• Heyder Affan
  • Wartawan BBC News Indonesia

Sumber gambar, Detikcom/Istimewa

Aksi pembakaran sejumlah rumah yang dilakukan sekelompok orang masih terjadi di Yalimo, Papua, akibat buntut dari konflik Pilkada di wilayah itu, ungkap polisi.

Sementara, lebih dari 1. 000 orang warga Yalimo, terutama warga pendatang dari luar Papua, masih mengungsi di Wamena dan sekitarnya.

Sekelompok orang juga dilaporkan masih melakukan pencegatan agar orang-orang tidak keluar-masuk dari dan ke Yamino, dan ini dibenarkan kepolisian Papua.

Aksi terakhir ini menyebabkan masyarakat Yalimo mulai kesulitan mendapatkan akses memadai di bidang kesehatan, pendidikan dan kebutuhan pokok, kata seorang warga setempat.

Karena itulah, seorang pengamat meminta agar pemerintah pusat dan pemprov Papua segera bertindak cepat agar persoalan ini tidak berlarut-larut.

Baca juga:

Konflik terkait pemilihan bupati dan wakilnya di Kabupaten Yalimo, meledak setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan pasangan Erdi Dabi-John Wilil dan memutuskan pelaksanaan pilkada ulang di Yalimo, akhir Juni lalu.

Alasannya, Erdi Dabi dinilai masih berstatus mantan terpidana, sehingga baru dapat mengajukan diri sebagai calon bupati lima tahun mendatang.

Sumber gambar, TribunPapua/Istimewa

Putusan MK ini dijawab dengan kemarahan massa pendukungnya dengan melakukan aksi pembakaran bangunan dan kendaraan bermotor pada akhir dan awal Juli di Yalimo.

Lebih dari 30 gedung kantor pemerintah, sekitar 126 rumah toko, serta lebih dari 110 kendaraan bermotor ludes dibakar, demikian data kepolisian yang dirilis awal Juli lalu.

Buntutnya, lebih dari 1 ) 000 orang warga Yamino, yang didominasi pendatang dari luar Papua, memilih menyelamatkan diri dan mengungsi ke Wamena dan sekitarnya.

‘Massa kembali membakar lima unit rumah’

Aksi pembakaran kembali dilakukan oleh sekelompok orang terhadap lima unit rumah di Yalimo, Selasa (24/08), di saat para pihak terkait berupaya meredam konflik agar tidak meluas.

“Terjadi pembakaran lima unit rumah di kompleks tidak jauh dari [pusat] perkotaan [Yalimo], dan kita masih melakukan penyelidikan, ” kata Juru bicara Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal kepada BBC News Indonesia, Rabu (25/08) malam.

Aksi pembakaran lanjutan ini terjadi ketika kedua massa pendukung pasangan calon Pilkada Yalimo dilaporkan mulai bisa mengurangi tensi konflik, tambah polisi.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Indikasinya, menurut Musthofa Kamal, massa pendukung kedua pasangan calon yang bertikai “sepakat masyarakat tidak boleh keluar-masuk [Yalimo] sampai ada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). ”

“Kalau ada keluar-masuk {orang-orang] nanti dikhawatirkan terjadi mobilisasi massa dari si A dan si B, ” ungkap Kamal. Langkah ini tidak dilarang oleh aparat kepolisian yang terus mengupayakan dialog dengan pimpinan kelompok massa.

Seorang warga Yalimo yang kini mengungsi ke Jayapura, Yohannes Dogopia, yang juga anggota Bawaslu setempat, mendapat informasi bahwa larangan keluar-masuk wilayah itu ditandai “pemasangan palang-palang” di sejumlah jalan tertentu.

Aksi ‘pencegatan’ seperti ini, menurutnya, makin membuat “perekomian macet di Yalimo. Semua jalan ditutup oleh massa pendukung, pasar dan kios tutup. ”

“Untuk bertahan, sebagian warga mengandalkan hasil kebun, dan lainnya mengungsi ke Wamena, ” kata Yohannes kepada BBC News Indonesia, melalui telepon, Rabu (28/08).

Sampai sejauh ini belum ada keterangan dari Pemprov Papua, KPU Papua, serta kedua pihak yang bertikai tentang jalan keluar dari kemelut pilkada yang bisa diterima semua pihak.

Pada Rabu (25/08) malam, BBC News Indonesia sudah menghubungi Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad, Muhammad Rifai Darus, melalui sambungan telepon, namun yang bersangkutan menolak berkomentar.

Baca juga:

“Maaf, saya belum dapat petunjuk akan hal ini, ” kata Rifai Darus dalam pesan tertulisnya.

Kementerian Dalam Negeri juga menolak menjawab pertanyaan BBC News Indonesia, Rabu malam, perihal penyelesaian seperti apa yang akan ditempuh pemerintah pusat atas konflik Pilkada di Yalimo.

“Maaf tak bisa respon, ” tulis Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, dalam pesan singkatnya.

Sumber gambar, KOMPAS. COM/DHIAS SUWANDI

Dua pekan lalu, Pemerintah Provinsi Papua telah meminta agar Kemendagri segera mengeluarkan putusan terkait nama Penjabat (Pj) Bupati Yalimo.

Hal itu diutarakan agar pelayanan publik di Yalimo dapat berjalan seperti sedia kala.

Sebelumnya, Sekda setempat ditunjuk pelaksana harian (Plh) Bupati Yalimo dan berakhir pada 15 Juli lalu.

Adapun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Yalimo menyatakan pihaknya masih berkukuh untuk menjalankan putusan MK yang mendiskualifikasi salah-satu paslon dan segera menggelar pemungutan suara ulang.

Baca juga:

“Posisi kami tetap menjalankan putusan MK, ” kata Yohanes Dogopia, anggota Bawaslu, yang membidangi divisi hukum penanganan pelanggaran dan sengketa, kepada BBC News Indonesia, Rabu (25/08).

Yohannes juga mengharapkan agar pemerintah pusat dan Pemprov Papua segera mensosialisasikan keputusan MK kepada masyarakat Yalimo.

Sumber gambar, Arsip Yohannes Dogopia

“Karena masyarakat [di Yalimo] menerima informasinya masih mentah. Mereka tidak filter dulu, ” katanya.

Dia berulangkali meminta agar aparat keamanan dan pemerintah bekerja sama menyelesaikan persoalan ini, dengan menjelaskan kepada masyarakat.

“Sehingga kami bisa menjalankan tahapan untuk pemungutan suara ulang, ” ujar Yohannes.

‘Lebih dari – 000 warga pendatang masih mengungsi’

Sampai Rabu (25/08), lebih dari 1 . 000 warga Yalimo – didominasi warga pendatang – yang menyelamatkan diri dengan mengungsi ke Kabupaten Wamena dan sekitarnya, masih belum kembali ke tempat tinggalnya.

“Mereka ini mayoritas masyarakat pendatang. Ketika ada kemarahan sesaat pendukung salah-satu peserta [pilkada], saudara-saudara kita ini saat ini masih mengamankan diri, ” kata Juru bicara Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal.

Sumber gambar, Dok Kodim 1702/Jayawijaya/Kompas. com

Saat aksi pembakaran terjadi pada akhir Juni dan awal Juli, para pendatang ini sempat mengungsi ke instansi TNI-Polri, namun akhirnya memutuskan mengungsi ke Wamena dan sekitarnya.

“Sampai saat ini, mereka belum [kembali ke Yalimo], ” kata Kamal.

Baca juga:

Namun faktanya bukan hanya para pendatang yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Yohanes Dogopia, anggota Bawaslu yang lahir dan besar di Yalimo, juga memilih mengungsi.

“Yang merasa dirugikan [dari putusan MK] mencari salah-satunya saya, sebagai penyelenggara dari Bawaslu, maka dari sisi itu, keluarga saya terancam, ” ungkap Yohannes kepada BBC News Indonesia.

“Tempat tinggal saya, yang dulu pernah saya tempati, itu dibakar juga, ” tambahnya. (Kisah lengkapnya lihat boks di bawah ini).

Yohannes Dogopia, anggota Bawaslu Yalimo, mengungsi di Jayapura:

‘Saya diancam, rumah saya dibakar, kami sekeluarga trauma’

Mereka yang dirugikan hasil putusan MK itu mencari salah-satunya saya, sebagai penyelenggara Pilkada di lembaga Bawaslu.

Maka, dari sisi itu, keluarga saya juga terancam. Tempat tinggal saya di Yalimo, yang dulu pernah saya tempati dan kebetulan aset pemerintah, itu dibakar juga.

Hanya rumah saya yang baru, belum dibakar. Semua keluarga saya sudah mengungsi ke Jayapura. Saat kejadian saya baru tiba di Jayapura dari Jakarta.

Keluarga saya masih trauma sampai sekarang. Kebetulan istri saya kerja di Bank Papua yang dibakar juga. Karena dia trauma, dia bertahan di Jayapura.

Sebelum rumah kami dibakar, istri saya sudah menuju ke Jayapura.

Sumber gambar, Arsip Yohannes Dogopia

Hal itu dilakukan istri saya, karena sebelum ada putusan MK, sudah ada ancaman melalui pesan tertulis ke telepon genggam kami.

Ancaman melalui telepon itu langsung ditujukan kepada saya. Sehingga saya perintahkan istri saya agar segera mengungsi sebelum ada putusan MK.

Ada beberapa dokumen yang saya simpan di rumah itu, ikut terbakar.

Hari Rabu (25/08), masyarakat Yalimo masih trauma, dan masih ada aksi pembakaran rumah-rumah. Mereka akhirnya berdiam diri di rumah.

Perekomian macet di Yalimo. Semua jalan ditutup oleh massa pendukung, pasar dan kios tutup. Untuk bertahan, sebagian warga mengandalkan hasil kebun, dan lainnya mengungsi ke Wamena.

Mengapa Pilkada di Papua beberapa kali diwarnai konflik dan kerusuhan?

Data Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi alias Perludem mengungkapkan, ada 20 daerah di Papua dan papua Barat yang menggelar pilkada.

“Namun, satu daerah di Papua Barat, yakni Teluk Wondama, dan tiga daerah di Papua, yakni Nabire, Boven Digoel, dan Yalimo, harus melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), ” kata anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, kepada BBC News Indonesia, Rabu (28/08).

“Nah, Nabire dan Boven Digoel menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS), sedangkan Yalimo di 105 TPS dan Teluk Wondama 32 TPS, ” ungkapnya.

“Yalimo bahkan PSUnya dua kali. Setelah diulang, kembali diulang lagi, ” katanya.

Titi Anggraini menganalisa, konflik pilkada yang terjadi di Papua, dilatari masalah yang disebutnya “penuh kompleksitas”.

Kompleksitas itu, menurutnya, dikontribusikan oleh integritas para pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pilkada dan pemilu.

Sumber gambar, KOMPAS. COM/DHIAS SUWANDI

“Utamanya integritas calon dan penyelenggara pemilu, ” kata Titi Anggraini kepada BBC News Indonesia, Rabu (28/08).

Dari penelitian Perdulem, di wilayah itu banyak dijumpai masalah berkaitan dengan kecurangan, manipulasi, dan pelanggaran yang disebutnya melibatkan dua pihak tersebut.

“Belum lagi tata cara teknis kepemiluan unik yang ada di Papua, yaitu keberlakuan sistem noken, ” ujarnya.

“Itu [Sistem noken] juga sering kali disimpangi dengan praktek curang dan manipulasi yang melibatkan para politisi lokal, ” kata Titi menganalisa.

Baca juga:

Kompleksitas ini kian rumit karena, tambah Titi, ada persoalan lainnya, yaitu belum berjalannya pendidikan politik secara baik di masyarakat di wilayah yang sangat luas.

Ditanya tentang jalan keluar untuk mengatasi konflik-konflik seperti ini yang berulangkagkali terjadi di Papua, Titi mengatakan pihaknya telah meminta agar semua otoritas terkait mengkaji pemilihan asimetrik di Papua.

“Karena ekses konflik itu hampir tidak terhindarkan, bahkan menyasar korban jiwa dan bukan cuma fisik bangunan, ” kata Titi.

Karena itulah, gagasan pemilu yang didisain tidak langsung bisa digelar di Papua.

“Tetapi betul-betul menyajikan proses yang akuntabel dan keterpilihan orang yang memang punya komitmen terhadap bangunan dan kapasitas pelayanan publik di Papua, ” papar Titi.

Sumber gambar, ANTARA

Dia menggarisbawahi bahwa gagasan ‘pemilihan tidak langsung’ di Papua ini merupakan pilihan antara, sampai ada kemampuan mengfungsionalisasi institusi politik yang ada.

Dalam jangka pendek, penyelesaian yang bisa dilakukan dalam kasus-kasus pilkada adalah mengedepankan dialog dan keterlibatan parpol yang terlibat konflik, serta tokoh gereja.

“Mungkin prosesnya tidak bisa cepat, tetapi ketimbang misalnya ini dibiarkan terus, situasi makin memburuk, dan pelayan publik terganggu, komitmen untuk menjuadikan ini sebagai prioritas, itu sangat diperlukan, ” tandasnya.

“Jangan ini dibiarkan berlarut-larut, tetapi ini memang prioritas yang harus dituntaskan. ”