Sepekan setelah penetapan kepala daerah berlangsung, terjadi penggandaan kasus virus corona yang membuat klaster di beberapa wilayah dalam Indonesia.

Di Banten, dasar tugas penanganan Covid-19 menyebut klaster pilkada terjadi di empat wilayah yang melaksanakan pesta demokrasi, yakni Kabupaten Serang, Tangerang Selatan, Cilegon, dan Pandeglang.

Kemudian di Purbalingga, Jawa Tengah, pasangan calon, tim sukses, hingga petugas pemilu terpapar virus corona.

Ahli epidemiologi lantaran Universitas Indonesia menyebut salah utama penyebab terciptanya klaster pilkada kelanjutan lemahnya penelusuran kontak yang dilakukan di tengah perhelatan pesta demokrasi yang memicu kerumunan massa.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pelaksanaan pilkada pada masa pandemi tidak memunculkan klaster baru Covid-19.

“Alhamdulilah belum ada kasus bahwa kerumunan pilkada itu menjadi klaster baru. Apakah Covid-19 itu masih ada? Masih, ” prawacana Mahfud.

Klaster pilkada di tingkatan pemilu

Pada 9 Desember lalu, Indonesia melaksanakan pemungutan suara pemilihan 279 kepala daerah di tengah pagebluk virus corona.

Dampaknya, tercipta klaster virus corona di beberapa daerah dengan melaksanakan pilkada, seperti di Banten dan Jawa Tengah.

Di Banten, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ati Pramudji Hastuti, mengutarakan klaster pilkada muncul di 4 daerah yang melaksanakan pemilu, yaitu Kabupaten Serang, Tangerang Selatan, Cilegon, dan Pandeglang.

“Kabupaten Serang minggu ini zona merah, hal ini dampak dari dominasi kasus nyata dari klaster pilkada, ” sebutan Ati Pramudji Astuti, seperti yang dilaporkan wartawan Yandhi Deslatama pada BBC News Indonesia.

Ati memasukkan, klaster pilkada itu diprediksi berlaku bukan hanya saat proses pemungutan suara, namun juga di tahapan sebelumnya seperti deklarasi, pendaftaran maupun kampanye yang menyebabkan kerumunan kawula.

“Pilkada kan ada prosesnya, bukan cuma waktu pencoblosan saja, ” perkataan Ati.

Berdasarkan data percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia (17/12), terdapat 3 daerah di Banten yang menyelap dalam kategori berisiko tinggi zona merah, yaitu Serang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang.

Total kasus di Banten (17/12), urusan positif berjumlah 16. 157, dengan kesembuhan 13. 277 dan wafat 478 orang.

Sementara itu, di Purbalingga, klaster pilkada meluas dengan menyebabkan dua anggota tim sukses pasangan calon meninggal, calon tumenggung terinfeksi, dan juga petugas pemilu.

Klaster pilkada, parameternya apa?

Komisioner Badan Kepala Pemilu (Bawaslu) Banten, Badrul Munir, mengatakan terdapat sembilan anggota penilik yang positif virus corona.

“Kemudian digantikan oleh staf dari penilik di tingkat desa, kelurahan atau kecamatan karena keterbatasan waktu buat merekrut yg baru. Jadi temuan itu di bagian perekrutan, bukan tahapan pemilu yang berjalan, misalkan kampanye, pendaftaran, atau perhitungan suara, ” kata Badrul.

“Klaster pilkada di Banten, kami parameternya masih bingung. Sepanjang pilkada, kami tidak menemukan peristiwa penularan atau jatuhnya korban di tahapan pilkada, seperti kampanye, pemungutan atau perhitungan suara, ” tambah Badrul.

Senada dengan itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banten, Mashudi, gres mendengar adanya klaster pilkada dalam wilayahnya.

“Kalau memang benar, hamba tidak tahu di mana karena dari proses pendaftaran dan manuver itu sudah lama sekali. Dasar benar angka positif di Banten meningkat, tapi apa karena pilkada? Saya belum tahu, ” kata Mashudi.

Dia mengatakan kini KPUD Banten sedang melakukan tes ulang Covid-19 pada jajarannya usia pelaksanaan pilkada jadi prosedur wajib dilaksanakan.

“Kami sudah berlelah-lelah memastikan dan meminimalisir prospek potensi penyelenggara kita di lembah tertular, ” ujarnya.

Ia kendati menegaskan, di lebih dari 9. 000 tempat pemungutan suara (TPS) di Banten, para petugas sudah menjalankan peraturan yang ditetapkan laksana menggunakan alat pelindung diri (APD). Kemudian, menyediakan tempat cuci lengah, alat pengukur suhu tubuh, serta masker wajah.

Investigasi Ombudsman RI: APD lengkap dan baik

Berdasarkan hasil penyelidikan Ombudsman RI di 207 TPS yang tersebar hampir di semesta wilayah Indonesia yang menyelenggarakan pilkada, 99% APD telah tersedia kacau berbeda dari temuan sebelumnya pada 2 Desember lalu, dimana 72% dari 31 KPUD kabupaten atau kota belum menyalurkan APD kepada panitia pemilihan.

“1% itu karena tidak tersedia kantong plastik, tempat sampah dan sarung tangan longgar, ” kata Kepala Keasistenan Analis Pencegahan Maladministrasi Ombudsman, Pramulya Kurniawan.

Pramulya melanjutkan, 96% mutu kualitas APD dalam kondisi baik. “4% mungkin kondisi buruk seperti ember tempat cuci tangan bocor, t hermo gun tak berfungsi, ” katanya.

Lalu, dibanding 207 TPS, Sebagian besar telah menerapkan protokol kesehatan, baik dari pembatasan jumlah pemilih, pengaturan waktu kehadiran, jaga jarak, ketersedian basuh tangan, hingga pemakaian APD aparat.

“Hasil ini menunjukan bahwa KPU telah menjalankan tindakan korektif dari Ombudsman RI yaitu memastikan dan mengupayakan pendistribusian kelengkapan APD hingga sektor TPS, ” tambahnya.

Kesalahan terbesar ada di penelusuran kontak

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, mengatakan munculnya klaster pilkada disebabkan oleh lemahnya penelusuran kontak (contact tracing ) yang dilakukan.

“Kesalahan terbesar tersebut pada contact tracing di Indonesia yang sekarang sudah menurun dari 20-30 pada April menjadi hanya 10 dalam satu kasus, jadi khayalkan betapa menurunnya, ” kata Yunis.

Akibatnya, kata Yunis, kemungkinan yang terinfeksi berinteraksi dengan orang lain sangat besar di tengah kelompok massa dalam pelaksanaan pilkada.

“Kedua, pedoman Menkes tidak memeriksa pada kontak tanpa gejala, sehingga OTG tidak bisa ditangkap dengan dasar itu. Akhirnya, orang terinfeksi, makin tanpa gejala berkeluyuran dan luhur kemungkinan tercipta klaster pilkada, ” ujarnya.

Dengan penelusuran kontak yang baik dapat memutus penyebaran. ” Contact tracing tidak dilaksanakan, ibarat telur separuh matang, jadi gampang hancur, tepat semuanya, ” katanya.

Penurunan penelaahan kontak kata Yunis disebabkan pengembangan kasus yang luar biasa tanpa diimbangi oleh jumlah petugas, “dan juga itu perlu dana banyak makanya tidak masif dilakukan, ” katanya.

Berdasarkan data percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia (17/12), mutlak kasus positif meningkat 7. 354 dibanding kemarin menjadi total 643. 508 dengan jumlah kematian 19. 390 jiwa. Sementara untuk yang sembuh berjumlah 526. 979 orang.

Jumlah kasus sekarang meningkat kira-kira empat kali lipat dibandingkan dengan 4 September 2020 lalu zaman pendaftaran calon pilkada dibuka yang berjumlah sekitar 180 ribu kejadian.