Kepolisian tengah menganalisis kemungkinan pelanggaran pidana yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) & pimpinan ormas itu, Rizieq Shihab, terkait pengumpulan massa di sedang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta.

Namun kepolisian dituding FPI ‘tebang pilih kasus’ sebab mempersoalkan acara peringatan Maulid Rasul dan pernikahan anak Rizieq, akan tetapi membiarkan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pejabat dan figur umum lain.

Di sisi lain, pakar hukum menilai penegakan protokol kesehatan semasa pandemi Covid-19 semestinya bersifat administratif dan dilakukan pemerintah daerah.

Kalaupun hendak mempersoalkan kegiatan FPI, menurut Advokat FPI, Aziz Yanuar, harus tersedia bukti sahih bahwa kegiatan mereka menimbulkan banyak kasus positif Covid-19 baru.

“Apa dasar menyebut pernikahan dan perayaan Maulid itu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat? Apakah ada mencatat medisnya? Belum ada, ” ujar Aziz via telepon, Selasa (17/11).

“Kalaupun nanti ada, bagaimana protokol kesehatan tubuh yang dilanggar pada peristiwa lain? Rapat koordinasi tingkat menteri dalam Bali, Juni lalu, tidak didenda. Pada ajang marathon di Magelang, penonton tidak jaga jarak.

“Saat Gibran Rakabuming mendaftarkan diri jadi bahan wali kota Solo, September awut-awutan, dia juga mengumpulkan massa. Kalau Rizieq dikenakan, yang lain pula harus dong. Ini tidak sepatutnya, ” ujarnya.

Di dalam hari pertama penyelidikan, Polda Metro Jaya meminta keterangan dari sebesar orang yang melihat, mengetahui, dan mendengar langsung dua kegiatan FPI dan Rizieq pada 14 November lalu.

Saat itu, Kepala Polri Jenderal Idham Aziz menyebut kerumunan pengikut tanpa protokol kesehatan menimbulkan kekacauan masyarakat.

Salah satu orang yang pertama diperiksa polisi adalah Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies dipanggil untuk menerangkan status Jakarta saat perut kegiatan itu berlangsung.

Langkah kepolisian ini juga dianggap mengejutkan oleh dosen ilmu kejahatan Universitas Trisakti, Abdul Fickar Gasak.

Dia berkata, sejak awal pandemi Covid-19 kerumunan massa kerap terjadi dan berlalu tanpa penindakan patokan.

“Semestinya sejak awal ada konsistensi penegakan hukum terkait protokol kesehatan. Kita kaget setelah pulangnya Rizieq Shihab, pemerintah jadi tegas, ” perkataan Fickar saat dihubungi.

“Padahal pra dan setelahnya, ada kejadian yang bisa disimpulkan melanggar protokol kesehatan tubuh, ” kata dia.

Namun kepolisian membantah melakukan ‘tebang pilih’ kasus. Penyelidikan terhadap besar kegiatan yang digelar FPI & Rizieq Shihab diklaim sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengutamakan kesehatan masyarakat.

Pernyataan itu diutarakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiono.

“Perlu kami tegaskan, Kapolri sudah dua kali mengeluarkan maklumat terpaut pengamanan protokol kesehatan. Bahkan belakang Kapolri mengeluarkan surat telegram, 16 November lalu, yang intinya terkait protokol kesehatan di seluruh Nusantara, ” kata Awi dalam bertemu pers di Jakarta, Selasa burit.

“Polri mengacu pada asas salus populi suprema lex esto, yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

“Dalam kasus protokol kesehatan, semua setara, harus ditegakkan, siapa yang mengenai harus ditindak, ” ujar Aur.

Dalam kasus Rizieq dan FPI, polisi mengacu dalam Pasal 93 UU 6/2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Pasal itu memuat ancaman penjara maksimal satu tahun serta denda paling banyak Rp100 juta. Mereka yang bisa terjerat adalah orang yang tidak mengindahkan atau menghalangi kekarantina kesehatan sehingga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Semasa pandemi Covid-19, tercatat baru satu orang bernama Wasmad Edi Susilo yang diseret ke pengadilan tempat dugaan melanggar pasal itu.

Dalam sidang perdana di Pengadilan Kampung Tegal, Wasmad, yang berstatus Pengantara Ketua DPRD Kota Tegal, didakwa karena menggelar konser dangdut 23 September lalu.

Ketika konser itu berlangsung, Peraturan Wali Kota Tegal tetap mengikuti protokol kesehatan demi menghalangi penularan Covid-19.

‘Mestinya yang bertindak Satpol PP’

Bagaimanapun, Abdul Fickar menilai penindakan pelanggaran protokol kesehatan oleh kepolisian rentan dipermasalahkan. Alasannya, kata dia, PSBB tidak diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.

“PSBB belum ada dasar undang-undangnya, pelaksanaannya diserahkan kepada daerah. Jadi penegakan hukum terkait protokol kesehatan itu seharusnya ada di pemerintah wilayah, salah satunya lewat Satpol PP, ” ujarnya.

“Ini sebenarnya pelanggaran administratif, bukan kejahatan. Semestinya pemda yang progresif menegakan aturan itu, ” kata Fickar.

Meski begitu, kepolisian mengklaim berwenang menindak orang-orang yang tidak menuruti protokol kesehatan.

Salah utama ketentuan yang dirujuk kepolisian ialah Instruksi Presiden 6/2020 yang diterbitkan 4 Agustus lalu.

“Ada Instruksi Pemimpin agar Polri bersama TNI beroperasi sama dengan pemerintah daerah, untuk melakukan patroli, pengawasan, penertiban, mengikuti penegakan hukum terkait pelanggaran adat kesehatan, ” kata Awi Setiono.

Anies ditanyai tentang PSBB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi terkait kerumunan massa di markas Front Pembela Islam (FPI) yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Anies Baswedan tiba di Polda Metro Jakarta sekitar pukul 09. 45 WIB.

“Hari ini, saya datang ke Mapolda (Metro Jaya) sebagai masyarakat negara untuk memenuni undangan Polda, ” kata Anies Baswedan pada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11).

Menurutnya, tempat menerima surat undangan klarifikasi bertanggal 15 November 2020. “Yang kami terima kemarin (Senin) 16 November, pukul 14. 00 siang. ”

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah membabatkan surat klarifikasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta keterangan terkait kerumunan massa dalam beberapa acara yang digelar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Pengumuman pemanggilan Anies Baswedan ini bersamaan dengan pemberitahuan pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat, karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan.

Pencopotan ini diumumkan setelah Menkopolhukam Mahfud Md, pada jumpa pers resmi, Senin (16/11) siang, mengatakan akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam menancapkan aturan protokol kesehatan Covid-19.

Mahfud MD juga mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan terkait acara Maulid Nabi serta pesta pernikahan anak pimpinan Depan Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab di Jakarta, merupakan “kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”.

Mahfud MD selalu mengeklaim bahwa pihaknya sudah “memperingatkan”Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar meminta penyelenggara acara itu mematuhi protokol kesehatan.

Pada Senin (16/11) pagi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI-Polri beserta Satuan Tugas Penanganan Covis-19 buat menindak tegas siapapun yang menentang protokol kesehatan Covid-19.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terpatok membahas laporan Komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Senin.

Pernyataan Presiden dan Mahfud ini muncul setelah klub melontarkan kritikan terhadap apa dengan disebutkan sebagai sikap tidak konsisten pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan.

Kritikan ini menyebut pemerintah dianggap berpose tebang pilih, utamanya saat menanggapi beberapa acara keramaian yang digelar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Mereka menganggap pemerintah terkesan membiarkan pelanggaran protokol kesehatan melalaikan aktivitas kerumunan massa FPI masa penjemputan Rizieq Shihab di bandara Soekarno-Hatta, acara penikahan anaknya pada markas FPI di Jakarta, mengikuti acara keramaian mereka di negeri Puncak, Jawa Barat.

Menanggapi berbagai kritikan itu, Senin (16/11), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya tidak bersikap “basa-basi” saat menyerahkan denda kepada Rizieq Shihab karena telah melanggar protokol kesehatan.

Anies mengucapkan sanksi itu disebutnya sebagai bahan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta “serius” dalam menangani pandemi covid-19.

“Keseriusan itu dicerminkan dengan aturan serta sanksi denda. Sanksi denda dalam DKI itu bukan basa-basi, Rp50 juta itu membentuk perilaku, ” kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11).

Berita ini akan terus dilengkapi.