Setidaknya 29 orang hidup kepala daerah akan bertarung jadi peserta pilkada tahun 2020. Bila terpilih, menurut pakar politik, suami mereka akan tetap memegang adikara di daerah itu, walau dengan informal.

Anggapan tersebut ditampik sebesar istri kepala daerah yang namanya bakal tertera pada surat pandangan di berbagai daerah, 9 Desember mendatang.

BBC News Indonesia merangkum perselisihan ini dari Kabupaten Buru Selatan di Maluku dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dua wilayah dalam mana istri petahana kini berkedudukan calon kepala daerah.

Jika Safitri Malik memenangkan pilkada Buru Selatan tahun ini, sejarah akan mencatat kalau seluruh ajang pemilihan bupati dalam kabupaten itu dikuasai sepasang suami-istri.

Safitri adalah istri Tagop Sudarsono Soulisa. Sejak dibentuk menjadi kabupaten tahun 2008, baru dua kali pilkada digelar di Buru Selatan, yaitu tahun 2010 dan 2015. Tagop memenangkan dua pilkada itu.

Namun pertarungan yang dihadapi Safitri diprediksi tidak bakal mudah. Sejumlah warga Buru Selatan mengaku tidak akan memilih Safitri karena kecewa dengan kepemimpinan suaminya dalam satu dekade terakhir.

“Selama 10 tahun ini tidak ada mutasi. Infrastruktur jalan belum maju. Suka periksa ke rumah sakit sedang dirujuk ke luar, belum tersedia tindakan yang baik di RSUD, ” kata Hawa, warga daerah Elfule.

“Saya tidak suka istrinya karena nanti akan sama saja secara kepemimpinan 10 tahun petahana. Hamba ingin ada pemimpin baru, ” ujar Hawa.

Pendapat serupa diutarakan awak Desa Ambalau bernama Gawi Moni. Menganggap petahana tak membangun kampungnya, Gawi tidak akan mencoblos Safitri pada hari pemungutan suara belakang.

“Saya tidak mau lagi, sudah 10 tahun kami merasa sakit, ” kata Gawi.

“Kalau dia jadi tumenggung akan begitu-begitu saja. Di Ambalau tidak ada pembangunan, paling jika ada hanya 50 sampai 100 meter.

“Jalan di Ambalau tak betul. Kalau ombak datang, kami sudah tidak bisa jalan. Kami dari kampung ke kampung bulevar kaki saja, naik gunung, tidak jalan rata, ” ujarnya.

Meski sejenis, Safitri tetap memiliki basis dukungan untuk pilkada ini. Posisi Safitri sebagai satu-satunya calon bupati perempuan menjadi daya tarik yang tidak dimiliki pesaingnya.

Hal ini dikatakan Nur Fatimah, warga Kecamatan Namrole.

“Saya memang suka Safitri, mungkin sesama wanita jadi kita bisa saling mengerti, ” ujarnya.

“Harapan ke depan, tolong lihat dan dengar keluhan pendukung, jangan cuma hanya perhatikan keluarga saja, ” sebutan Fatimah.

Menjawab keraguan terhadap kapasitas Safitri, tim suksesnya lantas merujuk kemahiran calon nomor urut tiga itu sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku.

Koneksi personal Safitri dengan petahana pun, menurut tim suksesnya, Neo Usman Latuwael, akan melancarkan kelanjutan rencana pemerintahan yang selama ini digagas.

“Beta yakin kalau calon lain yang terpilih, mereka harus bangun pondasi baru, itu menandakan perlu energi yang baru, ” kata Neo.

“Tapi kalau melanjutkan program, Pak Tagop tahu betul tentang lobi-lobi ke pemerintah pusat, tinggal yang lain dilanjutkan oleh Ibu Safitri Malik.

“Dia layak karena kematangannya semasa lima tahun berada di DPRD provinsi. Selaku istri bupati, dia juga bisa tahu mekanisme pemeritahan selama ini, ” ujar Neo.

Neo pun berusaha menyanggah sejumlah isu, dari perkara ‘perempuan tidak pantas menjadi pemimpin Buru Selatan’ sampai politik kerabat yang berpotensi muncul di kabupaten itu.

“Dari sisi masyarakat dan kebiasaan, (masalah) perempuan jadi pemimpin itu omong kosong. Yang bisa dibatasi hanya posisi raja dan imam, tapi kalau pemerintahaan, kenapa kudu dibatasi? Tidak ada batasan, tak ada masalah, ” kata Neo.

Sementara soal dugaan politik dinasti, dia berkata, “suami memberikan kisi-kisi kepada istrinya tentang arah pembangunan, lobinya seperti apa, bagaimana meraih kesuksesan. Masalah dinasti sampai saat ini tidak dipermasalahkan, ” tuturnya.

Bagaimanapun, menurut dosen ilmu politik di Universitas Pattimura, Said Lestaluhu, partisipasi orang kepala daerah di pilkada memiliki basis hukum yang sah. Tetapi dia menilai tren itu jadi upaya mempertahankan kekuasaan.

Said menyalahkan rekrutmen calon pemimpin via partai kebijakan yang berbiaya mahal. Walau di setiap orang berhak maju menjadi kepala daerah, kata dia, hanya yang memiliki modal besar yang akan muncul di surat suara.

“Memang ada kejenuhan di masyarakat melihat corak rekrutmen parpol dieksploitasi para petahana, terutama yang berkuasa dengan pangkal sosial, ekonomi, dan politik untuk mempertahankan kekuasaan, ” ujar Said.

Menunjuk penelitian Nagara Institute, sebuah institusi kajian politik di Jakarta, ada 124 calon kepala daerah yang terafiliasi dengan dinasti politik dalam pilkada 2020.

Dari angka itu, 67 merupakan laki-laki dan 57 hawa.

Setidaknya 29 dari 57 pengikut pilkada perempuan itu merupakan istri kepala daerah yang masih ataupun pernah menjabat.

Mahkamah Konstitusi lewat putusannya tahun 2015 menyatakan dinasti kebijakan tidak haram. Setelah putusan itu dibuat, menurut perhitungan Nagara Institute, kandidat dengan rekam jejak wangsa politik terus meningkat setiap tarikh.

Di Kabupaten Bandung, kursi bupati semasa 20 tahun terakhir diduduki besar orang dari satu keluarga dengan sama.

Tahun 2000 hingga 2010 kabupaten itu dipimpin Obar Sobarna. Satu dekade berikutnya, menantu Obar, Dadang Naser, yang menjadi tumenggung.

Pada 9 Desember nanti, istri Dadang, Kurnia Agustina, maju menjadi bahan bupati Bandung. Kurnia adalah ananda kandung Obar Sobarna.

Hubungan personal Kurnia dengan dua bupati sebelumnya tersebut dianggap Edieth Carolina, warga Bandung, keunggulan yang tak dimiliki besar kandidat lainnya.

Dia akan mencoblos Kurnia karena yakin politikus Golkar itu akan melanjutkan pemerintahan terdahulu dengan dia anggap sukses.

“Dari Pak Obar, terus turun lagi ke Bungkus Dadang, terus bisa diteruskan Pokok Nia. Yang sudah saya rasakan, khususnya di Rancaekek Kencana, pembangunan maju, bagus, pesat.

“Mudah-mudahan dengan belum terlaksana di pemerintahan sebelumnya bisa terlaksana di periode Ibu Nia, ” kata Edieth.

Namun kekerabatan itu juga yang membuat pemilih bernama Leni Sudarlina berharap Kurnia kalah.

“Bapaknya sudah 10 tarikh, mantunya 10 tahun, masa harus dilanjutkan lagi sama anaknya. Calon pemimpin terbaik itu masih penuh. Bandung bukan punya satu puak.

“Kita bukan negara kerajaan. Ini membentuk demokrasi, minimal jangan dari tim itu-itu terus, ” kata Edieth.

Ayah & suami Kurnia diklaim tak merahmati langkahnya menjadi calon bupati Bandung. Ini dikatakan Cecep Suhendar, kepala tim pemenangan Kurnia dalam pilkada ini.

Namun akhirnya, kata Cecep, Kurnia maju karena Golkar menilai kemasyhuran perempuan berusia 47 tahun tersebut paling tinggi ketimbang kader golongan beringin lainnya di Bandung.

“Golkar memiliki mekanisme sendiri, salah satunya ialah fit and proper test serta survei oleh dewan pimpinan pusat, ” ujar Cecep.

“Di duga pendapat Lembaga Survei Indonesia, Bu Nia mendapatkan nilai tertinggi sehingga Pak Obar dan Pak Dadang dipanggil pimpinan Golkar dan akhirnya memberikan izin.

“Jadi saya kira ini bukan dinasti politik, akan tetapi demokrasi dari kepercayaan masyarakat, ” kata Cecep.

Cecep juga merujuk pesaing Kurnia di Pilkada Kabupaten Bandung, yaitu Dadang Supriatna, yang keluarganya dia sebut bergantian memimpin Dukuh Tegalluar.

“Pak Dadang Supriatna pernah oleh sebab itu kepala desa selama dua kurun. Dia habis, diganti kakaknya, Haji Rasmana.

“Haji Rasmana meninggal digantikan isterinya, Bu Ema. Ibu Ema selesai, diganti adiknya. Panjang juga. Jadi menurut saya sampai surat pun keluarga itu akan memiliki Desa Tegalluar karena berprestasi di dalam membangun desa, ” ujar Cecep.

Kepemimpinan daerah yang berkutat di satu keluarga berlaku karena publik mengutamakan kenyamanan ketimbang hal-hal baru, menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, Muradi.

Masyarakat Jawa Barat, introduksi Muradi, cenderung tak mempersoalkan isu dinasti politik. Tak cuma pada Bandung, kursi kepala daerah dengan berkutat di satu keluarga yang sama juga terjadi di Kabupaten Indramayu.

Satu diantara bukti argumennya, kata Muradi, pemilih di Bandung mendaulat Dadang Naser meneruskan kepemimpinan pada pilkada 2015, walau maju dari jalur mandiri.

“Alasannya nyaman, tidak ada yang lain. Kedua, karena calon lain tak memberikan alternatif yang lebih jalan. Selama tidak keluar dari mainstream yang ada, berat bagi kompetitor untuk menang.

“Sudah Ketua PKK, Ketua KONI, ketua ini, itu, ketua majelis taklim, itu maka keuntungan buat Nia ketimbang Dadang dan Yena. Walau secara normatif, mereka punya ruang untuk unggul, minimal mencuri kolam pemilih dengan lain, ” kata Muradi.

Lebih dari tersebut, Muradi menyebut dinasti politik jadi kegagalan partai politik mengedukasi terbuka. Karena hanya menyambangi pemilih zaman musim pemilihan, partai disebut Muradi kalah langkah dari petahana dengan setiap hari berurusan dengan awak lokal.

Jika tren ini terus terjadi di berbagai daerah, Muradi memperhitungkan regenerasi calon pemimpin di golongan politik akan mandek.

“Kalau sudah sejenis yang akan diuntungkan pasti dengan punya relasi dengan petahana: anaknya, isterinya, menantunya, atau cucunya, ” kata Muradi.

Pasal 7 huruf r UU 8/2015 tentang Pilkada awalnya mengharuskan calon kepala daerah tak berkonflik kepentingan dengan petahana. Artinya, mereka tidak boleh berhubungan darah, memiliki ikatan perkawinan atau sebab satu garis keturunan yang sebanding.

Namun MK membatalkan pasal tersebut secara alasan mengandung muatan diskriminasi. Sejak putusan MK, hingga tahun 2018, terdapat 86 kepala daerah memiliki ikatan darah dengan petahana.

Jumlah itu lebih tinggi, menurut tilikan Nagara Institute, dari periode 2004-2014 yang terdapat 59 pemimpin wilayah berstatus keluarga sangat dekat secara pemegang jabatan sebelumnya.

Wartawan pada Bandung, Yuli Saputra dan jurnalis di Ambon, Said Sotta, berkontribusi pada liputan ini.