Pilkada 2020 adalah pemilihan politik pertama di Indonesia yang digelar pada masa pandemi. Di tengah situasi ini, para kandidat menghadapi dilema: menciptakan kerumunan massa guna meraih dukungan namun berisiko membuat klaster penyebaran Covid-19 atau kehilangan potensi suara.

Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, para kandidat kepala daerah meyakini usaha tatap muka lebih efektif sekalipun tidak meninggalkan kampanye daring.

Awak Pengawas Pemilu mencatat pelanggaran protokol kesehatan dalam pilkada sebanyak 373 kasus pada periode 15-24 November. Namun, sanksinya sebatas administrasi: diberi peringatan hingga pembubaran.

Dari hal tersebut, harus ada harga yang dibayar. Ahli epidemiologi mengatakan pilkada dengan berlangsung di 270 daerah pada seluruh Indonesia kemungkinan akan membebani daerah dengan peningkatan kasus Covid-19.

Awan hitam menggelayut di langit Lantebung, di pesisir utara Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di kediamannya, Raba Ali, 63 tahun, menatap seng-seng genting rumahnya yang sudah bolong dan berkarat. “Ini bocor kalau hujan sudah datang, ” katanya saat ditemui wartawan BBC News Indonesia, Muhammad Irham, pertengahan November lulus.

Ali tinggal bersama istrinya, Masita, 71 tahun, di area kampung nelayan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sepasang lansia ini mengandalkan pemberian anaknya yang bekerja sebagai tukang air keliling.

“Tiap minggu, biasa kasih Rp30. 000, pokok juga kurang. Ndak cukup tersebut. Tapi biasanya keponakanku biasa iba tambah-tambah. Kasih beras, ” sebutan Masita.

Dengan uang sebesar itu, terkadang mereka tidak makan sampai dua hari.

“Iya, lazim ku tak makan. Ku umpet. Saya juga malu kalau sering dikasih. Lemas, gemetar kita memiliki badan. Banyak itu yang dirasa, ” kata Mustiah.

Ali dan Mustiah adalah potret kehidupan masyarakat pinggiran Kota Makassar. Setengah abad merasai perubahan politik, pergantian kepala daerah, tapi mereka meyakini kehidupan makin sulit.

Setiap musim pemilu kepala kawasan tiba, Ali mengaku biasa dikunjungi tim kampanye beberapa hari menjumpai pemungutan suara, dengan pembagian uang dan barang-barang kebutuhan lainnya.

Ali menuturkan pengalamannya saat pilkada gubernur Sulawesi Daksina 2018 lalu. “Biasa didatangi. Tersebut sarung pemberian pilkada. Lama tersebut. Kalau tak salah ini (pilkada) gubernur, ” kata Ali serupa mengangkat kain sarungnya.

Lewat kampanye tatap muka, Ali mengaku lebih bisa mengenali wajah calon-calon kepala daerahnya.

Bekas nelayan dan isterinya itu mengutarakan akan menerima semua pemberian sebab calon kepala daerah. Tapi kala sudah masuk ke dalam tempat pemungutan suara, maka Ali mengutarakan “batin yang menentukan”.

Namun, beberapa minggu menjelang pemungutan suara wali praja Makassar 9 Desember mendatang, Ali mengaku belum ada satu biar tim kampanye kandidat yang sampai ke rumahnya. “Belum ada. Tak perlu saya bohong. Tidak tersedia, ” katanya.

Sejauh ini, Ali dan Mustiah belum menentukan pilihan. Bahkan masih pikir-pikir untuk datang ke TPS di tengah pandemi virus corona. “Belum tahu, ” katanya.

Warga Lantembung lainnya, Zaenal, 33 tahun, mengaku tidak begitu kenal dengan empat calon wali kota Makassar yang akan bersaing nanti. “Kalau secara menyeluruh tidak terlalu hapal, ” katanya.

Korban PHK di masa pandemi tersebut mengenali wajah-wajah calon wali praja Makassar lewat media sosial, zaman acara debat. Tapi untuk pandangan dan misi, dia mengaku “tidak terlalu paham. ”

Zaenal berniat memakai hak pilihnya nanti. Tapi sedang belum menjatuhkan pilihan dari para kandidat yang berlaga.

Lesunya partisipasi publik dalam pilkada 2020

Di pusat Kota Makassar, sejumlah warga mengaku lebih mengenal calon wali kota Makassar lewat baliho di jalan-jalan, dan kehadiran mereka langsung ke rumah-rumah warga, meskipun sebagian menyarankan agar kampanye dilakukan secara daring untuk menekan penyebaran virus corona.

“Karena masih pandemi, dan memang masih diterapkan social distancing, lebih bagus online selalu dulu, biar covid-nya juga tak menyebar, dari pada offline terjadi kerumunan, ” kata Yusma Cakap, seorang mahasiswi.

Di tempat terpisah, warga Kota Makassar lainnya, Badariani, 30 tahun, menggambarkan kekhawatirannya tentang kelompok yang akan terjadi saat pemungutan suara berlangsung.

“Khawatir itu kan namanya Pilkada sebelum-sebelumnya kan pasti penuh kerumunan, tapi sekarang lagi ada pandemi, takutnya kerumunan dibatasi, nantinya ada bentrok atau proses pilkada kurang (maksimal), tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, ” kata Badariani.

Kegelisahan, ketidaktahuan, keragu-raguan dan kecemasan warga Makassar terkait pilkada di tengah pandemi Covid-19 menjadi sekelumit gambaran kontribusi masyarakat dalam pilkada.

Sejumlah lembaga inspeksi meneropong akan terjadi penurunan tingkat partisipasi publik untuk menggunakan sah suaranya dalam Pilkada serentak 2020.

Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustiyati, menghargai sejumlah hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan pilkada bukan lah prioritas masyarakat.

“Karena ada pandemi ini, pilkada akhirnya bukan menjadi prioritasnya masyarakat, yang jadi prioritas tersebut ya soal kesehatan, soal ekonomi, soal Pendidikan, jadi, ya masyarakat merasa pilkada itu nomor sekian sekarang, ” kata Nisa awut-awutan sapaan Khairunnisa Nur Agustiyati pada BBC News Indonesia, Selasa (2/12).

Pada pilkada serentak 2015 tercatat tingkat kontribusi masyarakat sebesar 69, 14%, & pilkada serentak 2017 naik menjelma 73, 25%. Di tengah pandemi, KPU menargetkan partisipasi Pilkada 2020 sebesar 77, 5%.

Namun, target tersebut dinilai terlalu ambisius karena taat Nisa, ada kekhawatiran masyarakat terpaut protokol kesehatan yang diabaikan oleh peserta dan penyelenggara pemilu. “Nanti kalau berpartisipasi, datang ke TPS tertular virus atau nggak. Karena di TPS kan itu ada maksimal 500 orang. Bisa ada penumpukan massa, nanti aman ataupun tidak. Itu beberapa hal dengan membuat partisipasi masyarakat bisa menurun, ” katanya.

Seperti apa strategi para pengikut?

Penetapan wali kota (Pilwakot) Makassar ialah satu dari 270 hajatan demokrasi daerah di tengah pandemi Covid-19.

Empat pasangan calon yang bakal berlaga yaitu Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma), Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Nurdin Halid (IMUN), Syamsu Rizal-Fadli Ananda (DILAN), dan Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando (Appi-Rahman).

Berbeda dibanding pilkada yang lain, Badan Penilik Pemilu (Bawaslu) menempatkan Pilwakot Makassar di urutan ketiga pemilu wilayah terpanas dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 74, 94 setelah Pilkada Kabupaten Manokwari, Papua Barat (80, 89) dan Pilkada Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (78, 01).

Berdasarkan pesan Bawaslu, wilayah-wilayah yang ditempatkan pada ‘level 6’ ini memiliki kerawanan pelanggaran pemilu seperti intimidasi, pecahan fasilitas publik, unjuk rasa, penyimpangan penyelenggara pemilu, politik uang, permusuhan kerekasan antar pedukung, hingga posisi ASN/Polri/TNI yang berpihak pada pasangan calon tertentu.

Pada tengah proyeksi menurunnya tingkat partisipasi publik dan kerasnya persaingan, 4 pasangan calon wali kota Makassar harus berpikir keras dalam melanda suara. Hal ini karena cara kampanye di saat pandemi berbeda dengan pilkada sebelum-sebelumnya.

Pertemuan tatap membuang dibatasi maksimal 50 orang secara ketentuan penjaga jarak satu meter. Selain itu, seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan masker, dan penyelenggara acara menyediakan sarana sanitasi.

Calon wali kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan koalisi kampanye daring dengan tatap depan. Caranya, tim kampanye nomor runtut 2 ini menyediakan perangkat seruan video di sejumlah titik kumpul warga. Dari situ, warga dengan sudah berkumpul bisa mendengarkan gerakan.

“Sarana dan prasarananya memang harus saya siapkan, seperti screen -nya, projector -nya, speaker-nya. Ini dengan kami buat, supaya kami bisa menyerap atau mendekati pemilih ana di masa pandemi ini, ” kata Appi-sapaan Munafri Arifuddin masa ditemui BBC News Indonesia di Menara Bosowa.

Namun, kampanye tatap muka juga tetap dilakukan. “Bahwa kita turun kampanye offline iya, tetap ustaz, sampai 7-8 titik per hari. ”

Sementara itu, calon wali kota nomor runtut 1, Mohammad Ramdhan Pomanto selalu menggunakan kampanye daring sekaligus tatap muka. Namun, kata Danny Pomanto—sapaan Mohammad Ramdhan Pomanto, “Kampanye offline singgung hati, orang perlu tatap depan… Orang perlu sentuh tangan. ”

Saat ditemui, Danny sedang berkampanye tatap muka dengan warga. Era berjalan kaki di perkampungan, ia dikelilingi para pendukungnya. Tantangannya ialah menghindari kerumunan dari para pendukung saat itu.

“Semua orang mau ketemu, padahal waktu sudah sempit, & kami cuma dua orang. Oleh karena itu nggak bisa berbagi. Karena orang langgeng mau bertemu, mau tetap menjepret bersama. Foto secara online tersebut tidak afdal. Sehingga orang bersetuju berfoto langsung, ” kata Danny.

Calon petahana ini juga menggunakan jaket berbahan antiair yang ia yakini bisa menekan risiko penyebaran Covid-19 saat berkampanye tatap muka. “Sehingga kami sengaja, membuat jaket bagaikan ini. Jaket ini kan memang waterproof [antiair], sehingga sentuhan itu tidak menerbitkan.. lebih hygiene [higienis] lah, ” katanya.

Pada tempat terpisah, calon wali kota Makassar nomor 3, Syamsu Rizal secara lugas mengaku kampanye tatap muka lebih efektif dibandingkan daring. “Karena ada human touch di danau, ” katanya saat ditemui BBC News Indonesia di salah kepala posko pemenangannya di Makassar.

“Karena sekarang ini belum IT minded semua orang. Masyarakat menengah ke bawah itu mengedepankan sentuhan-sentuhan yang sifatnya personal. Mereka bisa bertatap muka tahu langsung, sekaligus membangun komitmen-komitmen dengan langsung, ” kata Deng Ical—sapaan Syamsu Rizal.

Strategi yang digunakan buat penerapan protokol kesehatan, Deng Ical mengatakan tim-nya akan datang terlebih dahulu ke lapangan untuk mensosialisasikannya.

“Ada tim advance yang menyelenggarakan duluan, yang memberi edukasi duluan, terutama meminta tolong jangan datang ada anak-anak yang masuk di area kampanye, tolong supaya tak lebih dari 50 orang, ” katanya.

Sementara itu, calon wali kota Makassar nomor urut 4, Irman Yasin Limpo, mengaku dilematis dengan petunjuk kampanye pilkada di tengah pandemi. “Secara personal was-was juga terhadap Covid. Kedua, kita juga bingung kita sebagai carrier bagi masyarakat. Serupa itu pula sebaliknya, ” katanya.

Irman mengiakan sudah melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 saat kampanye terbuka tapi “kadang-kadang fakta di lapangan, situasi itu terabaikan. ”

“Kita juga tidak mungkin mengusir banyak masyarakat yang mau ketemu kita. Kita selalu agak segan menolak berjabat tangan. Kultur Bugis-Makassar, berjabat tangan tersebut silaturahmi erat, tiba-tiba kita tolak, itu merugikan bagi calon, ” kata Irman.

“Protokol Kesehatan kita sudah tegakkan 50 orang. Tapi yang berkumpul datang. Siapa yang disalahkan? Pasti calon yang disalahkan. Padahal seberapa besar kemampuan calon buat sadar diri. Dia butuh voters . Dia butuh simpati, ” lanjut Irman.

Dengan jalan apa penegakan hukum protokol k esehatan di masa pilkada?

Badan Kepala Pemilu (Bawaslu) mencatat pelanggaran adat kesehatan sebanyak 373 kasus di dalam periode 15-24 November. Pelanggaran aturan kesehatan tersebut langsung diberikan keterangan kepada peserta yang melanggar.

“Bawaslu menerbitkan sebanyak 328 surat peringatan & melakukan pembubaran terhadap 39 kesibukan. Pembubaran dilakukan oleh Bawaslu serta bekerja sama dengan Satpol PP maupun kepolisian, ” kata Bagian Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam data kepada media, Kamis (26/11).

Khusus di Kota Makassar, dugaan pelanggaran terpaut protokol kesehatan hanya terdapat 1 kasus. Menurut Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Laode Arumahi, pihaknya tak bisa memberikan sanksi ketika berlaku kerumunan di luar area gerakan, misalnya saat kandidat berjalan kaki berkeliling kampung.

“Ketika mereka masih di luar, itu Bawaslu tidak mampu masuk ke sana, yang kita awasi adalah kampanyenya, ” sebutan Arumahi saat ditemui BBC News Indonesia di kantornya.

Menurutnya itu menjelma tanggung jawab Kepolisian dan Satpol PP untuk memproses secara adat pelanggaran protokol kesehatan. “Bisa polisi bisa Satpol PP, karena Covid ini diatur juga di Perda dan Pergub, ” kata Arumahi.

“Jangan samakan kasusnya. Ini kan ceritanya sekarang masalah apa, pentahapan (pendaftaran pilkada). Itu kan urusannya pilkada, ada siapa pengawasnya, (Bawaslu) bercakap-cakap. Jadi prosesnya kan ada, undang-undangnya kan ada, peraturan kan tersedia, ” kata Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono.

Berdasarkan UU Karantina Kesehatan dan UU Pagebluk Penyakit Menular, siapa pun yang menghalangi upaya penanggulangan suatu epidemi diancam pidana enam bulan mematok satu tahun penjara.

Akan ada harga dengan harus dibayar

Menurut pengamatan Ketua Tim Konsultan Satgas Penanganan Covid-19 Sulsel, Prof Ridwan Amiruddin, seluruh pengikut telah melanggar protokol kesehatan selama tahapan pilkada di wilayahnya tercatat Makassar.

“Dari sisi pelanggaran protokol, sesungguhnya semua melanggar. Karena ada batasnya, tidak boleh terjadi kerumunan. Makin, tidak boleh lebih dari 5 orang pada saat terjadi debat, nah itu tak bisa dihindarkan, kadang mereka lebih 10 kacau 20 orang, ” kata Prof Ridwan saat ditemui di kantornya.

Peristiwa Covid-19 di Sulawesi Selatan berharta di urutan nomor 5 se-Indonesia. Dengan jumlah kasus per 30 November 2020 sebanyak 20. 657 kasus terkonfirmasi. Sementara yang masih aktif tercatat 1654 kasus dengan total jumlah meninggal 494 kasus.

Makassar menjadi penyumbang setengah dari kasus dalam seluruh Sulawesi Selatan dengan mutlak terkonfirmasi 10. 438 kasus.

Berdasarkan daftar dari Satgas Penanganan Covid-19 Sulsel, terdapat 25% kasus yang berpangkal dari kluster keluarga dan sedangkan menjalani isolasi mandiri. Keberadaan orang dengan Covid-19 ini tak mampu dipantau selama masa pilkada.

“Itu hendak jadi pemicu di daerah, lalu dia ikut kampanye, dia ikut sosialisasi dengan lepasnya mereka dalam masyarakat, kasus ini akan meledak, ” kata Prof Ridwan.

Sejauh ini, spesialis epidemiologi dari Universitas Hasanuddin ini mengaku belum melihat peningkatan urusan Covid-19 yang signifikan disumbang dibanding tahapan pilkada. Namun, melihat suasana di lapangan terkait dengan persuasi tatap muka, ia khawatir ini akan menjadi beban daerahnya.

“Kalau transmisi yang tinggi terjadi di 12 kabupaten, itu artinya kasus awak akan meledak. Kalau kasus kami meledak, itu artinya beban untuk Sulawesi Selatan, ” katanya.