Raya, Jawa Timur, yang mengungkung Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo & Kabupaten Gresik dihentikan per Senin (08/06), langkah yang disebut pengamat hukum dan hak asasi manusia sebagai “pelanggaran atas hak untuk hidup” di tengah peningkatan pandai kasus.

Selanjutnya, ketiga daerah tersebut akan memasuki periode transisi selama 14 hari menuju tatanan kehidupan baru atau new normal mulai Selasa (09/06).

“Sore tadi Ibu Gubernur, Pangdam, Kapolda, Pangarmada II, beserta Bupati Gresik, Sidoarjo dan Pokok Wali Kota Surabaya telah renggut langkah. Artinya mereka bahwa PSBB tidak dilanjutkan, ” kata Penulis Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono, Senin (08/06).

Sebelumnya, tiga kepala daerah pada wilayah Surabaya Raya mengusulkan buat tidak memperpanjang PSBB atas alasan ekonomi.

Namun, usulan itu berbanding terbalik dengan pesatnya peningkatan kasus virus corona pada wilayah tersebut.

Dalam dua hari terakhir, ada 39 orang meninggal, dan 478 kasus baru sehingga total kasus kumulatif 6. 313 orang terpapar virus corona, peningkatan terbesar di Nusantara, yang sampai Senin (08/06) mencetak total kasus positif 32. 033.

Pengamat hukum serta hak asasi manusia menilai pelepasan PSBB itu di tengah pengembangan kasus tajam dan beban berat fasilitas kesehatan dalam menangani virus corona merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak untuk hidup warga negara.

Sementara itu, umum Surabaya Raya terpecah dalam menyikapi PSBB. Ada yang ingin PSBB dihentikan karena berdampak bagi order, namun ada yang ingin PSBB diperpanjang melihat kasus yang langsung meningkat.

PSBB Surabaya Raya dihentikan

Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Kabupaten Gresik meluluskan untuk tidak melanjutkan PSBB dengan berakhir kemarin, Selasa (08/06).

Dengan berakhirnya PSBB maka terhitung Selasa (09/06) tiga kawasan tersebut akan memasuki masa pergantian selama 14 hari menuju tatanan kehidupan baru atau new normal .

“Ruhnya adalah masa transisi, zaman transisinya tadi sudah diputuskan selama 14 hari, ” Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono.

Keputusan tersebut disepakati usai Pemerintah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik mewujudkan rapat evaluasi bersama Pemerintah Daerah Jawa Timur.

Sebelumnya tiga kepala daerah di Surabaya Raya mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar PSBB dihentikan. Alasannya adalah demi keberlangsungan ekonomi warga.

“Ini menumpu masalah ekonomi warga, jangan datang dia tidak bekerja. Saya khawatir jika hotel dan restoran tidak bisa mulai dihidupkan lagi belakang pegawai diberhentikan karena tidak mungkin membayar orang dalam posisi penganggur, ” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Risma menambahkan, walaupun PSBB dihentikan tetapi protokol kesehatan akan tetap dijalankan bahkan diperketat. Pemkot Surabaya pun telah menyiapkan detail protokol kesehatan tubuh hingga tempat terkecil seperti rekan tradisional, mal, perindustrian, warung model dan toko kelontong.

“Namun kami tidak bisa memberikan sanksi [atas pelanggaran] karena bentuknya peraturan wali kota, ” sebutan Risma.

Senada, pelaksana tugas Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan mengusulkan untuk tidak menggunakan PSBB namun beralih ke transisi tatanan kehidupan baru ( new normal ), dengan melakukan penguatan protokol kesehatan tubuh hingga ke desa-desa, tanpa mengeluarkan perekonomian warga.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan berdasarkan keputusan gubernur, PSBB berakhir hari ini.

Pertemuan kemarin malam hingga sore ini, kata Khofifah untuk mendiskusikan format pelaksanaan jika PSBB dihentikan yang diatur dalam peraturan tumenggung dan peraturan wali kota.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan penghentian PSBB tidak sama dengan melonggarkan atau mengurangi protokol kesehatan. “Tapi wujud modifikasi sistem PSBB itu sendiri, namun pembatasan masih berlangsung, ” katanya.

Malam ini, pertemuan antara kepala daerah pada wilayah Surabaya Raya, Pemprov Jawa Timur, TNI, Polri, dan bagian lain masih berlangsung. Pertemuan tersebut untuk mendiskusikan kembali format pengoperasian jika PSBB dihentikan, dan perlunya dibentuk pakta integritas yang menunjukan komitmen masing-masing daerah agar saling membantu dalam memaksimalkan sumber gaya, peralatan, logisitk dalam meredam penyebaran Covid-19.

PSBB Surabaya Raya untuk memutus penularan Covid-19 diperpanjang hingga tiga kali semenjak 28 April 2020 hingga 11 Mei 2020. PSBB kemudian perpanjang sampai 25 Mei 2020, & diperpanjang lagi hingga 8 Juni 2020.

A ntara kesehatan tubuh dan ekonomi

Masyarakat di Kota Surabaya terpecah di melihat perlu tidaknya PSBB diperpanjang. Pekerja swasta bernama Sigit tidak setuju jika PSBB dilanjutkan. Alasannya agar ekonomi bisa berjalan dan ia dapat kembali bekerja secara normal.

“Pemasukan selama PSBB ini hampir 0%, tatkala pengeluaran pasti ada, ” prawacana Sigit yang dirumahkan tanpa mendapat gaji sejak Maret lalu.

Selain itu, usaha Sigit berupa sewa mobil juga beradu total.

“Saya takut sakit, tapi saya tentu harus bekerja kalau tidak mampu uang dari mana? Makan lantaran mana? Kan juga sudah ada anjuran dari pakar kesehatan mengenai protokol kesehatan, ya kita taati, ” tambahnya.

Sebaliknya, jika PSBB kembali diperpanjang, sekapur Sigit, pemerintah harus bertanggung tanggungan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Jika PSBB dilanjutkan ya ada kompensasinya. Tapi menurut beta PSBB dihentikan supaya kita lestari bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan tubuh, ” kata Sigit.

Pekerja swasta lainnya di Surabaya yang bernama Leovany setuju PSBB diperpanjang dengan alasan terus meningkat tajamnya jumlah orang terpapar & meninggal dunia di Kota Surabaya.

“Saya setuju PSBB di Surabaya bukan hanya diperpanjang, tapi juga diperketat karena selama PSBB yang lalu, penerapannya masih tidak ketat, ” kata Leovany yang telah bekerja dari rumah sejak Maret lalu.

Longgarnya pelaksanaan PSBB di Surabaya, kata Leovany, terlihat dari sedang diperbolehkannya mal untuk buka.

“Tidak ketatnya aturan pada Surabaya berkorelasi dengan ketidakdisiplinan bangsa. Akhirnya peningkatan tajam kasus membangun dan kematian. Saya rasa disadari atau tidak kemudian akan terjadi herd immunity, ” tambahnya.

Di lingkungan tempat tinggalnya, kata Leovany, belum tersedia info tentang orang yang terjangkit virus corona.

‘Sebanyak 39 meninggal dalam dua hari’

Kasus positif terkena virus corona di Provinsi Jawa Timur meningkat tajam dalam kurang hari terakhir.

Berdasarkan laporan harian Covid-19, pada Senin (08/06) total kasus kumulatif dalam Jawa Timur sebanyak 6. 313 kasus, dengan penambahan sebesar 365 kasus atau terbesar se-Indonesia.

Sementara itu, jumlah urusan meninggal bertambah 19 kasus menjadi 502 orang.

Pada Minggu (07/06) terjadi penambahan kasus positif 113 orang serta kasus meninggal 20 orang.

Dilansir dari bahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Minggu (07/06), kasus tertinggi ada di Surabaya sebanyak 2. 945 orang positif, 812 sembuh, & 293 meninggal dunia.

Kemudian disusul Kabupaten Sidoarjo dengan 755 kasus, 56 sembuh serta 66 meninggal dunia.

Lalu tempat ketiga adalah Kabupaten Gresik dengan total 214 kasus, 33 sembuh, dan 20 meninggal dunia.

‘Pelanggaran hak untuk hidup’

Pengamat hukum dan benar asasi manusia Universitas Airlangga Herlambang P. Wiratraman menilai penghentian PSBB merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak untuk hidup warga negara.

“Jika suatu kebijakan membuat warga menjadi semakin rentan tersentuh penyakit, sementara fasilitas kesehatan ambruk dalam menangani virus corona, maka hak untuk hidup warga habis, ” kata Herlambang.

Artinya, Herlambang menambahkan, pemerintah secara tidak langsung melakukan pembiaran agar masyarakat terpapar virus corona.

“Kurva kasus meningkat, kapasitas RS belum cukup, APD terabatas, kemudian PSBB dihentikan. Warga hendak berpotensi besar terpapar, dan masa terpapar pelayananya minim dan kesimpulannya akan menimbulkan angka kematian yang masif, hak untuk hidup dilanggar.

“Walaupun pemerintah tidak menerapkan herd immunity , tapi sesungguhnya langkah-langkah ini justru mendorong ke arah kian dengan membiarkan banyak orang terpapar, ” katanya.

Herlambang menambahkan, pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani virus corona belum menggunakan pendekatan realisasi progresif dalam melindungi hak-hak asasi warga.

Akibatnya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap PSBB menjadi hina dan tingkat kasus corona tidak kunjung menurun.

“Karena PSBB itu hanya terbatas dalam larangan ke fasilitas umum, wadah ibadah, lalu sekolah diliburkan, akan tetapi larangan itu tidak diikuti dengan kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan dasar, seperti kebutuhan pokok, jaminan order, dan lainnya.

“Pemerintah melarang, tapi tidak memenuhi hak-hak dasar warga termasuk hak buat hidup, ” katanya.