Sumber gambar, Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel

Perhatian masyarakat kembali dibetot polemik donasi Rp2 triliun untuk sumbangan pandemi Covid-19. Alih-alih mendorong inspirasi bagi yang lainnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan isi rekening penyumbang “tidak sejalan dengan sumbangan yang dijanjikan”.

Kasus ini masih diselidiki kepolisian Sumatera Selatan, & belum ada informasi sah mengenai motivasi dari penyumbang.

Sementara itu, pengkaji hukum dari ICJR menunjukkan kepolisian untuk tidak mengada-ada pasal untuk menjerat jiwa penyumbang karena tidak tersedia unsur “merugikan publik”.

Dibanding insiden ini, peneliti dibanding LIPI menilai pejabat terbuka mudah termakan buaian permintaan palsu karena punya kebiasaan mudah terpukau, dan sering mendompleng ketenaran.

Isu ini sempat membuat sejumlah tagar termasuk #PrankNasional (lelucon nasional) dengan bervariasi cuitan di Twitter Rabu (04/08).

Berapa uang yang ada di rekening?

PPATK mengungkap isi rekening penyumbang “tidak sejalan dengan infak yang dijanjikan”.

“Di rekeningnya ada uang, tapi terlalu jauh untuk dibandingkan dengan uang yang Rp2 triliun. Ketika kemarin dicairkan dan ditolak, itu sudah terang, ” kata Kepala PPATK, Dian Ediana Rae kepada BBC News Indonesia, Rabu (04/08).

Seperti diketahui, Heriyanty, anak pengusaha Akidi Tio memberikan sumbangan sebesar Rp2 triliun secara simbolis ke Kapolda Sumatera Selatan, Eko Indra Heri untuk bantuan penanganan pandemi Covid-19.

Sumber gambar, Media/Humas PPATK

Seremoni donasi dengan jumlah fantastis ini disaksikan tepat Gubernur Sumsel, Herman Suara dan diliput media pengikut pada 26 Juli 2021 lalu. Alhasil, seremonial itu viral.

Tapi uang dalam bentuk bilyet giro tersebut tak kunjung tenang saat jatuh tempo pokok pekan kemarin.

“Jadi kesimpulan kita, dari domestik kajian, secara murni, ini sudah mendekati bodong, ” tambahan Dian.

PPATK saat tersebut sedang melakukan analisa terpaut profiling dari Heryanti di dalamnya termasuk asal dasar uang dalam rekening, serta usaha yang dijalankan. Hasil analisa ini akan diserahkan ke Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.

“Kita akan selesaikan ke kepolisian, bukan hanya ke Kapolri, ini harus diketahui oleh Kapolda Sumatera Selatan untuk melihat, apa yang sesungguhnya, ” tambah Dian.

Sumber gambar, Antara Menjepret

Apa motif rumpun Akidi Tio?

Sejauh itu Kepolisian Sumatera Selatan sedang mendalami motif di balik sumbangan “mendekati bodong” Rp2 trilun.

Kepada jalan, Kabid Humas Polda Sumsel, Supriadi masih mendalami tanda dari Heriyanty.

Sebelumnya, sempat terjadi simpang siur mengenai penetapan status Heriyanti. Direktur Intelkam (Dirkrimum) Polda Sumsel, Ratno Kuncoro membuktikan Heriyanti telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sumber tulisan, Tim Media Dinas Kominfo Daerah Sumsel

Pengusaha pokok Aceh Timur ini dijerat dengan Pasal 15 UU No. 1/1945 tentang Susunan Hukum Pidana mengenai penyebaran berita bohong dengan kerawanan hukuman 10 tahun penjara.

Tapi belakangan, Supriadi meralatnya dengan mengatakan Heriyanty masih berstatus saksi dan sedang dalam proses pemeriksaan.

“Belum, yang menetapkan tersangka ialah Pak Dirkrimum. Rekan-rekan tahu semua dalam proses penyidikan, Pak Dirkrimum yang memiliki kewenangan dan beliau memberikan ini masih dalam proses pemeriksaan, ” kata Supriyadi kepada media.

Peneliti hukum dari ICJR, Pendahuluan Sari memperingatkan agar kepolisian tidak mencari-cari pasal buat menjerat penyumbang. Ia mengucapkan, “Yang dirugikan dalam situasi ini abstrak, nggak ada kerugian yang jelas, materilnya seperti apa. ”

Ia juga meminta agar di dalam masa-masa kritis seperti tersebut, semestinya selama proses pemeriksaan Heriyanty mendapat pendampingan hukum dan mengetahui hak-haknya.

“Orang-orang yang dipanggil polisi tersebut nggak bisa sembarangan polisi bisa memanggil, kemudian mampu menahan, dan segala macam… Harus benar-benar secara resmi, nggak hanya karena woro-woro di media, seharusnya ada surat-surat dan prosedur, ” kata Iftitah Sari kepada BBC News Indonesia, Rabu (04/08).

Kenapa pejabat jemaah mudah terbuai janji dramatis?

Menyumbang sebesar Rp2 triliun dianggap situasi yang sensasional pada awalnya.

Akan tetapi ketika ini mendapat masalah, justru membuahkan tanya kok para pejabat publik mudah-mudahan terbuai dengan hal-hal yang sensasional.

Peneliti dari Was-was Penelitian Masyarakat dan Budaya (PMB) LIPI, Ibnu Nadzir menilai sudah menjadi kebiasaan bagi pejabat publik dalam Indonesia untuk mudah membenarkan, dan ingin “harum namanya ke publik, ketika tempat berkaitan dengan temuan, atau katakan hal-hal yang sensasional. ”

“Segala yang sifatnya sensasional itu memang kemudian, menarik banyak orang, tercatat pejabat publik, yang merasa bahwa mereka ikut kecipratan nama baik, citra-citra tertib yang sensasional, termasuk pada hal ini kasusnya pemberian, ” kata Ibnu.

Dalam kasus lainnya Bani mencontohkan pejabat-pejabat publik dengan menempelkan fotonya dengan peraih medali emas Olimpiade berpasangan putri Greysia/Apriyani.

“Jadi mereka berupaya mengasosiasikan secara sesuatu yang dianggap hebat, kuat dan seterusnya, ” katanya.

“Tradisi ini, dengan saya kira para pejabat publik masih melakukan, mau melakukan by pass status, pengen mendompleng sesuatu yang sensional, ” tambah Bani.

Bagaimana mestinya pejabat jemaah menyikapi donasi?

Donasi atau dana hibah yang menyelap ke dalam rekening negara, baik melalui pemerintah sentral maupun pemerintah daerah. Metode mengenai hal ini termuat dalam banyak regulasi, misalnya PP No. 2/2012, PP No. 48/2018, dan lain sebagainya.

Namun pada prinsipnya, donasi yang diberikan dibanding masyarakat kepada negara harus melibatkan otoritas keuangan.

“Jadi, setiap ada uang dengan masuk ke pada pemerintah, itu ditelusuri, ” cakap ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara kepada BBC News Indonesia, Rabu (04/08).

“Satu dari PPATK, apakah uang ini adalah uang yang legal, hasil pencurian, hasil pencucian uang ataupun kejahatan transnasional antar negeri, berkaitan terorisme dan lain-lain, ” lanjut Bjima.

Setelah itu, sumber uang selalu perlu ditelusuri oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, bisa juga diperiksa melalui bank bersangkutan.

“Itu sangat mudah, dalam hitungan menit, regulator atau pengawas keuangan di Indonesia itu bisa langsung telepon ke bank bersangkutan. Ini rekening korannya, ” kata Bhima.

Menurutnya, tahapan ini bisa mencegah persoalan di kemudian hari.

“Misal ada yang menyumbang, tapi terkait sokongan korupsi. Nanti pejabat penyambut hibahnya bisa bermasalah & bisa dituntut secara adat juga, karena menerima simpanan korupsi, ” kata Bhima.

Namun, tahapan ini tak dilakukan saat Kapolda Sumsel, Eko Indra Heri menerima sumbangan sebesar Rp2 triliun.

“Proses s creening itu dengan terlewati karena senang duluan dengan Rp2 triliun, ” jelas Bhima.

Bagaimana urusan ini menciptakan hoaks-hoaks gres?

Peneliti dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Eko Juniarto menilai dalam pengerjaan kasus donasi Rp2 triliun ini, komunikasi publik lantaran kepolisian dilakukan secara “kurang baik”.

Hal ini menyebabkan kepercayaan publik terhadap sumber berita menjadi berkurang.

“Jadi, gara-gara kesimpangsiuran ini malah melahirkan isu-isu mutakhir, gosip-gosip baru, atau makin hoaks-hoaks baru lagi, ” kata Eko.

Hal dengan ditemukan Mafindo sebagai institusi pemeriksa berita bohong, terdapat sebaran dalam bentuk hasutan yang menargetkan keturunan dengan bukan pribumi “bikin infak yang tidak benar. ”

Lebih lanjut, ia menodong agar komunikasi dari pihak kepolisian diperbaiki.

Hoaks mulai terjadi sejak Presiden Soekarno

Insiden kesepakatan palsu yang melibatkan penguasa publik bukan pertama kala terjadi. Insiden seperti tersebut bahkan pernah terjadi semenjak Indonesia merdeka.

Dalam sebanyak penelitian, disebutkan kasus sewarna ini yang menjadi menjawab publik pertama kali dialami Presiden Soekarno.

Dalam era 1950an, Soekarno tahu menjamu tamu yang meminta diri sebagai Raja Idrus dan Ratu Markonah daripada Suku Anak Dalam di Lampung.

Sumber tulisan, AFP

Mereka menjanjikan menolong harta untuk membantu negeri merebut Irian Barat sebab Belanda. Tapi pasangan tersebut kemudian diselidiki sebagai penipu.

Lalu peristiwa anak yang bisa bicara dan mengaji dalam perut Cut Zahara Fona, perempuan asal Aceh pada 1970an.

Fenomena itu membuat wakil presiden saat itu Adam Malik, serta ibu negara, Tien Soeharto mengundangnya ke Istana Pemimpin. Belakangan, Cut Zahara Fona ketahuan memasang perekam dalam perutnya.

Pada 2002, menteri agama saat itu Said Agil Munawar meyakini adanya harta karun Prabu Siliwangi di Batu Tulis, Enau.

Namun, Said menghentikan penggalian dan harta karun yang konon bisa menutup utang negara itu tak ditemukan.

Selain itu, kabar air menjadi bensin di 2008 sempat membuat penuh masyarakat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menyerahkan bantuan Rp10 miliar untuk mendirikan pabrik blue energy tersebut di Cikeas.

Belakangan, penggagasnya, Joko Suprapto ditahan, dan meminta maaf karena tak bisa mengubah air menjadi bensin.