Partai politik diminta mendahulukan orang asli Papua dalam Pilkada di wilayah itu, karena perkara tersebut merupakan “satu-satunya sarana awak Papua menyuarakan aspirasinya”, kata seorang pengamat.

Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua — lembaga kultural dengan mewakili secara umum masyarakat Papua dan Papua Barat — menegasikan pencalonan calon bupati dan wakilnya yang bukan orang asli Papua, dalam Pilkada Papua dan Papua Barat.

Mereka menganggap hal ini sesuai semangat dan aturan dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua & Papua Barat.

Namun beberapa kelompok politik yang bertarung dalam pilkada di Papua dan Papua Barat mengklaim pilihan calonnya lebih didasarkan faktor kompetensi ketimbang asal-usul calon.

Pada Desember 2020 nanti, setidaknya 20 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat akan mengimplementasikan pemilihan bupati dan wakil bupati.

Pada Provinsi Papua, sedikitnya ada 3 kabupaten yang bakal calon bupati atau wakil bupatinya bukan karakter asli Papua yaitu di Merauke, Boven Digoel, dan Keerom.

Mengapa MRP menolak pendatang dicalonkan dalam pilkada di Papua?

Menjelang penutupan pendaftaran pasangan calon pada Minggu, 6 September, Majelis Rakyat Papua serta Papua Barat menyatakan bahwa mereka menolak calon bupati dan wakilnya yang bukan asli Papua.

Kepala Majelis Rakyat Papua (MRP), Timorius Murib, mengatakan pencalonan orang-orang bukan asli Papua harus dibatalkan, sebab dianggap tidak memenuhi Undang-Undang Otonomi Khusus, yaitu pasal 28 ayat 1, 3, dan 4.

Bagian 3 dalam UU Otsus tertulis, “Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan secara memprioritaskan masyarakat asli Papua”.

Timotius Murib menafsirkan isi pasal itu bahwa calon gubernur dan wakilnya mengikuti calon bupati dan wakilnya, “harus orang asli Papua serta memiliki lampu hijau dari MRP”.

“Yang kita perjuangan baik calon bupati serta wakil bupati orang Papua, tak ada fifty-fifty yaitu calon bupati Papua dan wakilnya non-Papua, ” ujar Timotius Murib kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (01/09).

Dia mengaku khawatir bila kepala daerah berasal dari warga pendatang akan melahirkan kebijakan dengan diskriminatif dan tidak berpihak di dalam rakyat Papua. “Seperti yang berlaku [Kabupaten] Keerom, ” kata Timotius

Di wilayah itu, klaimnya, pembangunan sekolah Madrasah “lebih masif”. Ia menduga hal tersebut tidak lepas dari peralihan posisi yang kini dipegang Chaerul Anwar.

“Di Keerom banyak madrasah buat SMA dan SMP, asramanya juga lebih banyak. Kalau untuk Nasrani bisa dihitung. Itukah namanya kecendekiaan? Itu bisa terjadi kecemburuan sosial, ” tukasnya.

Timorius berkata, secara kekuatan dan kompetensi orang Papua tak kalah. Karena itu, ia mempertanyakan dalih partai politik yang mengucapkan memilih calon non-Papua atas pokok kompetensi. “Alasan macam itu telah usang, ” ujarnya.

“Di Papua ini ada 28 kabupaten/kota & mereka bisa menjadi pemimpin serta membangun secara luar biasa. Itu artinya kita sudah tidak bisa lagi pertanyakan kemampuan orang Papua. ”

“Jadi bukan waktunya mengatakan orang Papua belum mampu, ” tandasnya.

Apa komentar pimpinan partai politik?

Lantaran tiga kabupaten seperti Merauke, Keerom, dan Boven Digoel, hampir seluruh pasangan bakal calon bupati yang berasal dari Orang Asli Papua bersanding dengan wakil yang warga pendatang.

Sementara ada tiga bagian lain yang bakal calon bupatinya bukan orang Papua menggandeng awak Papua.

Seperti di Boven Digoel, delapan partai politik termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung bagian Chaerul Anwar dan Nathalis Kaket.

Sekretaris Jendral PPP, Achmad Baidowi, keberadaan bahan calon wakil bupati Nathalis sudah cukup mewakili aspirasi Papua.

“Soal kritikan biasa saja dalam iklim demokrasi asalkan tidak ada prosedur lembaga yang dilanggar, ” kata Baidowi.

“Apalagi Chaerul sekarang menjabat Plt tumenggung, maka sebagai partai, PPP melihat ini amanah yang harus dilanjutkan, ” jelasnya.

‘Kalau tidak ada kompetensi, bagaimana mau mendorongnya jadi pemimpin? ‘

Pasangan lain yang dikritik Majelis Rakyat Papua (MRP), yakni Muhammad Markum dan Malensius Musui di Kabupaten Keerom. Keduanya diusung oleh enam partai politik salah satunya Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Penulis Jendral Perindo, Achmad Rofiq, membicarakan keputusan mendukung calon bupati dan wakilnya itu karena alasan “mengikuti rekomendasi tingkat kabupaten dan memenuhi seleksi”.

Tambahan pula, katanya, pasal yang dijadikan dasar MRP tidak eksplisit menuturkan pemilihan bupati atau kota. “Sementara Undang-Undang Otsus terang benderang cuma mewajibkan pemilihan gubernur beserta pengantara gubernur harus Orang Asli Papua, ” katanya.

“Kami hanya menyesuaikan barang apa yang sudah menjadi aturan dengan ada, ” imbuh Rofiq. “Semua punya kemampuan, tapi kalau nggak ada kompetensi, bagaimana mau mendorong siap pemimpin? ”

Sedangkan bagi Achmad Baidowi, kekhawatiran MRP bahwa kepala daerah non-Papua akan melahirkan kebijakan yang diskriminatif, “tidak berdasar”.

Menurutnya, kepala kawasan bekerja dan memutuskan kebijakan berkacak pada aturan. Apalagi kebijakan penyungguhan untuk warga Papua tetap menjelma acuan. “Itu kekhawatiran, bukan tanda lapangan. ”

Seperti apa suara warga Papua?

Awak Merauke, Jimi Karel Paleali, mengatakan tidak mempersoalkan jika salah utama pasangan yang maju dalam penetapan bupati-wakil bupati bukan Orang Asli Papua.

Sebab dalam kehidupan sehari-hari, katanya, sesama orang Papua tidak saling membantu. Hanya ketika tarikh politik saja sikap berubah.

Peristiwa itu, kata Jimi, berbeda secara warga pendatang.

“Karena butuh pandangan mereka datang ke kampung sejumlah putra daerah, tapi ketika ana membutuhkan garam atau bensin persis sekali tidak ada (bantuan), ” ujar Jimi kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

“Mereka (pendatang) lebih mengerti kami. Bukan saat politik baru mengetahui kami, tapi saat kami susah mereka mengerti, ” sambungnya.

Atas dasar kemajuan ekonomi pula, menurut Jimi, kepala daerah sebaiknya berdampingan secara calon dari warga pendatang.

“Karena sejauh ini masalah ekonomi belum bisa berdiri sendiri. ”

Di Merauke setidaknya ada tujuh bakal bahan yang berniat maju dalam pertandingan pemilihan bupati-wakil bupati.

Enam perangkat di antaranya bakal calon bupatinya adalah Orang Asli Papua serta wakilnya non-Papua.

Tapi satu pasangan dengan bakal calon bupati serta wakilnya bukan orang Papua yaitu Heribertus Silubun-Bambang Setiadji Suji. Pasangan tersebut disokong PDI Perjuangan.

Warga Boven Digoel, Vincent Karowa, sebaliknya. Ia mendukung suara Majelis Rakyat Papua sebab ia cemas program yang berpangkal dari pemimpin non-Papua tidak miring pada warga asli.

“Salah satunya program pembangunan wilayah. Kami membentuk bergantung pada alam, makanya sangat khawatir, ” ucap Vincent.

Pada Boven Digoel ada tiga pasang bakal calon yang hendak lulus dalam pilkada Desember mendatang.

Dua di antaranya, baik calon bupati & wakil bupati, adalah Orang Sah Papua.

Satu pasangan lagi bahan bupatinya warga pendatang yakni Chaerul Anwar —yang merupakan inkumben— menarik warga Papua, Nathalis Kaket.

Sepanjang Chaerul Anwas menjabat, kata Vincent, tidak nampak kebijakan diskriminatif, akan tetapi ia mengaku tetap pesimis.

Pegiat LSM HAM di Papua: ‘Semua orang punya hak politik’

Pegiat LSM hak asasi manusia di Papua, Theo Hasegem, mengatakan beberapa kabupaten di Papua dipegang oleh karakter pendatang.

Hal itupun, katanya, “sudah menjadi hal biasa” dan tidak pernah dipersoalkan. Saat ini selalu dari 28 kabupaten dan mulia kota di Provinsi Papua, tersedia tujuh bupati orang Papua dengan memiliki wakil dari non-Papua.

Baginya pasangan Orang Asli Papua dan warga pendatang diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat tumenggung atau kota.

Sebagai wujud pemerataan dan menghindari anggapan diskriminasi pada kalangan pendatang.

“Kalau semuanya orang Papua, saya pikir kurang cantik untuk pemerintahan. Karena ini terpaut hubungan kerjasama yang baik jadi pemerintahan itu bisa berjalan indah, ” ujar Theo Hasegem pada BBC Indonesia.

Sejauh posisi bupati dipegang sebab Orang Asli Papua, ia menghargai masih bisa ditolerir sehingga tidak perlu memaksakan posisi wakil serupa diduduki orang Papua.

“Kecuali Papua menjadi negara sendiri, boleh. Akan tetapi ini masih di Indonesia seluruh orang punya hak politik menjelma pejabat publik. ”

“Kalau memilih bersandarkan ras, agama, suku, belum tetap pemerintahan akan berjalan baik. ”

LIPI: ‘Pembangunan tidak berpihak kepada karakter Papua, karena representasi mereka rendah’

Peneliti Tim Kajian Papua dibanding Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri, mengatakan kelompok politik sudah semestinya mengutamakan karakter asli Papua dalam pemilihan besar daerah.

“Selain berpegang pada daya dan kompetensi”, katanya.

Aisah menjelaskan, kehadiran orang asli Papua dalam saat pilkada merupakan “satu-satunya sarana untuk warga Papua untuk menyuarakan aspirasinya”.

Aspirasi tersebut, katanya, lebih mampu dirasakan dan ditangkap oleh sesama orang Papua.

Selain itu, jika ada keterwakilan masyarakat aslii Papua dalam pemilu akan menambah antusiasme dan jumlah pemilih, katanya.

“Poinnya adalah penting bagi orang asli Papua memiliki wakil dalam cara pembuatan kebijakan di eksekutif serta legislatif, ” ujar Aisah Dayang kepada BBC.

Berdasarkan penelitian LIPI di 2017, pembangunan di Tanah Papua tidak berdampak pada kesejahteraan orang Papua lantaran representasi orang Papua terhadap pembuatan kebijakan masih lembut.

Sehingga dia memahami kekhawatiran Majelis Rakyat Papua yang menyebut program yang tumbuh dari pemimpin non-Papua bakal diskriminatif.

Tapi lebih dari itu dengan ia takutkan jika keterwakilan orang Papua rendah akan memantik konflik dengan warga pendatang.

“Konflik pada Papua salah satu pemicunya merupakan ketimpangan antara orang asli Papua dan pendatang yang sebenarnya sudah lama ada ketika Orde Mutakhir menerapkan program transmigrasi. ”

“Lalu ketimpangan terjadi berlapis-lapis. ”

Zona Otsus hadir untuk menghapus ketimpangan-ketimpangan itu. Sehingga disparitas itu makin lama terkikis dan antara pendatang dengan orang Papua bisa bekerja sama membangun Papua. ”